Denpasar, Baliwakenews.com
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Mulai dari terbatasnya belanja modal, realistis tidaknya target pendapatan asli daerah (PAD), hingga besarnya ketergantungan pembiayaan pada sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), seluruhnya dinilai perlu dijelaskan secara transparan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam pandangan umum yang dibacakan Ni Kadek Darmini pada Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali, Senin (26/10/2026), Fraksi PDIP mengingatkan bahwa APBD tidak cukup hanya disusun dengan proyeksi pendapatan dan belanja yang terlihat seimbang di atas kertas. Anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan Bali.
Salah satu sorotan utama adalah rencana belanja daerah 2027 yang mencapai lebih dari Rp6,1 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja modal direncanakan hanya sekitar Rp337 miliar.
Angka ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung program yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
PDIP tidak serta-merta menyimpulkan belanja modal tersebut terlalu kecil. Namun, fraksi ini meminta agar struktur belanja RAPBD 2027 diuji secara objektif berdasarkan kebutuhan wajib pemerintah daerah dan prioritas pembangunan Bali.
Target PAD Bali di Atas Rp4,5 Triliun, Seberapa Realistis?
“Persoalan berikutnya menyangkut kemampuan Pemerintah Provinsi Bali mencapai target pendapatan asli daerah. Dalam RAPBD 2027, PAD direncanakan lebih dari Rp4,5 triliun. Sementara itu, dalam Perubahan APBD 2026, PAD direncanakan meningkat menjadi lebih dari Rp4,3 triliun, ” ujar Darmini.
Bagi Fraksi PDIP, persoalannya bukan sekadar apakah target PAD naik atau turun, melainkan apakah target tersebut disusun berdasarkan perhitungan yang realistis, potensi pendapatan yang terukur, dan strategi optimalisasi penerimaan yang jelas.
Fraksi mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah memperbarui basis data wajib pajak, mengukur tingkat kepatuhan, serta memetakan potensi pendapatan dari setiap sumber penerimaan daerah.
Optimalisasi PAD juga diharapkan lebih mengutamakan perbaikan administrasi, digitalisasi, pencegahan kebocoran, dan optimalisasi aset daerah. Jangan sampai upaya meningkatkan pendapatan justru berujung pada bertambahnya beban pajak dan retribusi bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Kekhawatiran ini berkaitan erat dengan ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata. Apabila penerimaan dari sektor-sektor terkait pariwisata tidak mencapai target, pemerintah harus tetap mampu membiayai pelayanan publik dan memenuhi kewajiban belanja yang telah direncanakan.
Karena itu, kemandirian fiskal Bali perlu diperkuat tanpa terus-menerus menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menanggung penyesuaian anggaran.
Belajar dari Antrean BBM, Bali Diminta Perkuat Ketahanan Energi
Fraksi PDIP juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Bali agar menjadikan persoalan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean di sejumlah SPBU sebagai pelajaran penting.
“Meskipun kondisi pasokan mulai membaik dan antrean berangsur terurai, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa gangguan distribusi kebutuhan dasar dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” tukasnya.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya bergerak setelah krisis terjadi. Kesiapsiagaan harus diperkuat melalui kebijakan antisipatif, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan, serta mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan.
Perhatian tersebut tidak terbatas pada BBM. Fraksi PDIP turut menekankan pentingnya kemandirian dan keandalan energi, antisipasi gangguan pasokan listrik, distribusi LPG, serta ketahanan pangan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat Bali.
SiLPA di Atas Rp1,2 Triliun Jadi Perhatian
Dari sisi pembiayaan, RAPBD Bali 2027 merencanakan penerimaan pembiayaan lebih dari Rp1,2 triliun, yang terutama bersumber dari proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan lebih dari Rp753 miliar. Angka tersebut mencakup sekitar Rp243 miliar untuk pembayaran pokok utang dan sekitar Rp510 miliar untuk penyertaan modal.
Fraksi PDIP meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan dan komponen pembentuk proyeksi SiLPA tersebut. Pasalnya, besaran SiLPA 2026 belum dapat dipastikan sebelum tahun anggaran berakhir dan realisasi anggaran diketahui.
Apabila realisasi SiLPA lebih rendah daripada proyeksi, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi agar pembiayaan program prioritas dan pelaksanaan APBD 2027 tidak terganggu.
Penyertaan modal daerah juga diminta tidak sekadar dipandang sebagai pengeluaran pembiayaan. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai kelayakan investasi, proyeksi dividen atau manfaat ekonomi, risiko usaha, serta jangka waktu pengembalian manfaat bagi daerah.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat menilai apakah dana daerah yang ditanamkan benar-benar menghasilkan manfaat fiskal dan ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Harus Berdampak pada Rakyat
Dalam RAPBD 2027, Pemerintah Provinsi Bali mengusung tema pembangunan “Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali”.
Target makro yang disampaikan meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60–6,40 persen, tingkat kemiskinan 2,75–3,40 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,75–2,25 persen.
Namun, Fraksi PDIP mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Karena itu, target makro tersebut harus memiliki hubungan yang jelas dengan program dan alokasi anggaran. Pemerintah diminta memastikan APBD 2027 mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat lokal, serta memperkuat sektor nonpariwisata, khususnya pertanian dan industri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dampak pembangunan juga harus terlihat pada peningkatan daya beli, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta terjaganya akses masyarakat lokal terhadap hunian dan ruang hidup yang layak.
Di sisi investasi, Fraksi PDIP menekankan pentingnya kepatuhan terhadap tata ruang, daya dukung lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan hingga Sampah Harus Jadi Prioritas
Dengan ruang fiskal yang terbatas, Fraksi PDIP meminta agar struktur belanja daerah dievaluasi secara objektif dan diarahkan pada kebutuhan strategis Bali.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pengembangan infrastruktur air dan irigasi, perlindungan sumber daya alam, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan pertanian dan UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis budaya.
Selain itu, persoalan kemacetan dan kebutuhan transportasi publik, penanganan sampah, serta pencemaran lingkungan juga dinilai membutuhkan langkah strategis dan dukungan anggaran yang memadai.
Fraksi PDIP mendukung percepatan transformasi ekonomi Bali, tetapi meminta agar keberhasilannya diukur melalui indikator konkret yang dapat dievaluasi. Pertumbuhan ekonomi, menurut fraksi tersebut, tidak boleh berhenti pada angka statistik, melainkan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. BWN-03
