Tabanan, baliwakenews.com
Memperkuat peran perempuan, pemberdayaan keluarga, dan pelayanan dasar masyarakat membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen tersebut tercermin dari keikutsertaan Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau Bunda Rai, dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dirangkaikan dengan Pembekalan Tim Pembina Posyandu dan Dekranasda, di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Kamis (22/10).
Kegiatan yang diselenggarakan TP PKK Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan serta sinergi TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pertemuan ini dihadiri Ketua Umum Dekranas sekaligus Pelindung TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, jajaran kementerian dan lembaga terkait, serta para pengurus TP PKK dari berbagai daerah di Indonesia bagian tengah.
Bunda Rai mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, menyelaraskan program, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PKK, Dekranasda, dan Posyandu di daerah. Menurutnya, pembekalan dan koordinasi bersama pemerintah pusat menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan sekaligus memastikan program yang dijalankan semakin terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan dan pemahaman yang penting untuk meningkatkan peran PKK, Dekranasda, dan Posyandu di Kabupaten Tabanan. Kami mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi ini dan berkomitmen untuk terus bersinergi, menyelaraskan program, serta mengoptimalkan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Bunda Rai.
Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan Dekranasda, PKK, dan Posyandu oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Materi dilanjutkan dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan program dan kegiatan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, serta transformasi tata kelola Gerakan PKK dan Posyandu yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, kepemimpinan, dan akuntabilitas di daerah oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
Agenda juga mencakup strategi penguatan dukungan penganggaran daerah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah serta pemaparan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh jajaran Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Tim Pembina Posyandu dengan Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Keikutsertaan TP PKK Kabupaten Tabanan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan tata kelola yang semakin baik dan kolaborasi yang berkelanjutan, pelaksanaan program PKK, Dekranasda, dan Posyandu diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan keluarga, pengembangan potensi kerajinan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Tabanan.BWN-HT
