Mangupura, baliwakenews.com

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan skema kepesertaan Program Penjaminan Polis Asuransi yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2027. Dalam tahap persiapan, LPS memfokuskan perhatian pada persyaratan perusahaan asuransi yang akan menjadi peserta, termasuk tingkat kesehatan keuangan dan kesiapan operasional.

Program tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). LPS menargetkan program penjaminan polis dapat diaktifkan sebelum 2028 sesuai amanat undang-undang.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menyampaikan perkembangan persiapan tersebut dalam pertemuan dengan insan media Bali di Jimbaran, Kamis (15/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi LPS, Suwandi, serta Direktur Group Penanganan Klaim Polis, Muhamad Yusron.

“Menindaklanjuti amandemen UU P2SK, kami di LPS sedang menyiapkan aktivasi Penjaminan Polis Asuransi ini agar dapat berjalan sebelum Tahun 2028 sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Target kami aktivasi dapat berlaku pada Juli 2027,” kata Purba.

Dalam rancangan program tersebut, peserta penjaminan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang menyelenggarakan usaha asuransi umum maupun asuransi jiwa. Dengan demikian, masyarakat sebagai pemegang polis bukan peserta program secara langsung, melainkan pihak yang diharapkan memperoleh perlindungan melalui mekanisme penjaminan tersebut.

Sementara itu, asuransi sosial, program asuransi wajib, dan reasuransi tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang dapat mendaftarkan diri sebagai peserta program Penjaminan Polis Asuransi.

Kesehatan Keuangan Jadi Persyaratan

LPS menegaskan, meskipun perusahaan asuransi diwajibkan menjadi peserta program sesuai ketentuan UU P2SK, kepesertaan tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Perusahaan perlu mencapai tingkat kesehatan tertentu yang akan dirumuskan LPS melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian kesehatan keuangan tersebut akan mempertimbangkan Risk Based Capital (RBC), yakni rasio kecukupan modal berbasis risiko yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan menanggung risiko usahanya.

Persyaratan ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus mengantisipasi risiko kegagalan perusahaan peserta pada tahap awal penerapan. Menurut LPS, penerapan kriteria kesehatan perusahaan juga menjadi praktik di sejumlah negara yang telah menjalankan program penjaminan polis asuransi.

Untuk mengantisipasi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan saat proses pendaftaran dimulai, LPS menyiapkan mekanisme pendaftaran bertahap atau phased registration. Melalui skema ini, perusahaan yang belum memenuhi kriteria akan diberikan waktu untuk memperkuat kondisi keuangan dan mempersiapkan kebutuhan operasional.

Dengan mekanisme tersebut, proses pendaftaran diharapkan dapat berjalan seiring dengan kesiapan masing-masing perusahaan, tanpa mengabaikan standar kesehatan yang ditetapkan.

Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi LPS, Suwandi, mengatakan rancangan kepesertaan yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Yang paling penting, masyarakat perlu mengetahui bahwa melalui rancangan kepesertaan yang tepat, mereka tidak perlu khawatir jika perusahaan asuransinya mengalami kegagalan, manfaat proteksinya tidak lantas hilang. Perusahaan asuransi yang memenuhi kualifikasi juga memiliki kesempatan yang terbuka dan transparan untuk mendaftarkan diri menjadi peserta program,” ujar Suwandi.

Melalui persiapan tersebut, LPS berharap Program Penjaminan Polis Asuransi dapat berjalan sesuai target dan memberikan perlindungan kepada pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Pelaksanaannya tetap akan memperhatikan persyaratan kepesertaan, kesehatan keuangan perusahaan, serta kesiapan industri asuransi.BWN-04

Mangupura, baliwakenews.com

Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang membuat pengendara harus menunggu berjam-jam mendapat perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung. Sebanyak 14 personel diterjunkan untuk membagikan air mineral dan kue kepada pengendara yang mengantre di kawasan perbatasan Jimbaran–Benoa.

Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak antrean BBM. Bantuan sederhana itu diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus menyemangati pengendara yang harus menunggu lama untuk mendapatkan bahan bakar.

Kepala Seksi Operasional Satpol PP Badung, Made Astika, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan 14 personel. Pelaksanaan pembagian air mineral dan kue berlangsung aman dan kondusif.

Menurut Astika, kehadiran personel Satpol PP di tengah antrean tidak hanya berkaitan dengan tugas menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.

Ia mengimbau para pengendara agar tetap bersabar menghadapi antrean BBM. Masyarakat juga diharapkan saling memahami, menjaga ketertiban, serta menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi.

