Tabanan, Baliwakenews.com
Potensi pariwisata Kabupaten Tabanan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan daerah mendulang pendapatan. Persoalan pengelolaan aset di sejumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) potensial bahkan kembali menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027.
Persoalan tersebut dibahas Badan Anggaran DPRD Tabanan bersama TAPD dan perangkat daerah unit penghasil dalam rapat kerja, 2 November 2026. Di tengah proyeksi penurunan pendapatan daerah, optimalisasi aset wisata dinilai menjadi salah satu pekerjaan penting yang tidak boleh terus tertunda.
Anggota Banggar DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi, menekankan pentingnya penguatan Satgas Aset untuk memastikan aset milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, optimalisasi aset menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian fiskal ketika transfer pemerintah pusat mengalami penyesuaian.
Senada dengan itu, AA Nyoman Dharma Putra, S.Sos., meminta pengelolaan aset dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan hingga pengawasan. Aset daerah harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan peningkatan PAD.
Dalam pembahasan tersebut, penyelesaian berbagai aspek administrasi dan pengelolaan aset pada sejumlah DTW potensial juga menjadi perhatian. Persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti agar potensi ekonomi pariwisata tidak berhenti sebagai peluang di atas kertas.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan menjelaskan, pemerintah daerah telah mengembangkan sistem digitalisasi pengelolaan aset melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabanan. Sistem tersebut ditujukan untuk memperkuat pendataan, tertib administrasi, dan pengawasan aset.
Dorongan optimalisasi aset ini semakin mendesak setelah pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 diproyeksikan turun menjadi Rp2,15 triliun lebih. DPRD meminta pengelolaan kekayaan daerah tidak hanya berorientasi pada pencatatan, tetapi juga harus menghasilkan manfaat ekonomi dan penerimaan bagi daerah.BWN01
