Pemkab Badung Perketat Aturan Sektor Horeka Wajib Pilah dan Olah Sampah Mandiri

0
Bupati Wayan Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta saat hadiri acara Koordinasi dan Evaluasi Percepatan PSBS di Sektor Pariwisata yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (7/5).

Mangupura, baliwakenews.com

Sektor Hotel, Restoran, dan Kafe/Catering (Horeka) merupakan motor penggerak ekonomi Kabupaten Badung, namun disisi lain juga menjadi kontributor signifikan terhadap timbulan sampah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung memperketat aturan pengelolaan sampah dengan mewajibkan pelaku usaha Horeka melakukan pemilahan dari sumbernya.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan bahwa sampah organik wajib diolah secara mandiri di masing-masing tempat usaha dan dilarang langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, pelaku usaha Horeka diwajibkan melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai secara nyata dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mewajibkan setiap unit usaha memiliki sistem pengelolaan sampah yang terverifikasi serta disiplin dalam mengisi data pengelolaan sampah. Langkah ini diambil karena data yang akurat menjadi landasan utama kebijakan yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Sektor Pariwisata yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (7/5).

“Perlu saya sampaikan, Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak patuh. Selain melaksanakan sosialisasi dan edukasi, Pemerintah Kabupaten Badung juga telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di sektor HOREKA dengan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui koordinasi dan evaluasi hari ini, kami berharap lahir komitmen nyata serta langkah-langkah konkret yang dapat langsung diimplementasikan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pariwisata,” ujar Adi Arnawa dalam sambutannya.

Ardyanto Nugroho selaku Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), memaparkan data yang cukup mencengangkan. Berdasarkan data KLH, sektor Horeka menyumbang 41 persen dari total sampah di Kabupaten Badung, dimana komposisinya didominasi oleh sampah organik.

“berdasarkan PP 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengharuskan sampah yang dihasilkan Horeka itu sudah selesai di Horeka itu sendiri. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab. Badung atau Pemprov. Bali tetapi juga Horeka itu sendiri. Apalagi sampah yang dihasilkan adalah sampah organic yang mestinya mudah sekali untuk dikelola, dijadikan kompos, dijadikan makan maggot dan lain sebagainya. Kami sudah melaksanakan pengawasan sekitar 517 Horeka di Bali, dan hasilnya 100 % tidak taat pada pengelolaan sampah. Terhadap para pengelola Horeka yang tidak mengindahkan atau menindaklanjuti rekomendasi kami, akan dibekukan perizinannya atau pidana 1 tahun penjara,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster, dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung atas dedikasinya dalam penanganan sampah. Ia menilai pola perilaku masyarakat telah menunjukkan perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dalam hal pemilahan sampah.

“Ada kemajuan yang sangat signifikan, sejak diperlakukan pengendalian yang sangat ketat dalam kaitannya dengan penutupan TPA Suwung, ini harus kita jaga dan harus kita tingkatkan terus. Karena Bali yang bersih, apa lagi Badung yang bersih merupakan suatu kebutuhan kita. Karena Badung merupakan destinasi pariwisata internasional. Kementerian Lingkungan Hidup sangat serius terhadap penanganan sampah di Provinsi Bali dan Bapak Presiden sampai memberikan perhatian khusus untuk kita,” ucap Koster.

Acara ini turut dihadiri oleh Wabup Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, jajaran Forkopimda Badung, Sekda Surya Suamba, serta para Kepala OPD di lingkup Pemkab Badung, Kepala Pusdal Bali Nusra Ni Nyoman Santi, Ketua Organisasi Kewanitaan Badung, para Camat, Lurah/Perbekel se-Kabupaten Badung, Ketua Asosiasi Profesi terkait, serta para penanggung jawab perusahaan sektor Horeka di wilayah Kabupaten Badung.BWN-HB

Inspirasi RPTRA Jakarta, TP. PKK Badung Rancang Ruang Ramah Anak yang Aman dan Edukatif

0
Ketua TP. PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa melakukan kunjungan kerja (study tiru) ke Kota Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Rabu (6/5)

Mangupura, baliwakenews.com

Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja (study tiru) ke Kota Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada 5-6 Mei 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat kapasitas kelembagaan, pembinaan keluarga, serta pengelolaan layanan pengasuhan anak yang adaptif di era digital.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua TP. PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa. Fokus utama kunjungan meliputi penguatan administrasi PKK, pembinaan karakter keluarga, pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi, hingga pengelolaan tempat penitipan anak (TPA) yang profesional dan ramah anak.

Pada Rabu (6/5), rombongan TP. PKK Badung mengunjungi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga, Gambir, Jakarta Pusat dan disambut oleh Ketua TP. PKK Jakarta Pusat, Nyonya Witri Yenny Arifin. Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan TPA Bale Bermain Balaikota milik Pemprov DKI Jakarta.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana, Kadis PMD Badung Komang Budhi Argawa, perwakilan DP2KBP3A Badung, serta jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Badung.

Dalam sambutannya, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari berbagai inovasi dan Best Practices dalam penguatan peran keluarga. “Kami ingin belajar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program PKK, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan karakter keluarga dan pola asuh anak. Tantangan keluarga saat ini semakin kompleks sehingga dibutuhkan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai Bunda PAUD, Rasniathi juga terinspirasi oleh fasilitas RPTRA dan TPA Negeri Bale Bermain yang dinilai sangat membantu keluarga pekerja. Menurutnya, pola asuh memiliki peran vital dalam membentuk karakter generasi muda. “Kami melihat fasilitas seperti RPTRA dan TPA Negeri Bale Bermain Balaikota ini sangat baik dan dibutuhkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang bekerja. Harapan kami, kedepan Kabupaten Badung juga dapat memiliki fasilitas serupa yang aman, nyaman, edukatif, dan benar-benar mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu, kami di TP. PKK Badung ingin mengadopsi sejumlah program yang dinilai berhasil untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Badung,” jelasnya.

Melalui study tiru ini, TP PKK Kabupaten Badung berkomitmen mengadaptasi inovasi yang relevan untuk diterapkan melalui Pokja TP. PKK di Kabupaten Badung, demi mewujudkan lingkungan yang aman dan edukatif bagi anak-anak hingga remaja.