Ketertiban selama mengantre penting untuk menjaga keamanan di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sekaligus mencegah munculnya persoalan baru yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Satpol PP Badung berharap dapat memberikan dukungan moral kepada pengendara yang harus menghabiskan waktu cukup lama untuk memperoleh BBM. Di tengah kondisi yang masih berlangsung, kepedulian dan sikap saling menjaga diharapkan dapat membantu masyarakat melewati situasi tersebut sembari menunggu pasokan kembali normal.BWN-04

Mangupura, baliwakenews.com

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi potensi kecelakaan pesawat udara di Bali. Dalam skenario yang digunakan, sebuah pesawat dilaporkan hilang dari radar di wilayah perairan Serangan, Denpasar Selatan.

Skenario tersebut menjadi dasar untuk memetakan wilayah operasi pencarian, mengidentifikasi sumber daya yang dapat dikerahkan, serta merumuskan mekanisme koordinasi lintas instansi apabila terjadi kecelakaan pesawat udara.

Penyusunan rencana kontingensi berlangsung selama tiga hari, 14–16 Oktober 2026, di Ruang Serbaguna Lantai 3, Gedung Werkudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Kegiatan ini melibatkan 80 peserta dari berbagai unsur terkait serta menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, I Nyoman Sidakarya, menegaskan kesiapan menghadapi keadaan darurat harus dibangun sebelum insiden terjadi. Perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, dan kesiapan sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

“Kesiapsiagaan tidak boleh dibangun setelah kejadian terjadi. Harus kita persiapkan sebelum kejadian, melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, sumber daya yang siap, serta pemahaman yang sama dari seluruh unsur yang terlibat,” ujar Sidakarya saat membuka kegiatan.

Menurutnya, rencana kontingensi tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi acuan bersama yang memastikan setiap unsur memahami tugas, tanggung jawab, ketersediaan sumber daya, dan pola koordinasi saat menghadapi kecelakaan pesawat udara.

“Rencana kontingensi bukan sekadar dokumen, tetapi merupakan kesepakatan dan komitmen bersama tentang tugas, peran, sumber daya, serta mekanisme koordinasi yang harus dilaksanakan ketika terjadi kecelakaan pesawat udara,” imbuhnya.

Aktivitas Penerbangan Jadi Perhatian

Penyusunan skenario tersebut dinilai relevan dengan tingginya aktivitas penerbangan di Bali, terutama melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sepanjang 2025, bandara tersebut mencatat 143.312 pergerakan pesawat, mencakup aktivitas lepas landas dan pendaratan.

Selain penerbangan komersial, aktivitas helikopter untuk mendukung perjalanan bisnis, pariwisata, dan transportasi cepat juga berkembang. Kondisi ini menuntut kesiapan berbagai unsur SAR agar mampu merespons keadaan darurat secara cepat, tepat, dan terpadu.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai sistem pencarian dan pertolongan serta tata cara penyusunan rencana kontingensi. Pembahasan dilanjutkan dengan diskusi untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kebutuhan operasional, dan merumuskan pola koordinasi yang dapat diterapkan di lapangan.

Perwakilan Direktorat Operasi Basarnas, Retno Budiharto, berharap dokumen yang dihasilkan dan disepakati bersama dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas saat menghadapi situasi darurat.

“Kami berharap dengan adanya dokumen rencana kontingensi ini, setelah ditandatangani, masing-masing bisa melakukan peran dan tugasnya. Ke depan, koordinasi, solidaritas, kolaborasi, dan sinergitas seluruh potensi SAR di wilayah Kantor SAR Denpasar bisa lebih baik,” ujarnya.

Melalui penyusunan rencana tersebut, pembagian peran dan tanggung jawab setiap unsur diharapkan semakin jelas. Kesiapan personel, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan mengerahkan sumber daya juga menjadi bagian penting yang dipersiapkan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan.

Basarnas menargetkan rencana kontingensi ini dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kecelakaan pesawat udara di Bali. Dengan pola koordinasi yang disepakati sebelum keadaan darurat terjadi, setiap unsur diharapkan dapat bergerak sesuai tugas dan kewenangannya sehingga operasi SAR berjalan lebih efektif dan risiko korban jiwa dapat diminimalkan.BWN-04

Jimbaran, Baliwakenews.com

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali mendorong perubahan arah pembangunan pariwisata Bali. Keberhasilan industri pariwisata tidak boleh lagi hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, kelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan kualitas Bali yang diwariskan kepada generasi mendatang.

