Tabanan, Baliwakenews.com
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan sebesar Rp951 miliar belum sepenuhnya tercapai. Hingga evaluasi yang disampaikan dalam pembahasan anggaran, realisasinya baru berkisar 86 persen. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Tabanan bersama TAPD dan perangkat daerah unit penghasil saat membahas RAPBD 2027, Senin (2/11). Anggota Banggar DPRD Tabanan, I Wayan Sudiana, S.E., meminta evaluasi menyeluruh terhadap faktor yang menyebabkan target PAD belum terealisasi optimal.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi bahan koreksi dalam menentukan strategi pendapatan tahun berikutnya. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi sumber penerimaan yang belum maksimal, termasuk kendala pemungutan pajak dan retribusi.
Sudiana juga mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan PAD untuk membiayai pembangunan. Pemanfaatan sumber pendanaan lain, termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK), perlu dipertimbangkan agar program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal.
Sementara itu, anggota Banggar lainnya, I Putu Eka Nurcahyadi, menyoroti pentingnya pembenahan pengelolaan piutang pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penguatan Satgas Aset juga dinilai penting untuk memastikan aset daerah memberikan kontribusi terhadap kas daerah.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengelola 11 dari 13 jenis pajak yang menjadi kewenangannya. Sistem digital perpajakan juga telah dikembangkan untuk mempermudah masyarakat membayar kewajiban pajak, termasuk PBB-P2.
Namun, digitalisasi sistem pemungutan saja tidak cukup. Evaluasi terhadap potensi pajak, piutang, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pengawasan tetap diperlukan agar target pendapatan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,15 triliun lebih, turun Rp30,56 miliar dibandingkan APBD 2026. BWN-01
