Denpasar, Baliwakenews.com
Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia dengan perputaran ekonomi yang besar. Namun, di balik gemerlap hotel, vila mewah, dan geliat investasi, masih banyak pekerja lokal yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Harga tempat tinggal yang terus membebani, biaya transportasi, serta kebutuhan pokok yang tidak murah membuat penghasilan pekerja berupah minimum semakin tertekan. Bagi sebagian pekerja, bekerja di pusat pariwisata Bali justru berarti harus tinggal jauh dari tempat kerja demi mendapatkan hunian yang lebih terjangkau.
Kondisi ini menjadi perhatian Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Operasional Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si. Ia menilai kebijakan upah minimum di Bali perlu ditinjau secara bijaksana agar lebih mencerminkan kebutuhan hidup masyarakat.
Menurutnya, UMK Badung yang berada di kisaran Rp3,79 juta per bulan belum sebanding dengan tingginya biaya hidup, terutama bagi pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata.
Ia menyebut kebutuhan hidup rata-rata di Bali dapat mencapai sekitar Rp5,2 juta per bulan per orang. Angka tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan upah minimum.
“Bali adalah daerah pariwisata dengan standar hidup yang tinggi. Harga-harga mahal. Di sisi lain, Bali menghasilkan devisa yang besar untuk Indonesia, tetapi UMK kita justru lebih rendah dari kebutuhan hidup minimum. Ini persoalan yang dari dulu sudah kami sampaikan agar ditinjau ulang dengan bijak,” ujarnya.
Biaya Kos di Kawasan Pariwisata Bisa Tembus Rp7 Juta
Persoalan upah tidak bisa dilepaskan dari mahalnya biaya tempat tinggal di sejumlah kawasan pariwisata Bali. Suyatna Yasa mencontohkan wilayah Canggu, Seminyak, Kuta, dan Jimbaran yang menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus tempat bekerja banyak pekerja lokal.
Di kawasan tersebut, harga kamar kos, menurutnya, dapat mencapai Rp2,5 juta hingga Rp7 juta per bulan. Biaya itu menjadi beban berat bagi pekerja dengan penghasilan setara upah minimum.
Jika sebagian besar pendapatan terserap untuk membayar tempat tinggal, pekerja hanya memiliki ruang terbatas untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti makan, transportasi, pendidikan keluarga, hingga menabung.
“Orang-orang yang berpenghasilan setara UMR pasti tidak mampu kos di kawasan pariwisata. Mereka akhirnya tinggal di Mengwi dan daerah-daerah pinggiran yang lebih murah,” katanya.
Fenomena ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi pekerja lokal di tengah perkembangan pariwisata Bali. Mereka membutuhkan pekerjaan di pusat-pusat ekonomi, tetapi biaya hidup di sekitar tempat kerja justru semakin sulit dijangkau.
Tinggal Jauh dari Tempat Kerja, Pekerja Ikut Terjebak Kemacetan
Pilihan tinggal di kawasan pinggiran juga membawa konsekuensi lain. Setiap hari, pekerja harus menempuh perjalanan dari tempat tinggal menuju kawasan pariwisata menggunakan sepeda motor.
Menurut Suyatna Yasa, kondisi tersebut ikut memperbesar tekanan terhadap mobilitas masyarakat, terutama ketika transportasi publik yang terintegrasi, terjangkau, dan menjangkau kawasan permukiman pekerja belum tersedia secara memadai.
“Pagi-pagi mereka seperti kelelawar keluar dari tempat tinggal menuju tempat kerja dengan sepeda motor karena tidak ada alternatif lain. Transportasi publik yang holistik belum tersedia. Akibatnya, kemacetan sekarang terjadi di mana-mana,” ujarnya.
Bagi pekerja, perjalanan panjang bukan sekadar persoalan waktu. Biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan energi yang terkuras setiap hari turut mengurangi pendapatan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, persoalan upah, hunian terjangkau, dan transportasi publik dinilai perlu ditangani secara terpadu, bukan sebagai masalah yang berdiri sendiri.