Sementara Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyambut hangat sinergi antar-daerah ini. “TP PKK memiliki peran strategis dalam membangun kualitas keluarga, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena itu, sinergi seperti ini penting untuk saling belajar dan memperkuat program di masing-masing daerah,” katanya.

Senada dengan hal itu, Ketua TP. PKK Jakarta Pusat, Nyonya Witri Yenny Arifin, menjelaskan fungsi ganda RPTRA. “RPTRA menjadi ruang belajar, bermain, dan berinteraksi bagi anak-anak maupun warga. Di sini tersedia PAUD gratis, kegiatan olahraga, pelatihan seni, hingga edukasi parenting dan perlindungan anak,” jelasnya.

Ketua Pokja I TP PKK Jakarta Pusat, Sari Kaloka, menambahkan pentingnya standar tinggi dalam pengasuhan. “Faktor keamanan dan kualitas pengasuhan harus menjadi prioritas utama. Karena itu, pengawasan, sistem pelayanan, dan kompetensi tenaga pendamping harus benar-benar diperhatikan agar anak-anak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan terbaik,” tambahnya.

Selain pengelolaan RPTRA dan TPA, rombongan juga mempelajari layanan konsultasi gratis Center of Excellence in Family Happiness. Layanan ini mencakup konsultasi tumbuh kembang anak, parenting, gizi, hingga kesehatan reproduksi.BWN-HB

Mendikdasmen Turun Langsung ke Denpasar, Revitalisasi Sekolah Didorong Demi Wujudkan Sekolah Asri

0
Sumber: (Humas) MENINJAU - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti, turun langsung meninjau program revitalisasi sekolah di Kota Denpasar, Kamis (7/5/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, turun langsung meninjau program revitalisasi sekolah di Kota Denpasar, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan asri bagi siswa.

Didampingi Walikota IGN Jaya Negara, Menteri Abdul Mu’ti meninjau langsung kondisi SDN 6 Sumerta, Denpasar Timur, yang masuk dalam program revitalisasi sekolah tahun 2026 melalui program presiden bertajuk Wujudkan Sekolah Asri.

Dalam kunjungannya, Abdul Mu’ti menegaskan revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi besar meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Menurutnya, lingkungan sekolah yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kenyamanan belajar siswa dan kualitas proses pendidikan di dalam kelas.

“Dengan fasilitas yang lengkap maka terjadilah proses belajar mengajar yang nyaman, dengan demikian ilmu yang didapat siswa akan lebih mudah dicermati,” ujar Abdul Mu’ti.

Selain meninjau fasilitas sekolah, Mendikdasmen juga berpesan kepada para siswa agar ikut menjaga kebersihan lingkungan dan merawat fasilitas sekolah yang telah dibangun pemerintah.

Program revitalisasi sekolah ini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, termasuk pembaruan ruang kelas, fasilitas sanitasi, hingga penataan lingkungan sekolah yang lebih hijau dan sehat.

Sementara itu, Walikota IGN Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan sektor pendidikan di Kota Denpasar.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih atas sinergi pemerintah pusat dengan Pemkot Denpasar guna peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan,” katanya.

Ia berharap sinergi tersebut mampu mempercepat terwujudnya konsep Sekolah Asri di seluruh wilayah Kota Denpasar. BWN-03

Tanggapi Pidato Giri Prasta, Adicipta Komitmen Dua Periode

0
MESRA-Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta nampak mesra dalam kegiatan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.

Mangupura, Baliwakenews.com

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta menanggapi pidato Ketua DPC PDIP Badung, I Nyoman Giri Prasta terkait akan menusung Bagus Alit Sucipta menjadi Bupati Badung mendatang. Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta menyatakan komitmen untuk menjalani kepemimpinan hingga dua periode kedepan. Hal ini menepis perpecahan antara dua tokoh di PDIP Badung tersebut.

Menurut Adi Arnawa, apa yang disampaikan Wakil Gubernur Bali saat itu lebih mengarah pada mekanisme kaderisasi di internal PDI Perjuangan. Sebab, dalam tradisi partai, wakil bupati memang memiliki prioritas untuk melanjutkan kepemimpinan setelah bupati menyelesaikan masa jabatan. “Mungkin saja yang disampaikan Pak Wagub waktu itu, kalau dilihat dari mekanisme partai kami (PDIP), setelah bupati yang mendapat prioritas itu wakil bupati. Nah logikanya kalau tidak ada masalah, pasti dua periode. Itu mungkin maksudnya Pak Wakil Gubernur,” ujar Adi Arnawa meluruskan.

Meski demikian, Adi Arnawa menepis anggapan adanya keretakan antara ke duanya. Yang ada, kata dia, sinyal estafet kepemimpinan tetap yang mulai dipersiapkan sejak sekarang. Dia menegaskan hubungan politik maupun komunikasi dengan Gus Bota berjalan sangat baik. Adi Arnawa juga membantah jika dirinya disebut menepis pernyataan yang sebelumnya disampaikan mantan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta terkait peluang Gus Bota memimpin Badung ke depan. Menurut dia, dinamika yang berkembang lebih banyak dipersepsikan oleh publik maupun kalangan media. “Bukan berarti Pak Wabup akan langsung seperti itu. Yang jelas hubungan kami cukup baik. Teman-teman inilah yang membuat itu,” kilah Adi Arnawa sambil tersenyum.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta alias Gus Bota menilai apa yang disampaikan Wakil Gubernur Bali merupakan bentuk harapan terhadap keberlanjutan kepemimpinan di Badung. Namun dia menegaskan fokus utama saat ini tetap mengawal pemerintahan bersama Adi Arnawa. “Seperti yang sudah disampaikan saat kegiatan itu, maksud Pak Wagub itu nantinya astungkara setelah dua periode. Kemungkinan besar saya ada peluang untuk maju dan kalau diberikan amanah oleh masyarakat tentu menggantikan Bapak Adi Arnawa atau estafet kepemimpinan,” ujar Gus Bota.

Meski isu suksesi mulai mencuat, Gus Bota memastikan dirinya bersama Adi Arnawa tetap solid menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Badung. Bahkan keduanya disebut memiliki komitmen untuk tetap bersama hingga dua periode kepemimpinan. “Kami tetap solid untuk maju dua periode,” tutur Gus Bota.

