DPRD Badung Sepakat Tambah Modal Perumdam Tirta Mangutama Sebesar Rp150 Miliar

0
SERAHKAN DOKUMEN-Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung I Wayan Sugita Putra menyerahkan dokumen laporan penambahan penyertaan modal untuk Perumdam Tirta Mangutama ke Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.

Mangupura, Baliwakenews.com


Persoalan pasokan air bersih di wilayah Badung Selatan menjadi perhatian serius DPRD Badung. Untuk mendorong peningkatan layanan air minum, DPRD bersama pemerintah daerah membahas penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Tambahan modal ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas suplai air, terutama untuk wilayah Ungasan, Pecatu, hingga Jimbaran.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, besaran penyertaan modal tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif. DPRD menilai usulan awal sekitar Rp73 miliar belum cukup untuk menjawab kebutuhan air bersih di Badung Selatan yang terus berkembang.

“Kebutuhan air kita di selatan itu 2.000 liter per detik. Sementara dari anggaran Rp73 miliar itu hanya mampu menyuplai sekitar 1.500 liter per detik. Nah, kami dorong, sudah tambah lagi penyertaan modal ini agar mampu menyuplai air sesuai dengan kebutuhan, yaitu 2.000 liter per detik,” ujar Anom Gumanti seusai rapat, Jumat (23/10/2026).

Menurutnya, peningkatan kapasitas pelayanan menjadi penting seiring pesatnya pembangunan infrastruktur jalan dan perkembangan kawasan Badung Selatan. Pertumbuhan pembangunan diperkirakan turut meningkatkan kebutuhan air masyarakat maupun kegiatan usaha. Karena itu, persoalan pasokan air perlu diantisipasi melalui perencanaan dan penguatan infrastruktur secara berkelanjutan.

Anom berharap tambahan penyertaan modal tersebut dapat membantu mengatasi persoalan distribusi air yang selama ini masih tersendat di sejumlah wilayah. Ia juga mendorong Perumda Tirta Mangutama untuk mengembangkan inovasi dalam penyediaan air baku, termasuk mengkaji kemungkinan pengolahan air laut menjadi air baku sebagai alternatif sumber air pada masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Badung I Wayan Sugita Putra, S.E., M.A.P., dalam laporannya pada rapat paripurna menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama telah disepakati Bapemperda untuk selanjutnya dimohonkan persetujuan pimpinan dan anggota DPRD.

Berdasarkan hasil pembahasan, penyertaan modal sebesar Rp150 miliar tersebut akan direalisasikan secara bertahap selama tiga tahun anggaran, yakni 2027 hingga 2029. Sebelum tambahan penyertaan modal itu, total modal yang telah disertakan Pemerintah Kabupaten Badung kepada Perumda Tirta Mangutama sampai dengan 2025 tercatat sebesar Rp334,13 miliar.

Dengan tambahan Rp150 miliar, total penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah tersebut hingga 2029 diproyeksikan mencapai Rp484,13 miliar.

Penyertaan modal ini diarahkan untuk meningkatkan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Badung, memperkuat kinerja perusahaan daerah agar mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Besarnya investasi tersebut sekaligus menempatkan peningkatan kualitas pelayanan sebagai tuntutan utama. Penguatan modal perlu diikuti perencanaan teknis yang terukur, peningkatan kapasitas produksi dan distribusi, serta evaluasi berkala terhadap capaian pelayanan. Dengan demikian, tambahan modal daerah tidak hanya meningkatkan nilai investasi pemerintah, tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat melalui pasokan air yang lebih andal. BWN-05

Susur Mangrove Kedonganan Buka Peluang Ekonomi Baru bagi Nelayan

0
Ketua KUB Kelompok Nelayan Wana Segara Kertih Kedonganan, Nyoman Sunarta

Mangupura, baliwakenews.com


Hutan mangrove di Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung, tidak hanya berperan menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat nelayan. Melalui wisata susur mangrove menggunakan kano dan jukung, Kelompok Nelayan Wana Segara Kertih berupaya mengoptimalkan potensi alam setempat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Wisata berbasis alam ini mulai menarik minat pengunjung. Bahkan, tamu dapat datang hampir setiap hari ketika kondisi air laut pasang. Untuk memperluas jangkauan pasar, kelompok nelayan juga menjalin kerja sama dengan agen perjalanan yang membawa wisatawan ke kawasan mangrove.

Ketua KUB Kelompok Nelayan Wana Segara Kertih Kedonganan, Nyoman Sunarta, mengatakan kondisi pasang surut air laut menjadi faktor utama yang menentukan kelancaran aktivitas wisata tersebut.

Saat air pasang, wisatawan lebih mudah menyusuri kawasan bakau menggunakan kano maupun jukung. Sebaliknya, ketika air surut, akses menjadi lebih sulit karena pengunjung harus melewati kawasan berlumpur.

“Jadi, kami sudah kerja sama dengan travel. Setiap hari ada tamu kalau airnya pasang. Kalau air surut, mereka tidak membawa tamu karena agak susah berjalan di lumpur,” ujar Sunarta saat ditemui di Kedonganan belum lama ini.

Untuk memberikan pilihan kepada pengunjung, kelompok nelayan menyediakan dua jenis pengalaman susur mangrove. Wisatawan dapat menggunakan kano dengan tarif Rp 100.000 bagi wisatawan mancanegara dan Rp 50.000 untuk wisatawan domestik. Sementara itu, warga dari lingkungan setempat dikenakan tarif sekitar Rp 30.000.

Pengunjung yang ingin menikmati perjalanan bersama rombongan juga dapat memilih jukung atau perahu berkapasitas sekitar 12 orang dengan tarif Rp 700.000 per kapal. Adapun penggunaan kano tidak dibatasi waktu tertentu, sehingga wisatawan memiliki keleluasaan menikmati suasana hutan bakau.

Bagi kelompok nelayan, pengembangan wisata ini menjadi peluang untuk memperluas aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Potensi kawasan yang sebelumnya lebih dikenal karena aktivitas perikanan kini dapat dimanfaatkan pula untuk menawarkan pengalaman wisata alam.

Meski demikian, Sunarta menegaskan bahwa pengembangan wisata tidak boleh mengesampingkan fungsi utama mangrove sebagai penyangga ekosistem pesisir. Karena itu, kebersihan kawasan dan perawatan tanaman bakau menjadi bagian penting dari pengelolaan yang dilakukan kelompok nelayan.

Dukungan pemerintah dan desa adat juga dinilai berperan dalam mendorong pengembangan kawasan tersebut. Selain untuk kegiatan wisata, hutan mangrove Kedonganan dimanfaatkan sebagai lokasi penanaman bakau yang melibatkan berbagai kelompok.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan potensi wisata yang tengah dikembangkan.

Menurut Sunarta, semakin dikenalnya wisata susur mangrove diharapkan membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat Kedonganan. Namun, pertumbuhan kunjungan perlu diimbangi dengan pengelolaan yang memperhatikan kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Dengan memadukan potensi wisata alam dan keterlibatan masyarakat pesisir, susur mangrove Kedonganan diharapkan menjadi alternatif wisata di kawasan Kuta, Badung. Pengembangan ini sekaligus membuka peluang bagi nelayan untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan, tanpa mengorbankan ekosistem bakau yang menjadi daya tarik utamanya. BWN-04

Jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa Belum Jelas, Jalan Utama Kian Terbatas

0
Tanjung Benoa: Penataan trotoar dan jaringan kabel di sepanjang Jalan Pratama, Tanjung Benoa, mulai dilakukan. Sementara itu, pembangunan jalan lingkar barat masih menanti kepastian.

Mamgupura,baliwakenews.com


Penataan trotoar dan jaringan kabel di kawasan Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, mulai dilakukan. Namun, pembenahan wajah kawasan wisata bahari tersebut dinilai belum menjawab persoalan mendasar berupa keterbatasan kapasitas jalan utama. Sementara itu, rencana pembangunan jalan lingkar barat yang telah berulang kali diusulkan masyarakat masih menanti kepastian realisasi.

Tokoh Tanjung Benoa yang juga anggota DPRD Badung, Made Wijaya, mengatakan kebutuhan jalan alternatif semakin mendesak seiring berkembangnya aktivitas pariwisata di kawasan tersebut. Jalan utama yang relatif sempit dinilai menyulitkan mobilitas, terutama ketika bus pariwisata berpapasan dengan kendaraan pribadi, taksi, maupun kendaraan warga.

“Jalan utama sekarang tidak bisa diandalkan untuk kebutuhan wisata bahari ke depan karena sempit. Bus besar saja sulit berpapasan, apalagi kalau bersamaan dengan mobil pribadi, taksi, dan kendaraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Wijaya, pembangunan jalan lingkar barat semestinya kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain mendukung kelancaran arus kendaraan, jalan alternatif tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan menjaga keberlanjutan pariwisata Tanjung Benoa.

Ia mengungkapkan, usulan pembangunan jalan lingkar barat telah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), termasuk di tingkat kelurahan. Namun, hingga kini, rencana tersebut belum juga terealisasi.

Wijaya menyayangkan kebutuhan infrastruktur yang telah lama disuarakan masyarakat itu belum memperoleh kepastian. Ia khawatir, jika tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, realisasinya kembali tertunda karena harus menunggu tahapan perencanaan berikutnya.

Persoalan tersebut, lanjut dia, sempat disampaikan langsung kepada Sekretaris Daerah Badung. Ia berharap pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan dan tindak lanjut terhadap usulan pembangunan jalan lingkar barat.

Wijaya juga menyoroti kemungkinan adanya kendala dalam rencana tersebut, termasuk aspek kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Namun, ia menilai perlu ada penjelasan yang lebih terang mengenai faktor yang memengaruhi belum terealisasinya pembangunan tersebut.

Menurutnya, kebutuhan jalan lingkar barat tidak semata-mata untuk kepentingan pariwisata. Infrastruktur tersebut juga berkaitan dengan aksesibilitas warga, kenyamanan berkendara, serta kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Di tengah belum pastinya pembangunan jalan alternatif, penataan infrastruktur di sepanjang Jalan Pratama Tanjung Benoa tetap berjalan melalui program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pekerjaan tersebut meliputi penataan trotoar dan pemindahan jaringan kabel ke bawah tanah.

Wijaya menyebut pekerjaan pemindahan kabel bawah tanah mulai dilakukan pada Oktober 2026, setelah penataan dan pengaspalan trotoar. Pekerjaan lanjutan direncanakan pada 2027 di kawasan perbatasan Benoa dan Tanjung Benoa, dengan target penyelesaian pada Desember.

Ia mengapresiasi penggunaan batu alam pada trotoar serta upaya merapikan jaringan kabel untuk memperbaiki tampilan kawasan. Meski demikian, ia mengingatkan agar penataan tersebut diikuti pembenahan badan jalan yang masih bergelombang dan tidak merata di sejumlah titik.

Bagi Wijaya, peningkatan kualitas trotoar dan kerapian jaringan utilitas merupakan bagian penting dari pembenahan kawasan. Namun, kebutuhan jalan alternatif tetap harus menjadi perhatian karena menyangkut kapasitas infrastruktur dalam menghadapi pertumbuhan aktivitas wisata.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada estetika kawasan, tetapi juga memberikan kepastian terhadap pembangunan jalan lingkar barat. Dengan begitu, penataan infrastruktur Tanjung Benoa dapat berjalan lebih menyeluruh, mulai dari kenyamanan pejalan kaki hingga kelancaran mobilitas kendaraan.

Kepastian pembangunan jalan lingkar barat dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting agar perkembangan Tanjung Benoa sebagai destinasi wisata bahari dapat berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat dan daya dukung infrastrukturnya. BWN-04

Gang Poppies Mulai Bangkit, Pelaku Usaha Menanti Ramainya Wisatawan

0
Kondisi Gang Poppies, Kuta, yang mulai menunjukkan geliat aktivitas usaha, meski pemulihan pariwisata di kawasan tersebut belum merata.

Mangupura, baliwakenews.com

Pemulihan pariwisata di kawasan Kuta, Badung, belum dirasakan merata oleh seluruh pelaku usaha. Di tengah aktivitas Pantai Kuta yang relatif ramai, kawasan Gang Poppies I dan II masih berupaya mengembalikan geliat bisnis seperti sebelum pandemi Covid-19. Sejumlah toko belum kembali beroperasi, sementara tingkat hunian hotel dilaporkan turun sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ramainya aktivitas wisata di salah satu ikon pariwisata Bali belum tentu berbanding lurus dengan pergerakan ekonomi di seluruh kawasan pendukungnya.

Tokoh Kuta yang juga pemilik Simpang Inn Kuta, Made Rudika, mengatakan penurunan kunjungan wisatawan turut memengaruhi usaha akomodasi. Di tempat usahanya, tingkat hunian hotel mengalami penurunan sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kalau di tempat saya menurun sekitar 10 persen dari tahun lalu,” ujarnya.

Menurut Rudika, Gang Poppies I dan II mulai menunjukkan geliat aktivitas usaha. Namun, kondisi kawasan tersebut belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Sejumlah toko masih tutup karena jumlah pengunjung dinilai belum cukup untuk mendukung keberlangsungan usaha.

Selain pergerakan wisatawan yang belum optimal, pembenahan infrastruktur juga menjadi bagian dari dinamika kawasan. Pemerintah tengah melakukan penataan jalur pedestrian untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus mendukung aktivitas pariwisata.

Rudika memandang penataan tersebut sebagai langkah positif bagi kawasan Kuta. Meski demikian, ia berharap pembenahan infrastruktur berjalan beriringan dengan upaya menghidupkan kembali kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

Kondisi Gang Poppies yang belum sepenuhnya pulih terlihat berbeda dengan suasana Pantai Kuta. Menurut Rudika, aktivitas di kawasan pantai masih relatif ramai dan berjalan normal. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pergerakan wisatawan belum tersebar merata ke berbagai titik yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem pariwisata Kuta.

Gang Poppies dikenal sebagai kawasan penginapan dan usaha pendukung pariwisata yang banyak menyasar wisatawan backpacker. Keberadaan hotel, toko, serta berbagai usaha jasa menjadikan kawasan ini memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal, khususnya di sekitar pusat pariwisata Kuta.

Ketika aktivitas wisata belum sepenuhnya pulih, dampaknya tidak hanya dirasakan pengelola hotel, tetapi juga pelaku usaha lain yang bergantung pada mobilitas dan belanja wisatawan.

Karena itu, Rudika berharap promosi pariwisata Kuta terus diperkuat untuk menarik lebih banyak wisatawan sekaligus mendorong pergerakan pengunjung hingga ke kawasan Gang Poppies I dan II.

“Kalau di pantai sih kelihatannya berjalan normal dan cukup ramai,” ujarnya.

Ke depan, tantangannya bukan hanya menjaga keramaian di kawasan pantai, tetapi juga memastikan manfaat pariwisata dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha di sekitarnya. Melalui penguatan promosi dan penataan kawasan yang berkelanjutan, Gang Poppies diharapkan kembali menjadi salah satu penggerak ekonomi pariwisata Kuta.BWN-04

Sempat Terlantar di Tempat Makan, Bocah 3 Tahun di Penatih Akhirnya Kembali ke Pelukan Orang Tua

0
Bocah perempuan berusia tiga tahun yang sempat tertinggal di tempat makan di Penatih akhirnya kembali berkumpul dengan kedua orang tuanya.
Bocah perempuan berusia tiga tahun yang sempat tertinggal di tempat makan di Penatih akhirnya kembali berkumpul dengan kedua orang tuanya.

Denpasar, Baliwakenews.com – Sempat ditemukan seorang diri di sebuah tempat makan, bocah perempuan berusia sekitar tiga tahun di kawasan Penatih, Denpasar Timur, akhirnya kembali berkumpul dengan kedua orang tuanya. Polisi memastikan anak tersebut telah dipertemukan kembali dengan keluarganya setelah sempat dititipkan di yayasan untuk mendapatkan perlindungan.

Peristiwa ini bermula pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Padma Nomor 105, Desa Penatih, Denpasar Timur. Anak tersebut ditemukan tanpa pendampingan orang dewasa hingga mengundang perhatian dua orang saksi yang berada di sekitar lokasi.

Berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas (CCTV), anak itu sebelumnya datang bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa. Setelah makan, kedua orang dewasa tersebut terlihat meninggalkan tempat makan, sementara sang anak masih asyik bermain. Bocah itu pun tertinggal seorang diri di lokasi.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Polsek Denpasar Timur segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan saksi, serta memeriksa rekaman CCTV untuk menelusuri identitas dan keberadaan anak tersebut.

Demi memastikan keselamatan dan perlindungannya, anak itu kemudian dititipkan sementara di Yayasan Sehati Bali. Pengantaran dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty.

Setelah dilakukan penanganan lebih lanjut, kedua orang tua anak tersebut akhirnya ditemukan dan dipertemukan kembali dengan putrinya. Keduanya mengakui kelalaian yang menyebabkan anak mereka tertinggal di tempat makan.

Kapolsek Denpasar Timur, AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, S.H., M.H., mengimbau masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak di lingkungan sekitar.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan kejadian menonjol yang membutuhkan penanganan cepat.

Melalui respons cepat dan koordinasi dengan instansi terkait, Polsek Denpasar Timur menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan perhatian serta perlindungan bersama. BWN-07

TP PKK Kabupaten Tabanan Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penguatan Kelembagaan PKK, Dekranasda, dan Posyandu

0

Tabanan, baliwakenews.com

Memperkuat peran perempuan, pemberdayaan keluarga, dan pelayanan dasar masyarakat membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen tersebut tercermin dari keikutsertaan Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau Bunda Rai, dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dirangkaikan dengan Pembekalan Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda, di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Kamis (22/10).

Kegiatan yang diselenggarakan TP PKK Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan serta sinergi TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pertemuan ini dihadiri Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, jajaran kementerian dan lembaga terkait, serta para pengurus TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia bagian tengah.

Bunda Rai mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, menyelaraskan program, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PKK, Dekranasda, dan Posyandu di daerah. Menurutnya, pembekalan dan koordinasi bersama pemerintah pusat menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan sekaligus memastikan program yang dijalankan semakin terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan dan pemahaman yang penting untuk meningkatkan peran PKK, Dekranasda, dan Posyandu di Kabupaten Tabanan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi ini dan berkomitmen untuk terus bersinergi, menyelaraskan program, serta mengoptimalkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Bunda Rai.

Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan Dekranasda, PKK, dan Posyandu oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Materi dilanjutkan dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan program dan kegiatan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, serta transformasi tata kelola Gerakan PKK dan Posyandu yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, kepemimpinan, dan akuntabilitas di daerah oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

Agenda juga mencakup strategi penguatan dukungan penganggaran daerah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah serta pemaparan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh jajaran Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Pembina Posyandu dengan Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Keikutsertaan TP PKK Kabupaten Tabanan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang semakin baik dan kolaborasi yang berkelanjutan, pelaksanaan program PKK, Dekranasda, dan Posyandu diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan keluarga, pengembangan potensi kerajinan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Tabanan.BWN-HT

Ketua Tim Pembina Posyandu Tabanan Ikuti Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

0
Penguatan peran keluarga dan Posyandu menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak

Tabanan, baliwakenews.com

Penguatan peran keluarga dan Posyandu menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak. Komitmen tersebut ditunjukkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, melalui kehadirannya dalam Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/10).

Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring ini dihadiri Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota se-Bali beserta jajaran, serta kepala perangkat daerah terkait. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI).

Dalam sambutannya, Ny. Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya membekali kader PKK dan Posyandu dengan pemahaman hukum, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan psikis maupun verbal. Menurutnya, kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengenali persoalan, membantu korban, serta mendorong pencegahan kekerasan. “Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, kita memiliki wawasan yang lebih luas dan pengetahuan tentang langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di lingkungan sekitar kita,” ujarnya.

Selain kesadaran hukum, Ny. Tri Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya registrasi Posyandu melalui sistem informasi yang tersedia, seiring transformasi Posyandu dalam mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia mengapresiasi Bali yang telah menunjukkan kemajuan dalam registrasi Posyandu serta berharap sinergi antara pemerintah daerah, PKK, dan Tim Pembina Posyandu semakin kuat untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah hingga ke masyarakat.

Sementara itu, Ny. Putri Suastini Koster menyambut baik kehadiran Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat yang memberikan penguatan pengetahuan mengenai kesadaran hukum dan registrasi Posyandu. Ia mengajak seluruh pengurus PKK dan Posyandu untuk mengikuti kegiatan hingga selesai, mengingat pentingnya materi tersebut bagi peningkatan kapasitas kader. “Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bali untuk menambah pengetahuan dan pengalaman, karena kesadaran hukum dan registrasi Posyandu merupakan hal yang sangat penting,” ungkapnya.

Mengikuti sosialisasi hingga akhir kegiatan, Bunda Rai menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi penguatan peran kader di tengah masyarakat. Menurutnya, pemahaman mengenai kesadaran hukum dapat membuka wawasan kader untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus memahami langkah yang tepat dalam memberikan pendampingan dan mendorong perlindungan bagi korban.

Bunda Rai berharap, melalui kegiatan ini, kader PKK dan Posyandu di Kabupaten Tabanan semakin mampu menjalankan perannya sebagai bagian dari sistem pendukung keluarga yang dekat dengan masyarakat. “Melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran hukum ini, kami berharap kader semakin tanggap terhadap persoalan di lingkungan sekitar, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, registrasi Posyandu yang tertib juga diharapkan mendukung pendataan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pembangunan sanitasi komunal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, diharapkan peran PKK dan Posyandu semakin optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sadar hukum.BWN-HT

Buka Musprov Apklindo, Wabup Badung Prioritaskan Perusahaan Asli Bali

0
Wabup Bagus Alit Sucipta secara resmi membuka acara Musprov I Dewan Pengurus Daerah Apklindo Bali di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Kamis (22/10).

Mangupura, baliwakenews.com

Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta secara resmi membuka acara Musyawarah Provinsi (Musprov) I Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia (Apklindo) Bali. Agenda penting bagi industri jasa kebersihan ini diselenggarakan bertempat di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Kamis (22/10).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pengurus Apklindo Pusat, perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kadin Kabupaten Badung, HIPMI Kabupaten Badung, serta jajaran pengurus daerah Apklindo Bali bersama pimpinan perusahaan anggota.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menyampaikan apresiasi yang tinggi sekaligus menyambut hangat pelaksanaan musyawarah perdana ini di Gumi Keris. Ia menekankan pentingnya peran pengusaha dan tenaga kerja lokal untuk tumbuh serta berdaya saing kuat di wilayahnya sendiri.

“Harapan kami, sebagai Pemerintah Kabupaten Badung, bagaimana kita semua, perusahaan yang ada di Bali, yang lahir di Bali, tentunya bisa menjadi tuan di rumah sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan dukungan penuh dan prioritas utama kepada perusahaan-perusahaan lokal asli daerah Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Hal ini dinilai sangat krusial mengingat perekonomian Bali dan Badung sangat bertumpu pada sektor pariwisata sebagai instrumen terbesar dalam penyumbang pendapatan daerah.

“Pariwisata perlu kolaborasi yang baik antara pelaku usaha, pemangku jabatan, dan seluruh stakeholder untuk menjaga agar pariwisata kita tetap berkualitas dan berintegritas,” imbuh Wabup Bagus Alit Sucipta.

Terkait dengan agenda pemilihan kepengurusan baru, Wabup Bagus Alit Sucipta menyarankan agar tongkat kepemimpinan Apklindo Bali ke depan diserahkan kepada figur yang memiliki pengalaman matang serta kedekatan hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait. Bahkan, ia mendukung apabila proses pemilihan dapat dilakukan secara aklamasi demi menjaga keharmonisan internal organisasi.

Lebih lanjut, Wabup Badung menggarisbawahi bahwa sektor jasa kebersihan (cleaning service) merupakan industri padat karya yang menyerap sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan Apklindo bernilai sangat strategis untuk membuka ruang dan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat lokal Bali.

“Semoga kegiatan musyawarah ini berjalan dengan baik dan mampu merumuskan program-program strategis bagi kemajuan organisasi Apklindo ke depan,” pungkasnya sebelum membuka acara Musprov I Apklindo Bali.BWN-HB

Pemkab Badung dan PPBI Sukses Gelar Kontes Bonsai Skala Nasional

0
Bupati Wayan Adi Arnawa saat Kontes dan Pameran Nasional Pesona Bonsai dan Suiseki Badung 2026 di Lapangan Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Kabupaten Badung, Rabu (21/10).

Mangupura, baliwakenews.com

Kontes dan Pameran Nasional Pesona Bonsai dan Suiseki Badung 2026 menjadi langkah nyata dalam memadukan pelestarian lingkungan, pengembangan seni, sekaligus penguatan daya tarik pariwisata daerah. Kegiatan yang mengusung tema “Seni Alam dan Tradisi” ini dibuka secara resmi oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Lapangan Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Rabu (21/10).

Pameran berskala nasional ini menghadirkan daya tarik luar biasa dengan melibatkan sedikitnya 850 peserta yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kehadiran ratusan penghobi dan kolektor ini menjadikan Puspem Badung sebagai pusat perhatian para pecinta seni tanaman kerdil tingkat nasional sepanjang pekan ini.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi penyelenggaraan pameran tersebut. Menurutnya, pameran ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan keindahan tanaman, namun memiliki nilai edukasi lingkungan yang tinggi serta potensi ekonomi kreatif yang menjanjikan lewat kehadiran peserta dari berbagai wilayah Nusantara. Seni bonsai dinilai sebagai medium pelestarian yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan hayati. “Bapak dan Ibu yang selama ini merawat pohon-pohon ini merupakan pahlawan lingkungan. Bonsai menjadi bagian dari pelestarian sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis pohon yang ada di alam kita,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Cabang Badung melaporkan bahwa partisipasi 850 peserta pada tahun ini mencerminkan tingginya antusiasme komunitas bonsai dan suiseki di tanah air. Kunjungan para peserta dari luar daerah ini diyakini memberikan dampak positif (multiplier effect) terhadap sektor pariwisata lokal, terutama dalam meningkatkan tingkat hunian akomodasi perhotelan serta menggerakkan aktivitas ekonomi UMKM di Kabupaten Badung.

Pameran yang dihadiri Ketua umum PBBI Pusat dan Korwil PBBI Bali ini diharapkan menjadi ruang apresiasi, edukasi, dan pertukaran pengetahuan antar penggemar sekaligus memperkuat citra pariwisata Badung yang berbasis seni alam dan kebudayaan.BWN-HB

Koster Tekankan Sinergi PKK, Posyandu, dan Dekranasda, Program Harus Menyentuh Masyarakat hingga Desa

0
Sumber: (Humas) JAMUAN - Gubernur Bali Wayan Koster saat menjamu Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Suswanti Tito Karnavian, beserta jajaran dan perwakilan daerah di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Rabu (21/10/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tim Pembina Posyandu, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat.

Menurut Koster, ketiga organisasi tersebut memiliki jaringan yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Karena itu, penguatan kelembagaan harus dibarengi dukungan pemerintah daerah, program yang terukur, serta anggaran yang memadai agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menjamu Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Suswanti Tito Karnavian, beserta jajaran dan perwakilan daerah dalam jamuan makan malam di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Rabu (21/10/2026) malam.

Jamuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Penguatan Tata Kelola Lembaga TP PKK, Tim Pembina Posyandu, dan Dekranasda se-Indonesia Bagian Tengah Tahun 2026.

“Kalau kepala daerah memberdayakan tiga organisasi ini dengan baik, programnya betul-betul langsung menyentuh masyarakat. Apa yang belum tentu bisa dijangkau kepala daerah karena kesibukannya, bisa dilaksanakan melalui gerakan PKK, Posyandu, dan Dekranasda,” tegas Koster.

Koster Minta Kepala Daerah Perkuat Dukungan Kelembagaan

Koster menilai TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda mempunyai peran yang saling melengkapi dalam pembangunan daerah. TP PKK berperan dalam pemberdayaan keluarga, Posyandu mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sedangkan Dekranasda mendorong pengembangan kerajinan dan produk lokal.

Dengan cakupan kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ketiganya dinilai dapat menjadi penggerak pelaksanaan program pemerintah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Koster, berkomitmen mendukung program ketiga lembaga tersebut melalui alokasi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mendorong para bupati dan wali kota untuk memberikan dukungan serupa di wilayah masing-masing.

Menurutnya, penguatan kelembagaan tidak cukup hanya melalui pembentukan struktur organisasi. Dukungan kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting agar hasilnya terukur.

Putri Koster Jangkau 636 Desa di Bali

Dalam kesempatan tersebut, Koster turut mengapresiasi kiprah Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, yang aktif menggerakkan program pemberdayaan masyarakat bersama jajaran TP PKK kabupaten/kota.

Berbagai kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan sembilan kabupaten/kota, 57 kecamatan, dan 636 desa di Bali.

Koster bahkan melontarkan seloroh bahwa Putri Koster telah menjangkau seluruh kecamatan di Bali, sementara dirinya sebagai gubernur belum tentu memiliki kesempatan mengunjungi seluruh wilayah tersebut.

Seloroh itu sekaligus menggambarkan apresiasi Koster terhadap dedikasi TP PKK dalam menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga tingkat desa.

PKK Dilibatkan dalam Penanganan Sampah dan Pelestarian Lingkungan

Selain pemberdayaan keluarga, Koster menyoroti kontribusi TP PKK dalam mendukung kebijakan lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terutama edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber.

Keterlibatan TP PKK provinsi dan kabupaten/kota dalam menggerakkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dinilai penting untuk membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Gerakan tersebut sejalan dengan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan upaya memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya.

Pemprov Bali juga mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai bagian dari upaya mengurangi pencemaran lingkungan. Koster berharap kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian alam tumbuh menjadi gerakan bersama, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Dekranasda Didorong Perkuat Produk Lokal Bali

Di sektor ekonomi, Koster menegaskan pentingnya penggunaan produk lokal untuk memperkuat perekonomian masyarakat Bali. Dukungan terhadap hasil pertanian dan potensi ekonomi daerah dinilai dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi produsen lokal.

Komitmen tersebut turut ditampilkan dalam jamuan makan malam yang menyajikan berbagai hasil bumi Bali, seperti pisang, manggis, jambu, dan produk pertanian lokal lainnya.

Bagi Koster, pemanfaatan produk lokal bukan sekadar pilihan konsumsi, melainkan bagian dari upaya membangun kebanggaan terhadap potensi daerah dan memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Peran Dekranasda juga dinilai penting dalam mendorong kerajinan daerah agar semakin berkembang dan memiliki daya saing.

Bali Perkuat Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan di Jayasabha tersebut dihadiri ketua atau perwakilan TP PKK, Tim Pembina Posyandu, dan Dekranasda dari sejumlah provinsi di Indonesia bagian tengah, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Pertemuan ini menjadi ruang untuk bertukar pengalaman, berbagi praktik baik, serta memperkuat koordinasi antardaerah dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal.

Koster juga mengingatkan bahwa keramahtamahan, pelayanan kepada tamu, serta pelestarian seni dan budaya merupakan bagian penting dari identitas Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Pesan tersebut mewarnai jamuan makan malam yang dimeriahkan Tari Puspanjali, Tari Baris Bandana Manggala Yuda, dan pertunjukan tetabuhan. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, yang dikenal sebagai seniman, turut membacakan puisi Sumpah Kumbakarna karya Dhenok Kristianti.

Menutup sambutannya, Koster berharap kegiatan penguatan tata kelola TP PKK, Tim Pembina Posyandu, dan Dekranasda menghasilkan rekomendasi serta langkah nyata yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, melindungi perempuan dan anak, serta menjaga kelestarian alam dan budaya.

Dengan sinergi yang kuat, ketiga lembaga tersebut diharapkan tidak hanya menjadi mitra pemerintah secara administratif, tetapi juga menjadi penggerak perubahan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa.BWN-03

UMP Bali 2027 Diusulkan Rp5,2 Juta, Koster Kaji Opsi Rp4,5 Juta di Tengah Simulasi Rp3,4 Juta

0
Sumber: (Humas) AKSI KAMISAN - Pertemuan Gubernur Bali, Wayan Koster dengan perwakilan buruh, serikat pekerja, dan mahasiswa peserta Aksi Kamisan di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (21/10/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 menjadi Rp5,2 juta mengemuka dalam pertemuan Gubernur Bali, Wayan Koster dengan perwakilan buruh, serikat pekerja, dan mahasiswa peserta Aksi Kamisan di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (21/10/2026).

Aspirasi tersebut menyoroti kesenjangan antara upah minimum yang saat ini disebut berada di kisaran Rp3,2 juta dan kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat Bali. Di tengah tingginya biaya hidup di daerah pariwisata internasional, para pekerja mendesak pemerintah daerah mempertimbangkan penyesuaian upah yang lebih memadai.

Namun, penetapan UMP Bali 2027 belum final. Koster menyatakan pemerintah masih mengkaji berbagai kemungkinan besaran upah dengan mempertimbangkan regulasi pengupahan, kondisi ekonomi, serta kemampuan dunia usaha.

Simulasi kenaikan UMP sekitar Rp200 ribu

Dalam dialog bersama peserta aksi, Koster mengungkapkan bahwa simulasi penghitungan menggunakan formula pengupahan yang berlaku menunjukkan kenaikan UMP Bali 2027 diperkirakan sekitar Rp200.000. Dengan demikian, upah minimum diproyeksikan berada di kisaran Rp3,4 juta.

Angka tersebut masih menjadi bahan evaluasi pemerintah karena dinilai perlu dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak pekerja di Bali.

Koster mengatakan telah mempelajari berbagai aspek kebijakan pengupahan sejak tuntutan kenaikan UMP mengemuka. Ia juga telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali untuk melakukan kajian mengenai besaran UMP tahun 2027.

BRIDA kini mengkaji formula penghitungan dengan koefisien alfa sebesar 0,9 untuk memperoleh gambaran mengenai kemungkinan penyesuaian upah. Hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan.

“Apabila hasil penghitungan masih memperlihatkan kesenjangan yang besar dengan kebutuhan hidup layak, pemerintah akan mengkaji kemungkinan besaran upah yang lebih mendekati kebutuhan pekerja, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku, ” ujar Koster.

Buruh minta UMP Bali naik menjadi Rp5,2 juta

Koordinator Aksi Kamisan, Excel, bersama Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyampaikan usulan agar UMP Bali 2027 ditetapkan sebesar Rp5,2 juta.

Menurut perwakilan pekerja, usulan tersebut didasarkan pada kesenjangan sekitar Rp2 juta antara upah minimum saat ini dan kebutuhan hidup layak masyarakat Bali.

Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta perkembangan regulasi ketenagakerjaan terbaru.

Selain kebutuhan hidup layak, para pekerja menyoroti pertumbuhan ekonomi Bali yang disebut mendekati 6 persen atau berada di atas rata-rata nasional, serta realisasi investasi yang dinilai cukup tinggi.

Bali sebagai destinasi pariwisata internasional juga dinilai memiliki biaya hidup yang perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum.

Perwakilan pekerja turut menekankan bahwa tenaga kerja memiliki peran penting dalam menopang sektor pariwisata sekaligus menjaga adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang menjadi daya tarik utama daerah tersebut.

Angka Rp4,5 juta mengemuka, tetapi belum menjadi keputusan

Dalam dialog tersebut, angka Rp4,5 juta turut mengemuka sebagai opsi di antara hasil simulasi sekitar Rp3,4 juta dan usulan pekerja sebesar Rp5,2 juta.

Koster menyampaikan bahwa berbagai angka yang muncul dalam pertemuan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengkajian. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan final mengenai besaran UMP Bali 2027.

“Pemerintah harus menemukan formulasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha, ” tandas Koster.

Karena itu, pembahasan tidak hanya melibatkan BRIDA, tetapi juga Dewan Pengupahan Provinsi Bali dengan mempertimbangkan masukan serikat pekerja serta kondisi perusahaan.

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha agar kebijakan pengupahan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi salah satu pihak.

UMP, UMK, dan upah sektoral ikut dikaji

Koster menegaskan, kajian pengupahan tahun 2027 tidak terbatas pada UMP tingkat provinsi. Pemerintah juga memperhatikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta upah minimum sektoral, termasuk untuk sektor pariwisata.

Seluruh komponen tersebut akan dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja, perkembangan perekonomian Bali, dan kemampuan dunia usaha.

Dalam pertemuan itu, Koster menerima perwakilan peserta aksi di ruang tamu Kantor Gubernur Bali. Setelahnya, ia menemui langsung peserta Aksi Kamisan yang berkumpul di depan kantor gubernur, kawasan Lapangan Puputan Margarana, Denpasar.

Koster kembali mendengarkan aspirasi para peserta sekaligus menjelaskan proses pengkajian yang sedang berlangsung.

Ia menyatakan sependapat dengan harapan pekerja untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak. Meski demikian, keputusan mengenai upah minimum harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dengan belum ditetapkannya nominal final, perhatian kini tertuju pada hasil kajian BRIDA dan pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Bali. Hasil proses tersebut akan menjadi penentu arah kebijakan UMP Bali 2027 di tengah tuntutan pekerja agar kenaikan upah lebih mendekati kebutuhan hidup layak. BWN-03

KPU Bali Pantau Pemilos Serentak di Bangli dan Tabanan, 73 Sekolah di Tabanan Ikut Tanamkan Demokrasi Sejak Dini

0
Sumber: (Humas) MONITORING - KPU Provinsi Bali melakukan monitoring Pemilos Serentak di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan, Rabu (21/10/2026).

Tabanan, Baliwakenews.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui monitoring Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (Pemilos) Serentak di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan, Rabu (21/10/2026). Program ini menjadi langkah strategis untuk mengenalkan proses kepemiluan kepada pemilih pemula sejak bangku sekolah.

Pemilos tidak sekadar menjadi ajang pemilihan ketua OSIS, tetapi juga menjadi ruang praktik demokrasi bagi pelajar. Melalui kegiatan ini, siswa belajar memahami hak suara, proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara secara terbuka dan bertanggung jawab.

Di Kabupaten Bangli, monitoring dilakukan Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Raka Nakula, dengan mengunjungi SMK Negeri 4 Bangli. Sementara itu, Anggota KPU Bali, Luh Putu Sri Widyastini, memantau pelaksanaan Pemilos di SMA Negeri 1 Tembuku dan SMA Negeri 2 Bangli.

Pelaksanaan Pemilos di tingkat SMA dan SMK tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal mekanisme pemilihan yang mengadaptasi tahapan Pemilu, sekaligus memahami pentingnya partisipasi dalam menentukan pemimpin.

73 Sekolah di Tabanan Gelar Pemilos Serentak

Di Kabupaten Tabanan, monitoring dipimpin Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan. Ia meninjau pelaksanaan Pemilos di SMP Negeri 1 Tabanan, SMP Negeri 2 Marga, dan SMA Negeri 1 Kediri.

Pemilos Serentak di Tabanan berlangsung secara masif dengan melibatkan 47 SMP/MTs dan 26 SMA/SMK, atau total 73 satuan pendidikan. Cakupan tersebut menunjukkan keterlibatan dunia pendidikan dalam membangun pemahaman demokrasi di kalangan generasi muda.

Dalam pelaksanaannya, tahapan Pemilos mengadaptasi proses penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kampanye dan debat pasangan calon, penyampaian visi dan misi, hingga persiapan logistik oleh panitia.

Pemungutan dan penghitungan suara juga dilakukan secara terbuka. Proses tersebut diawasi pengawas Pemilos dan saksi dari masing-masing pasangan calon yang berasal dari kalangan siswa.

Dengan mekanisme tersebut, para pelajar tidak hanya belajar menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami pentingnya transparansi, pengawasan, kejujuran, dan integritas dalam proses demokrasi.

Siswa Belajar Hak Suara dan Integritas Pemilu

Dalam monitoring di kedua kabupaten, komisioner KPU Bali turut berdialog dengan para siswa untuk menggali pengalaman, kesan, serta kendala selama mengikuti Pemilos.

Para siswa menyambut kegiatan tersebut dengan antusias. Mereka mengaku memperoleh pengalaman langsung mengenai pentingnya hak suara serta merasakan proses pemilihan yang menyerupai penyelenggaraan Pemilu sesungguhnya.

Pengalaman ini menjadi pembelajaran penting bahwa demokrasi bukan sekadar teori di ruang kelas. Demokrasi juga menuntut partisipasi, penghormatan terhadap pilihan orang lain, serta kesediaan menerima hasil pemilihan sesuai mekanisme yang berlaku.

Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, menyampaikan bahwa praktik langsung melalui Pemilos dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa mengenai tata cara dan prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu.

“Keterlibatan siswa sebagai pemilih, panitia, pengawas, maupun saksi pasangan calon turut menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti kejujuran, transparansi, partisipasi, sportivitas, dan tanggung jawab, ” ujarnya.

KPU Bali Dorong Sekolah Jadi Laboratorium Demokrasi

Melalui monitoring Pemilos Serentak di Bangli dan Tabanan, KPU Provinsi Bali mendorong satuan pendidikan untuk terus menjadikan pemilihan ketua OSIS sebagai laboratorium demokrasi yang edukatif bagi generasi muda.

Pendidikan demokrasi sejak dini dinilai penting untuk membangun kesadaran bahwa setiap suara memiliki arti dan proses pemilihan harus dijalankan secara adil serta bertanggung jawab.

Pengalaman mengikuti seluruh tahapan Pemilos diharapkan mampu membentuk pelajar yang kritis, cerdas, dan berintegritas. Selain itu, para siswa diharapkan semakin memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak dan berpartisipasi aktif dalam Pemilu maupun Pemilihan pada masa mendatang.

Melalui pendekatan praktik langsung di sekolah, KPU Bali berupaya menyiapkan generasi pemilih yang tidak hanya memahami prosedur kepemiluan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga kualitas demokrasi di masa depan. BWN-03

Penjualan Ritel Bali Tembus Indeks 128,9, BI Soroti Dampak Normalisasi Pariwisata dan Tekanan Harga

0
Sumber: (Purnama) SURVEI - Hasil Survei BI, Penjualan Ritel Bali Tembus Indeks 128,9, pada 21 Oktober 2026.

Denpasar, Baliwakenews.com

Kinerja penjualan ritel di Bali diproyeksikan tetap tumbuh pada September 2026 meski aktivitas pariwisata mulai mengalami normalisasi setelah periode puncak liburan. Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali diprakirakan mencapai 128,9, meningkat 0,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani dalam keterangannya memaparkan proyeksi tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan eceran di Bali masih berada dalam fase ekspansi. Namun, pelaku usaha mulai menunjukkan sikap lebih moderat dalam memandang prospek penjualan beberapa bulan ke depan, seiring normalisasi kunjungan wisatawan dan tekanan harga yang masih perlu diwaspadai.

Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran yang dirilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada 21 Oktober 2026, IPR Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 128,5. Indeks tersebut tetap berada di zona optimistis karena jauh di atas ambang batas 100.

BBM, Suku Cadang, dan Barang Rekreasi Jadi Penopang

Pada Agustus 2026, penguatan penjualan terutama ditopang kategori bahan bakar kendaraan bermotor yang tumbuh 4,2 persen secara bulanan. Disusul suku cadang dan aksesori sebesar 3,3 persen serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,6 persen.

“Peningkatan tersebut mencerminkan masih kuatnya kebutuhan transportasi, rekreasi, dan berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata Bali, ” ujar Achris.

Meski memasuki fase normalisasi setelah puncak kunjungan wisatawan, aktivitas pariwisata masih menjadi salah satu penopang penting konsumsi masyarakat dan perputaran perdagangan di Pulau Dewata.

Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 yang mencapai 5,78 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini didukung konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja sektor pariwisata.

Penjualan Pakaian dan Elektronik Diprakirakan Menguat

Memasuki September 2026, BI memperkirakan pertumbuhan penjualan eceran masih berlanjut, terutama pada kelompok barang yang berkaitan dengan kebutuhan sandang, teknologi, dan rekreasi.

Kategori sandang diprakirakan tumbuh 4,5 persen secara bulanan. Sementara itu, peralatan informasi dan komunikasi diproyeksikan meningkat 4,3 persen, disusul barang budaya dan rekreasi sebesar 3,3 persen.

“Proyeksi tersebut memperlihatkan bahwa permintaan konsumen masih terjaga meskipun aktivitas pariwisata tidak lagi berada pada puncak musim liburan, ” ucapnya memaparkan.

Di sisi konsumen, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali pada September 2026 tercatat sebesar 122,75, masih berada di zona optimistis. Bahkan, Indeks Ekspektasi Konsumen meningkat dari 128,17 pada Agustus menjadi 130,33 pada September 2026.

Kenaikan ekspektasi tersebut mengindikasikan masyarakat masih memiliki pandangan positif terhadap kondisi ekonomi ke depan, sehingga berpotensi menopang belanja rumah tangga.

Inflasi Bali Naik, Ekspektasi Harga Masih Tinggi

Di balik prospek penjualan yang positif, tekanan harga menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati.

Inflasi Bali pada September 2026 tercatat sebesar 3,79 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan Agustus yang sebesar 3,45 persen. Angka tersebut juga berada di atas inflasi nasional sebesar 3,28 persen pada periode yang sama.

Survei BI turut menunjukkan Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) untuk November 2026 dan Februari 2027 masing-masing berada pada level 198. Meski masih tinggi, angka tersebut mengindikasikan ekspektasi harga mulai mengalami moderasi dibandingkan hasil survei sebelumnya.

“Artinya, pelaku usaha masih memperkirakan adanya tekanan harga dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan bagi daya beli masyarakat apabila kenaikan harga tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan, ” terang Achris.

Meski demikian, tekanan harga yang meningkat sejauh ini belum menghilangkan optimisme konsumen maupun pelaku usaha terhadap prospek perdagangan ritel di Bali.

Ekspektasi Penjualan Mulai Melandai

Optimisme pelaku usaha tetap terjaga, tetapi mulai menunjukkan perlambatan dibandingkan survei sebelumnya.

Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) untuk tiga bulan mendatang tercatat sebesar 178, sedikit turun dari 180 pada survei sebelumnya. Sementara itu, IEP untuk enam bulan mendatang berada di level 168, lebih rendah dibandingkan sebelumnya sebesar 188.

Penurunan tersebut mencerminkan sikap pelaku usaha yang lebih berhati-hati dalam memperkirakan permintaan ke depan. Normalisasi aktivitas pariwisata setelah periode puncak kunjungan serta ekspektasi harga yang masih tinggi menjadi faktor yang memengaruhi proyeksi tersebut.

Kendati demikian, kedua indeks masih jauh di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum kehilangan keyakinan terhadap prospek pertumbuhan penjualan ritel Bali.

Dari sisi pembiayaan, keyakinan tersebut juga didukung pertumbuhan kredit pada lapangan usaha perdagangan yang mencapai 1,86 persen secara tahunan hingga Juli 2026.

Ritel Bali Masih Ekspansif pada Semester II 2026

Secara keseluruhan, hasil Survei Penjualan Eceran BI mengindikasikan aktivitas konsumsi dan perdagangan ritel Bali masih berada pada jalur ekspansi pada semester II 2026.

Namun, keberlanjutan pertumbuhan tersebut akan bergantung pada kemampuan menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan permintaan wisatawan, serta mengendalikan tekanan harga.

Normalisasi pariwisata tidak serta-merta menghentikan pertumbuhan penjualan. Akan tetapi, penurunan indeks ekspektasi penjualan menunjukkan pelaku usaha perlu mengantisipasi perubahan pola permintaan setelah musim puncak kunjungan berakhir.

Dengan IPR yang tetap berada di zona optimistis, keyakinan konsumen yang terjaga, dan kredit perdagangan yang masih tumbuh, sektor ritel berpotensi terus menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi Bali hingga akhir 2026.

Data tersebut menjadi sinyal bahwa perekonomian Bali masih memiliki fondasi konsumsi yang relatif kuat, meskipun tantangan berupa normalisasi pariwisata dan tekanan inflasi perlu terus diperhatikan. BWN-03

Stunting Badung Naik pada 2026, Kader Posyandu Diminta Turun Langsung ke Rumah Warga

0
Sumber: (Kominfo Badung) RAKOR - Bappeda Kabupaten Badung gelar Rakor Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Badung Tahun 2026 di Ruang Rapat Satya Gosana I, Inspektorat Kabupaten Badung, Rabu (21/10/2026).

Mangupura, Baliwakenews.com

Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan mengintensifkan intervensi sejak hulu hingga penanganan kasus di lapangan. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan angka stunting pada 2026, setelah prevalensi stunting Badung pada 2025 tercatat sebesar 2,5 persen.

Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta menegaskan pentingnya penguatan pendampingan keluarga, peningkatan peran kader Posyandu, serta pendataan aktif untuk memastikan anak-anak yang berisiko mengalami stunting dapat segera teridentifikasi dan memperoleh penanganan yang tepat.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Badung Tahun 2026 di Ruang Rapat Satya Gosana I, Inspektorat Kabupaten Badung, Rabu (21/10/2026). Rakor yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

“Berdasarkan arahan Bapak Bupati Badung, kita harus mencari cara agar angka stunting di Kabupaten Badung ke depannya bisa ditekan. Karena itu, dalam rapat ini kita memperkuat dua pendekatan penanganan, yaitu intervensi dari hulu dan penanganan terhadap kasus stunting yang sudah terjadi,” ujar Bagus Alit Sucipta.

Angka Stunting 2026 Meningkat, Cakupan Pendataan Diperluas

Kepala Bappeda Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya menjelaskan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung 2025–2029, pemerintah daerah menetapkan target penurunan prevalensi stunting secara bertahap.

Target tersebut masing-masing sebesar 7,20 persen pada 2025, 7 persen pada 2026, 6,80 persen pada 2027, 6,60 persen pada 2028, dan 6,40 persen pada 2029.

Sementara itu, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), prevalensi stunting Kabupaten Badung pada 2025 tercatat 2,5 persen.

Wakil Bupati Badung menyebut angka stunting pada pendataan 2026 mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah perluasan cakupan pendataan, yang kini tidak hanya mengandalkan balita yang datang ke Posyandu, tetapi juga mencakup balita yang terdata melalui fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung.

Perluasan tersebut membuat pemerintah daerah perlu memperkuat validasi data agar gambaran kondisi stunting di masyarakat semakin akurat. Dengan data yang lebih menyeluruh, intervensi diharapkan dapat menyasar keluarga dan anak yang benar-benar membutuhkan pendampingan.

Kader Posyandu Diminta Aktif Menemukan Kasus

Salah satu langkah yang ditekankan dalam rakor tersebut adalah mengubah pola pendataan dari sekadar menunggu kunjungan masyarakat menjadi pendekatan aktif atau jemput bola.

Kader Posyandu dan kader pendamping keluarga didorong turun langsung ke masyarakat untuk mengidentifikasi anak yang berisiko mengalami stunting maupun balita yang telah mengalami masalah pertumbuhan.

“Kita ingin kader turun langsung ke masyarakat untuk menemukan kasus. Ketika ditemukan anak yang berisiko atau mengalami stunting, kasus tersebut segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kondisi di lapangan secara lebih baik dan menentukan intervensi yang tepat,” tegas Bagus Alit Sucipta.

Pendekatan ini juga diarahkan untuk memperkuat pendampingan calon pengantin dan keluarga berisiko stunting. Edukasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan vitamin sesuai kondisi menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak sebelum kehamilan hingga anak dilahirkan.

Dengan demikian, penanganan stunting tidak hanya berfokus pada balita yang telah mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi juga pada faktor risiko yang dapat dicegah sejak awal.

Badung Optimalkan Program Tri Pasti hingga Dapur Dahsyat

Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemkab Badung mengoptimalkan sejumlah program strategis yang melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, serta masyarakat.

Program tersebut antara lain Tri Pasti, yang memastikan calon pengantin terdata dan berkonsultasi, ibu hamil menjalani pemeriksaan rutin di Puskesmas, serta balita mendapatkan pelayanan Posyandu.

Pemkab Badung juga mengandalkan Badung Bergaya untuk pendampingan keluarga berisiko stunting, Dapur Dahsyat untuk mendukung penyediaan makanan tambahan, serta Garbasari atau Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Dukungan pemenuhan gizi turut dilakukan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), program Krama Badung Sehat atau Mantap Nak Badung, serta pemberian makanan tambahan bagi anak PAUD Holistik Integratif (PAUD HI).

Selain itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta pemanfaatan pekarangan rumah melalui penyediaan bibit sayuran dan ayam petelur bagi keluarga berisiko stunting.

Kepala Bappeda, I Made Wira Dharmajaya menambahkan, pelaksanaan program tersebut mengacu pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten Badung 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan 2026.

Strategi yang dijalankan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan koordinasi lintas pemerintahan, peningkatan akses pangan bergizi, serta optimalisasi peran Posyandu dan kader dalam mendampingi keluarga berisiko stunting.

Fokus pada Gizi Ibu Hamil, ASI Eksklusif, dan Protein Hewani

Dalam pelaksanaan intervensi, Pemkab Badung memprioritaskan pemantauan status gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, serta penyediaan makanan pendamping ASI (MPASI) yang berkualitas dan kaya protein hewani.

Skrining dan penanganan balita dengan masalah gizi juga menjadi perhatian, disertai peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, edukasi pola makan seimbang, serta perbaikan akses air bersih dan sanitasi.

Penguatan kapasitas kader dan validasi data menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kasus dapat ditangani sesuai kebutuhan. Pendataan dan pemantauan dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), serta pemerintah desa dan kelurahan.

Melalui rakor tersebut, Pemkab Badung menargetkan koordinasi lintas sektor semakin efektif, mulai dari pencegahan di tingkat keluarga hingga penanganan balita yang telah mengalami stunting.

Tantangan berikutnya adalah memastikan perluasan pendataan diikuti intervensi yang tepat sasaran, sehingga peningkatan kasus dapat direspons lebih cepat dan target penurunan stunting Kabupaten Badung hingga 6,4 persen pada 2029 dapat dikejar. BWN-03/Kominfo

Psikiater Unud Soroti Pentingnya Dukungan Keluarga Cegah Bunuh Diri

0
Prof. Dr. dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, Sp.KJ (tiga dari kiri), Profesor Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menyoroti pentingnya komunikasi keluarga dalam upaya pencegahan bunuh diri.

Mangupura, baliwakenews.com

Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar tidak selalu membuat seseorang merasa terbantu ketika menghadapi persoalan hidup. Tanpa komunikasi yang terbuka, seseorang bisa tetap merasa sendirian, bahkan ketika orang-orang terdekat berada di sekelilingnya. Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan bunuh diri.

Profesor Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Prof. Dr. dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, Sp.KJ, mengatakan faktor ekonomi bukan satu-satunya persoalan yang berkaitan dengan kasus bunuh diri. Hubungan interpersonal yang tidak berjalan baik juga dapat membuat seseorang merasa harus menanggung seluruh beban hidupnya sendiri.

“Selain faktor ekonomi, ada faktor interpersonal, tidak adanya komunikasi dengan teman maupun keluarga, sehingga ketika ada masalah, selalu merasa sendiri dan tidak ada jalan keluar,” ujarnya belum lama ini.

Ia mencontohkan seseorang yang menghadapi persoalan menjelang pernikahan. Dalam situasi tersebut, keluarga dan tetangga sebenarnya telah menawarkan bantuan untuk mempersiapkan pernikahan. Namun, persoalan ekonomi tetap menjadi beban pikiran karena orang tersebut merasa harus menanggung seluruh kebutuhan sendiri.

Menurut Cokorda Bagus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan dari lingkungan sekitar belum tentu mampu mengurangi beban psikologis apabila seseorang belum dapat membangun komunikasi yang baik. Pola pikir bahwa seluruh persoalan merupakan tanggung jawab pribadi dapat membuat seseorang kesulitan menyadari dukungan yang sebenarnya tersedia di sekitarnya.

“Pola pikirnya selalu memikirkan ekonomi dan menganggap bahwa dirinyalah yang harus menanggung semuanya. Ini yang kami katakan komunikasi interpersonal atau antarkeluarga sepertinya tidak terjalin dengan baik,” katanya.

Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi setiap anggota untuk menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi. Kemampuan mendengarkan, memahami kondisi orang lain, dan memberikan dukungan tanpa menghakimi diperlukan agar seseorang tidak merasa harus menghadapi masalahnya seorang diri.

Cokorda Bagus juga menekankan pentingnya kesungguhan berbagai pihak dalam mewujudkan target nol kasus bunuh diri. Menurutnya, bunuh diri tidak boleh dipandang sebagai jalan keluar ketika seseorang menghadapi persoalan yang terasa berat.

“Harus yakin, harus bisa. Kalau kita ingin membuat masyarakat kita tidak habis dengan sendirinya, karena kalau ini dibiarkan seolah-olah ini adalah jalan keluar untuk sebuah permasalahan. Bahwa bunuh diri adalah jalan keluarnya. Nah, kalau ini dibiarkan, maka habislah masyarakat kita. Jadi harus yakin dan harus berani untuk mengambil langkah ini,” tegasnya.

Selain hubungan interpersonal, ia turut menyoroti dampak perkembangan teknologi terhadap kondisi psikologis masyarakat. Teknologi memang mempermudah komunikasi dan memungkinkan seseorang terhubung dengan orang lain tanpa dibatasi jarak. Namun, derasnya arus informasi dan berbagai persoalan yang hadir melalui perangkat digital juga berpotensi menambah tekanan psikologis.

“Teknologi di satu sisi membantu kita. Jadi memotong gap, tidak perlu waktu lama, tidak perlu jarak yang jauh, semua ada di genggaman kita. Tapi di sisi lainnya, itu justru membuat kita terperangkap, bahwa ketika ada masalah, semua sudah menghantam diri kita,” paparnya.

Ia menilai kemajuan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan masyarakat untuk mengelola dampaknya. Ketika berbagai persoalan datang secara bersamaan, seseorang dapat merasa terjebak dalam tekanan dan kesulitan mencari bantuan.

“Tidak ada ruang untuk kita bergerak keluar, tidak ada ruang untuk kita mencari bantuan karena seolah-olah terperangkap oleh apa yang kita pegang. Nah, itu kesulitan dari teknologi yang kita hadapi saat ini, karena kita belum menyiapkan diri kita untuk menghadapi kemajuan teknologi ini dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan bunuh diri perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan seseorang, mulai dari tekanan ekonomi, hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial, hingga kemampuan menghadapi perkembangan teknologi.

Keluarga dan lingkungan sosial diharapkan lebih peka terhadap kondisi orang-orang terdekat serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Komunikasi yang terbuka dapat menjadi langkah awal untuk mengenali persoalan, memahami kebutuhan seseorang, dan mendorongnya mencari pertolongan yang tepat.

Upaya mewujudkan nol kasus bunuh diri membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dukungan sosial, kepedulian keluarga, serta akses terhadap bantuan profesional menjadi bagian penting dalam memastikan orang yang menghadapi persoalan berat tidak merasa sendirian dan tetap memiliki harapan untuk melewati masa sulit.BWN-04

123...1,463Halaman 2 dari 1,463