Pasokan BBM Buleleng di Bawah 50 Persen, Bupati Sutjidra Desak Pertamina Prioritaskan Distribusi

0
Sumber: (Humas) RAKOR - Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Antrean dan Pemantauan Penyaluran BBM Bersubsidi di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Sabtu (17/10/2026).

Singaraja, Baliwakenews.com

Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mendesak Pertamina memprioritaskan pasokan BBM untuk Buleleng yang saat ini dilaporkan masih di bawah 50 persen dari kebutuhan normal.

Desakan tersebut disampaikan Sutjidra setelah memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Antrean dan Pemantauan Penyaluran BBM Bersubsidi di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Sabtu (17/10/2026). Usai rapat, ia langsung berkomunikasi dengan Sales Area Manager Pertamina dan Kepala Depo Manggis, yang selama ini menjadi sumber pasokan BBM untuk Buleleng.

Sutjidra menyebut komunikasi dengan pihak Pertamina berlangsung lebih dari dua jam untuk meminta kejelasan mengenai jumlah pasokan yang dialokasikan bagi Buleleng.

“Kami sudah berkomunikasi selama lebih dari dua jam untuk membahas kepastian pasokan BBM bagi Kabupaten Buleleng,” ujar Sutjidra.

Menurutnya, ketidakjelasan pasokan telah memicu simpang siur informasi di tengah masyarakat. Karena itu, Pemkab Buleleng membutuhkan kepastian resmi dari Pertamina agar dapat menentukan langkah penanganan sekaligus memberikan informasi yang jelas kepada warga.

“Jika tidak ada kepastian, informasi akan terus simpang siur dan masyarakat akan terus menunggu tanpa kejelasan. Apabila sudah ada kepastian, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Pasokan BBM Buleleng Belum Penuhi Kebutuhan Normal

Persoalan utama yang disoroti Sutjidra bukan hanya panjangnya antrean di SPBU, melainkan ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan BBM yang diterima Buleleng.

Dalam kondisi normal, kebutuhan BBM kabupaten tersebut mencapai sekitar 340 kiloliter. Namun, pasokan yang diterima saat ini disebut berada di bawah 50 persen dari kebutuhan tersebut.

Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar pelayanan di puluhan SPBU yang tersebar di Buleleng dapat kembali berjalan normal dan masyarakat tidak terus terbebani antrean panjang.

“Sekarang pasokan yang diberikan di bawah 50 persen dari kebutuhan. Ini yang menjadi persoalan, karena itu kami memperjuangkan kebutuhan BBM di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.

Sutjidra menegaskan, pengawalan distribusi tidak akan menyelesaikan persoalan apabila jumlah BBM yang dikirim belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Kami akan mengawal distribusi bersama Forkopimda, tapi yang utama kami perjuangkan pasokannya. Karena percuma ada pengawalan kalau tidak ada pasokan yang dikawal,” jelasnya.

Forkopimda Kawal SPBU, Satgas BBM Dipercepat

Untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan potensi penyimpangan penyaluran, Pemkab Buleleng menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pengawasan BBM.

Dalam beberapa hari terakhir, unsur TNI dan Polri telah membantu pengamanan sejumlah SPBU yang mengalami antrean panjang. Kapolres dan Dandim juga menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pengawasan distribusi, sementara Kapolres telah berkoordinasi dengan petugas penghubung dari Polda.

Di sisi lain, Pemkab Buleleng mempercepat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM.

Satgas tersebut akan memantau perkembangan pasokan, mengawasi pendistribusian, serta menelusuri penyebab menurunnya pasokan BBM ke Buleleng. Struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan pola pelaporan diminta segera diselesaikan.

Satgas juga diharapkan dapat memastikan jumlah BBM yang benar-benar dialokasikan untuk Buleleng sehingga pemerintah daerah memiliki data yang jelas untuk mengawal pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pertashop di Desa Ikut Disorot

Selain pasokan ke SPBU, Sutjidra menyoroti terbatasnya distribusi BBM melalui Pertashop yang menjadi salah satu akses masyarakat di wilayah pedesaan.

Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Tejakula pada Jumat malam (16/10/2026). Saat itu, satu Pertashop disebut hanya menerima sekitar dua kiloliter BBM dan habis dalam waktu dua jam.

“Seperti yang terjadi di Tejakula tadi malam, satu Pertashop hanya mendapat sekitar dua kiloliter dan dalam dua jam sudah habis,” ungkapnya.

Pemkab Buleleng mendorong Pertamina mengevaluasi alokasi BBM bagi Pertashop agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga meminta agar peluang pelibatan badan usaha milik desa (BUMDes) dikaji untuk memperluas akses distribusi, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari SPBU.

Skema tersebut tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, kewenangan masing-masing pihak, serta standar keselamatan dalam penyaluran BBM.

Sistem Ganjil-Genap Pembelian BBM Dibebaskan Sementara

Di tengah antrean panjang yang membuat sebagian warga harus menunggu sejak malam hingga menginap di SPBU, Sutjidra menyatakan memahami kesulitan yang dialami masyarakat.

Pemkab Buleleng untuk sementara membebaskan penerapan sistem ganjil-genap pembelian BBM pada Sabtu (17/10/2026). Kebijakan ini diambil karena sosialisasi kepada masyarakat dinilai belum berjalan optimal.

“Untuk hari ini, sistem ganjil-genap kami bebaskan terlebih dahulu karena masyarakat belum tersosialisasi dengan baik,” ujarnya.

Efektivitas kebijakan tersebut akan dievaluasi setelah sosialisasi dilakukan. Pemerintah daerah berharap penanganan antrean dapat berjalan seiring dengan pembenahan pasokan dan pengawasan distribusi.

Bagi Pemkab Buleleng, prioritas saat ini adalah memastikan Pertamina memberikan kepastian mengenai volume pasokan yang dialokasikan, sekaligus mempercepat pemulihan distribusi agar kebutuhan BBM masyarakat kembali terpenuhi.

Dengan pengawalan Forkopimda dan pembentukan Satgas, pemerintah daerah berharap distribusi BBM ke SPBU maupun Pertashop dapat berlangsung lebih terukur, merata, dan tepat sasaran. BWN-03

SMAS Albana Denpasar Raih Juara OESN 2026, Aplikasi Syarify Bawa Bali ke Level Nasional

0
Sumber: (Humas) PRESTASI - SMAS Albana raih prestasi dalam penyelenggaraan ISEF 2026 pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta.

Jakarta, Baliwakenews.com

SMAS Albana Kota Denpasar mengharumkan nama Provinsi Bali dengan meraih Juara Harapan I dalam Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN) 2026. Prestasi ini sekaligus menunjukkan bahwa inovasi literasi dan inklusi keuangan syariah dapat berkembang di Bali, meskipun daerah ini memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk dengan populasi Muslim sebagai minoritas.

Bukan sekadar bersaing dalam kompetisi akademik, tim SMAS Albana menghadirkan gagasan konkret berupa Syarify: Syariah For You, sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai platform pembelajaran keuangan syariah.

Tim yang mewakili Bali tersebut beranggotakan Dwi Kurnia Satria Syah Rahardjo, Muhammad Johan Syahputra, dan Nashwan Daffa I. Rhanza. Mereka berhasil menembus persaingan nasional setelah sebelumnya menjadi finalis II Lomba OESN tingkat regional Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui Festival Ekonomi Syariah (FESyar), bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

Pada kompetisi nasional, perwakilan Bali meraih Juara Harapan I, berada di bawah capaian peserta dari regional Jawa dan mengungguli sejumlah perwakilan dari wilayah lain, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Capaian tersebut menjadi sorotan tersendiri bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bali. Inovasi yang lahir dari lingkungan sekolah menunjukkan bahwa edukasi keuangan syariah memiliki ruang untuk tumbuh lintas wilayah dan latar belakang masyarakat.

Didampingi BI Bali, Siswa Kembangkan Inovasi Digital

Keberhasilan SMAS Albana tidak terlepas dari dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali. Melalui pendampingan, BI Bali memfasilitasi persiapan tim, mulai dari penyusunan makalah hingga persiapan presentasi dengan tema peningkatan literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, memimpin kantor perwakilan yang turut mendukung pengembangan literasi ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

“Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam membantu siswa menyusun gagasan yang tidak berhenti pada konsep, tetapi juga diwujudkan melalui karya berbasis teknologi, ” ujar Achris.