Sebelumnya, diberitakan Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta atau yang akrab disapa Gus Bota didorong untuk tarung alias maju sebagai calon Bupati Badung pada pemilihan mendatang. Dorongan ini dilontarkan langsung dari Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Baladika Bali di Wantilan Serbaguna Pusat Latihan Bakti Negara, Perumahan Multi Permai I, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Selasa (5/5) malam.

Dalam pidatonya, Giri Prasta meminta seluruh anggota untuk kompak dan berani dalam memperjuangkan visi politik aliansi ke depan. Dia menekankan bahwa kekuatan akar rumput yang dimiliki ormas saat ini merupakan modal besar untuk menentukan arah kepemimpinan daerah. Giri Prasta yang juga wakil Gubernur Bali ini juga melontarkan tantangan terbuka kepada para kader dan simpatisan untuk memastikan target politik ini bukan sekadar wacana. “Kami sampaikan kepada dewan pembina, suatu saat nanti dengan kekuatan kita dan tanpa mendahului yang di Atas, Astungkara perjuangan kita biar bisa menjadikan Gus Bota Bupati Badung. Kalau memang itu target kita kawan-kawan seperjuangan, siap tidak? Berani apa tidak?,” tanya Giri Prasta, selaku Dewan Pengawas DPP Aliansi Angunggah Bali Shanti sekaligus Dewan Pengawas DPD Pusat Baladika Bali itu yang disambut riuh para peserta. BWN-05

Tiga “Pusaka” Ki Tambyak

0
I K. Eriadi Ariana

I K. Eriadi Ariana

SASTRA babad yang jumlahnya berlimpah memberi sumbangan yang besar dalam bangun peradaban orang Bali. Meskipun sarat nuansa politis dan mitologis, teks-teks babad memberi sumbangan penting dalam upaya menjejak perjalanan masa silam leluhur bersama dengan warisan kearifan yang hendak diwariskan.

Satu teks babad yang penting dibaca dalam konteks nasionalisme dan idealisme orang Bali adalah Babad Tambyak. Babad ini menuturkan ketokohan Ki Tambyak, seorang ksatria di masa Bali Kuno serta keturunannya yang hidup pada masa asta nagara di Bali. Selain membentang masa, teks ini juga lintas kawasan: dari Pegunungan Kintamani di utara hingga Gunung Pecatu di selatan Pulau Bali.

Menurut teks, Ki Tambyak adalah satu dari sejumlah patih unggul yang dimiliki Sri Astasura Ratna Bumi Banten, raja Bali Kuno terakhir sebelum ekspedisi Majapahit 1343. Atas kepiawaian dan kesaktiannya, pada era itu Ki Tambyak diberikan kuasa untuk memimpin wilayah Jimbaran.

Ki Tambyak merupakan putra Bhagawan Maya Cakru yang dilahirkan secara ajaib di tepi Danau Batur. Ia lahir di atas batu, di bawah pohon emas. Ketika lahir batu yang ditimpanya pecah. Peristiwa itu adalah tanda dari semesta bahwa ia akan menjadi manusia pilih tanding. Oleh karena itulah, bayi tersebut diberi nama Tambyak.

Selepas lahir, Tambyak kecil ditinggalkan begitu saja oleh kedua orang tuanya yang moksa. Tambyak lantas diasuh oleh orang-orang Bali Aga di wilayah Panarajon. Tahun-tahun berlalu, ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan gagah, sehingga dilirik oleh Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Singkat cerita, ia diangkat menjadi patih di wilayah Jimbaran. Gelar kehormatannya “Ki” yang setara kedudukannya dengan patih-patih kerajaan Bali yang telah termasyur seperti Patih Ki Kalung Singkal, Patih Ki Tunjung Tutur.

Tahun 1343, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur melakukan ekspedisi ke Bali untuk memenuhi misi membentuk mandala Nusantara. Mahapatih Majapahit, Gajah Mada, memimpin langsung ekspedisi ke Bali yang berhasil menaklukkan kuasa politik pulau tersebut.

Ki Tambyak gugur dalam pertempuran besar di kawasan Pecatu yang menjadi wilayah kekuasaannya. Pascaperistiwa berdarah itu, keturunannya kembali ke tanah kelahiran Ki Tambyak di Kaldera Batur.

Tidak diketahui berapa lama waktu berjalan, tersebutlah seorang keturunan Ki Tambyak yang hidup semasa dengan seorang pangeran Tabanan, Arya Notor Waringin. Pada sebuah pertemuan, keduanya pun jadi sahabat. Keduanya lantas bersama-sama melakukan pemujaan ke hadapan Ida Bhatari Dewi Danuh di Gunung Batur.

Singkat cerota, doa kedua sahabat ini dikabulkan. Arya Notor Waringin diberi anugerah untuk membangun kekuatan politik di daerah selatan Pulau Bali dan menjadi pemimpinnya. Kekuatan politik anugerah Bhatari Batur itu kelak dikenal sebagai Kerajaan Badung.

Atas jasa-jasa sahabatnya, Arya Notor Waringin mengangkat Tambyak sebagai patih. Keluarganya diberi keistimewaan, berupa pengampunan terhadap segala jenis kesalahan di masa depan. Apabila kesalahan yang dilakukan begitu berat, keturunannya hanya akan diusir dari pusat kerajaan.

Seolah jadi suratan waktu, pada suatu ketika, keturunan Tambyak melakukan kesalahan. Bagi orang biasa, kesalahan itu pantas diganjar hukuman mati. Namun, oleh karena keistimewaan yang diberikan Arya Notor Waringin, hukuman diperingan berupa pengusiran ke keluar istana.

Tiga Pusaka

Sebagai seorang ksatria pilih tanding, Ki Tambyak era Sri Astasura Ratna Bumi Banten memiliki tiga prinsip ksatria yang dipegang teguh sebagai tindak-tanduk dalam bersikap. Tiga prinsip ksatria itu ibarat pusaka. Ketiganya adalah abitah, pregitah, dan asayah.

