Kutsel, baliwakenews.com
Tokoh Kutsel yang juga anggota DPRD Badung, Waya Luwir Wiana terus konsisten memperjuangkan hak-hak pekerja di wilayah Badung. Kali ini bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung dia turun Selasa ke Kantor PT. Bali Raga Wisata (BRW), Selasa (7/3/2023).
Seusai memediasi permasalahan pekerja tersebut, Luwir memaparkan para security tersebut memang awalnya menyampaikan keluhannya kepada dirinya. Selaku wakil rakyat dia pun menindaklanjutinya dengan menggandeng pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung untuk memediasi persoalan yang dialami para pekerja ini. Tujuannya untuk mengklarifikasi dan mencarikan solusi melalui pertemuan dengan pihak manajemen yang diwakili oleh Koordinator Koordinator scurity PT BRW, Heroninus Galih dan HRD PT Bali Raga Wisata, Desi Lawati. Termasuk juga para security yang ada di sana.
Pada intinya kata dia, antara investor dan pekerja harus sama-sama saling mengerti dan memahami. Karena inevestasi memerlukan kenyamanan dan kemanan, dan pekerja juga terlindungi. “Kami harapkan ya persoalan ini bisa diselesaikan dengan pertemuan ini dan tidak mengedepankan kekakuan hukum,” ujarnya.
Dengan harapan pula dari mediasi ini nantinya keinginan Pekerja bisa terpenuhi sehingga permasahalannya tidak berlanjut ke proses hukum yang lebih lanjut. Karena kehadirannya tersebut pada intinya untuk mencari “win-win solution”. “Perwakilan manajemen dapat menyerap aspirasi pekerja dan berupaya memperjuangkan seusai tuntutan karyawan. Tadi sudah mencair semoga nanti ada hasil terbaik,” harapnya.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan para pekerja dalam mediasi tersebut yang menurut mereka belum sesuai dengan yang diharapkan. Seperti gaji yang masih berada di bawah ketetapan UMK Kabupaten Badung serta terkait uang service tidak mereka terima serta beberapa hal lainnya.
Perwakilan para security tersebut, Made Wijaya menyatakan ada beberapa poin yang menjadi unek-unek mereka. Seperti terkait pengupahan, yangmana dari tahun 2020 sampai tahun 2023 mereka hanya diupah Rp1,1 juta ditambah insentif senilai Rp200 ribu, dengan perhitungan kerja 17-19 kali kehadiran. Selain itu, pemberian BPJS kepada karyawan dilaporkan sesuai UMK Badung yang tahun 2019. Namun kenyataannya tidak seperti itu, karena mereka hanya menerima Rp1,1 juta.
Selain itu, manajemen memang membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa manajemen hanya mampu membayar upah scurity senilai Rp62 juta yang dibagi 60 orang setiap bulan. Karenanya mereka masing-masing mendapatkan Rp1,1 juta. Namun surat tersebut tidak jelas sampai kapan akan dicabut.
Mereka juga mempertanyakan terkait status manajemen BRW dengan Pandawa golf, karena selama ini mereka sering dipekerjakan di golf, padahal mereka merupakan karyawan BRW. Terkait nominal gaji yang mereka minta yakni, Rp 2.076.125. Koordinator scurity PT BRW, Heroninus Galih atau mengatakan kalau adanya aspirasi tersebut merupakan hal yang wajar di dalam dunia ketenagakerjaaan. Dia juga menilai tuntutan yang disampaikan masih dalam katagori normatif.
Pihaknya mempunyai acuan yang sama terkait ketentuan UU mengenai pengupahan ketenagakerjaaan. Namun demikian secara faktual, tidak semua perusahaan punya kemampuan dan latar belakang yang sama. Roni mengapresiasi para teman-temannya di departement Security yang tetap bekerja seperti biasa sembari menyampaikan tuntutannya.
“Aspirasi ini tentu akan kami sampaikan kepada manajemen pengambil kebijakan di atas, sebab ini demi kebaikan bersama. Kami akan ke Jakarta menyampaikan aspirasi mereka, nanti hasilnya seperti apa akan kami sampaikan kepada dinas dan anggota DPRD,” janjinya. BWN-04