Hasilnya adalah Syarify: Syariah For You, platform pembelajaran digital yang diharapkan dapat membantu generasi muda mengenal dan memahami prinsip keuangan syariah dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kehadiran aplikasi tersebut memperlihatkan bahwa pelajar mampu mengambil peran dalam memperluas edukasi keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Inovasi ini juga membuka peluang pengembangan metode pembelajaran yang lebih menarik dan mudah diakses.

Prestasi Bali di Tengah Penguatan Ekonomi Syariah Nasional

Prestasi SMAS Albana berlangsung di tengah penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional melalui penyelenggaraan ISEF 2026 pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta.

Salah satu agenda yang disorot dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah penguatan dukungan riset untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam konferensi internasional yang menjadi bagian dari ISEF, Bank Indonesia menekankan pentingnya riset berkualitas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan solusi praktis.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan ekosistem terintegrasi serta sinergi berbagai otoritas.

“Riset berperan dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat industri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan kesejahteraan, ” ujarnya.

Bank Indonesia juga mencatat aset keuangan syariah Indonesia mencapai sekitar Rp3.264 triliun per Juni 2026, dengan pertumbuhan hampir 10 persen.

Dalam konteks tersebut, penguatan literasi sejak usia sekolah menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin memahami potensi dan instrumen ekonomi serta keuangan syariah.

Ekonomi Syariah Bukan Hanya untuk Wilayah Mayoritas Muslim

Bagi Bali, keberhasilan SMAS Albana membawa pesan lebih luas daripada sekadar pencapaian dalam perlombaan. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi syariah dapat menjadi bagian dari pengembangan pengetahuan ekonomi yang inklusif di tengah keberagaman masyarakat.

Penguatan literasi keuangan syariah tidak harus dibatasi oleh komposisi demografis suatu daerah. Dengan pendekatan edukasi yang tepat, inovasi digital, serta kolaborasi antara sekolah dan lembaga terkait, pemahaman ekonomi syariah dapat berkembang secara terbuka.

Di sisi lain, kehadiran Syarify memperlihatkan pentingnya mendorong pelajar menjadi pencipta solusi, bukan hanya penerima materi pembelajaran. Pendekatan ini dapat memperkuat keterampilan digital, kreativitas, dan pemahaman keuangan generasi muda.

Prestasi SMAS Albana Denpasar di OESN 2026 pun menjadi modal positif bagi pengembangan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Bali. Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan yang lahir dari kompetisi dapat terus dikembangkan dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Dengan dukungan berkelanjutan dari dunia pendidikan dan pemangku kepentingan, inovasi seperti Syarify berpotensi menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. BWN-03

Jual Pertalite Eceran dengan Harga Selangit, Pemuda di Tabanan Dibekuk Polisi

0
BBM: Polisi mengamankan RVS yang diduga menjual BBM secara eceran di tengah kelangkaan pasokan di Tabanan.

Tabanan, baliwakenews.com

Seorang pemuda berinisial RVS (22) diamankan Satreskrim Polres Tabanan karena diduga menjual BBM eceran di tengah kelangkaan pasokan. Sebanyak 10,5 liter BBM diduga dijual dengan nilai transaksi Rp620 ribu.

Kasi Humas Polres Tabanan, Iptu Ni Putu Wiwik Endrayani, Minggu (18/10/2026), mengatakan RVS diamankan di depan GOR Debes, Jalan Mawar, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Sabtu (17/10/2026).

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi masyarakat dan menemukan unggahan penjualan BBM di marketplace Facebook melalui akun “Ryberto”.

“Petugas mendapati terduga pelaku menjual 10,5 liter BBM yang dikemas dalam tujuh botol air mineral berkapasitas masing-masing 1,5 liter,” ujar Wiwik.

BBM tersebut diduga diperoleh dengan membeli berulang kali di sejumlah SPBU, kemudian menyedotnya dari tangki sepeda motor Yamaha R15 untuk dijual kembali.

Polisi menyita tujuh botol berisi BBM, satu unit Yamaha R15 bernomor polisi DK 5606 GBP, serta uang tunai Rp620 ribu yang diduga berkaitan dengan transaksi tersebut.

RVS disangkakan melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

“Kasus ini masih didalami, termasuk asal pasokan BBM dan keuntungan yang diperoleh terduga pelaku,” pungkas Wiwik. BWN-06

Penjualan Motor Listrik Melonjak Drastis di Tengah Kelangkaan BBM, Iklan Kendaraan Setrum Berseliweran di Ruang Publik

0
Ilustrasi motor menuju SPBU dan iklan motor listrik berseliweran.

Denpasar, Baliwakenews.com

Penjualan motor listrik di Bali mengalami lonjakan drastis dan mencatatkan rekor tertinggi di tengah krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Pulau Dewata dalam beberapa waktu terakhir. Di saat warga kelimpungan mengantre berjam-jam demi mendapatkan bensin di SPBU, berbagai iklan motor listrik justru berseliweran di ruang publik serta lini masa media sosial secara masif.

Fenomena ini memicu kontroversi dan perdebatan hangat di tengah masyarakat. Sejumlah warga menilai situasi kelangkaan BBM yang tak kunjung terselesaikan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendongkrak penetrasi pasar kendaraan listrik. Di jalan-jalan protokol hingga platform digital, baliho dan penawaran promosi pembelian motor listrik dengan skema cicilan ringan tampak mendominasi.

“Setiap hari kami stres memikirkan bensin kosong untuk bekerja, tapi begitu buka media sosial atau lewat jalan raya, iklan motor listrik beraliweran di mana-mana menawarkan pembelian cepat. Rasanya seperti ada dorongan terselubung agar kami ‘dipaksa’ pindah haluan di tengah situasi yang menjepit,” ujar Wayan Sudana (45), salah satu warga Denpasar, saat ditemui di sela-sela antrean SPBU, Minggu (18/10).

Terkait wacana transisi kendaraan listrik, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor demi memprioritaskan kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan melalui transisi kendaraan listrik. Mengingat hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar pencemaran udara di Pulau Dewata disumbangkan oleh emisi transportasi dan energi.

“Memang sekarang dengan makin banyak penggunaan kendaraan listrik, sumber PAD-nya Bali dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) itu bisa menurun, tapi saya tidak ada masalah,” kata Koster.

Kendati menuai kritik tajam dan tudingan pembiaran distribusi BBM, data di lapangan menunjukkan lonjakan penjualan dan pemesanan (inden) motor listrik memang melonjak tajam hingga puluhan persen. Sejumlah diler utama di Denpasar dan Badung mengakui adanya antrean pembeli yang ingin segera mengamankan unit kendaraan alternatif demi menghindari ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pihak asosiasi industri kendaraan listrik dan diler berdalih bahwa maraknya iklan serta tingginya angka penjualan tersebut merupakan respons alami pasar terhadap kebutuhan mendesak masyarakat atas mobilitas yang tidak rentan terhadap krisis energi. Kendati demikian, tekanan publik agar pemerintah dan Pertamina segera menormalkan pasokan BBM konvensional agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat terus menguat. BWN-01

Koster Desak Pusat Perhatikan Bali, Usulkan Dukungan Infrastruktur dari Devisa Pariwisata Rp176 Triliun

0
Sumber: (Humas) pembukaan - Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Sabtu (17/10/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Gubernur Bali, Wayan Koster mendesak pemerintah pusat menerapkan kebijakan pembiayaan pembangunan yang lebih proporsional bagi Bali. Dengan kontribusi devisa pariwisata yang disebut mencapai Rp176 triliun pada 2025, Bali dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang sebanding untuk membenahi infrastruktur dan menjaga daya saing sebagai destinasi pariwisata internasional.

Desakan tersebut disampaikan Koster saat membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Sabtu (17/10/2026).

