Mantan Dirum PDAM Badung Made Sugita Digaet Bendum KONI Bali

0
I Made Sugita, SH, MM

Mangupura, baliwakenews.com

Usai menuntaskan masa tugasnya sebagai Direktur Umum Perumdam Tirta Mangutama Kabupaten Badung, Made Sugita langsung mendapat kepercayaan baru di dunia olahraga. Tokoh asal Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi itu resmi didapuk sebagai Bendahara Umum (Bendum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali masa bakti 2026–2030.

Sugita dilantik bersama jajaran pengurus KONI Bali lainnya pada Jumat (15/5) di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Kepercayaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua KONI Bali, Nyoman Giri Prasta. Sugita pun menyampaikan apresiasi atas mandat yang diterimanya untuk ikut memperkuat organisasi olahraga tertinggi di Pulau Dewata tersebut.

“Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh Bapak Nyoman Giri Prasta selaku Ketua KONI Bali. Dalam konteks ini saya diberi kepercayaan menduduki jabatan Bendahara Umum di KONI Bali masa bakti 2026-2030,” ujarnya.

Ia menegaskan, target besar yang dipasang KONI Bali untuk menembus lima besar nasional menjadi tantangan yang harus dijawab seluruh pengurus dengan kerja keras dan soliditas organisasi.

“Dengan adanya target seperti itu, sudah barang tentu kami sebagai pengurus KONI akan bekerja keras demi tercapainya target dan komitmen Ketua KONI Bali untuk tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Sugita juga memastikan akan terus membangun koordinasi intensif dengan pimpinan KONI Bali maupun pihak terkait lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara umum.

Penunjukan Sugita dinilai menjadi langkah strategis mengingat pengalamannya dalam manajemen dan tata kelola keuangan selama memimpin di lingkungan Perumdam Tirta Mangutama Badung. BWN-05

DPRD Badung Dorong Pembenahan RS Daerah

0
DPRD-Anggota Komisi IV DPRD Badung, Putu Parwata

Mangupura, baliwakenews.com

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung yang juga anggota Komisi IV DPRD Badung, Putu Parwata mendorong Pemerintah Kabupaten Badung agar segera melakukan pembenahan serius terhadap rumah sakit milik daerah. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan urusan wajib atau mandatori yang harus menjadi prioritas pemerintah.

Putu Parwata mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan rumah sakit swasta di Badung, pemerintah daerah tidak boleh tertinggal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saat ini Badung memiliki tiga rumah sakit daerah, yakni Rumah Sakit Mangusada, Rumah Sakit Giri Asih di Abiansemal, dan Rumah Sakit Switi di Petang. “Kalau kita berbicara pendidikan dan kesehatan, ini hal serius. Dalam pemerintah itu namanya mandatori, wajib. Jadi ada kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi dan membangun fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung,” ujar Putu Parwata.

Dia menegaskan, ketiga rumah sakit daerah tersebut harus segera dijadikan prioritas pembangunan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pembenahan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia, manajemen rumah sakit hingga kelengkapan alat kesehatan. “Rumah Sakit Kapal (Mangusada,red) segera perbaiki infrastrukturnya, sumber daya manusianya, manajemennya, itu harus cepat. Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini bupati harus kencang terhadap rumah sakit karena ini kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari,” tegasnya.

Putu Parwata mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membuka Rumah Sakit Giri Asih di Kecamatan Abiansemal. Namun dia menilai rumah sakit tersebut masih membutuhkan percepatan penambahan SDM dan fasilitas agar mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan dan penguatan layanan Rumah Sakit Suwiti di Kecamatan Petang. “Keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah Badung utara sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbunya

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera berbenah. Selain urusan sampah, kesehatan juga mandatori yang harus segera diprioritaskan. Putu Parwata mengingatkan, jika pemerintah lamban melakukan pembenahan, maka peluang pelayanan kesehatan akan semakin banyak diambil oleh rumah sakit swasta. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat. “Jangan kalah cepat dengan swasta. Pemerintah harus melakukan inovasi-inovasi yang kuat terutama dalam pelayanan kesehatan,” pintahnya. BWN-05

Nusa Dua Selatan Jadi Sasaran Pembuangan Sampah Liar

0
Nusa Dua: Kawasan Nusa Dua Selatan yang mulai dijadikan lokasi pembuangan sampah liar.

Mangupura, baliwakenews.com

Kawasan Sawangan, Kuta Selatan, kini menghadapi persoalan serius menyusul maraknya aksi pembuangan sampah liar di sepanjang Jalan Raya Nusa Dua Selatan. Ironisnya, ruas jalan yang tercemar tersebut merupakan jalur utama menuju kawasan perhotelan premium dan destinasi wisata elite di wilayah selatan Badung.

Sejumlah titik di sepanjang jalur pariwisata itu tampak dipenuhi tumpukan sampah yang diduga sengaja dibuang oleh oknum tidak bertanggung jawab, terutama pada waktu dini hari.

Kepala Lingkungan Sawangan, I Wayan Jabut, mengungkapkan bahwa wilayahnya kini diduga menjadi lokasi pelarian pembuangan sampah ilegal setelah sejumlah daerah lain mulai memperketat pengawasan.

“Kita yang sekarang jadi sasaran. Titik terparah itu ada pada ruas jalan setelah Kempinski menuju arah Pandawa. Di sana, kanan dan kiri jalan seakan-akan dimanfaatkan untuk pembuangan sampah. Perkiraan kami, itu dilakukan pada dini hari,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, jika dikumpulkan secara keseluruhan, volume sampah liar di kawasan tersebut diperkirakan mencapai satu dump truk. Pihak lingkungan pun berencana segera melakukan identifikasi untuk mengetahui sumber sampah, termasuk menelusuri kemungkinan apakah berasal dari kegiatan event, hotel, maupun rumah tangga. “Kita akan segera lakukan identifikasi,” katanya.