Tiga prinsip ini ditulis dalam fragmen ketika Tambyak diuji oleh Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Raja Bedahulu itu menguji keahlian Tambyak dengan Laskar Bedahulu yang dikenal terkoordinir baik. Namun, Tambyak yang piawai dalam pertarungan mampu menghadapi Laskar Bedahulu meskipun melawan seorang diri.

Tambak memiliki prinsip untuk tidak pernah takut dengan orang banyak (abitah). Kedua, ia tidak pernah gentar meskipun diamuk massa (pregitah). Prinsip ketiga adalah tidak pernah takut meskipun gugur di tangan musuh (asayah).

Ketiga prinsip ini menggambarkan karakter Ki Tambyak sebagai pemimpin yang memiliki idealisme. Ia tegak lurus pada prinsip, meskipun berbeda dengan arus kuasa yang lebih besar.

Sebagai seorang pemimpin, memang telah menjadi kewajiban untuk berani menghadapi orang banyak (abitah) baik secara fisik maupun mental. Seorang pemimpin hendaknya memiliki nilai dasar dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam lakunya untuk memimpin suatu komunitas. Hanya pemimpin yang memiliki prinsip yang bisa membawa bahtera yang dipimpinnya melewati lautan tantangan. Bukan pemimpin yang sekadar membebek pada arus kuasa yang lebih dominan.

Kedua, seorang pemimpin hendaknya tidak takut menandingi orang banyak (pregitah). Setelah memiliki kepercayaan diri, seorang harus berani bersaing dengan siapapun. Nilai ini penting untui menstimulasi inovasi-inovasi dan ketahanan negara-bangsa, terutama dalam keadaan sulit.

Pemimpin hendaknya mampu melahirkan kultur yang mendukung kesejateraan rakyat dan bernilai tawar. Pemanfaatan sumber daya juga penting untuk diperhatikan, sehingga tidak ada alasan untuk tergantung dengan komunitas lain.

Asayah diterjermahkan teks sebagai tidak takut mati di tangan. Konsep ketiga ini mengingatkan tanggung jawab dasar seorang pemimpin. Segala macam kebijakan yang diambil wajib diperhitungkan secara masak, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Seorang pemimpin ideal tidak akan pernah meninggalkan kelompoknya untuk berjuang sendiri-sendiri. Ia siap pasang badan untuk melindungi rakyat. Bagi seorang pemimpin, “medan pertempuran” adalah altar suci pemujaan sedangkan amanat rakyat adalah lingga yang dipujanya. Sudah menjadi konsekuensi bagi seorang pemimpin untuk mempersembahkan apapun, termasuk jiwa dan raga, hingga misi menyejahterakan rakyat bisa diwujudkan.

Demikian teks Babad Tambyak mewariskan arti prinsip menjadi kepemimpinan kepada para pembacanya. Lalu, pertanyannya kini, masihkah prinsip-prinsip tersebut bisa ditemui di dalam nurani mereka yang menyatakan diri sebagai pemimpin?

Bawaslu Badung Waspadai Dampak AI, Keterbukaan Informasi Kini Tak Bisa Sembarangan

0
Sumber: (Humas) KETERBUKAAN INFORMASI - Rapat PPID Tahun 2026 yang digelar Bawaslu Kabupaten Badung, Rabu (6/5/2026), bahas keterbukaan informasi.

Mangupura, Baliwakenews.com

Arus informasi di era kecerdasan buatan (AI) menjadi tantangan baru bagi lembaga publik. Bawaslu Kabupaten Badung pun mulai mewaspadai potensi penyebaran informasi yang dapat memicu keresahan masyarakat di tengah derasnya perkembangan teknologi digital.

Isu itu mengemuka dalam Rapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026 yang digelar Bawaslu Kabupaten Badung, Rabu (6/5/2026). Forum tersebut membahas strategi keterbukaan informasi publik sekaligus penguatan layanan informasi yang transparan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menegaskan pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan informasi publik yang mudah diakses seluruh masyarakat. Sejumlah inovasi telah dilakukan, mulai dari penyediaan ramp kursi roda, barcode layanan informasi publik, hingga layanan WhatsApp PPID.

Namun di balik keterbukaan informasi, muncul tantangan baru terkait klasifikasi informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.

“Kami ingin memastikan layanan informasi publik di Bawaslu Badung tidak hanya terbuka, tetapi juga berkualitas dan inklusif. Karena itu, kami juga mempertanyakan bagaimana mengklasifikasikan informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan publik,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali, Dr. I Wayan Adi Aryanta, menegaskan penentuan suatu informasi masuk kategori terbuka atau dikecualikan harus melalui uji konsekuensi.

Menurutnya, langkah itu penting untuk mengukur dampak dari keterbukaan sebuah informasi sekaligus mencegah sengketa informasi publik.

“Melalui uji konsekuensi, kita bisa menilai dampak keterbukaan informasi sehingga tidak memunculkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Gede Sutrawan, menyoroti ancaman manipulasi informasi di era AI. Ia menilai perkembangan kecerdasan buatan membuat penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan personal, namun juga rawan disalahgunakan.

“Peran PPID menjadi sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Tak hanya soal teknologi, aspek pelayanan publik inklusif juga menjadi perhatian. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Badung, Ida Bagus Putu Mas Arimbawa, mendorong Bawaslu Badung menyediakan ruang ramah anak dan ruang laktasi guna menunjang pelayanan publik yang lebih humanis.

Rapat PPID 2026 ini turut dihadiri jajaran Bawaslu Provinsi Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, Kesbangpol Badung, serta sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung.

Melalui forum tersebut, Bawaslu Badung berharap pengelolaan informasi publik ke depan semakin adaptif menghadapi tantangan digital, sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan stabilitas sosial. BWN-03

Tiga Desa di Tejakula Jadi “Desa Cantik” 2026, Buleleng Bidik Data Presisi untuk Tekan Kemiskinan

0
Sumber: (Humas) DESA CANTIK - Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi canangkan tiga Desa Cantik Tahun 2026, Rabu (6/5/2026), di Wantilan Desa Tembok.

Singaraja, Baliwakenews.com

Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai serius membangun tata kelola desa berbasis data. Tiga desa di Kecamatan Tejakula yakni Desa Tembok, Desa Les, dan Desa Pacung resmi dicanangkan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026, Rabu (6/5/2026), di Wantilan Desa Tembok.