Koster menilai, kebijakan transfer dana pembangunan dari pemerintah pusat selama ini belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik dan kontribusi ekonomi setiap daerah. Padahal, Bali tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga harus menyediakan infrastruktur dan layanan publik bagi jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” ujar Koster.

Devisa Pariwisata Bali Capai Rp176 Triliun

Dalam paparannya, Koster mengungkapkan, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali sepanjang 2025 mencapai 16,3 juta kunjungan.

Dari aktivitas tersebut, sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa sebesar Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun. Ia juga menyebut sektor pariwisata berkontribusi sekitar 66 persen terhadap perekonomian Bali.

Menurut Koster, besarnya kontribusi tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran.

Ia mengusulkan dukungan pembiayaan untuk Bali dengan nilai setara sedikitnya 5 persen dari devisa pariwisata yang dihasilkan. Jika mengacu pada angka Rp176 triliun yang dipaparkannya, nilai tersebut setara sekitar Rp8,8 triliun.

Usulan itu diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur antarwilayah, meningkatkan konektivitas, serta memperbaiki fasilitas publik yang menopang aktivitas pariwisata.

Koster menilai dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlukan agar pembangunan infrastruktur Bali tidak hanya bertumpu pada kemampuan fiskal daerah.

Infrastruktur Jadi Kunci Pariwisata Berkualitas

Koster menegaskan, keindahan alam dan kekayaan budaya Bali merupakan modal utama pariwisata, tetapi keduanya tidak cukup untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan destinasi internasional.

Bali masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan serius, antara lain alih fungsi lahan sawah, sampah, kemacetan, keterbatasan transportasi publik, ketersediaan air bersih, serta kasus penodaan tempat suci.

Berbagai persoalan tersebut, menurutnya, harus ditangani secara terintegrasi agar pertumbuhan pariwisata tidak mengorbankan kualitas lingkungan, kelestarian budaya, dan kenyamanan masyarakat.

“Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” tegasnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan pariwisata selama ini turut mendorong perekonomian Bali, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), menekan kemiskinan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun, tanpa pembenahan infrastruktur dan tata kelola yang memadai, pertumbuhan tersebut berisiko menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan dan pelayanan publik.

Bali Harus Bersaing dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand

Koster mengingatkan bahwa persaingan pariwisata saat ini tidak lagi terbatas pada destinasi di dalam negeri. Bali harus berhadapan langsung dengan negara-negara yang terus memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan kualitas layanan pariwisatanya.

Ia menyebut Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai tolok ukur yang perlu diperhatikan Bali dalam meningkatkan daya saing internasional.

“Negara-negara itu yang kami jadikan role model untuk ditiru. Sebab kalau tidak, daya saing Bali akan turun,” katanya.

Menurut Koster, pembenahan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar Bali tetap kompetitif, sekaligus memastikan manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia optimistis, dukungan pembiayaan yang lebih proporsional akan memperkuat fondasi pembangunan Bali dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan penerimaan devisa pariwisata.

Setelah infrastruktur dan konektivitas Bali semakin kuat, pengembangan pariwisata dapat dilanjutkan melalui integrasi dengan destinasi unggulan lain di Indonesia.

“Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” pungkasnya.

ITMW 2026 Perkuat Strategi Pemasaran Pariwisata Indonesia

Pembukaan ITMW 2026 menjadi bagian dari forum yang digagas MarkPlus Tourism di bawah MCorp untuk mempertemukan pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, dan praktisi pemasaran pariwisata.

Mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”, kegiatan yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Bali ini mendorong penguatan kolaborasi, inovasi pemasaran, digitalisasi, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, mengatakan Bali memiliki keunggulan dalam pengelolaan pariwisata dan dapat menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.

“Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujarnya.

Rangkaian ITMW 2026 juga mencakup kompetisi meracik kopi, kegiatan konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, serta pembahasan digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dalam industri pariwisata.

Melalui forum tersebut, penguatan pemasaran pariwisata diharapkan berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur dan peningkatan kualitas destinasi. Bagi Bali, tantangan utamanya bukan sekadar mendatangkan lebih banyak wisatawan, melainkan memastikan pertumbuhan kunjungan didukung infrastruktur yang memadai, lingkungan yang terjaga, serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan. BWN-03

Koster Bidik Potensi Laut Bali Jadi Mesin Baru Ekonomi Kerthi, Riset dan Teknologi Jadi Kunci

0
Sumber: (Humas) JAMUAN - Gubernur Bali, Wayan Koster saat menjamu peserta PIT XXII ISOI Tahun 2026 di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (15/10/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis riset, inovasi, serta teknologi untuk memperkuat transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Langkah ini diarahkan untuk menggali potensi laut yang belum dimanfaatkan secara optimal sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pariwisata.

Koster menilai, kekayaan laut Bali memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan pendekatan ilmiah, berorientasi pada nilai tambah ekonomi, dan tetap menjaga kelestarian ekosistem.

Hal tersebut disampaikan Koster saat menjamu peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XXII Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) Tahun 2026 di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (15/10/2026) malam.

“Bali ini wilayahnya kecil dan dikelilingi oleh laut. Walaupun lautnya tidak seluas wilayah laut lainnya di Indonesia, di dalamnya terkandung kekayaan yang luar biasa dan belum diberdayakan secara optimal,” ujar Koster.

Ekonomi Kerthi Bali Bidik Keseimbangan Ekonomi

Koster menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali sedang menjalankan transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali yang bertumpu pada enam sektor unggulan, yakni pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur dan industri berbasis budaya Bali, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.

Pengembangan enam sektor tersebut diarahkan untuk membangun struktur ekonomi Bali yang lebih seimbang, tangguh, dan berkelanjutan.

Selama ini, pariwisata menjadi salah satu penopang utama perekonomian Pulau Dewata. Karena itu, penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bergantung pada satu sektor.

Dalam konteks tersebut, kelautan dan perikanan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru, terutama melalui peningkatan produktivitas, pengolahan hasil laut, dan penguatan rantai pasok produk perikanan.

Namun, pengembangan tersebut membutuhkan pemetaan potensi yang akurat, dukungan teknologi, serta kebijakan yang mampu menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Peneliti Oseanologi Diharapkan Hasilkan Rekomendasi Strategis

Melalui PIT XXII ISOI 2026, Koster berharap para akademisi, peneliti, dan pakar oseanologi menghasilkan gagasan serta rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan kelautan dan perikanan Bali.

Riset dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi sumber daya laut, menentukan pola pemanfaatan yang tepat, serta memastikan kegiatan ekonomi tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan laut diharapkan tidak berhenti pada eksploitasi sumber daya, tetapi mampu menciptakan nilai tambah yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Pengelolaan berkelanjutan juga menjadi perhatian agar pengembangan ekonomi kelautan tidak mengorbankan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Produk Lokal Bali Didorong Perkuat Ekonomi Masyarakat

Selain sektor kelautan, Koster menekankan pentingnya penggunaan produk lokal untuk memperluas perputaran ekonomi di Bali.

Komitmen tersebut tercermin dalam penyediaan hidangan pada jamuan makan malam yang menggunakan bahan pangan lokal, mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, ikan, hingga daging.

Menurut Koster, penggunaan produk lokal merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi antara konsumen dan produsen di daerah.

Dengan mengutamakan hasil produksi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal, permintaan terhadap produk Bali diharapkan meningkat dan manfaat ekonominya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian dari fondasi Ekonomi Kerthi Bali.

Pengurangan Sampah Plastik Jadi Bagian Pembangunan Berkelanjutan

Koster turut menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam menjaga lingkungan melalui kebijakan pengurangan sampah plastik, termasuk pembatasan produk minuman dalam kemasan plastik berukuran kurang dari satu liter.

Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung pembangunan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bagi Bali, keberlanjutan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan daya tarik pariwisata, tetapi juga dengan keberlangsungan sumber daya alam yang menopang kehidupan masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan turut hadir. Ia menekankan pentingnya memperkuat kemandirian pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.

Zulkifli juga mengapresiasi langkah Bali dalam mengutamakan penggunaan pangan lokal dan mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi.

Melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan masyarakat, pengembangan kelautan dan perikanan diharapkan menjadi bagian penting dari transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Tantangannya adalah memastikan hasil riset benar-benar diterapkan, potensi laut dikelola secara bertanggung jawab, dan peningkatan aktivitas ekonomi berujung pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, kekayaan laut Bali tidak hanya menjadi potensi yang dibicarakan, tetapi juga dapat berkembang menjadi sumber nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. BWN-03

Raup Untung Berkali-kali Lipat di Tengah Antrean BBM, 21 Pelanggar Ditindak Polda Bali

0
TUNJUKAN BARANG BUKTI-Dirreskrimsus Polda Bali Kombes Pol. Wisnu Prabowo didampingi Wadirreskrimsus AKBP Chandra C. Kesuma memaparkan penanganan 18 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang melibatkan 21 orang sepanjang Oktober 2026. Polisi mengamankan sekitar 753 liter BBM sebagai barang bukti.
Denpasar, baliwakenews.com

Di tengah kesulitan warga mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), Polda Bali menangani 18 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang melibatkan 21 orang sepanjang Oktober 2026. Namun, dari puluhan orang yang ditindak, hanya satu tersangka yang diproses melalui jalur pidana, sedangkan 20 lainnya diarahkan menjalani pembinaan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali Kombes Pol. Wisnu Prabowo mengatakan, penanganan tersebut dilakukan setelah polisi menelusuri informasi masyarakat, aktivitas jual beli di marketplace, serta unggahan di media sosial. Penindakan juga melibatkan jajaran kepolisian di kabupaten dan kota di Bali.

Menurut Wisnu, para pelanggar diduga menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi, mulai dari menjual kembali dengan harga di atas ketentuan hingga menimbun bahan bakar untuk mendapatkan keuntungan. Total barang bukti yang diamankan dalam rangkaian penanganan itu mencapai sekitar 753 liter BBM.

“Di tengah kesusahan itu, mengambil untung dengan menaikkan harga berkali-kali lipat tidak dapat dibenarkan,” kata Wisnu saat memberikan keterangan di Polda Bali, Sabtu (17/10).

Polisi membedakan penanganan berdasarkan skala pelanggaran, riwayat perbuatan, jumlah BBM, dan keuntungan yang diperoleh. Pelanggar yang baru pertama kali melakukan pelanggaran dalam skala kecil akan dibina, disertai sanksi administratif dan kewajiban lapor sesuai ketentuan.

Sementara itu, pelanggaran berulang dengan volume besar dapat berujung pada proses pidana. Polisi juga menyatakan akan menindak penimbunan berskala besar, keterlibatan pemodal, jaringan distribusi ilegal, serta penyalahgunaan barcode dan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi.

Satu perkara yang diproses secara pidana melibatkan pria berinisial IS. Tersangka ditangkap pada 10 Oktober 2026 sekitar pukul 00.30 karena diduga menyalahgunakan solar bersubsidi untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sekitar 300 liter solar, satu unit Suzuki Carry SD100 berwarna abu-abu metalik, 15 jeriken berkapasitas sekitar 35 liter, tiga jeriken berkapasitas sekitar 30 liter, satu barcode kendaraan, serta satu surat rekomendasi pembelian solar.

Atas perbuatannya, IS disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Di tengah penindakan terhadap penyalahgunaan BBM, Wisnu juga menyatakan akan membantu memfasilitasi rumah sakit yang mengalami kesulitan pasokan untuk kebutuhan operasional melalui koordinasi dengan Pertamina. Kebutuhan BBM untuk ambulans turut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pelayanan pasien dan penanganan kondisi darurat.

“Kami tidak ingin ada yang mengambil untung dari kesusahan orang banyak. Warga yang baru sekali khilaf dan skalanya kecil kami bina supaya tidak mengulangi lagi. Tetapi yang sengaja menimbun dan meraup untung besar akan kami bawa sampai ke pengadilan,” tegas Wisnu.

Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM akan terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina. Masyarakat diminta melaporkan dugaan penimbunan, penjualan kembali dengan harga tidak wajar, maupun penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. BWN-01

Antrean BBM Bali Belum Terurai, Koster Kawal Distribusi hingga Pukul 02.00 WITA

0
Sumber: (Humas) MENGAWAL - Gubernur Bali, Wayan Koster mengawal langsung penanganan antrean BBM di Denpasar hingga Jumat (16/10/2026) dini hari.

Denpasar, Baliwakenews.com

Gubernur Bali, Wayan Koster mengawal langsung penanganan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Denpasar hingga Jumat (16/10/2026) dini hari. Setelah mengevaluasi distribusi bersama PT Pertamina (Persero) di Depo BBM Pesanggaran, Koster menyambangi sejumlah SPBU untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sekaligus menyerap keluhan masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Koster meminta Pertamina menambah armada distribusi, mengoptimalkan pelayanan SPBU selama 24 jam, serta mempercepat penyaluran BBM, terutama di wilayah Denpasar dan Badung yang masih mengalami antrean panjang.

Sorotan utama Koster adalah kelancaran distribusi dari depo menuju SPBU. Sebab, berdasarkan informasi Pertamina, stok BBM di Bali masih mencukupi, tetapi antrean panjang tetap terjadi di sejumlah titik.

“Jika stok masih aman, berarti problem saat ini adalah pelayanan pengisian. Penyaluran menggunakan jeriken bagus itu, cepat mengurai antrean karena langsung menyasar konsumen. Tapi kalau jam segini sudah stop, seharusnya sama dilakukan 24 jam juga. Jumlahnya ditambah, siapkan angkutan khusus untuk distribusi, khususnya wilayah prioritas Denpasar dan Badung,” tegas Koster.

Pertamina Siapkan Tambahan 20 Armada Distribusi BBM

Sebelum meninjau SPBU, Koster mendatangi Depo BBM Pesanggaran sekitar pukul 22.00 WITA, Kamis (15/10/2026), setelah menghadiri kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan.

Dalam perjalanan menuju depo, Koster bahkan sempat terjebak kemacetan akibat antrean kendaraan di Jalan Sesetan. Karena arus lalu lintas dari kedua arah tidak bergerak, ia turun dari kendaraan dinas dan melanjutkan perjalanan dengan menumpang kendaraan warga.

Di Depo BBM Pesanggaran, Koster bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri beserta jajaran Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga. Pertemuan membahas kendala operasional, perkembangan distribusi, dan langkah konkret untuk mengurai antrean di SPBU.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan rencana penambahan sedikitnya 20 kendaraan distribusi mulai Jumat (16/10/2026), di luar 115 kendaraan yang telah beroperasi. Tambahan armada tersebut diprioritaskan untuk mempercepat pasokan ke SPBU, khususnya di Denpasar dan Badung.

Koster meminta langkah itu segera direalisasikan tanpa menunggu antrean semakin panjang.

“Kalau bisa mulai malam ini, jangan besok. Semakin cepat semakin baik,” pintanya.

Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan 3.000 jeriken untuk mendukung percepatan penyaluran BBM. Skema distribusi tersebut diminta dioptimalkan dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan operasional. Opsi pembatasan volume pembelian BBM bagi kendaraan roda dua dan roda empat turut dibahas untuk membantu pemerataan pelayanan.

Tinjau SPBU Pemogan hingga Renon, Warga Keluhkan Pelayanan

Usai pertemuan di depo, Koster bersama Direktur Utama Pertamina dan jajaran terkait turun langsung ke sejumlah SPBU di Denpasar.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPBU di jalur Bypass Ngurah Rai, Pemogan. Koster menyapa warga yang mengantre, berdialog dengan petugas, serta berkoordinasi dengan aparat TNI yang membantu pengaturan pelayanan di lapangan.

Pemilik SPBU, Wayan Ekayana, mengusulkan penggunaan kartu atau kupon BBM sebagai mekanisme pengaturan pembelian. Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian alokasi bagi konsumen sekaligus mempercepat pengisian dan mengurangi antrean yang mengganggu lalu lintas.

Sekitar pukul 00.30 WITA, rombongan melanjutkan peninjauan ke SPBU lain di kawasan Pemogan. Pengawas SPBU, Wayan Adi Guna, menjelaskan bahwa pelayanan telah berjalan selama 24 jam dengan pembagian petugas dalam tiga sif.