Persoalan ini menjadi perhatian serius karena masyarakat Sawangan selama ini rutin melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara swadaya. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari petugas kebersihan, buruh proyek, hingga karyawan akomodasi wisata di sekitar kawasan.

Meski rutin dibersihkan, aksi pembuangan sampah liar terus berulang dan dinilai mulai meresahkan warga. Sebagai langkah antisipasi, pengawasan di kawasan Sawangan rencananya akan diperketat. Bahkan, warga yang berhasil memergoki dan membantu mengamankan pelaku pembuangan sampah liar akan diberikan penghargaan atau reward sebagai bentuk apresiasi keterlibatan masyarakat.

“Jadi jangan sampai kita seolah-olah diperbudak oleh oknum-oknum nakal ini. Mereka nyaman membuang sampah sembarangan, sementara kita setiap minggu mengerahkan semua elemen, baik buruh proyek hingga karyawan hotel, untuk melakukan bersih-bersih di sepanjang jalan,” tegasnya.

Pengetatan pengawasan dinilai penting agar praktik pembuangan sampah sembarangan tidak terus dianggap hal biasa. Selain mengganggu kebersihan lingkungan, keberadaan sampah liar juga dikhawatirkan merusak citra kawasan wisata premium di Nusa Dua Selatan. BWN-04

Pembangunan Monumen Prabu Udayana di Unud Mulai Dikerjakan

0
Unud: Proyek pembangunan kawasan Monumen Prabu Udayana yang mulai digarap.

Mangupura, baliwakenews.com

Aktivitas di kawasan pintu utama Universitas Udayana (Unud) Bukit Jimbaran kini mulai berubah seiring dimulainya proyek pembangunan Monumen Prabu Udayana. Proyek penataan kawasan di simpang depan Rektorat Unud tersebut menyebabkan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah jalur utama lingkungan kampus.

Area bundaran utama kampus telah dipasangi pembatas proyek. Pihak kampus juga memasang papan pengumuman terkait pengaturan lalu lintas selama proses pembangunan Catus Pata Universitas Udayana berlangsung.

Dalam pengumuman itu disebutkan akses publik di depan Rektorat Unud, khususnya jalur Fakultas Teknik menuju Politeknik Negeri Bali, ditutup sementara dan dialihkan. Pengendara dari arah Fakultas Teknik diarahkan melalui jalur Goa Gong menuju Lapangan Tenis. Sebaliknya, kendaraan dari arah Lapangan Tenis menuju Fakultas Teknik juga dialihkan melewati jalur Goa Gong.

Pengaturan lalu lintas tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran proyek pembangunan sekaligus menjaga keamanan pengguna jalan di sekitar lokasi pengerjaan. Pihak kampus juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses pembangunan berlangsung.

Di balik proyek penataan kawasan itu, Universitas Udayana tengah menyiapkan Monumen Prabu Udayana sebagai landmark baru kampus berbasis budaya Bali. Monumen tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga simbol identitas dan penguatan karakter budaya di lingkungan akademik.

Universitas Udayana menilai penting menghadirkan ruang publik kampus yang tetap terhubung dengan sejarah, budaya, dan jati diri bangsa di tengah perkembangan globalisasi modern.

Langkah tersebut sejalan dengan penguatan riset sejarah dan kebudayaan nasional yang saat ini juga menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagai perguruan tinggi yang lahir dan berkembang di Bali, Unud ingin menghadirkan simbol budaya yang mampu memperkuat kedekatan sivitas akademika dengan akar sejarah Bali.

Nama Prabu Udayana dipilih karena memiliki hubungan erat dengan perjalanan sejarah dan peradaban Bali. Sosok Sri Dharma Udayana Warmadewa dikenal sebagai figur penting yang merepresentasikan kepemimpinan, kebijaksanaan, dan harmonisasi budaya Bali.

Dalam dokumen perencanaan disebutkan, Monumen Prabu Udayana dirancang sebagai landmark resmi Universitas Udayana yang mencerminkan filosofi dan karakter kampus berbasis budaya Bali.

Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST., Ph.D., mengatakan perguruan tinggi modern tidak hanya bertugas membangun infrastruktur pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga kesinambungan sejarah dan budaya bangsa.

“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjaga kesinambungan pengetahuan, sejarah, dan budaya. Monumen Prabu Udayana diharapkan menjadi pengingat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa,” ujarnya dalam rilis Kamis (14/5/2026).

Selain menjadi simbol budaya, pembangunan kawasan monumen juga diarahkan untuk mempercantik dan menata lingkungan kampus agar lebih representatif, aman, dan nyaman. Penataan meliputi pembangunan pedestrian, lanskap, ruang terbuka, hingga pengaturan sirkulasi kendaraan di bundaran utama kampus.

Universitas Udayana juga mengungkapkan pembiayaan pembangunan proyek tersebut berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan identitas budaya dan kawasan pendidikan di Bali.

Ke depan, Monumen Prabu Udayana diharapkan tidak hanya menjadi ikon baru kampus, tetapi juga ruang refleksi bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai penjaga memori kolektif, peradaban, dan karakter bangsa. BWN-04

Akad Massal KUR di Unud, 1.000 UMKM Kreatif Didorong Naik Kelas

0
Naik Kelas: Akad Massal KUR 1.000 pelaku usaha di Bali dihadiri tiga menteri.

Mangupura, baliwakenews.com

Universitas Udayana (Unud) menjadi pusat perhatian nasional setelah dipercaya menjadi tuan rumah Akad Massal KUR dan Bursa Wirausaha Unggulan Bali 2026 yang melibatkan 1.000 pelaku UMKM sektor ekonomi kreatif. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Widya Sabha Unud, Rabu (13/5/2026), itu dihadiri tiga menteri sekaligus dan menjadi momentum besar penguatan UMKM berbasis inovasi serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Acara yang digelar Kementerian UMKM RI tersebut mempertemukan pemerintah pusat, perguruan tinggi, perbankan, lembaga pembiayaan, hingga dunia usaha dalam upaya memperkuat ekosistem UMKM nasional.