Program yang digagas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng itu diarahkan untuk memperkuat kualitas data desa agar pembangunan lebih tepat sasaran, terutama dalam menangani persoalan kemiskinan, pengangguran, hingga pendidikan.

Bupati Buleleng melalui Kepala Dinas PMDPPKB Buleleng, Made Supartawan, menegaskan keberhasilan program Desa Cantik tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan lintas sektor.

“Kolaborasi lintas sektor ini penting agar pelaksanaan program bisa lebih terukur dan efektif,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis di tingkat desa.

Ia menilai, data yang valid dan terintegrasi akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih akurat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Buleleng, Gede Iwan Santika, menjelaskan program Desa Cantik bertujuan meningkatkan literasi statistik sekaligus memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola data sektoral.

Melalui program ini, desa didorong mampu menghasilkan data yang valid, akurat, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Pencanangan Desa Cantik 2026 ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya program secara resmi. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam agen statistik kepada tiga desa perwakilan.

Langkah ini menjadi awal transformasi pengelolaan data desa berbasis statistik di Buleleng. Pemerintah daerah berharap program Desa Cantik mampu memperkuat perencanaan pembangunan desa yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. BWN-03

Rangkul “Media Gelandangan”, FWK Semprot Ahmad Qodari: Pemerintah Dinilai Rusak Marwah Pers

0
Sumber: (Humas) FWK- Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, sampaikan kritik Kebijakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Ahmad Qodari, yang dinilai membuka ruang bagi “homeless media", Kamis 7 Mei 2026 di Jakarta.

Jakarta, Baliwakenews.com

Kebijakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Ahmad Qodari, yang dinilai membuka ruang bagi “homeless media” atau media tanpa kejelasan legalitas dan standar jurnalistik, menuai kritik tajam dari Forum Wartawan Kebangsaan (FWK).

Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menilai langkah tersebut berbahaya karena berpotensi mencampuradukkan perusahaan pers profesional dengan kanal informasi digital yang tidak memiliki badan hukum, struktur redaksi, maupun tanggung jawab etik jurnalistik.

Menurut Raja Pane, pemerintah semestinya memperkuat ekosistem pers yang sehat dan kredibel, bukan justru memberikan panggung kepada media yang tidak memenuhi standar kelembagaan pers.

“Pers memiliki aturan, kode etik, mekanisme verifikasi, serta tanggung jawab hukum yang jelas. Ketika pemerintah merangkul homeless media tanpa parameter yang tegas, maka itu berpotensi merusak tatanan pers nasional,” tegas Raja Pane dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

FWK menilai kebijakan tersebut dapat membingungkan publik dalam membedakan produk jurnalistik yang lahir dari proses kerja pers dengan sekadar konten media sosial atau kanal digital tanpa pertanggungjawaban redaksional.

Raja Pane juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Pers telah mengatur secara jelas fungsi dan posisi pers dalam sistem demokrasi Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengaburkan batas antara lembaga pers dengan pihak-pihak yang hanya memproduksi konten tanpa standar jurnalistik.

“Kalau semua dianggap pers, lalu di mana posisi perusahaan pers yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik? Negara jangan sampai menghapus marwah profesi wartawan,” ujarnya.

FWK mendesak Badan Komunikasi Pemerintah segera menyusun parameter yang jelas dalam menjalin kemitraan komunikasi publik. Salah satunya dengan memastikan pihak yang dilibatkan memiliki legalitas perusahaan pers, struktur redaksi, dan tunduk pada kode etik jurnalistik.

Menurut FWK, perkembangan media digital memang tidak bisa dihindari. Namun profesionalisme pers tetap harus menjadi fondasi utama dalam membangun komunikasi publik yang sehat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Ahmad Qodari terkait kritik yang dilontarkan Forum Wartawan Kebangsaan tersebut. BWN-03

Bali Dipilih Jadi Laboratorium Nasional Bansos Digital, Presiden Dijadwalkan Turun Langsung

0
Sumber: (Humas) DIGITALISASI BANSOS- Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Kamis (7/5/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Bali kembali mendapat kepercayaan strategis dari pemerintah pusat. Pulau Dewata resmi ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh kabupaten/kotanya dijadikan pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Penunjukan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Bali karena menyangkut keberhasilan transformasi layanan publik berbasis digital yang akan dipantau langsung pemerintah pusat hingga Presiden RI.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Kamis (7/5/2026), menegaskan kepercayaan itu bukan sekadar program biasa, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijaga bersama.

“Bali dipercaya sebagai satu entitas penuh untuk menjalankan pilot digitalisasi bantuan sosial. Ini kepercayaan besar dari pemerintah pusat dan wajib kita sukseskan,” tegas Dewa Indra.

Menurutnya, saat ini program masih berada pada tahap awal, yakni pendataan dan pengunggahan data agen bansos. Tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) hingga pelaksanaan Training of Trainers (TOT).

Dewa Indra mengungkapkan, Presiden RI dijadwalkan datang langsung ke Bali pada Juni mendatang untuk mengecek progres digitalisasi bansos, termasuk kecepatan layanan, ketepatan sasaran, dan efektivitas sistem yang diterapkan.

Karena itu, ia meminta seluruh agen bansos yang jumlahnya mencapai 8.029 orang bekerja maksimal agar Bali mampu menjadi contoh nasional dalam transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital.

“Jangan sampai kepercayaan ini gagal kita tunaikan. Semua harus bergerak cepat dan serius,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, mengatakan digitalisasi bansos menjadi bagian penting reformasi layanan publik nasional.

Menurutnya, penggunaan teknologi digital dan AI memungkinkan pemerintah menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat.

“Dengan sistem digital, subsidi bisa dipastikan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan,” katanya.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Tirta Sutedjo, menambahkan digitalisasi bansos dilakukan untuk memperbaiki akurasi data penerima sekaligus menekan potensi kebocoran bantuan.

Melalui sistem berbasis IKD atau KTP digital, data penerima bantuan akan langsung terintegrasi dengan Dukcapil, Pusdatin Kesos, hingga mitra perbankan.