Pasokan BBM di SPBU tersebut juga mengalami peningkatan. Dalam kondisi normal, pengiriman Pertalite dan Pertamax masing-masing sebanyak 8 kiloliter. Namun, dalam kondisi penanganan antrean, total pasokan kedua jenis BBM itu disebut meningkat menjadi sekitar 30 kiloliter.

Peninjauan berlanjut ke SPBU kawasan Hayam Wuruk. Di lokasi ini, warga menyampaikan keluhan mengenai dugaan praktik penjualan BBM eceran dengan harga tidak wajar oleh oknum yang memanfaatkan situasi antrean.

“Tindak saja dengan tegas oknum-oknum seperti itu, Pak Gubernur. Mohon bantuannya kepada aparat yang terkait,” ujar seorang warga.

Warga juga meminta kejelasan informasi jam operasional SPBU. Sejumlah konsumen mengaku telah mengantre cukup lama, tetapi tidak memperoleh BBM karena SPBU berhenti beroperasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Keluhan tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi pelayanan, terutama terkait kepastian jam operasional dan keterbukaan informasi kepada konsumen.

Antrean Solar hingga Kekhawatiran Warga di Renon

Sekitar pukul 01.30 WITA, Koster menyambangi SPBU Renon. Di lokasi tersebut, warga mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM jenis solar. Koster berdialog dengan masyarakat yang masih mengantre dan mendengarkan harapan agar distribusi segera kembali normal.

Koster mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Menurutnya, pembelian berulang akibat kekhawatiran kehabisan BBM berpotensi memperpanjang antrean dan menyulitkan konsumen lain yang benar-benar membutuhkan bahan bakar.

“Kalau panik membeli, seberapa pun disuplai akan terus terasa kekurangan. Normalnya beli dua atau tiga hari sekali, sekarang tiap kurang sedikit langsung beli. Kan menambah antrean jadinya, yang benar-benar membutuhkan ikut kena imbas. Saya jamin ketersediaan stok aman, sesuai informasi dari pihak Pertamina,” tegasnya.

Meski demikian, percepatan distribusi dan kepastian pelayanan tetap menjadi pekerjaan utama yang harus dituntaskan Pertamina. Ketersediaan stok di depo perlu diikuti penyaluran yang lancar dan pelayanan yang konsisten di tingkat SPBU agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang.

Evaluasi Berlanjut hingga Dini Hari

Sekitar pukul 02.00 WITA, Koster bersama rombongan kembali ke Depo BBM Pesanggaran untuk melanjutkan evaluasi bersama jajaran Pertamina.

Berbagai temuan selama peninjauan, mulai dari kebutuhan tambahan armada, optimalisasi operasional SPBU 24 jam, pengaturan pembelian, hingga keluhan warga, menjadi bahan pembahasan untuk menentukan langkah lanjutan.

Pemerintah Provinsi Bali mendorong percepatan pemulihan distribusi BBM agar antrean di Denpasar dan Badung segera terurai. Di sisi lain, masyarakat diimbau membeli BBM secara wajar dan tidak melakukan pembelian berlebihan akibat kepanikan.

Ujian berikutnya adalah memastikan tambahan armada benar-benar mempercepat pasokan, jam operasional SPBU berjalan sesuai informasi yang disampaikan, dan BBM dapat diakses masyarakat tanpa antrean berkepanjangan.

Sebab, bagi warga Bali, kepastian pasokan bukan hanya soal stok yang tersedia, melainkan juga kemampuan distribusi dan pelayanan SPBU memenuhi kebutuhan sehari-hari secara tepat waktu. BWN-03

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis, Perusahaan Asuransi Wajib Penuhi Syarat Kesehatan

0
Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba (tengah), didampingi Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi Suwandi serta Direktur Group Penanganan Klaim Polis Muhamad Yusron.

Mangupura, baliwakenews.com

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan skema kepesertaan Program Penjaminan Polis Asuransi yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2027. Dalam tahap persiapan, LPS memfokuskan perhatian pada persyaratan perusahaan asuransi yang akan menjadi peserta, termasuk tingkat kesehatan keuangan dan kesiapan operasional.

Program tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). LPS menargetkan program penjaminan polis dapat diaktifkan sebelum 2028 sesuai amanat undang-undang.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menyampaikan perkembangan persiapan tersebut dalam pertemuan dengan insan media Bali di Jimbaran, Kamis (15/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi LPS, Suwandi, serta Direktur Group Penanganan Klaim Polis, Muhamad Yusron.

“Menindaklanjuti amandemen UU P2SK, kami di LPS sedang menyiapkan aktivasi Penjaminan Polis Asuransi ini agar dapat berjalan sebelum Tahun 2028 sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Target kami aktivasi dapat berlaku pada Juli 2027,” kata Purba.

Dalam rancangan program tersebut, peserta penjaminan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang menyelenggarakan usaha asuransi umum maupun asuransi jiwa. Dengan demikian, masyarakat sebagai pemegang polis bukan peserta program secara langsung, melainkan pihak yang diharapkan memperoleh perlindungan melalui mekanisme penjaminan tersebut.

Sementara itu, asuransi sosial, program asuransi wajib, dan reasuransi tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang dapat mendaftarkan diri sebagai peserta program Penjaminan Polis Asuransi.

Kesehatan Keuangan Jadi Persyaratan

LPS menegaskan, meskipun perusahaan asuransi diwajibkan menjadi peserta program sesuai ketentuan UU P2SK, kepesertaan tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Perusahaan perlu mencapai tingkat kesehatan tertentu yang akan dirumuskan LPS melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian kesehatan keuangan tersebut akan mempertimbangkan Risk Based Capital (RBC), yakni rasio kecukupan modal berbasis risiko yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan menanggung risiko usahanya.

Persyaratan ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus mengantisipasi risiko kegagalan perusahaan peserta pada tahap awal penerapan. Menurut LPS, penerapan kriteria kesehatan perusahaan juga menjadi praktik di sejumlah negara yang telah menjalankan program penjaminan polis asuransi.

Untuk mengantisipasi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan saat proses pendaftaran dimulai, LPS menyiapkan mekanisme pendaftaran bertahap atau phased registration. Melalui skema ini, perusahaan yang belum memenuhi kriteria akan diberikan waktu untuk memperkuat kondisi keuangan dan mempersiapkan kebutuhan operasional.

Dengan mekanisme tersebut, proses pendaftaran diharapkan dapat berjalan seiring dengan kesiapan masing-masing perusahaan, tanpa mengabaikan standar kesehatan yang ditetapkan.

Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi LPS, Suwandi, mengatakan rancangan kepesertaan yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Yang paling penting, masyarakat perlu mengetahui bahwa melalui rancangan kepesertaan yang tepat, mereka tidak perlu khawatir jika perusahaan asuransinya mengalami kegagalan, manfaat proteksinya tidak lantas hilang. Perusahaan asuransi yang memenuhi kualifikasi juga memiliki kesempatan yang terbuka dan transparan untuk mendaftarkan diri menjadi peserta program,” ujar Suwandi.

Melalui persiapan tersebut, LPS berharap Program Penjaminan Polis Asuransi dapat berjalan sesuai target dan memberikan perlindungan kepada pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Pelaksanaannya tetap akan memperhatikan persyaratan kepesertaan, kesehatan keuangan perusahaan, serta kesiapan industri asuransi.BWN-04

Satpol PP Badung Turun ke Antrean BBM, Bagikan Air Mineral dan Kue kepada Pengendara

0
Peduli Pengendara: Personel Satpol PP Badung membagikan air mineral dan kue kepada pengendara yang mengantre BBM di kawasan perbatasan Jimbaran–Benoa.

Mangupura, baliwakenews.com

Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang membuat pengendara harus menunggu berjam-jam mendapat perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung. Sebanyak 14 personel diterjunkan untuk membagikan air mineral dan kue kepada pengendara yang mengantre di kawasan perbatasan Jimbaran–Benoa.

Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak antrean BBM. Bantuan sederhana itu diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus menyemangati pengendara yang harus menunggu lama untuk mendapatkan bahan bakar.

Kepala Seksi Operasional Satpol PP Badung, Made Astika, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan 14 personel. Pelaksanaan pembagian air mineral dan kue berlangsung aman dan kondusif.

Menurut Astika, kehadiran personel Satpol PP di tengah antrean tidak hanya berkaitan dengan tugas menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.

Ia mengimbau para pengendara agar tetap bersabar menghadapi antrean BBM. Masyarakat juga diharapkan saling memahami, menjaga ketertiban, serta menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi.

Ketertiban selama mengantre penting untuk menjaga keamanan di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sekaligus mencegah munculnya persoalan baru yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Satpol PP Badung berharap dapat memberikan dukungan moral kepada pengendara yang harus menghabiskan waktu cukup lama untuk memperoleh BBM. Di tengah kondisi yang masih berlangsung, kepedulian dan sikap saling menjaga diharapkan dapat membantu masyarakat melewati situasi tersebut sembari menunggu pasokan kembali normal.BWN-04

Skenario Pesawat Hilang di Perairan Serangan, Basarnas Siapkan Strategi Pencarian

0
Kegiatan penyusunan rencana kontingensi SAR untuk mengantisipasi potensi kecelakaan pesawat udara di wilayah Bali Selatan.

Mangupura, baliwakenews.com

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi potensi kecelakaan pesawat udara di Bali. Dalam skenario yang digunakan, sebuah pesawat dilaporkan hilang dari radar di wilayah perairan Serangan, Denpasar Selatan.

Skenario tersebut menjadi dasar untuk memetakan wilayah operasi pencarian, mengidentifikasi sumber daya yang dapat dikerahkan, serta merumuskan mekanisme koordinasi lintas instansi apabila terjadi kecelakaan pesawat udara.

Penyusunan rencana kontingensi berlangsung selama tiga hari, 14–16 Oktober 2026, di Ruang Serbaguna Lantai 3, Gedung Werkudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Kegiatan ini melibatkan 80 peserta dari berbagai unsur terkait serta menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, I Nyoman Sidakarya, menegaskan kesiapan menghadapi keadaan darurat harus dibangun sebelum insiden terjadi. Perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, dan kesiapan sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

“Kesiapsiagaan tidak boleh dibangun setelah kejadian terjadi. Harus kita persiapkan sebelum kejadian, melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, sumber daya yang siap, serta pemahaman yang sama dari seluruh unsur yang terlibat,” ujar Sidakarya saat membuka kegiatan.

Menurutnya, rencana kontingensi tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi acuan bersama yang memastikan setiap unsur memahami tugas, tanggung jawab, ketersediaan sumber daya, dan pola koordinasi saat menghadapi kecelakaan pesawat udara.

“Rencana kontingensi bukan sekadar dokumen, tetapi merupakan kesepakatan dan komitmen bersama tentang tugas, peran, sumber daya, serta mekanisme koordinasi yang harus dilaksanakan ketika terjadi kecelakaan pesawat udara,” imbuhnya.

Aktivitas Penerbangan Jadi Perhatian

Penyusunan skenario tersebut dinilai relevan dengan tingginya aktivitas penerbangan di Bali, terutama melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sepanjang 2025, bandara tersebut mencatat 143.312 pergerakan pesawat, mencakup aktivitas lepas landas dan pendaratan.

Selain penerbangan komersial, aktivitas helikopter untuk mendukung perjalanan bisnis, pariwisata, dan transportasi cepat juga berkembang. Kondisi ini menuntut kesiapan berbagai unsur SAR agar mampu merespons keadaan darurat secara cepat, tepat, dan terpadu.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai sistem pencarian dan pertolongan serta tata cara penyusunan rencana kontingensi. Pembahasan dilanjutkan dengan diskusi untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kebutuhan operasional, dan merumuskan pola koordinasi yang dapat diterapkan di lapangan.

Perwakilan Direktorat Operasi Basarnas, Retno Budiharto, berharap dokumen yang dihasilkan dan disepakati bersama dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas saat menghadapi situasi darurat.

“Kami berharap dengan adanya dokumen rencana kontingensi ini, setelah ditandatangani, masing-masing bisa melakukan peran dan tugasnya. Ke depan, koordinasi, solidaritas, kolaborasi, dan sinergitas seluruh potensi SAR di wilayah Kantor SAR Denpasar bisa lebih baik,” ujarnya.

Melalui penyusunan rencana tersebut, pembagian peran dan tanggung jawab setiap unsur diharapkan semakin jelas. Kesiapan personel, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan mengerahkan sumber daya juga menjadi bagian penting yang dipersiapkan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan.

Basarnas menargetkan rencana kontingensi ini dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kecelakaan pesawat udara di Bali. Dengan pola koordinasi yang disepakati sebelum keadaan darurat terjadi, setiap unsur diharapkan dapat bergerak sesuai tugas dan kewenangannya sehingga operasi SAR berjalan lebih efektif dan risiko korban jiwa dapat diminimalkan.BWN-04

Ultimatum Pertamina Transparan Data BBM Bali, BEM Unud dan Caipayung Ancam Gelar Aksi Besar

0
BEM Unud bersama Cipayung Plus menggelar aksi di Kantor Pertamina Denpasar, menuntut transparansi data BBM Bali.
BEM Unud bersama Cipayung Plus menggelar aksi di Kantor Pertamina Denpasar, menuntut transparansi data BBM Bali.

Denpasar, Baliwakenews.com – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Bali belum juga lepas dari keluhan masyarakat. Di tengah ketidakpastian pasokan, mahasiswa BEM Universitas Udayana (Unud) bersama Cipayung Plus mendatangi Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Sales Area Retail Bali, di Jalan Raya Puputan, Denpasar Barat, Jumat (16/10/2026). Mereka menuntut keterbukaan data BBM dan kepastian kapan distribusi kembali normal.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa diterima oleh officer Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Sales Area Retail Bali. Namun, bagi massa aksi, penjelasan mengenai langkah operasional belum cukup menjawab persoalan mendasar: berapa stok BBM yang tersedia, bagaimana distribusinya ke SPBU, dan kapan masyarakat bisa kembali mengisi bahan bakar tanpa menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.

Ketua BEM Unud, I Gusti Ngurah Agung Oka Paramahamsa, menegaskan aksi tersebut bukan untuk menyalahkan petugas yang bekerja di lapangan. Ia justru meminta pemerintah dan pimpinan Pertamina yang memiliki kewenangan mengambil keputusan agar bertanggung jawab memberikan penjelasan secara menyeluruh.

“Kami tidak menyalahkan Bapak sebagai officer, tetapi kami menyalahkan pimpinan-pimpinan pemerintah yang berwenang dalam menyelesaikan kondisi seperti ini,” tegasnya dalam orasi.

Menurut Oka, masyarakat membutuhkan informasi yang transparan, bukan sekadar penjelasan mengenai kendala distribusi. Ketika warga harus mengantre berjam-jam, kejelasan mengenai kondisi stok dan target pemulihan pasokan menjadi hal mendesak.

Dampak persoalan BBM, lanjutnya, juga tidak sebatas menghambat mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, pariwisata, hingga pelayanan darurat yang membutuhkan ketersediaan bahan bakar, seperti ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran.

“Kami prihatin kepada masyarakat yang menunggu selama berjam-jam. Kami juga prihatin kepada pegawai SPBU yang harus bekerja ekstra untuk membantu penyaluran bahan bakar,” ujarnya.

Tujuh Tuntutan, dari Transparansi Stok hingga Pengawasan Penjualan Ulang

Dalam aksi tersebut, BEM Unud dan Cipayung Plus menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pertamina dan pemangku kebijakan terkait.

Pertama, membuka data ketersediaan dan distribusi BBM di Bali, mulai dari jumlah pasokan yang masuk, stok yang tersedia, hingga perkembangan penyaluran ke setiap SPBU.

Kedua, menyelesaikan persoalan pasokan secara konkret dan terukur, disertai kepastian waktu pemulihan agar masyarakat tidak terus terjebak dalam antrean panjang.

Ketiga, membuka informasi mengenai penegakan aturan distribusi BBM serta memperkuat pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan, termasuk dugaan penimbunan dan penyaluran yang menguntungkan pihak tertentu.

