Denpasar, baliwakenews.com
Jajaran Pengurus PHDI Bali, mulai gerah dan angkatan bicara terkait serangan hoaks di media sosial yang dapat memprovokasi umat Hindu di Bali. Sekretaris di PHDI Kota Denpasar, Made Arka, S.Pd, M.Pd, menyayangkan status yang tidak bertanggung jawab tersebut.
“Saya heran dan tidak mengerti tujuan orang yang menyebar hoaks ini. Apalagi sampai mengadu domba, ” tukasnya sembari memaparkan status yang dibuat Gayatri Mantra di akun Facebooknya. Dalam status tersebut, lanjutnya menyebutkan seolah-olah ada yang menuduh Gubernur menggerakkan ‘’soroh’’. Lalu status itu menuding bahwa yang memainkan isu soroh adalah Prof Wita dengan bertemu Bupati Badung serta yang disebutnya ketemu adalah ’’Dangap dangap’’.
‘’Status seperti itu nyata-nyata mengadu domba gubernur dengan ormas Hindu yang dipimpin Prof Wita serta Jagabaya Dulang Mangap. Kalau saya tafsir itulah yang dimaksud Gayatri, Dangap Dangap,’’ ucap Made Arka, S.Pd, M.Pd.
Dalam statusnya, Gayatri Mantra menulis, “Gubernur Bali Difitnah Katanya Menggerakkan Soroh. Pedalem Gubernur Yang Kerja Bela Masyarakat Hindu Bali Melawan Perusuh Daerah. Padahal Politisi Ane Memainkan Soroh Dangap Dangap Sudah Populer Di Masyarakat. Kemarin Kalo Ga Salah Ada Juga Prof. Wita Yang Menginisiasi Pertama Kali Pengerahan Soroh Trus Cari Dukungan Ke Bupati Badung, Kok Gubernur Yang Satya Dengan Kinerja Nangun Kertih Loka Bali Dituding Macam Macam Ya? ….”
Menanggapi status tersebut Arka mengatakan status tersebut bisa menjadi insinuatif, dan provokatif kalau mindset- nya seperti itu. “Siapa orang yang menuduh gubernur menggerakkan soroh? Tunjuk langsung . Jangan sembarangan membawa-bawa nama gubernur, nama Prof Wita yang ketua MGPSSR dan Jagabaya Dulang Mangap dalam narasi saudara dan secara halus mempertentangkannya,” tukas Arka.
Arka juga menegaskan sikap organisasi Pesemetonan MGPSSR dan Jagabaya Dulang Mangap searah dengan AD ART PHDI Mahasabha 2016, sama sekali tidak menggerakkan soroh, tapi mereka hadir sebagai organisasi bernafaskan Hindu, yang diayomi oleh PHDI. Keberadaan MGPSSR, Dulang Mangap, dan belasan organisasi bernafas Hindu lainnya, adalah organisasi bernafaskan Hindu, visi dan misinya berkaitan dengan penguatan umat Hindu. Jadi sejalan dengan PHDI.
Pesemetonan termasuk MGPSSR juga selalu bergandengan mencari solusi untuk pelayanan umat Hindu. “Salah satu contoh, ketika Semeton Pasek bersengketa soal yang dimulai ketika Ida Mpu Pasek dilarang ‘’mepuja ring bale pawedan’’ di Pura Dasar Bhuwana Gelgel, Klungkung, dan akhirnya semeton Pasek membangun Pura Mundukdawa, Komunikasi Semeton Pasek dengan PHDI sangat intens. Jadi keberadaan dan jalinan kerjasama PHDI dengan pesemetonan Hindu seperti Semeton Pasek bukan dalam mind set soroh dan memainkan soroh,” imbuhnya.
Lebih lanjut dibeberkan, kumpulnya pesemetonan di PHDI nampak dari pengurus di Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian yang berasal dari lintas Semeton Hindu, dan bersama-sama bahu membahu membangun Hindu dalam semangat persaudaraan. Di pesemetonan, mereka meningkatkan sradha Hindu secara interen, tetapi begitu duduk di PHDI, perspektif dan mind-setnya adalah kepentingan umat Hindu keseluruhan.
“Bagi yang apriori pada klarifikasi kami dan terus menerus melontarkan narasi negatif dan mendukung MLB, abaikan saja klarifikasi kami. Kalau percaya status FB Gayatri Mantra silakan. Tapi, kami berkewajiban menyampaikan klarifikasi dengan mindset positif, dan membeber jejak keberadaan Pesemetonan termasuk MGPSSR dan Prof Wita bukan tipe sektarian yang memperalat Semeton Pasek. Dua tahun narasi kebencian bertebaran, kami hanya klarifikasi dan tidak ikut tebar kebencian dan provokasi,” katanya
Ia berharap umat lebih jeli melihat mana berita hoaks dan fakta. Karena banyak sekali status di medsos yang bersifat provokasi, tendensius dan adu domba seperti status Gayatri Mantra. ‘’Janganlah coba menyeret Gubernur Bali untuk dipertentangkan dengan tokoh-tokoh Hindu seperti Prof. Wita dan MGPSSR, dengan Jagabaya Dulang Mangap, apalagi terkesan melecehkan dengan menyebut ‘’Dangap-dangap’’. Pernyataan seperti itu bisa menjadi penghinaan dan bisa dipidanakan,’’ pungkas Arka.*BWN-03
