Nasib Pasien BPJS di Badung Jadi Perhatian DPRD, Komisi IV Minta Dinkes Telusuri Kabar RS Tak Perpanjang Kerja Sama

Iklan Home Page

Mangupura, baliwakenews.com


Akses pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Badung menjadi perhatian serius DPRD Badung. Menyikapi kabar adanya rumah sakit yang berencana tidak memperpanjang kerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai 2027, Komisi IV DPRD Badung meminta Dinas Kesehatan (Diskes) segera melakukan monitoring dan pengawasan.


DPRD tidak ingin rencana tersebut sampai berdampak pada masyarakat, khususnya pasien yang selama ini mengandalkan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan di rumah sakit. Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, mengatakan pihaknya memang belum menerima informasi resmi mengenai rencana penghentian kerja sama tersebut. Namun, persoalan ini perlu segera ditelusuri karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat.


“Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi seperti itu. Tentunya kami akan meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk melakukan monitoring dan pengawasan. Kami ingin mendengarkan terlebih dahulu kajian dari Dinas Kesehatan,” ujar Graha saat ditemui di Kuta, Sabtu (14/11/2026).

Baca Juga:  Bupati Giri Prasta Dukung Keberadaan Sulinggih


Menurutnya, Dinas Kesehatan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit yang beroperasi di wilayah Badung. Karena itu, instansi tersebut perlu menelusuri alasan maupun dasar pertimbangan apabila ada rumah sakit yang tidak melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.


Komisi IV juga menyiapkan langkah lanjutan dengan meminta penjelasan langsung dari manajemen rumah sakit bersangkutan. DPRD ingin mengetahui secara jelas apa yang menjadi dasar kebijakan tersebut, termasuk dari aspek hukum dan ketentuan perundang-undangan. “Dalam waktu dekat akan kami panggil terlebih dahulu. Kami ingin mengetahui apa yang menjadi dasar rumah sakit tidak menerima pasien BPJS. Nanti juga perlu dilihat bagaimana kajian hukum dan aturan perundang-undangannya,” jelasnya.

Baca Juga:  Bupati Sanjaya Buka Lomba Mancing ST. Jati Laksana Desa Pejaten, Kediri


Graha menegaskan, pelayanan kesehatan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan bisnis rumah sakit. Sebab, masyarakat memiliki kebutuhan mendasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara selama ini banyak warga menggantungkan pembiayaan pengobatan melalui program BPJS Kesehatan.


Karena itu, rumah sakit swasta yang beroperasi di Badung diharapkan ikut mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Sejogjanya mereka menerima pasien BPJS, karena bagaimanapun masyarakat sangat menggantungkan pelayanan kesehatan dari tanggungan BPJS tersebut,” katanya.


Dia menambahkan, Komisi IV akan mengedepankan klarifikasi dan kajian sebelum menentukan sikap lebih jauh. Hasil monitoring Dinas Kesehatan akan menjadi bahan bagi DPRD untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya. Pengawasan terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit, lanjut Graha, bukan kali pertama dilakukan Komisi IV. Sebelumnya, DPRD juga pernah meminta klarifikasi kepada salah satu rumah sakit swasta menyusul adanya keluhan masyarakat. Komunikasi serupa juga pernah dilakukan dengan RSUD Mangusada terkait keluhan pelayanan.

Baca Juga:  Curi Miras Senilai Setengah Miliar Rupiah, Dua Orang Dibekuk


“Kami akan melihat terlebih dahulu bagaimana kajian dari Dinas Kesehatan Badung. Setelah itu, baru kami tentukan langkah selanjutnya. Yang terpenting, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi perhatian,” pungkasnya. BWN-04

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan HUT MangupuraIklan HUT Mangupura DPRD BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR