Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster mulai tancap gas mempercepat elektrifikasi transportasi di Bali. Dalam rapat koordinasi bersama pelaku usaha transportasi dan koperasi taksi di Kerthasabha, Jayasabha, Kamis (14/5/2026), Koster tak hanya membahas kendaraan listrik, tetapi juga menyoroti persoalan angkutan ilegal hingga kemacetan yang makin membebani Bali.
Di hadapan para pengusaha transportasi, Koster menegaskan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia membutuhkan sistem transportasi yang modern, tertib, dan ramah lingkungan.
“Berkaitan dengan upaya kita menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata, salah satunya harus melalui pengelolaan transportasi yang baik. Saya juga ingin mendengar apa saja keluhannya agar kita bisa antisipasi bersama-sama,” ujar Koster.
Ia menekankan bahwa Pemprov Bali sudah memiliki pijakan hukum kuat melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Kebijakan itu menjadi bagian dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.
“Lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita. Karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali,” tegasnya.
Data Dinas Perhubungan Provinsi Bali menunjukkan, hingga 31 Maret 2026 jumlah kendaraan listrik di Bali telah mencapai 14.318 unit. Angka tersebut terdiri dari 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik, dengan konsentrasi terbesar berada di Denpasar dan Badung.
Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Kadek Mudarta mengungkapkan, Pemprov Bali kini tengah menyiapkan roadmap besar elektrifikasi taksi. Dalam skema optimistis 2026–2028, ditargetkan ada tambahan 3.155 kendaraan listrik dengan kebutuhan investasi mencapai Rp1,262 triliun.
Menurutnya, percepatan program ini membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, pembangunan SPKLU, hingga peningkatan kompetensi teknisi kendaraan listrik di Bali.
Dalam forum tersebut, persoalan angkutan ilegal juga menjadi sorotan tajam. Ketua DPD Organda Bali, I Nyoman Arthaya meminta pemerintah lebih tegas menertibkan angkutan yang beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi standar angkutan umum.
Selain itu, Organda Bali juga mendorong adanya bantuan pengadaan kendaraan listrik bagi pelaku usaha transportasi serta penataan jalur angkutan barang menuju Denpasar dan Badung Selatan guna mengurangi kemacetan.
Sementara itu, Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta mengatakan pihaknya mulai bergerak menuju elektrifikasi armada sejak momentum KTT G20 di Bali.
Namun, proses tersebut masih berjalan bertahap karena keterbatasan fasilitas pendukung dan kebutuhan modernisasi di kawasan bandara. Tahun ini, koperasi menargetkan sekitar 25 persen armada taksi sudah menggunakan kendaraan listrik.
“Kami berharap ada dukungan pembiayaan bagi pengemudi karena koperasi memiliki keterbatasan dibanding perusahaan berbentuk PT,” ujarnya.
Langkah percepatan elektrifikasi transportasi ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Bali mulai serius membangun ekosistem transportasi hijau. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada pekerjaan rumah besar: membenahi transportasi ilegal dan kemacetan yang selama ini menjadi keluhan wisatawan maupun masyarakat lokal. BWN-03