Pesan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) XV ASITA Bali 2026 yang dibuka Gubernur Bali, Wayan Koster di InterContinental Bali Resort, Jimbaran, Jumat (16/10/2026). Mengusung tema “Repositioning The Future of Tourism”, forum ini menjadi momentum untuk mengevaluasi peran ASITA di tengah perubahan industri perjalanan wisata dan tantangan keberlanjutan pariwisata Bali.

Ketua DPD ASITA Bali, I Putu Winastra, menegaskan bahwa industri pariwisata perlu berani mengubah cara pandang terhadap keberhasilan sebuah destinasi. Tingginya angka kunjungan tidak otomatis menjamin masyarakat lokal sejahtera, budaya tetap terjaga, dan lingkungan semakin baik.

“Kita harus mulai bertanya: apakah kunjungan mereka memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah ekonomi lokal ikut tumbuh? Apakah budaya kita semakin dihargai dan dilestarikan? Apakah lingkungan kita menjadi lebih baik?” tegas Winastra.

Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan generasi mendatang tetap dapat menikmati Bali dengan keindahan alam dan nilai budaya yang sama seperti saat ini.

ASITA Bali Dorong Regenerative Tourism

Salah satu gagasan utama yang didorong ASITA Bali adalah regenerative tourism atau pariwisata regeneratif. Konsep ini melampaui pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan dampak negatif. Pariwisata regeneratif berupaya memberikan kontribusi positif agar kondisi destinasi menjadi lebih baik.

Bagi Bali, pendekatan tersebut dinilai relevan karena pariwisata tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara manusia, alam, budaya, dan spiritualitas.

Menurut Winastra, ASITA memiliki posisi strategis untuk mendorong perubahan tersebut. Sebagai organisasi yang menaungi pelaku usaha perjalanan wisata, ASITA tidak hanya berperan mempertemukan wisatawan dengan destinasi, tetapi juga ikut menentukan pola perjalanan, produk wisata yang dipilih, serta interaksi wisatawan dengan masyarakat setempat.

“ASITA bukan hanya dapat menjadi distributor wisatawan, tetapi juga dapat menjadi pengarah perjalanan menuju pariwisata yang lebih bertanggung jawab, lebih bermakna, dan lebih memberikan manfaat bagi destinasi,” ujarnya.

Langkah konkret yang dapat didorong antara lain memperluas kunjungan ke desa wisata, meningkatkan pembelian produk lokal, mendorong wisatawan menghargai adat dan budaya Bali, menjaga lingkungan, serta memperpanjang lama tinggal wisatawan agar manfaat ekonomi tersebar lebih luas.

Dengan pendekatan tersebut, wisatawan diharapkan tidak sekadar datang, berlibur, lalu pulang. Mereka juga diharapkan memahami karakter Bali, menghormati masyarakatnya, dan memberikan kontribusi positif bagi destinasi yang dikunjungi.

Bukan Sekadar Menjual Bali, tetapi Menjaga Kualitas Destinasi

Perubahan perilaku wisatawan, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pengalaman membuat industri perjalanan wisata harus terus beradaptasi.

ASITA Bali memandang repositioning bukan sebagai upaya meninggalkan fondasi organisasi yang telah dibangun para pendahulu, melainkan memperkuatnya agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Orientasi organisasi pun perlu bergerak dari sekadar transaksi bisnis menuju penguatan ekosistem pariwisata. Artinya, pelaku perjalanan wisata tidak cukup hanya menjual paket dan destinasi, tetapi juga ikut menjaga kualitas produk wisata yang ditawarkan kepada pasar internasional.

Tantangan ini menjadi penting bagi Bali, yang citra pariwisatanya bertumpu pada keindahan alam, kekayaan budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat lokal.

Jika kualitas lingkungan menurun, budaya kehilangan ruang, dan masyarakat tidak merasakan manfaat yang sepadan, daya tarik Bali dalam jangka panjang juga berisiko melemah.

Karena itu, keberhasilan bisnis perjalanan wisata perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga keberlanjutan destinasi.

ASITA Bali Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah dan Masyarakat

Dalam arah baru tersebut, ASITA Bali juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah. Organisasi ini diharapkan tidak hanya menyampaikan aspirasi anggota, tetapi turut menghadirkan pengalaman industri dan solusi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, kementerian, lembaga, asosiasi, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas menjadi bagian penting dalam membangun pariwisata yang lebih berkualitas.

Sebab, tantangan pariwisata Bali tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah berperan melalui kebijakan, industri memahami kebutuhan pasar, masyarakat menjadi bagian utama kehidupan destinasi, akademisi menghadirkan kajian, dan media membangun pemahaman publik.