Pemerintah pusat sendiri mulai menguji sistem digitalisasi bansos di 41 kabupaten/kota sepanjang 2026. Namun Bali menjadi satu-satunya provinsi yang seluruh wilayahnya dilibatkan penuh dalam program tersebut.

Transformasi ini juga memangkas proses penyaluran bansos dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga tahapan, sehingga pelayanan diharapkan lebih cepat, efektif, dan transparan. BWN-03

Belum Kantongi PBG dan SLF, Operasional Restoran di Canggu Dihentikan Sementara

0
PENERTIBAN-Satpol PP Kabupaten Badung melakukan penertiban terhadap pelanggaran administrasi bangunan di kawasan pariwisata Canggu.

Mangupura, Baliwakenews.com

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung kembali melakukan penertiban terhadap pelanggaran administrasi bangunan di kawasan pariwisata Canggu. Sebuah restoran di Jalan Muduk Catu, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, diketahui belum melengkapi sejumlah dokumen perizinan bangunan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan daerah.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung Selasa (5/5/2026), Satpol PP Badung memanggil perwakilan pengelola usaha berdasarkan surat panggilan Nomor 640/167/V/PPNS/Sat.Pol.PP tertanggal 2 Mei 2026.

Dari hasil klarifikasi, pihak pengelola yang mewakili PT Bali Family Group mengakui bahwa usaha restoran tersebut saat ini baru memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Sementara dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) masih dalam proses pengurusan.

Kondisi tersebut dinilai belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Atas temuan itu, pihak pengelola menyatakan bersedia menghentikan sementara aktivitas operasional hingga seluruh dokumen perizinan yang diperlukan dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Badung, Nyoman Alit Arsana seizin Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, I GAK Suryanegara saat dikonfirmasi, Kamis (7/5) menegaskan bahwa langkah penertiban dilakukan sebagai bagian dari penegakan aturan serta upaya menjaga keselamatan dan ketertiban di kawasan pariwisata.

“Bangunan yang belum memiliki PBG dan SLF belum dapat dinyatakan laik fungsi. Karena itu operasional sementara dihentikan sampai persyaratan administrasi terpenuhi,” ujarnya.

Satpol PP Badung juga menyampaikan apresiasi atas sikap kooperatif pihak pengelola selama proses pemeriksaan berlangsung. Meski demikian, pengawasan tetap akan dilakukan untuk memastikan penghentian sementara operasional dipatuhi hingga izin lengkap diterbitkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Bali Family Group belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait proses pengurusan perizinan tersebut. BWN-05

Bunda Rai Gelorakan Aksi Bergerak dan Berbagi di Kerambitan dan Penebel

0

Tabanan, baliwakenews.com

Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya alias Bunda Rai kembali menggencarkan aksi sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui program unggulan Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi sekaligus aksi sosial bedah kamar yang digelar secara roadshow di Kecamatan Kerambitan dan Penebel, Tabanan, Rabu (6/5).

Kegiatan diawali dengan aksi bedah kamar ODGJ milik Nyoman Sukarya di Banjar Lebah, Desa Tista, Kerambitan. Setelah itu, jajaran melanjutkan kegiatan aksi sosial bergerak dan berbagi di Wantilan Desa Tista. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Rai bersama jajaran juga melaksanakan sosialisasi lubang biopori sekaligus menyerahkan bantuan sebanyak 150 alat dan pelubang biopori kepada masing-masing kecamatan.

Tidak hanya itu, kegiatan juga dilanjutkan dengan praktik langsung penerapan program Aku Hatinya PKK di rumah warga. Usai kegiatan di Kerambitan, jajaran bergerak menuju lokasi kedua di Kantor Desa Buruan, Penebel, dengan melanjutkan agenda sosialisasi serupa terkait bantuan sosial, pengelolaan sampah dan ketahanan pangan keluarga.

Turut hadir mendampingi Bunda Rai, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Budiasih Dirga beserta jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Sosial P3A, perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Camat Kerambitan dan Camat Penebel beserta jajaran, para perbekel se-Kecamatan Kerambitan dan Penebel, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa beserta pengurus di Kecamatan Kerambitan dan Penebel, pengurus YKI, K3S, Bunda PAUD Tabanan, hingga para penerima bantuan yang telah hadir sejak pagi.

Di Kecamatan Kerambitan, bantuan diberikan kepada masyarakat rentan yang terdiri dari 10 ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK), 20 lansia, 15 penyandang disabilitas, 15 balita gizi kurang, dan kader PKK kurang mampu dengan total penerima 75 orang. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 6 penderita kanker serta bantuan PMT untuk 100 anak PAUD. Bantuan tambahan lainnya berupa 1 rehab kamar ODGJ, 1 alat bantu dengar, 2 kursi roda, dan 1 tripod.

Sementara di Kecamatan Penebel, bantuan difokuskan kepada 10 ibu hamil KEK, 20 lansia, 15 penyandang disabilitas, 15 balita gizi kurang, serta kader PKK kurang mampu dengan total 90 penerima manfaat. Selain itu juga diberikan bantuan kepada 6 penderita kanker dan PMT bagi 100 anak PAUD. Bantuan tambahan yang disalurkan meliputi 1 alat bantu dengar, 1 kursi roda, 3 tripod, dan 4 walker. Adapun jenis bantuan yang diberikan kepada masing-masing penerima meliputi 20 kg beras, 3 kotak susu kalsium, 3 kotak susu ibu hamil, 3 kotak susu balita, 3 kg kacang hijau, 5 kg telur, serta minyak goreng.

Dalam arahannya, Bunda Rai menegaskan kehadirannya bersama jajaran merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. “Pagi ini saya hadirkan seluruh jajaran, tujuan kami datang untuk memberikan perhatian dan sedikit bantuan. Jangan dilihat besarannya, tetapi ini sebagai bentuk kepedulian agar bapak dan ibu tetap bersemangat dan berbahagia. Ini adalah bentuk jalinan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Bunda Rai juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya melalui program Duta Padas (Palemahan Kedas). Ia mengajak masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, mulai memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. “Ini hal kecil, tetapi kalau dilakukan bersama-sama dari rumah tangga, kita bisa mengurangi sampah. Jika tidak ada sinergi masyarakat dan pemerintah, masalah sampah ini bisa menjadi bencana. Mari kita atasi dari sumbernya,” tegasnya.