Hadir dalam kegiatan itu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Hukum RI, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai akad massal KUR bagi 1.000 pelaku UMKM ekonomi kreatif menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Hari ini acaranya sangat membanggakan dan penuh rasa syukur. Terjadi akad KUR seribu UMKM. Ini bukti bahwa Menteri UMKM dan Menteri Ekraf terus bekerja bersama,” ujar Cak Imin.

Menurutnya, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, hingga sektor perbankan agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan mampu mendorong usaha berbasis inovasi.

Dalam forum tersebut, Universitas Udayana mendapat sorotan karena dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan riset dan inovasi untuk penguatan UMKM nasional.

Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., menegaskan perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan penelitian, tetapi juga harus mampu memastikan hasil inovasi dapat dimanfaatkan masyarakat dan dunia usaha melalui proses hilirisasi.

“Universitas tidak hanya menghasilkan penelitian, tetapi juga harus mampu memastikan hasil inovasi tersebut terlindungi, terhilirisasi, dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu Universitas Udayana terus memperkuat pengembangan Sentra HKI dan inkubator bisnis berbasis inovasi,” ujarnya.

Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menambahkan pemerintah saat ini terus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan dan layanan digital terpadu.

“UMKM harus naik kelas melalui inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual. HKI bukan hanya perlindungan hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat memperkuat daya saing usaha,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian UMKM juga memperkenalkan layanan terpadu “SAPA UMKM” yang dirancang untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga peningkatan mutu usaha melalui satu sistem digital terintegrasi.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya menilai sinergi antara perguruan tinggi, komunitas kreatif, pemerintah, dan industri menjadi faktor penting dalam menciptakan inovasi yang mampu bersaing secara global.

“Sinergi antara perguruan tinggi, komunitas kreatif, pemerintah, dan industri sangat penting untuk melahirkan inovasi yang mampu bersaing di tingkat global,” katanya.

Selain akad massal KUR, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat HKI kepada pelaku UMKM ekonomi kreatif serta penandatanganan kemitraan UMKM dengan usaha besar.

Pada kesempatan itu, Universitas Udayana turut memamerkan berbagai hasil inovasi dan paten yang dihasilkan melalui Sentra HKI kampus. Di antaranya sistem monitor risiko neuropati optik glaukoma berbasis model biometri karya Prof. I Wayan Widhiada, ST., M.Sc., Ph.D., proses pembuatan granul ekstrak daun ubi ungu karya Dr.rer.nat I Made Agus Gelgel Wirasuta bersama tim, alat pemantauan skala kekuatan otot berbasis elektromiografi permukaan karya Made Adi Guna Dharma, formulasi biofungisida karya Prof. Dewa Ngurah Suprapta, hingga mesin listrik arus searah generik konfigurasi baru karya I Nyoman Satya Kumara.

Berbagai paten tersebut menunjukkan semakin kuatnya budaya riset terapan dan inovasi di lingkungan Universitas Udayana. Selain menjadi bentuk perlindungan karya intelektual, paten juga membuka peluang hilirisasi produk, kerja sama industri, hingga penguatan ekonomi berbasis teknologi dan kreativitas.

Selain agenda utama di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana juga menjadi lokasi Temu Lembaga Inkubator, sosialisasi program kewirausahaan nasional, serta pameran inkubator dan wirausaha unggulan yang melibatkan berbagai perguruan tinggi dan lembaga inkubator di Bali. BWN-04

Koster Gaspol Elektrifikasi Taksi di Bali, Angkutan Ilegal Ikut Disorot

0
Sumber: (Humas) RAKOR - Gubernur Bali, Wayan Koster saat rapat koordinasi bersama pelaku usaha transportasi dan koperasi taksi di Kerthasabha, Jayasabha, Kamis (14/5/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Gubernur Bali, Wayan Koster mulai tancap gas mempercepat elektrifikasi transportasi di Bali. Dalam rapat koordinasi bersama pelaku usaha transportasi dan koperasi taksi di Kerthasabha, Jayasabha, Kamis (14/5/2026), Koster tak hanya membahas kendaraan listrik, tetapi juga menyoroti persoalan angkutan ilegal hingga kemacetan yang makin membebani Bali.

Di hadapan para pengusaha transportasi, Koster menegaskan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia membutuhkan sistem transportasi yang modern, tertib, dan ramah lingkungan.

“Berkaitan dengan upaya kita menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata, salah satunya harus melalui pengelolaan transportasi yang baik. Saya juga ingin mendengar apa saja keluhannya agar kita bisa antisipasi bersama-sama,” ujar Koster.

Ia menekankan bahwa Pemprov Bali sudah memiliki pijakan hukum kuat melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Kebijakan itu menjadi bagian dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

“Lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita. Karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali,” tegasnya.

Data Dinas Perhubungan Provinsi Bali menunjukkan, hingga 31 Maret 2026 jumlah kendaraan listrik di Bali telah mencapai 14.318 unit. Angka tersebut terdiri dari 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik, dengan konsentrasi terbesar berada di Denpasar dan Badung.

Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Kadek Mudarta mengungkapkan, Pemprov Bali kini tengah menyiapkan roadmap besar elektrifikasi taksi. Dalam skema optimistis 2026–2028, ditargetkan ada tambahan 3.155 kendaraan listrik dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1,262 triliun.

Menurutnya, percepatan program ini membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, pembangunan SPKLU, hingga peningkatan kompetensi teknisi kendaraan listrik di Bali.

Dalam forum tersebut, persoalan angkutan ilegal juga menjadi sorotan tajam. Ketua DPD Organda Bali, I Nyoman Arthaya meminta pemerintah lebih tegas menertibkan angkutan yang beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi standar angkutan umum.

Selain itu, Organda Bali juga mendorong adanya bantuan pengadaan kendaraan listrik bagi pelaku usaha transportasi serta penataan jalur angkutan barang menuju Denpasar dan Badung Selatan guna mengurangi kemacetan.