ASITA memiliki posisi strategis untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut agar pertumbuhan pariwisata tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat Bali.

BBTF Jadi Modal Jejaring Pariwisata Internasional

Komitmen ASITA Bali juga tercermin melalui berbagai program dan jejaring yang telah dikembangkan, termasuk Bali & Beyond Travel Fair (BBTF).

Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku industri pariwisata dengan pembeli internasional dari 44 negara dan melibatkan lebih dari 1.000 peserta.

Selain BBTF, kolaborasi dengan destinasi seperti Monkey Forest Ubud, Jatiluwih, dan Pura Besakih, serta kegiatan BALI Tourism Run dan SAKIRA, menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring industri sekaligus memperkuat hubungan organisasi dengan destinasi dan masyarakat.

Di sisi lain, semangat ASITA Care menempatkan kepedulian terhadap masyarakat, lingkungan, dan sesama sebagai bagian dari perjalanan organisasi.

Dengan demikian, keberhasilan ASITA tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis anggotanya, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap masyarakat dan kualitas pariwisata Bali.

Kontribusi 63 Persen Kunjungan Offline, Tanggung Jawab ASITA Makin Besar

Salah satu angka yang disampaikan dalam Musda XV ASITA Bali 2026 adalah sekitar 63 persen kunjungan wisatawan secara offline disebut turut didorong melalui jaringan dan aktivitas anggota ASITA Bali.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya peran biro perjalanan wisata dalam menghubungkan pasar dengan destinasi Bali. Namun, besarnya kontribusi itu juga membawa tanggung jawab yang tidak kecil.

Semakin besar kemampuan industri perjalanan wisata mendatangkan wisatawan, semakin penting memastikan aktivitas pariwisata memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak menggerus kualitas lingkungan, dan tetap menghormati budaya lokal.

Dengan kata lain, tantangan ASITA bukan hanya mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, melainkan turut memastikan bahwa pertumbuhan kunjungan sejalan dengan kualitas pariwisata yang dihasilkan.

Musda XV ASITA Bali Jadi Momentum Menentukan Masa Depan

Musda XV ASITA Bali 2026 tidak hanya menjadi forum organisasi untuk menentukan kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk mempertegas arah dan tanggung jawab organisasi dalam menghadapi masa depan pariwisata.

Winastra menekankan bahwa siapa pun yang menerima amanah memimpin ASITA Bali harus mampu melanjutkan capaian sebelumnya, memperbaiki kekurangan, memperkuat organisasi, dan memperbesar manfaat bagi anggota maupun industri pariwisata Bali.

“Jabatan memiliki batas waktu, tetapi pengabdian tidak pernah memiliki batas,” tegasnya.

Pesan tersebut menempatkan regenerasi kepemimpinan sebagai bagian dari kesinambungan pengabdian, bukan sekadar pergantian jabatan.

Pada akhirnya, masa depan pariwisata Bali tidak cukup ditentukan oleh angka kedatangan wisatawan atau besarnya transaksi industri. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana pariwisata mampu menyejahterakan masyarakat, menjaga identitas budaya, melindungi alam, dan mempertahankan kualitas Bali bagi generasi berikutnya.

Melalui semangat “Repositioning The Future of Tourism”, ASITA Bali mendorong perubahan dari pariwisata yang hanya berorientasi pada kedatangan menjadi pariwisata yang memberikan kontribusi positif.

Sebab, tantangan terbesar pariwisata Bali bukan sekadar mempertahankan status sebagai destinasi unggulan dunia, melainkan memastikan Bali tetap menjadi tempat yang layak dihuni, dihormati, dan diwariskan kepada generasi mendatang. BWN-03

Mangupura, baliwakenews.com

Gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali selama sepekan terakhir menjadi pengingat pentingnya membangun sistem distribusi energi yang tangguh di daerah tujuan wisata. Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak hanya menyangkut ketersediaan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, keberlangsungan usaha kecil, dan layanan pariwisata.

Tokoh Kuta Selatan yang juga akademisi, Wayan Suwendra, menilai kondisi tersebut perlu menjadi momentum untuk membenahi tata kelola distribusi BBM, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta membangun sistem informasi pasokan yang transparan dan mudah diakses masyarakat.

Menurut dosen salah satu perguruan tinggi di Bali tersebut, reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia harus ditopang layanan dasar yang andal. Keindahan alam dan kekayaan budaya tidak akan cukup apabila mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta kebutuhan operasional usaha mengalami gangguan.

