Mangupura, Baliwakenews.com
Rencana Bupati Badung untuk memberikan insentif kepada Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) yang membantu pengawasan di wilayah pariwisata kini ditanggapi DPRD Badung. Bahkan Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya pun mendukung upaya tersebut. Namun dalam pelaksanananya politisi asal Tanjung Benoa ini mendorong pembuatan Peraturan Daerah (Perda), agar lebih terarah.
Wijaya mengatakan, untuk menjalankan kebijakan tersebut diperlukan sebuah acuan yang jelas. Untuknitu, dirinya mendorong untuk membuat panitia khusus (Pansus) untuk menyusun Ranperda pemberian insentif kepada Bankamda, yang nantinya dapat menjadi Perda. “Kita buatkan Perda-nya bersama pemerintah, dan sebelumnya konsultasikan dengan Majelis Desa Adat (MDA). Karena kita bicara di Bali,” ujar politisi yang akrab disapa Yonda, Senin (21/9).
Pihaknya menyebutkan, pemberian insentif ini pun penting bagi petugas yang membantu pemerintah dalam menjaga keamanan wilayah. Tentunya ia menilai hal ini dapat diterapkan didahului di daerah wisata.
“Kalau bisa kan di daerah-daerah wisata dulu kita buat konsepnya. Kalau semuanya, saya rasa akan panjang, ya. Fungsinya kan berbeda,” ungkapnya.
Namun Yonda menyampaiakan, insentif yang diberikan tidak dilihat besar nilainya. Terpenting adalah, terutama kembali kepada pengamanan, mulai dari Pecalang, Linmas, maupun Bankamda dilakukan secara terpadu. “Pemerintah membuat regulasi mengatur bagaimana insentif yang cocok untuk diberikan, itu saja. Walaupun tidak banyak, yang penting ada sentuhan,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini pun menerangkan, menjaga keamanan wilayah pariwisata pun sangat penting. Terlebih belakangan ini banyak tindak kriminalitas yang muncul di wilayah pariwisata, bahkan ada juga kasus yang pelakunya warga Bali sendiri.
“Orang Bali kok bisa begini? Nyoman ya mencopet, Made, I Wayan, Ketut, kan gitu. Kan jangan-jangan Ngurah besok yang, Gusti Ngurah gitu merampok di vila? Aduh, rusak,” pungkasnya. BWN-05