Sementara itu, Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta mengatakan pihaknya mulai bergerak menuju elektrifikasi armada sejak momentum KTT G20 di Bali.

Namun, proses tersebut masih berjalan bertahap karena keterbatasan fasilitas pendukung dan kebutuhan modernisasi di kawasan bandara. Tahun ini, koperasi menargetkan sekitar 25 persen armada taksi sudah menggunakan kendaraan listrik.

“Kami berharap ada dukungan pembiayaan bagi pengemudi karena koperasi memiliki keterbatasan dibanding perusahaan berbentuk PT,” ujarnya.

Langkah percepatan elektrifikasi transportasi ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Bali mulai serius membangun ekosistem transportasi hijau. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada pekerjaan rumah besar: membenahi transportasi ilegal dan kemacetan yang selama ini menjadi keluhan wisatawan maupun masyarakat lokal. BWN-03

World Book Day 2026, BI Bali Gaungkan Gerakan Literasi Selamatkan Lingkungan

0
Sumber: (Purnama) BOOK DAY - Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Bali, Yusuf Wicaksono H., saat membuka gelaran World Book Day 2026, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Rabu (13/5/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Suasana Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Rabu (13/5/2026), terasa berbeda. Di tengah arus digital yang serba cepat dan budaya membaca yang kian tergerus, ratusan peserta justru berkumpul untuk merayakan buku, literasi, dan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang diyakini mampu menjawab tantangan dunia.

Melalui gelaran World Book Day 2026, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali menghadirkan lebih dari sekadar acara bedah buku. Mengusung tema “Bali Local Vibes, Global Tribe: Rooted in Local Harmony, Reaching Global Impact”, kegiatan ini menjadi panggung bagaimana filosofi lokal Bali bisa berbicara di level global.

Di balik lembaran buku dan diskusi literasi, tersimpan pesan besar tentang masa depan: menjaga bumi dimulai dari kesadaran kecil untuk membaca, memahami, lalu bergerak bersama.

Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Bali sebagai penyelenggara mencoba menghadirkan pendekatan berbeda. Literasi tidak lagi dipandang sebatas aktivitas akademis, melainkan jalan membangun kepedulian sosial dan lingkungan.

Generasi muda, komunitas literasi, akademisi hingga masyarakat umum tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Mereka diajak menyelami bagaimana filosofi Tri Hita Karana — harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam — tetap relevan menghadapi krisis lingkungan global.

Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Bali, Yusuf Wicaksono H., mengatakan bahwa literasi harus mampu melahirkan perubahan nyata, bukan berhenti pada pengetahuan semata.

“Melalui World Book Day 2026, kami ingin mengajak masyarakat Bali untuk semakin mencintai budaya membaca sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga harmoni lingkungan sesuai nilai Tri Hita Karana. Literasi tidak hanya berhenti pada membaca buku, tetapi juga menjadi inspirasi untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Pesan itu terasa kuat di tengah kondisi dunia yang menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari perubahan iklim, krisis sampah plastik, hingga kerusakan ekosistem. Bali, dengan akar budaya dan spiritualitasnya, dianggap memiliki modal sosial yang mampu menjadi contoh pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Tidak hanya menghadirkan ruang diskusi, kegiatan ini juga mendorong aksi nyata. Peserta diajak membangun kesadaran kolektif bahwa perpustakaan bukan lagi sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang kolaborasi, pusat pembelajaran, dan titik lahirnya gerakan sosial baru.

Di tengah modernisasi dan derasnya budaya global, World Book Day 2026 seolah menjadi pengingat bahwa identitas lokal tidak harus ditinggalkan untuk bisa mendunia. Justru dari akar budaya yang kuat, lahir pengaruh yang lebih besar.

Bali kembali menunjukkan bahwa harmoni bukan sekadar warisan leluhur, tetapi juga jawaban untuk masa depan dunia. BWN-03

Ibadah Padang GKII Bali di Bedugul, Momentum Perkuat Kebersamaan dan Pelayanan

0
IBADAH-Ribuan umat kristiani dari Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Bali memadati kawasan Kebun Raya Bedugul, Kamis (14/5/2026), dalam Ibadah Padang memperingati Kenaikan Yesus Kristus.

Tabanan, Baliwakenews.com

Ribuan umat kristiani dari Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Bali memadati kawasan Kebun Raya Bedugul, Kamis (14/5/2026), dalam Ibadah Padang memperingati Kenaikan Yesus Kristus. Kegiatan ini tak sekadar menjadi perayaan iman, tetapi juga momentum memperkuat persaudaraan lintas jemaat GKII se-Bali sekaligus menegaskan komitmen gereja dalam membangun kehidupan sosial di Pulau Dewata.

Sekitar 2.500 jemaat hadir dari berbagai wilayah, mulai dari Gilimanuk, Singaraja, hingga Nusa Penida dan Ungasan. Mereka datang bersama dalam suasana penuh sukacita, memenuhi kawasan pegunungan Bedugul yang dipilih sebagai lokasi ibadah untuk menghadirkan nuansa spiritual peristiwa kenaikan Yesus ke surga di Bukit Zaitun.

Ketua Daerah GKII Bali, Pendeta Margo Adi menegaskan, peringatan Kenaikan Yesus Kristus menjadi agenda penting bagi GKII Bali karena menumbuhkan semangat kebersamaan antarjemaat yang tersebar di seluruh Bali.

Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama gereja dalam membangun hubungan harmonis dengan pemerintah maupun masyarakat Bali.

“Kebersamaan itu penting karena dengan kebersamaan semua bisa dikerjakan untuk membangun Bali, khususnya dalam hubungan gereja, pemerintah, dan masyarakat. GKII yang tersebar di seluruh Bali sampai Nusa Penida harus menjadi berkat bagi masyarakat Bali,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemilihan lokasi ibadah di kawasan Bedugul juga memiliki makna simbolis yang kuat. Suasana perbukitan dianggap mampu menghadirkan refleksi spiritual tentang peristiwa Yesus naik ke surga yang disaksikan para murid di Bukit Zaitun.

“Ini menjadi momen penting karena suasana alam di sini menghadirkan rasa kebersamaan dan suasana hati yang mendalam dalam memaknai kenaikan Yesus Kristus,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Made Adnyana mengatakan, perayaan ini menjadi pengingat bagi umat kristiani untuk terus menyebarkan kabar sukacita dan menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Hari ini kami datang bersama-sama dari seluruh pelosok Bali untuk merayakan Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Ini menjadi pengingat agar gereja terus menjadi berkat bagi dunia,” ungkapnya. Tak hanya menjadi ruang ibadah, kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat relasi antargenerasi di tubuh GKII Bali.

Tokoh muda GKII Bali, Bagus Hischak Maulana menilai kegiatan itu sangat dinantikan kalangan generasi muda karena membuka ruang perjumpaan antarjemaat dari berbagai daerah.

“Kegiatan ini membuat generasi muda saling mengenal, saling menyapa, dan memperkuat semangat pelayanan. Ini luar biasa karena dihadiri ribuan jemaat dari seluruh Bali,” ujarnya.

Ia berharap momentum kebersamaan tersebut mampu mendorong generasi muda GKII Bali semakin aktif dalam pelayanan dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Ibadah Padang GKII Bali di Bedugul pun menjadi lebih dari sekadar seremoni keagamaan. Di tengah keberagaman Bali, kegiatan ini memperlihatkan bagaimana semangat persaudaraan, pelayanan, dan toleransi terus dirawat melalui kebersamaan lintas jemaat. BWN-05

Bunda Rai Hidupkan Makna Bergerak dan Berbagi di Pupuan dan Selemadeg Barat

0

Tabanan, baliwakenews.com

Bukan sekadar program rutin, aksi sosial “Bergerak dan Berbagi” kembali hadir dengan sentuhan lebih dalam dan menyeluruh. Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, turun langsung menyapa dan membantu masyarakat di Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat, yakni di Desa Pujungan, Pajahan, Pupuan dan Desa Tiyinggading, Selemadeg Barat, Rabu, (13/5), dengan rangkaian kegiatan yang menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat.

Sejak pagi, Bunda Rai bersama jajaran TP PKK Kabupaten Tabanan, Perangkat Daerah terkait, serta kader PKK setempat tampak aktif menyapa warga. Kehadirannya tak hanya membawa bantuan, tetapi juga energi positif yang menguatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Mengawali kegiatan, Bunda Rai mengunjungi TK Dharma Bakti Kecamatan Pupuan sebagai Bunda PAUD dengan penuh kehangatan. Ia menyerahkan PMT kepada 100 siswa PAUD serta bantuan APE luar ruangan berupa menara terowongan dan tangga titian kepada lima PAUD swasta. Bunda Rai berinteraksi langsung dengan anak-anak, memastikan mereka merasa diperhatikan dan nyaman.

Bunda Rai juga menyampaikan, bahwa perhatian terhadap anak usia dini menjadi prioritas penting dalam membangun generasi masa depan. “Kehadiran saya di sini adalah bentuk kerinduan saya kepada anak-anak. Saya merasa sangat bahagia bisa berbagi dan memberikan perhatian melalui PMT dan APE. Ini adalah salah satu upaya kita bersama dalam mencegah stunting sejak dini. Saya berharap orang tua dan guru terus mengarahkan anak-anak untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, program PMT terus digulirkan secara rutin di seluruh kecamatan di Tabanan, sebagai bentuk komitmen berkelanjutan. Sementara bantuan APE diharapkan mampu menciptakan ruang bermain yang lebih variatif dan menyenangkan bagi anak-anak. Bunda Rai juga turut menekankan pentingnya penerapan “7 kebiasaan anak Indonesia hebat” sebagai fondasi karakter sejak dini.

Setelah itu, kegiatan berlanjut ke Wantilan Desa Pupuan sebagai pusat penyaluran bantuan utama. Di lokasi ini, bantuan disalurkan kepada 10 ibu hamil dengan KEK, 15 penyandang disabilitas, 20 lansia, 15 balita dengan gizi kurang, 6 penderita kanker, serta 70 kader PKK kurang mampu. Tak hanya simbolis, Bunda Rai memastikan seluruh bantuan tersalurkan langsung kepada penerima. Ia juga menyerahkan bantuan tambahan berupa 9 alat bantu dengar dan 2 tripod, serta meresmikan bedah kamar ODGJ milik I Komang Arsana di Desa Pajahan melalui pemotongan pita, penyerahan kunci, dan pemberian sembako.

Memasuki siang hari, kegiatan dilanjutkan ke Desa Tiyinggading, Selemadeg Barat. Bantuan kembali disalurkan kepada 10 ibu hamil KEK, 15 penyandang disabilitas, 20 lansia, 15 balita gizi kurang, 5 penderita kanker, 55 kader PKK kurang mampu, serta 100 anak TK penerima PMT. Diserahkan juga bantuan tambahan berupa 1 tripod, 2 kursi roda, dan 2 walker. Adapun paket bantuan yang diterima masing-masing penerima meliputi 20 kg beras, 3 kotak susu kalsium, 3 kotak susu balita, 3 kotak susu ibu hamil, 3 kg kacang hijau, 5 kg telur, serta minyak goreng.

Tak berhenti pada bantuan sosial, Bunda Rai juga menguatkan edukasi lingkungan dengan menyerahkan 150 alat dan pelubang biopori sekaligus mempraktikkan langsung penggunaannya di rumah warga. Ia mengajak masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga.

Saat itu Bunda Rai menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan TP PKK dalam menjangkau seluruh wilayah di Tabanan. Ia menekankan bahwa esensi utama dari kegiatan ini adalah membangun semangat kebersamaan. “Kegiatan ini rutin kami lakukan secara roadshow ke seluruh kecamatan. Jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan, tetapi ini adalah bentuk kepedulian kami untuk memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat. Kami ingin hadir langsung, menyapa, dan mengajak masyarakat bersama-sama membangun Tabanan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perannya sebagai Duta PADAS (Palemahan Kedas) dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Menurutnya, penanganan sampah harus dimulai dari rumah tangga, terutama oleh ibu-ibu sebagai penggerak utama keluarga. “Pengelolaan sampah ini penting, tidak hanya untuk kebersihan, tetapi juga sebagai langkah preventif mencegah bencana seperti banjir. Bahkan hasil olahan sampah bisa dimanfaatkan untuk mendukung program Aku Hatinya PKK,” tambah Bunda Rai.

Selain itu, sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda Rai turut mensosialisasikan Posyandu 6 SPM yang kini mencakup layanan lebih luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perlindungan masyarakat. Ia berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan dasar secara terpadu. Melalui keterlibatan langsung di setiap titik kegiatan, Bunda Rai kembali menegaskan bahwa “Bergerak dan Berbagi” bukan hanya tentang bantuan, tetapi tentang kehadiran, kepedulian, dan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabanan secara berkelanjutan

Di sela-kegiatan di Pupuan, Kepala TK Dharma Bakti, Anak Agung Ayu Wiwik Sagita Ningrum, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. “Kehadiran Bunda PAUD merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Bantuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang sehat dan menyenangkan bagi anak-anak,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Pupuan, Ny. Ni Ketut Astutiyani, menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata perhatian dan semangat gotong royong. “Kami yakin kegiatan ini membawa manfaat besar dan menjadi penyemangat bagi masyarakat. Ini adalah bentuk cinta kasih yang mempererat kebersamaan,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua TP PKK Kecamatan Selemadeg Barat, Ny. Dwi Wahani. Ia mengaku bangga dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan. “Kehadiran ibu menjadi semangat bagi kami dan para kader PKK. Kegiatan ini memperkuat empati, solidaritas, dan kebersamaan di tengah masyarakat,” tuturnya.BWN-HT

TP. PKK Badung Salurkan 200 Paket Olahan Ikan di Desa Getasan

0
Ketua TP PKK Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri kegiatan penyaluran paket olahan ikan di Balai Banjar Buangga, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Badung, pada Rabu (13/5).

Mangupura, baliwakenews.com

Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri kegiatan penyaluran paket olahan ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Kegiatan yang bertujuan mencegah kekurangan gizi dan menekan angka stunting ini digelar di Balai Banjar Buangga, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Badung, pada Rabu (13/5).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung I Wayan Raka Suarjaya yang mewakili Kepala Dinas Perikanan, serta perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Badung. Hadir pula Sekcam Petang I Nyoman Wirya, Ketua TP PKK Kecamatan Petang Nyonya Supadmi Darma Putra, Perbekel Desa Getasan I Wayan Suandi, tokoh masyarakat, serta anak-anak penerima bantuan.

Dalam sambutannya, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya penyaluran bahan pangan berbasis ikan ini. Program ini menyasar masyarakat yang berpotensi stunting, ibu hamil, dan balita di Desa Getasan. “Gemarik merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat. Ikan kaya akan zat gizi yang sangat dibutuhkan tubuh. Melalui momentum ini, saya mengajak seluruh masyarakat Badung, khususnya anak-anak, untuk membiasakan diri mengonsumsi ikan sejak dini agar menjadi budaya positif bagi generasi penerus,” ujarnya.

Sementara itu, Perbekel Desa Getasan, I Wayan Suandi, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Badung beserta jajaran. Suandi menjelaskan bahwa Desa Getasan, yang merupakan pemekaran dari Desa Carangsari, kini memiliki populasi sekitar 2.200 jiwa dengan 750 KK, di mana 80 persen penduduknya bermata pencaharian sebagai petani lahan basah. “Kami berharap program pemberian makanan tambahan berupa olahan ikan untuk mencegah stunting ini dapat terus berkelanjutan. Pemerintah Desa Getasan berkomitmen untuk ikut mengawal anggaran melalui APBDes agar program serupa bisa terus berjalan bagi masyarakat berpotensi stunting, ibu hamil, dan balita di desa kami,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung, I Wayan Raka Suarjaya, menjelaskan bahwa kandungan Omega-3 pada ikan sangat penting untuk perkembangan otak anak pada masa pertumbuhan. Sebanyak 200 paket olahan ikan disalurkan dalam kegiatan kali ini. “Selain penyaluran paket olahan, Dinas Perikanan Badung juga terus mendorong peningkatan produksi ikan lokal. Salah satunya melalui program pemberian bibit ikan gratis kepada masyarakat dan kelompok pembudidaya. Kami juga mendorong pemanfaatan area persawahan lewat sistem Mina Padi (padi dan ikan) agar produksi ikan di Badung semakin optimal,” ucapnya.BWN-HB

UMKM Jadi Senjata Bali Hadapi Krisis Global, Giri Prasta: Naik Kelas atau Tertinggal

0
Sumber: (Humas) AKAD MASSAL - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat menghadiri Akad Massal 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Rabu (13/5/2026).

Mangupura, Baliwakenews.com

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan UMKM kini menjadi “urat nadi” baru ekonomi Bali di tengah tekanan ekonomi global dan transformasi menuju Ekonomi Kerthi Bali. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Akad Massal 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Rabu (13/5/2026).

Di hadapan tiga menteri kabinet, Giri Prasta menegaskan Bali tidak bisa lagi hanya bergantung pada sektor pariwisata. Menurutnya, penguatan UMKM menjadi strategi utama menjaga ketahanan ekonomi daerah sekaligus mempertahankan identitas budaya Bali.

“Bali saat ini sedang melaksanakan transformasi lewat Ekonomi Kerthi Bali, yang menempatkan UMKM sebagai salah satu penopang utama ekonomi Bali,” tegas Giri Prasta.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri UMKM Helfi Nurhasan, serta sejumlah lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Giri Prasta menilai UMKM Bali tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga benteng budaya dan kreativitas masyarakat lokal. Karena itu, ia meminta pelaku usaha kecil tidak berhenti pada usaha tradisional, melainkan mulai masuk ke penguatan digitalisasi, perlindungan HAKI, hingga penetrasi pasar global.

“Kita ingin UMKM Bali naik kelas. Mereka bukan hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas budaya dan kreativitas Bali,” ujarnya.

Ia juga membeberkan data pertumbuhan ekonomi Bali triwulan I tahun 2026 yang mencapai 5,58 persen. Menurutnya, angka itu menjadi sinyal bahwa Bali membutuhkan transformasi ekonomi besar dengan bertumpu pada sektor riil dan lahirnya wirausaha baru.

Tak hanya itu, penyaluran KUR di Bali pada 2025 tercatat mencapai 134.549 penerima. Sementara permohonan hak kekayaan intelektual (HAKI) di Bali menembus 43.520 pengajuan.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan pemerintah pusat terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional melalui akses pembiayaan, perlindungan HAKI, dan perluasan jejaring usaha.

“Pelaku ekonomi kreatif Indonesia harus bisa go global. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.

Sementara Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyoroti pentingnya pendekatan langsung kepada pelaku usaha melalui program Sapa UMKM.

“Sapa UMKM bukan sekadar aplikasi, tetapi bentuk kehadiran negara agar pelaku UMKM bisa berinteraksi kapan pun dan di mana pun,” ujarnya.

Di sisi lain, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut UMKM sebagai “pahlawan ekonomi nasional” karena menopang sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia juga mengingatkan pemerintah dan aparat untuk memastikan pelaku UMKM terbebas dari pungutan liar, hambatan usaha, hingga praktik premanisme.

“UMKM harus tumbuh dengan aman dan percaya diri,” kata Muhaimin.

Kegiatan akad massal tersebut menjadi yang keempat digelar secara nasional dan melibatkan sekitar 2.000 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari seluruh Bali. Program ini juga menjadi bagian implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 tentang pengentasan kemiskinan melalui penguatan kewirausahaan dan akses pembiayaan usaha. BWN-03

Bawaslu Cetak Pengawas Partisipatif dari Sekolah

0
Sumber: (Humas) GEMPAR - Bawaslu Badung gelar program GEMPAR di SMAN 3 Kuta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Mangupura, Baliwakenews.com

Bawaslu Badung mulai serius membidik kalangan pelajar untuk memperkuat pengawasan partisipatif jelang pesta demokrasi mendatang. Lewat program GEMPAR (Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif), ratusan siswa SMAN 3 Kuta Selatan diajak menjadi pemilih cerdas sekaligus pengawas demokrasi.

Kegiatan yang digelar Rabu (13/5/2026) itu berlangsung interaktif dan dipandu langsung Anggota Bawaslu Badung, Rachmat Tamara. Dalam sosialisasi tersebut, para pelajar diberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi.

Rachmat menegaskan bahwa demokrasi bukan semata tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk para pemilih pemula.

Menurutnya, pelajar memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu menentukan arah demokrasi ke depan. Karena itu, pemahaman politik dan demokrasi perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak mudah terpengaruh hoaks maupun informasi menyesatkan saat pemilu berlangsung.

“Kami ingin pelajar tidak hanya datang ke TPS saat pemilu, tetapi juga mampu menjadi pemilih yang kritis, cerdas, dan ikut mengawasi jalannya demokrasi,” ujarnya.

Tak hanya diajak memahami hak pilih, para siswa juga didorong aktif menjadi pengawas partisipatif guna memastikan proses pemilu berjalan jujur dan adil.

Suasana sosialisasi berlangsung hidup. Para siswa tampak antusias mengikuti sesi diskusi hingga kuis interaktif yang digelar di akhir kegiatan. Dari hasil kuis tersebut, mayoritas peserta dinilai mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik.

Melalui program GEMPAR, Bawaslu Badung berharap kesadaran politik generasi muda semakin meningkat dan mampu melahirkan pemilih yang berani bersikap kritis demi menjaga kualitas demokrasi di masa depan. BWN-03

Buleleng Genjot “Rapor” Keuangan Daerah 2026, Pemkab Siapkan Evaluasi Ketat untuk Dongkrak Kinerja

0
Sumber: (Humas) SOSIALISASI - Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Sugiartha Widiada, saat memimpin sosialisasi IPKD Tahun 2026 sekaligus evaluasi hasil pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Selasa (12/5/2026).

Singaraja, Baliwakenews.com

Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui program pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan keuangan daerah berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Program IPKD dinilai menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga keberlanjutan pembangunan.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Sugiartha Widiada, mengatakan IPKD merupakan program strategis yang mengacu pada kebijakan Kementerian Keuangan guna menilai capaian pembangunan keuangan secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin sosialisasi IPKD Tahun 2026 sekaligus evaluasi hasil pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, terdapat enam dimensi utama yang menjadi fokus dalam pengukuran IPKD, mulai dari perencanaan tenaga kerja, hubungan industrial, kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui pengukuran ini, pemerintah daerah bisa melihat secara nyata kondisi pembangunan keuangan di masing-masing wilayah sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Pemkab Buleleng menilai penguatan IPKD menjadi semakin penting di tengah dinamika pembangunan dan tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Karena itu, sinergi antarinstansi dan komitmen bersama dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pembangunan keuangan daerah.

“Program ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pembangunan keuangan pada tahun 2026 sekaligus mengevaluasi capaian sebelumnya agar langkah perbaikan lebih terarah dan terukur,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, apresiasi juga diberikan kepada seluruh tim koordinasi IPKD yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan dukungan kepada daerah dalam proses pengukuran serta evaluasi pembangunan keuangan.

Gede Sugiartha menegaskan, keberhasilan pembangunan keuangan daerah tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan dunia kerja.