Keempat, memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan kendaraan sendiri, sekaligus mengawasi pembelian menggunakan jeriken atau wadah lain agar tidak disalahgunakan untuk dijual kembali.

Kelima, mempercepat distribusi BBM ke Bali dan membuka informasi mengenai proses penyalurannya.

Keenam, menambah petugas pelayanan di SPBU yang mengalami lonjakan antrean, termasuk mempertimbangkan tenaga cadangan.

Ketujuh, menerapkan strategi yang lebih efektif untuk mengurai antrean kendaraan agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat.

Mahasiswa juga mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait mengevaluasi pola kerja, termasuk kemungkinan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), apabila dinilai diperlukan untuk mengurangi mobilitas.

Pertamina Paparkan Armada, Mahasiswa Masih Tagih Kepastian

Dalam dialog dengan pihak Pertamina, mahasiswa mempertanyakan langkah penanganan yang telah dilakukan, termasuk penggunaan kendaraan pengangkut berkapasitas kecil untuk membantu distribusi BBM ke sejumlah titik.

Perwakilan Pertamina menjelaskan distribusi menggunakan kendaraan tersebut telah berjalan dan jumlahnya akan ditingkatkan. Namun, pengisian ulang kendaraan setelah BBM habis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola penyaluran.

Saat ditanya mengenai jumlah kendaraan yang dikerahkan, perwakilan yang hadir mengaku belum menguasai seluruh data secara terperinci dan menyebut informasi tersebut perlu dikonfirmasi kepada tim terkait.

Terkait armada mobil tangki, Pertamina menyebut terdapat 63 unit armada reguler di Depo Manggis, 36 unit di Depo Sanggaran, serta sembilan unit kendaraan bantuan. Meski demikian, data armada tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mahasiswa mengenai jumlah BBM yang tersedia dan perkembangan distribusi ke masing-masing SPBU.

Pertamina juga menyampaikan bahwa operasional depo telah berlangsung selama 24 jam. SPBU yang sebelumnya tidak beroperasi sepanjang hari turut didorong menambah jam pelayanan sesuai arahan, dengan dukungan personel TNI untuk membantu operasional malam.

Dalam dialog itu, perwakilan Pertamina mengingatkan masyarakat agar tidak membeli BBM berulang kali untuk kemudian menjualnya kembali. Praktik tersebut dinilai berpotensi memperpanjang antrean dan menghambat masyarakat yang benar-benar membutuhkan bahan bakar.

Namun, mahasiswa menegaskan bahwa langkah operasional perlu diikuti keterbukaan data dan kepastian waktu pemulihan. Tanpa informasi yang terukur, masyarakat dinilai masih berada dalam ketidakpastian mengenai kapan situasi kembali normal.

Jelang Nataru, Mahasiswa Siapkan Aksi Susulan

Koordinator lapangan aksi Cipayung Plus, Angger Bayu Pamungkas, yang juga Ketua Biro Advokasi dan Jaringan Eksternal PC PMII Kota Denpasar, mengatakan tuntutan utama mereka adalah kejelasan data dan kepastian penyelesaian persoalan BBM.

Menurutnya, penjelasan yang disampaikan sejauh ini belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai penyebab tersendatnya distribusi dan kapan masyarakat dapat kembali memperoleh BBM tanpa antrean panjang.

“Kami tidak memerlukan sekadar penjelasan mengenai jeriken. Kami memerlukan kepastian datanya. Kapan distribusi BBM bisa selesai dan kapan masyarakat bisa mendapatkan BBM tanpa antrean panjang?” ujarnya.

Bayu juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada periode tersebut, kebutuhan BBM berpotensi meningkat seiring mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan ke Bali.

Ia menilai persoalan yang terjadi pada Oktober ini harus menjadi bahan evaluasi agar kendala serupa tidak kembali membayangi masyarakat pada akhir tahun.

Cipayung Plus, lanjut Bayu, masih membuka ruang dialog dengan pimpinan Pertamina untuk membahas langkah penyelesaian secara konkret. Namun, apabila hingga batas waktu yang diberikan belum ada kepastian, mereka mengancam menggelar aksi susulan dengan jumlah massa lebih besar.

“Kami akan memastikan adanya aksi susulan. Tuntutannya akan lebih konkret. Kami ingin berdialog dan mengetahui bagaimana persoalan ini bisa segera diselesaikan serta tidak terulang pada masa mendatang,” tegasnya.

Aksi tersebut mendapat pengamanan dari puluhan personel Polresta Denpasar yang dipimpin Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H.

Leonardo mengatakan kepolisian hadir untuk memastikan mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi dan melakukan audiensi dengan pihak Pertamina secara tertib. Menurutnya, pengamanan merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kita melayani saja supaya adik-adik menyampaikan aspirasi, audiensi ke pihak Pertamina,” ujarnya.

Ia menegaskan pengamanan dilakukan sesuai kebutuhan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kepolisian berharap penyampaian aspirasi tersebut dapat membuka ruang komunikasi antara mahasiswa dan Pertamina.

Kini, tuntutan mahasiswa mengarah pada dua hal utama: keterbukaan data dan kepastian pemulihan pasokan. Jika jawaban konkret tak kunjung diberikan, BEM Unud dan Cipayung Plus menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan kekuatan massa yang lebih besar. BWN-07

Badung Perkuat Ekosistem Digital Untuk Tata Kelola Keuangan Daerah

0
Bupati Wayan Adi Arnawa, saat menghadiri High Level Meeting TP2DD yang dirangkaikan dengan FGD Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan melalui KKPD di Bali Dynasty Resort, Tuban, Kecamatan Kuta, Jumat (16/10).

Mangupura, baliwakenews.com

Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Melalui percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Pemkab Badung mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Bali Dynasty Resort, Tuban, Kecamatan Kuta, Jumat (16/10).

Bupati Adi Arnawa menyampaikan, digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Penerapannya tidak hanya menyasar transaksi penerimaan, seperti pajak dan retribusi, tetapi juga diarahkan pada proses belanja pemerintah melalui penggunaan KKPD.

Menurutnya, Kabupaten Badung memiliki potensi besar dalam mengembangkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dengan sistem pembayaran digital, proses transaksi diharapkan berlangsung lebih cepat, mudah, dan nyaman, serta memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik.

“Harapan kita, kalau bisa semua proses pengeluaran keuangan di Badung ini berbasis digital. Di balik itu ada hal yang fundamental, terutama efisiensi, akuntabilitas, termasuk percepatan layanan,” ujarnya Jumat pagi.

Ia menegaskan, optimalisasi KKPD menjadi bagian penting dari upaya memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital dalam belanja daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memahami mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya agar implementasi program berjalan efektif.

Bupati Adi Arnawa pun meminta Sekretaris Daerah Badung mengkoordinasikan seluruh pimpinan perangkat daerah, termasuk pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, serta administrator KKPD. Keterlibatan seluruh unsur tersebut diperlukan untuk memastikan transformasi digital dapat diterapkan secara optimal.

Melalui forum HLM dan FGD ini, para peserta juga diharapkan memperoleh pemahaman mengenai berbagai tantangan dalam penerapan transaksi keuangan digital. Masukan dari narasumber menjadi bagian penting untuk memperkuat kesiapan perangkat daerah sekaligus mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi di lapangan.

Selain mendorong digitalisasi belanja, Pemkab Badung juga menaruh perhatian pada perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan daerah. Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi dinilai dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), seiring dengan terciptanya proses pembayaran yang lebih praktis dan transparan.

Bupati Adi Arnawa menyebutkan, keberadaan TP2DD memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan para pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong inovasi serta mempercepat penerapan elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah.

“Pemkab Badung berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam membangun ekosistem digital pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan sistem yang semakin terintegrasi, tata kelola keuangan diharapkan semakin efektif dan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Badung sekaligus Ketua Harian TP2DD, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Direktur TI Bank BPD Bali, Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura dan Puspem Badung, seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Badung, serta PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemkab Badung.BWN-HB

Bupati Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta Serahkan Hibah Upakara

0
Bupati Wayan Adi Arnawa bersama Wabup Bagus Alit Sucipta menghadiri Karya Ngenteg Linggih dan Wrespati Kalpa di Banjar Puseh, Desa Adat Sading, Kecamatan Mengwi, Kamis (15/10).