Menurutnya, bantuan lubang biopori yang diberikan diharapkan menjadi rangsangan bagi masyarakat agar ikut menerapkan pengolahan sampah organik di lingkungan rumah masing-masing. Sampah dapur dapat dimasukkan ke lubang biopori hingga menjadi pupuk, sedangkan sampah daur ulang disalurkan ke bank sampah desa. Program tersebut juga dinilai sejalan dengan program Aku Hatinya PKK dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga.

“Tahun ini saya ingin membangkitkan kembali dan menjaga ketahanan pangan keluarga melalui lomba Aku Hatinya PKK. Selain bermanfaat untuk ketahanan pangan, program ini juga dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, apalagi saat harga kebutuhan pokok terus meningkat,” imbuhnya.

Selain itu, selaku Tim Pembina Posyandu Kabupaten, Srikandi Tabanan tersebut turut mensosialisasikan transformasi Posyandu 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal). Ia menjelaskan, posyandu kini tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup bidang sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat hingga ketertiban dan perlindungan masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mengadukan persoalan sosial yang dihadapi.

Ketua TP PKK Kecamatan Kerambitan, Ny. Ratmini Supraja, dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Bunda Rai kepada masyarakat Kerambitan. “Aksi sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan terhadap masyarakat di Kecamatan Kerambitan. Beliau tidak hanya hadir memberikan bantuan, tetapi juga mempererat rasa kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat terus berlanjut menjadi motivasi bagi kader PKK dalam menjalankan tugas dan fungsi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Penebel, Ny. Asri Manik, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar bagi masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati atas perhatian dan bantuan yang diberikan,” ungkapnya.BWN-HT

Bupati Terima Bantuan Tong Komposter Program TJSP Badung

0
Bupati Wayan Adi Arnawa menerima bantuan tong komposter dan mesin pencacah sampah organik dari program TJSP/CSR Kabupaten Badung di lobi Kantor Bupati Badung, Puspem Badung, Rabu (6/5).

Mangupura, baliwakenews.com

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima bantuan tong komposter dan mesin pencacah sampah organik dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP/CSR) Kabupaten Badung. Penerimaan bantuan CSR dilaksanakan di lobi Kantor Bupati Badung, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Rabu (6/5). Kegiatan tersebut dihadiri Kadis LHK Made Rai Warastuthi, Kadis PMPTSP I Made Surya Dharma, Kadis Pariwisata AA. Putri Mas Agung, Plt. Kabag Administrasi Pembangunan Bayu Angga Widura, Bendahara Forum TJSP Badung Gede Suniada serta para pelaku usaha.

Pada kesempatan tersebut Bupati Adi Arnawa memberikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi besar dari pelaku usaha melalui program TJSP/CSR dalam mendukung upaya Pemkab. Badung mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber. “Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Badung menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kontribusi pelaku usaha dalam mendukung dan membantu kami upaya dalam penanganan masalah sampah di Badung. Bantuan ini nanti akan disalurkan kepada masyarakat oleh Dinas LHK,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa masalah sampah telah menjadi isu global dan sangat berdampak pada keberlanjutan pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Badung. Upaya penanganan sampah terus dilakukan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengedukasi masyarakat membudayakan pemilahan sampah. Pengadaan sarana prasarana pengolahan sampah terus digenjot baik dari program Dinas LHK maupun kerjasama dengan pelaku usaha seperti CSR ini. “Sekarang kita harus merubah paradigma, memilah sampah harus menjadi budaya, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha,” tegasnya.

Diharapkan, apa yang telah dilakukan akan mampu lebih mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber, dengan mendorong kemandirian masyarakat dalam mengolah sampah organik khususnya yang bersumber dari rumah tangga. Selain itu, mampu mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA Suwung dan memberi nilai tambah ekonomis dengan mengubah sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat untuk pertanian, perkebunan dan pertamanan. “Dengan langkah ini persoalan sampah di Badung khususnya akan semakin teratasi, sehingga harapan kita kedepan bali menjadi daerah bebas sampah,” pungkasnya.

Total bantuan yang diserahkan oleh pelaku usaha kepada Pemkab Badung terdiri dari ; 159 unit tong komposter dan 1 unit mesin pencacah sampah organik. Donatur Tong Komposter diantaranya; dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Bosshe VVIP Club, Karma Resort, Furama Hotel, Aura Bali, PT. Anugrah Sukses Makmur Sejahtera dan PT. Duta Padmana Lestari. Sedangkan donatur mesin pencacah sampah organik dari PT. Anugrah Agung Alami (Wings Group).BWN-HB

Wabup Bagus Alit Sucipta Dampingi Wagub Giri Prasta Hadiri HUT Ke-22 Baladika Bali

0
Wabup Bagus Alit Sucipta saat menghadiri perayaan HUT ke-22 Baladika Bali di Wantilan Serbaguna Puslat Bakti Negara, Perumahan Multi Permai I, Kelurahan Sading, Selasa (5/5) sekaligus menyalurkan 2.200 komposter untuk penanganan sampah.

Mangupura, baliwakenews.com

Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta mendampingi Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta menghadiri puncak perayaan HUT ke-22 Baladika Bali yang digelar di Wantilan Serbaguna Pusat Latihan Bakti Negara, Perumahan Multi Permai I, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Selasa (5/5). Perayaan yang mengusung tema Merawat Pertiwi dan Peduli Lingkungan dihadiri ribuan anggota Baladika Bali dan Laskar Bali se-Bali.

Kegiatan tidak sekadar seremoni. Baladika Bali menyalurkan sebanyak 2.200 unit tong dan bag komposter kepada kepala keluarga di Kelurahan Sading. Bantuan ini menjadi langkah konkret mendukung penanganan sampah berbasis sumber di tingkat rumah tangga.

Wabup Badung, Bagus Alit Sucipta menegaskan bahwa peringatan HUT bukan sekadar seremoni, tetapi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi sosial.

“Ini bentuk komitmen untuk hadir di tengah masyarakat. Melalui pembagian komposter ini untuk mendorong percepatan penanganan sampah dari sumbernya, terutama di tingkat rumah tangga,” ujarnya.