“Komitmen bersama harus terus dijaga agar pembangunan keuangan mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya. BWN-03

Pajak Nusa Penida Disorot, Pemkab Klungkung Bersama DJP Kejar 33 Persen Potensi yang Belum Masuk Kas Daerah

0
Sumber: (Humas) EDUKASI - Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kanwil DJP Bali, dan KPP Pratama Gianyar, gelar kegiatan edukasi sekaligus pengawasan wajib pajak di Kecamatan Nusa Penida, Senin (11/5/2026).

Nusa Penida, Baliwakenews.com

Potensi pajak dari sektor pariwisata di Nusa Penida masih belum tergarap maksimal. Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini bergerak lebih agresif mengejar kepatuhan wajib pajak yang baru mencapai 67 persen.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kanwil DJP Bali, dan KPP Pratama Gianyar, kegiatan edukasi sekaligus pengawasan wajib pajak digelar di Kecamatan Nusa Penida, Senin (11/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari implementasi kerja sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D).

Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menegaskan bahwa Nusa Penida sebagai destinasi wisata internasional membutuhkan dukungan pembiayaan besar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan seperti jalan umum, fasilitas air bersih, pengelolaan sampah, hingga penataan kawasan pelabuhan kapal membutuhkan sumber pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan.

“Pajak hotel, restoran, dan pajak penghasilan menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah dan penerimaan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Klungkung, I Made Satria, mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menganggap tambahan pajak 10 persen dari wisatawan sebagai keuntungan pribadi.

Ia menegaskan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hotel serta makanan dan minuman merupakan titipan tamu yang wajib disetorkan ke kas daerah untuk mendukung pembangunan di Nusa Penida.

“Menahan uang pajak berarti tidak amanah terhadap tamu dan menghambat kemajuan daerah sendiri,” tegasnya.

Pemkab Klungkung juga mengungkap masih ada sekitar 33 persen potensi pajak daerah yang belum masuk ke kas daerah. Potensi tersebut dinilai sangat penting untuk memperkuat APBD serta mendukung pembangunan pariwisata yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Kegiatan edukasi ini diikuti 30 wajib pajak, para perbekel se-Kecamatan Nusa Penida, serta unsur Forkopimda Kabupaten Klungkung. Setelah sesi edukasi, tim gabungan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha sekaligus menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada wajib pajak baru.

Pemerintah daerah bersama DJP memastikan kegiatan edukasi dan pengawasan pajak seperti ini akan dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Bali guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendongkrak penerimaan daerah. BWN-03

Badung Mulai “Perang” Lawan Macet Uluwatu, Enam Titik di Pecatu Disulap Jadi Jalur Lancar

0
Sumber: (Kominfo Badung) REKAYASA LALIN - Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, gelar rapat koordinasi siapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Rabu (13/5/2026).

Mangupura, Baliwakenews.com

Pemerintah Kabupaten Badung mulai bergerak cepat mengatasi kemacetan parah menuju kawasan wisata Uluwatu. Melalui Dinas Perhubungan, rekayasa lalu lintas besar-besaran disiapkan di kawasan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, dengan target mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.

Langkah ini menjadi strategi jangka pendek untuk mengurai kepadatan kendaraan yang selama ini dikeluhkan wisatawan maupun masyarakat, khususnya di jalur menuju destinasi unggulan Bali Selatan.

Pembahasan rekayasa arus tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Rabu (13/5/2026). Selain membahas kemacetan, rapat juga menindaklanjuti permohonan dari Universitas Udayana terkait pengalihan arus sementara dan pembongkaran PJU serta CCTV untuk proyek pembangunan catus pata di Jalan Raya Kampus UNUD, Jimbaran.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Rahmadi, mengatakan rekayasa lalu lintas akan difokuskan pada enam titik krusial yang selama ini menjadi sumber antrean panjang kendaraan di Pecatu.

“Kita membahas rekayasa lalu lintas di Pecatu untuk memecah kemacetan di pertigaan Toyoning. Ada enam titik mulai dari Nirmala ke selatan, Blimbing, Blimbing Sari, hingga Toyoning 1 dan Toyoning 2,” ujarnya.

Menurut Rahmadi, pola rekayasa dibuat dengan mengurangi titik persilangan kendaraan atau crossing yang selama ini memicu kemacetan parah di sejumlah persimpangan.

“Selama ini kendaraan saling memotong arus di persimpangan sehingga terjadi penundaan panjang. Sekarang kita buat pola melingkar agar kendaraan tetap bergerak dan antrean bisa dikurangi,” jelasnya.

Pemkab Badung menilai persoalan macet di jalur wisata selatan tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap citra pariwisata Bali. Wisatawan yang menghabiskan waktu berjam-jam di jalan dinilai akan kehilangan kenyamanan selama berlibur.

“Kalau menuju Pecatu atau Uluwatu terus macet tentu membuat wisatawan tidak nyaman. Arahan pimpinan jelas, pariwisata harus berkualitas. Karena itu akses menuju destinasi harus lancar,” tegas Rahmadi.

Tak hanya Pecatu, Dishub Badung juga menyiapkan langkah serupa untuk kawasan Canggu yang kini menghadapi persoalan kepadatan kendaraan semakin serius.

“Nanti berikutnya ke Canggu. Kita urai satu per satu secara bertahap. Ini solusi jangka pendek sambil menunggu pembangunan jalan baru untuk jangka panjang,” katanya.

Agar kebijakan baru ini berjalan efektif, Dishub Badung akan menggencarkan sosialisasi melalui pemerintah kecamatan, kepala lingkungan, hingga media sosial. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami pola arus baru sebelum diterapkan penuh awal Juni mendatang.

Dengan rekayasa ini, Pemkab Badung berharap akses menuju kawasan wisata unggulan seperti Uluwatu menjadi lebih cepat, nyaman, dan mampu mendukung kualitas pariwisata Bali di tengah lonjakan kunjungan wisatawan. BWN-03/Kominfo

123...1,334Halaman 2 dari 1,334