“Pariwisata Bali sangat bergantung pada mobilitas. Ketika pasokan BBM terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan pengemudi atau pelaku transportasi, tetapi berpotensi menjalar ke seluruh rantai usaha pariwisata,” demikian pandangannya.

Gangguan pasokan BBM berpotensi menimbulkan efek berantai, mulai dari keterlambatan penjemputan wisatawan dan terganggunya perjalanan menuju objek wisata hingga meningkatnya biaya operasional kendaraan. Distribusi bahan pangan serta kebutuhan hotel dan restoran juga dapat terdampak apabila transportasi barang tidak berjalan lancar.

Suwendra mengingatkan, ketidakpastian transportasi yang terjadi berulang kali dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan selama berada di Bali. Pengalaman perjalanan merupakan bagian penting dari penilaian terhadap destinasi, terlebih pada era digital ketika keluhan maupun pengalaman wisatawan dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan platform ulasan.

Karena itu, penanganan gangguan pasokan perlu dilakukan secara cepat dan terukur, disertai komunikasi publik yang jelas. Meski demikian, dampak langsung kelangkaan BBM terhadap jumlah kunjungan wisatawan perlu dibuktikan melalui data yang akurat, termasuk pemantauan aktivitas transportasi dan operasional usaha pariwisata.

UMKM Ikut Menanggung Dampak

Selain sektor pariwisata, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan gangguan pasokan BBM.

Pengemudi wisata, pedagang, pemasok bahan makanan, usaha laundry, hingga berbagai usaha pendukung pariwisata bergantung pada kelancaran transportasi. Bagi pelaku usaha dengan modal dan arus kas terbatas, waktu tunggu yang lebih panjang serta tambahan biaya operasional dapat langsung mengurangi pendapatan bersih.

Apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, pelaku usaha berpotensi menyesuaikan harga barang maupun jasa untuk menutup kenaikan biaya. Tekanan itu pada akhirnya dapat dirasakan masyarakat dan berpengaruh terhadap daya saing layanan wisata Bali.

Menurut Suwendra, penanganan persoalan BBM perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah, terutama kawasan wisata dan simpul transportasi dengan mobilitas tinggi. Penanganan tidak semestinya hanya dilakukan ketika antrean sudah mengular, tetapi harus ditopang perencanaan distribusi dan mekanisme antisipasi yang terukur.

Tiga Langkah Pembenahan

Untuk memperkuat ketahanan pasokan BBM di Bali, Suwendra mendorong tiga langkah pembenahan kebijakan.

Pertama, melakukan audit cepat terhadap pola distribusi dan kebutuhan BBM di setiap wilayah, termasuk kawasan pariwisata dan simpul transportasi. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian khusus sekaligus menjadi dasar penyesuaian distribusi. Hasil evaluasi juga perlu dipublikasikan secara berkala agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan.

Kedua, menetapkan protokol penanganan krisis yang terukur. Protokol ini perlu memuat pembagian tanggung jawab, pola koordinasi antarlembaga, standar komunikasi kepada masyarakat, serta mekanisme penentuan prioritas bagi layanan esensial secara transparan.

Ketiga, membangun dashboard informasi pasokan BBM dan kondisi SPBU berbasis data terverifikasi. Sistem ini diharapkan memungkinkan masyarakat mengetahui kondisi pasokan di lapangan sehingga dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik dan tidak bergantung pada informasi yang belum terkonfirmasi.

Keberadaan sistem informasi yang mudah diakses juga penting untuk mendukung komunikasi antara pemerintah, penyedia BBM, pelaku transportasi, dan masyarakat. Dengan informasi yang jelas, penanganan gangguan diharapkan lebih terkoordinasi dan risiko kepanikan akibat simpang siur informasi dapat ditekan.

Suwendra menilai, ketiga langkah tersebut harus diarahkan untuk membangun sistem distribusi yang lebih siap menghadapi gangguan, bukan sekadar menyelesaikan antrean yang muncul di SPBU.

Bagi Bali, keandalan pasokan BBM merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi daerah. Kelancaran distribusi energi menopang aktivitas masyarakat, operasional usaha kecil, transportasi wisata, serta rantai pasok kebutuhan hotel dan restoran.

Karena itu, gangguan yang terjadi perlu menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat sistem distribusi, meningkatkan transparansi informasi, dan memastikan layanan dasar tetap berjalan ketika terjadi tekanan pasokan.

Upaya tersebut penting agar Bali tidak hanya dikenal karena daya tarik wisatanya, tetapi juga memiliki sistem pendukung yang andal bagi masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan.BWN-04