Pariwisata Tumbuh, Kesejahteraan Warga Lokal Harus Mengikuti
Suyatna Yasa menilai perkembangan pariwisata Bali memperlihatkan kesenjangan antara besarnya aktivitas ekonomi dan kemampuan sebagian masyarakat lokal untuk menikmati hasilnya.
Di satu sisi, Bali menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan tempat berkembangnya investasi berskala besar. Di sisi lain, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah masih menghadapi keterbatasan pendapatan, tekanan biaya hidup, serta persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Ia bahkan mengingatkan agar Bali tidak hanya menjadi “sapi perah” yang terus didorong menghasilkan devisa, sementara manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dan daerah belum sebanding dengan kontribusi yang diberikan.
“Jangan sampai kita hanya menjadi sapi perah. Kita digenjot menghasilkan devisa, tetapi apa yang didapatkan Bali, baik secara fisik maupun oleh orang-orang yang berkontribusi terhadap devisa pariwisata, tidak sesuai,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat lokal tidak hanya menjadi bagian dari tenaga kerja pariwisata. Mereka juga turut menjaga adat, budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial yang menjadi fondasi daya tarik Bali di mata dunia.
Karena itu, keberhasilan pembangunan pariwisata semestinya tidak hanya diukur dari bertambahnya hotel, vila, dan nilai investasi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menopang keberlangsungan sektor tersebut.
Gubernur, DPRD, dan Wakil Rakyat Diminta Perjuangkan Upah Layak
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Suyatna Yasa mendorong Gubernur Bali, DPRD Bali, serta anggota DPR dan DPD RI asal Bali duduk bersama membahas kondisi riil pekerja.
Ia berharap kebutuhan hidup masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan upah minimum, termasuk usulan angka sekitar Rp5,2 juta per bulan yang disampaikannya.
Meski demikian, penetapan upah minimum tetap perlu melalui kajian dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, produktivitas, dan kemampuan dunia usaha.
Menurutnya, kebijakan upah yang lebih layak perlu berjalan beriringan dengan upaya menekan biaya hidup. Dengan demikian, peningkatan pendapatan pekerja tidak langsung habis untuk membayar kebutuhan dasar.
Hunian Pekerja dan CSR Investor Jadi Bagian Solusi
Selain penyesuaian upah, Suyatna Yasa menilai pemerintah daerah perlu memperluas kebijakan penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembangunan rumah susun di kawasan pinggiran yang terhubung dengan transportasi publik murah dapat menjadi salah satu alternatif. Sementara itu, program bedah rumah dan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta perlu terus diperkuat.
Ia juga mendorong investor yang memperoleh keuntungan dari perkembangan pariwisata Bali agar menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) secara nyata dan tepat sasaran.
“Jangan hanya mencari keuntungan hidup dan berinvestasi di Bali. Investor juga harus membantu masyarakat melalui program CSR. Aturannya sebenarnya sudah banyak, tetapi implementasi dan pengawasannya yang masih lemah,” katanya.
Untuk usaha yang beroperasi di kawasan pariwisata dengan harga tanah tinggi, ia menilai penyediaan hunian bagi pekerja dapat menjadi opsi yang layak dipertimbangkan. Dengan tempat tinggal yang lebih dekat, pekerja berpotensi menghemat biaya perjalanan, sedangkan perusahaan dapat memperoleh manfaat dari akses tenaga kerja yang lebih baik.
“Kalau investor berada di kawasan pariwisata, berikan peluang sekaligus kewajiban untuk membangun perumahan bagi karyawannya. Ini menguntungkan pekerja dan perusahaan karena karyawan bisa tinggal lebih dekat dengan tempat kerja,” ujarnya.
Pada akhirnya, Suyatna Yasa menegaskan bahwa kemajuan pariwisata Bali harus berbanding lurus dengan kualitas hidup masyarakatnya. Pekerja yang menjaga hotel tetap beroperasi, melayani wisatawan, dan mendukung roda ekonomi daerah juga berhak memperoleh penghasilan serta tempat tinggal yang layak.
“Pertumbuhan pariwisata harus memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Bali. Jangan sampai Bali menghasilkan devisa besar, tetapi rakyatnya sendiri masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup,” pungkasnya. BWN-03
