Tabanan, Baliwakenews.com
Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi keuangan Kabupaten Tabanan. Di tengah penyesuaian kapasitas fiskal, pemerintah daerah didesak lebih kreatif menggali sumber pendapatan sendiri, daripada terus bertumpu pada kebijakan anggaran dari pusat.
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Tabanan bersama TAPD dan perangkat daerah unit penghasil saat membahas RAPBD 2027, Senin (2/11). Anggota Banggar DPRD Tabanan, AA Nyoman Dharma Putra, S.Sos., menilai dinamika ekonomi global dan kebijakan fiskal pemerintah pusat harus diantisipasi dengan inovasi pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah unit penghasil harus memiliki langkah konkret dalam menggali potensi penerimaan. Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pemanfaatannya.
I Putu Eka Nurcahyadi juga menilai penyesuaian kapasitas fiskal, meskipun PAD menunjukkan peningkatan, harus menjadi momentum memperkuat kemandirian keuangan daerah. Ia mendorong penguatan Satgas Aset serta pembenahan pengelolaan pajak dan retribusi, termasuk penanganan piutang PBB-P2.
Sementara itu, Sekda Tabanan selaku Ketua TAPD memaparkan pendapatan daerah dalam APBD 2027 direncanakan sebesar Rp2,15 triliun lebih. Angka tersebut turun Rp30,56 miliar atau sekitar 1,4 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,18 triliun lebih.
Belanja daerah juga mengalami penyesuaian menjadi Rp2,13 triliun lebih atau turun Rp124,37 miliar lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran daerah diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat serta membiayai program prioritas pembangunan.
Dalam rapat tersebut, Bakeuda memaparkan pemerintah daerah saat ini mengelola 11 jenis pajak dari 13 jenis pajak yang menjadi kewenangannya. Pengembangan sistem digital perpajakan juga dilakukan untuk mempermudah pembayaran dan meningkatkan pengelolaan penerimaan.
Namun, DPRD mengingatkan optimalisasi pendapatan tidak bisa hanya mengandalkan sistem administrasi. Koordinasi antarperangkat daerah, pemanfaatan aset, evaluasi penerimaan, serta pengawasan potensi pajak harus berjalan bersamaan.
Tantangan penyusunan APBD 2027 kini bukan sekadar menyesuaikan angka pendapatan dan belanja, melainkan memastikan Tabanan memiliki kemampuan fiskal yang lebih mandiri di tengah perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat. BWN-01