Mangupura, baliwakenews.com

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri Karya Ngenteg Linggih Padudusan Alit Nyatur, Mupuk Pedagingan, Rsi Gana, dan Wrespati Kalpa di Banjar Puseh, Desa Adat Sading, Kecamatan Mengwi, Kamis (15/10). Karya di Pura Dalem Begawan Penyarikan ini dipuput oleh Ida Pedanda Griya Taman Lukluk.

Seusai persembahyangan bersama tersebut, Bupati Wayan Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta menyerahkan bantuan hibah upakara Tahun Anggaran Induk 2026 sebesar Rp 400 juta yang diterima langsung oleh Ketua Panitia Karya, Wayan Sukena.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong krama Banjar Puseh dalam menyelenggarakan yadnya. Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini merupakan bentuk dukungan sekaligus upasaksi atas pelaksanaan karya suci pasca-pemugaran pelinggih. “Pelaksanaan karya suci ini merupakan wujud nyata sradha bhakti dan rasa syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Saya mengapresiasi kebersamaan krama Banjar Puseh dalam melaksanakan yadnya ini. Semoga seluruh rangkaian upacara berjalan lancar, labda karya, serta membawa kesejahteraan bagi seluruh krama,” ujarnya.

Bupati juga mengajak krama untuk senantiasa meningkatkan keharmonisan dan menjaga persatuan. Selain membahas konteks upacara adat, Adi Arnawa secara khusus menyinggung kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tengah terjadi di lapangan. Ia mengapresiasi kedisiplinan krama Badung yang tetap tertib saat mengantri di sejumlah SPBU. “Badung merupakan barometer pariwisata yang sangat bergantung pada stabilitas wilayah. Karena itu, keamanan masyarakat menjadi hal fundamental. Saya mengapresiasi krama yang telah menunjukkan kedisiplinan di tengah situasi kelangkaan BBM. Mari kita tetap menjaga suasana yang aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Badung,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Karya Wayan Sukena menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan bantuan stimulus dari Pemkab Badung. Ia melaporkan bahwa karya serupa terakhir kali dilaksanakan pada tahun 1969 silam. Rangkaian upacara kali ini merupakan hasil paruman krama yang telah dimulai bertahap sejak 24 September 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Badung Made Rai Wirata, tokoh masyarakat Wayan Muntra, Lurah Sading Ida Bagus Rai Pujawatra, Bendesa Adat Sading, serta unsur Kelihan Adat dan Dinas se-Kelurahan Sading.BWN-HB

Kunjungan Wisman Bali Diproyeksi Tembus 7,2 Juta pada 2026, Koster Soroti Persaingan Usaha dan Sampah

0
Sumber: (Humas) MEMBUKA - Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka Musda XV ASITA Bali 2026 di Hotel InterContinental Bali, Jimbaran, Kabupaten Badung, Jumat (16/10/2026).

Mangupura, Baliwakenews.com

Gubernur Bali, Wayan Koster memproyeksikan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali mencapai 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan sepanjang 2026. Di tengah prospek pertumbuhan tersebut, pemerintah daerah menyoroti tantangan penataan industri pariwisata, persaingan usaha yang sehat, persoalan sampah, hingga kemandirian energi.

Proyeksi itu disampaikan Koster saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali 2026 di Hotel InterContinental Bali, Jimbaran, Kabupaten Badung, Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan Koster, kunjungan wisman ke Bali sejak Januari hingga 30 September 2026 mencapai 5,2 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan tren tersebut, Koster optimistis kunjungan wisman sepanjang 2026 dapat melampaui capaian 2025 yang tercatat sebanyak 7,05 juta kunjungan.

“Perkiraannya sekitar 7,1 juta hingga 7,2 juta kunjungan,” kata Koster.

Pariwisata Bali Tak Cukup Hanya Mengejar Jumlah Wisatawan

Di balik proyeksi pertumbuhan kunjungan, Koster mengingatkan bahwa masa depan pariwisata Bali tidak boleh hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang datang. Keunggulan adat, tradisi, seni, dan budaya Bali harus tetap menjadi fondasi utama pengembangan destinasi.

Menurutnya, kekayaan budaya merupakan modal yang membuat Bali tetap memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Karena itu, seluruh pelaku industri pariwisata memiliki tanggung jawab untuk menjaga aset tersebut, bukan sekadar memanfaatkannya demi keuntungan ekonomi.

“Kita harus tahu bagaimana cara membangun, menjaga, dan merawat pariwisata Bali,” ujarnya.

Koster menyebut sektor pariwisata berkontribusi sekitar 66 persen terhadap perekonomian Bali. Sementara itu, hampir 45 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia disebut mengarah ke Pulau Dewata.

Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan sekitar 122 dolar AS per hari, kontribusi devisa pariwisata Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional.

Besarnya kontribusi tersebut, kata Koster, perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional agar sejalan dengan peran strategis Bali.

Koster Soroti Akomodasi Tak Berizin dan Persaingan Usaha

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam Musda ASITA Bali adalah persaingan usaha di tengah pertumbuhan industri pariwisata.

Koster menyoroti masih adanya akomodasi dan fasilitas pariwisata yang dipasarkan tanpa memenuhi ketentuan perizinan, termasuk melalui platform perjalanan daring atau online travel agent (OTA).

Praktik tersebut dinilai berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat karena pelaku usaha yang telah memenuhi perizinan dan kewajiban lainnya harus berhadapan dengan usaha yang tidak mematuhi aturan.

Karena itu, penataan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata dinilai penting untuk menciptakan iklim bisnis yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Penegakan aturan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas destinasi Bali. Pertumbuhan jumlah akomodasi dan fasilitas wisata perlu diimbangi kepatuhan terhadap regulasi, sehingga manfaat ekonomi pariwisata tidak dibangun dengan mengabaikan ketertiban usaha.

Sampah dan Kemandirian Energi Jadi Tantangan Bali

Selain tata kelola usaha, Koster menyoroti persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, yang menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pariwisata Bali.

Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai salah satu langkah untuk menangani persoalan sampah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Bali juga didorong memperkuat kemandirian energi. Saat ini, pasokan listrik Pulau Dewata masih bergantung pada sistem kelistrikan Jawa yang terhubung melalui jaringan kabel bawah laut.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemprov Bali mendorong pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar gas berkapasitas sekitar 1.550 megawatt serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kuota sekitar 1.000 megawatt.

Pengembangan infrastruktur energi itu diarahkan untuk mendukung kebutuhan listrik Bali pada 2031 melalui sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Bagi Bali, persoalan sampah dan energi bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan keberlangsungan aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung daerah.

ASITA Bali Didorong Perkuat Profesionalisme Biro Perjalanan

Dalam Musda XV tersebut, Koster berharap ASITA Bali mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus melahirkan program kerja yang menjawab tantangan industri pariwisata.

Ia mengajak seluruh anggota ASITA meningkatkan sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membangun pariwisata yang berkualitas, meningkatkan pelayanan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Sementara itu, Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra menyampaikan bahwa ASITA menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata Bali dengan menaungi ratusan biro perjalanan wisata dan anggota asosiasi.

ASITA Bali, kata Winastra, berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pelaku industri untuk meningkatkan profesionalisme usaha perjalanan wisata, mempromosikan kekayaan budaya, serta memperkuat citra Bali dan Indonesia sebagai destinasi unggulan.

Musda XV ASITA Bali diharapkan menghasilkan kepemimpinan, gagasan, dan program kerja yang mampu menjawab kebutuhan industri ke depan.

Dengan proyeksi kunjungan wisman mencapai 7,2 juta pada 2026, tantangan Bali bukan semata-mata mendatangkan lebih banyak wisatawan. Pekerjaan yang tidak kalah penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan kepatuhan usaha, pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan budaya, serta terjaganya lingkungan Pulau Dewata. BWN-03

1...678...1,463Halaman 7 dari 1,463