Ia juga menyoroti solidnya kolaborasi antara Baladika Bali dan Laskar Bali dalam berbagai kegiatan sosial. Mulai dari aksi bersih lingkungan, penanaman pohon, hingga bantuan kemanusiaan terus digencarkan.

Selain pembagian komposter, rangkaian kegiatan juga mencakup bantuan kepada lansia, penyandang disabilitas, serta program bedah rumah bagi warga kurang mampu. “Kita juga melakukan kegiatan donor darah dan memperoleh sekitar 300 lebih kantor darah,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta menyebut HUT ke-22 ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan.

“Yang dikenang oleh masyarakat adalah tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Karena itu, kegiatan seperti pengelolaan sampah, donor darah, hingga bedah rumah harus terus diperkuat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya persatuan antar organisasi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk isu sampah yang kini menjadi perhatian serius di Bali.

“Kalau kita bersatu, setengah perjuangan sudah berhasil. Tapi kalau tidak, setengah perjuangan sudah gagal,” tandasnya.BWN-HB

PKK Badung Study Tiru ke Kota Tangerang

0
Nyonya Rasniathi Adi Arnawa memimpin rombongan TP. PKK Kabupaten Badung mengunjungi Sekretariat TP. PKK Kota Tangerang, Selasa (5/5).

Mangupura, baliwakenews.com

Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung melaksanakan kunjungan study tiru ke Sekretariat TP PKK Kota Tangerang pada Selasa (5/5). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat kualitas pembinaan keluarga, khususnya dalam menghadapi tantangan pola asuh anak di era digital.

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua TP. PKK Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa. Rombongan diterima oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, bersama Ketua TP. PKK Kota Tangerang, Hj. Masturoh Sachrudin, beserta jajaran di Gedung Nyimas Melati, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut antara lain Kadisdikpora Badung I Gst Made Dwipayana, Kadis PMD Badung Komang Budhi Argawa, perwakilan DP2KBP3A Badung, serta jajaran pengurus TP PKK Badung.

Dalam kesempatan tersebut, Rasniathi Adi Arnawa menjelaskan bahwa kunjungan ini difokuskan pada penguatan administrasi PKK serta pembelajaran program kerja Pokja I terkait pembinaan karakter keluarga dan nilai moral. “Melalui kunjungan ini, kami berharap bisa memperoleh berbagai inovasi, praktik baik, serta strategi pelaksanaan program yang telah berhasil diterapkan di Kota Tangerang untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Badung,” ujarnya sembari berharap melalui kegiatan study tiru ini, kedua daerah dapat terus bertukar informasi, inovasi, dan pengalaman untuk memperkuat peran PKK dalam mendukung pembangunan masyarakat yang lebih berkualitas.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai sarana berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama antardaerah. Menurutnya, TP. PKK memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas keluarga, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi, guna menciptakan keluarga yang tangguh dan sejahtera.BWN-HB

Bali Makin Padat, 4,5 Juta Orang Lalu-Lalang di Bandara Ngurah Rai, Imigrasi Tingkatkan Layanan dan Pengawasan

0
Orang Asing: Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan saat menyampaikan sambutan dalam.Media Gathering di Aula Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Mangupura, baliwakemews.com

Bandara I Gusti Ngurah Rai kian padat. Dalam empat bulan pertama 2026, lebih dari 4,5 juta orang tercatat keluar-masuk Bali, menandai lonjakan mobilitas internasional yang terus meningkat.

Yang mencolok, sekitar 4 juta di antaranya merupakan warga negara asing (WNA). Angka ini bukan hanya menunjukkan geliat pariwisata, tapi juga tekanan besar terhadap sistem pelayanan di pintu gerbang utama Pulau Dewata.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menyebut tren ini sebagai sinyal kuat bahwa Bali masih menjadi destinasi unggulan dunia, namun di saat yang sama menuntut kesiapan ekstra dari sisi layanan dan pengawasan.

“Arus perlintasan orang, baik WNI maupun WNA, menunjukkan peningkatan signifikan. Ini berdampak langsung pada kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, akurat, dan efisien,” ujarnya di sela-sela Media Gahtering, Rabu (6/5/2026)

Kenaikan lebih dari 10 persen dibanding tahun lalu mempertegas posisi Bali di peta pariwisata global, bahkan di tengah kebijakan visa yang kini lebih selektif.

Namun di balik lonjakan tersebut, dinamika global ikut memberi dampak. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, misalnya, sempat memicu pembatalan penerbangan oleh sejumlah wisatawan asing.

Imigrasi pun harus bergerak cepat. Salah satu langkah yang diambil adalah kebijakan penghentian fasilitas izin tinggal keadaan terpaksa (ITKT) serta pembebasan biaya overstay nol rupiah bagi WNA terdampak, yang berlaku hingga pertengahan April 2026.

“Situasi global seperti ini kami pantau secara intensif agar tidak mengganggu stabilitas pelayanan keimigrasian di Bali,” jelas Bugie.

Di tengah lonjakan dan dinamika tersebut, Imigrasi Ngurah Rai kini mengandalkan kolaborasi lintas sektor di bandara. Koordinasi diperkuat bersama Angkasa Pura (InJourney), CIQ (Custom, Immigration, Quarantine), Otoritas Bandara, hingga perwakilan negara asing.

Selain itu, percepatan layanan berbasis teknologi juga menjadi kunci. Penggunaan autogate, e-visa, dan aplikasi Online Indonesia terus dioptimalkan untuk memangkas antrean dan meningkatkan kenyamanan penumpang.

“Kami dorong pemanfaatan teknologi agar proses pemeriksaan lebih cepat dan efisien, terutama di tengah lonjakan wisatawan seperti sekarang,” katanya.

Lonjakan jutaan perlintasan ini menunjukkan satu hal: Bali sedang berada di puncak arus global. Namun di balik itu, ada tantangan besar bagaimana menjaga keseimbangan antara pelayanan cepat, pengawasan ketat, dan kenyamanan wisatawan di salah satu bandara tersibuk di Indonesia. BWN-04

123...1,328Halaman 1 dari 1,328