Mangupura, Baliwakenews.com
Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali menuai sorotan DPRD Badung. Kondisi ini dinilai tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian daerah dan mencoreng citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., mendesak pemerintah pusat dan PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan dan distribusi BBM. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah memastikan kecukupan armada pengangkut BBM, mulai dari kapal pemasok hingga kendaraan distribusi ke SPBU.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi di Bali. Menurutnya, gangguan pasokan BBM tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut, terlebih Bali merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang membutuhkan dukungan transportasi dan mobilitas yang lancar.
“Yang pertama, jelas kami prihatin, sangat prihatin dan sangat menyesalkan kok bisa seperti ini. Sedangkan Bali itu adalah tujuan pariwisata internasional,” ujar Lanang Umbara, Jumat (16/10).
Menurut politisi asal Petang ini, dampak krisis BBM dirasakan berbagai lapisan masyarakat. Pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pengusaha pariwisata berpotensi mengalami kerugian akibat waktu produktif yang tersita untuk mengantre bahan bakar.
Antrean kendaraan juga dapat menghambat distribusi barang, mengganggu operasional usaha, serta memperlambat mobilitas pekerja dan pelayanan kepada wisatawan.
“Ini sangat merugikan masyarakat secara umum. Baik masyarakat kecil, seperti para pekerja dan UMKM, maupun pengusaha-pengusaha kita yang ada di Bali sebagai kawasan industri pariwisata,” tegasnya.
Lanang Umbara mempertanyakan tata kelola penyediaan dan distribusi BBM hingga terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU. Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi persoalan tersebut bersama Pertamina agar hambatan dalam rantai pasokan dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
“Bagaimana regulasi dari pemerintah pusat? Berarti kan ada kesalahan dari pemerintah pusat,” katanya.
Lanang Umbara secara khusus meminta Direktur Utama Pertamina tidak berhenti pada pernyataan bahwa pasokan BBM akan segera normal. Ia menginginkan langkah operasional yang jelas, terutama terkait penambahan dan kesiapan armada pengangkut BBM menuju Bali maupun dari titik pasokan ke SPBU.
“Dirut Pertamina jangan umum-umum saja. Segera realisasikan bagaimana caranya penambahan armada. Armada itu dari kapalnya yang menyuplai BBM ke Bali. Setelah dari kapal, armada terkait dengan pengangkutan ke SPBU-SPBU,” tegasnya.
Menurutnya, pemulihan distribusi harus dilakukan secara menyeluruh. Ketersediaan BBM di titik pemasok perlu diimbangi dengan kapasitas angkut dan kelancaran penyaluran hingga ke SPBU. Tanpa dukungan distribusi yang memadai, penambahan pasokan belum tentu langsung menjawab persoalan antrean di lapangan.
Ia juga meminta Pertamina memberikan kepastian mengenai target waktu pemulihan pasokan. Informasi yang jelas dinilai penting untuk meredam kekhawatiran masyarakat yang berbondong-bondong mengisi BBM karena takut kehabisan.
“Bisa memberikan jaminan kepada masyarakat kita bahwa satu hari, dua hari akan normal. Sehingga masyarakat kita juga, karena takut mereka tidak dapat BBM, ikut berbondong-bondong ke SPBU-SPBU. Tapi wajar saja, karena masyarakat kita membutuhkan BBM untuk bekerja dan melaksanakan aktivitas lainnya,” ungkapnya.
Menurut Lanang Umbara, imbauan agar masyarakat tidak panik perlu disertai jaminan ketersediaan BBM yang nyata. Pemerintah dan Pertamina juga diharapkan menyampaikan informasi secara akurat dan konsisten agar masyarakat memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Lebih lanjut, Lanang Umbara mengingatkan bahwa persoalan BBM di Bali tidak bisa dipandang semata-mata sebagai gangguan pelayanan di SPBU. Sebagai daerah yang perekonomiannya sangat bergantung pada pariwisata, kelancaran pasokan energi menjadi salah satu faktor penunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan wisatawan.
Antrean panjang berpotensi menghambat operasional kendaraan wisata, mobilitas tenaga kerja, serta distribusi kebutuhan usaha. Apabila berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut dikhawatirkan turut memengaruhi kenyamanan masyarakat dan persepsi wisatawan terhadap kesiapan Bali sebagai destinasi internasional.
“Ini tidak hanya merugikan dan menyusahkan rakyat, tetapi juga mencoreng wajah negara dan Bali khususnya,” tegasnya.
Terkait penanganan di daerah, Lanang Umbara menilai pemerintah provinsi perlu terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina. Pengawasan kondisi di lapangan juga diperlukan agar persoalan distribusi dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap koordinasi tersebut menghasilkan langkah terukur, mulai dari identifikasi hambatan pasokan, pemenuhan kebutuhan armada pengangkut, hingga percepatan penyaluran BBM ke SPBU yang mengalami kekurangan.
Lanang Umbara menegaskan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar janji bahwa kondisi akan kembali normal. Kepastian pasokan menjadi kebutuhan mendesak agar pekerja dapat kembali beraktivitas, pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi, dan pelayanan pariwisata tidak terus terganggu. BWN-05
