Anom Gumanti Tak Ingin Pemulihan Pantai Kuta Terus Tertunda, APBD 2027 Sudah Disiapkan, PUPR Diminta Segera Kejar BWS

Iklan Home Page

Mangupura, baliwakenews.com


Pemulihan Pantai Kuta dari ancaman abrasi membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar rencana. Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mendesak percepatan program pengisian pasir (replenishment) yang hingga kini dinilai belum menunjukkan progres maksimal.
Dia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung lebih intensif berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Terlebih, dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Badung melalui APBD 2027 telah disiapkan untuk mendukung penanganan kawasan pesisir.


Desakan tersebut disampaikan Anom Gumanti di sela-sela kegiatan bersih-bersih Pantai Kuta, Sabtu (14/11/2026). Menurutnya, persoalan abrasi tidak boleh terus berlarut-larut karena Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata Bali yang membutuhkan penanganan serius.
Dia mengakui, pengisian pasir merupakan kewenangan BWS. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat koordinasi antarlembaga berjalan pasif. Pemkab Badung melalui jajaran teknis harus aktif mengawal agar program yang telah direncanakan bisa segera direalisasikan.


“Kami berharap mudah-mudahan ada progres lagi, meski tidak mengetahui kendalanya. Meski demikian, pihaknya dari DPRD Badung sudah mengucurkan anggaran melalui APBD tahun 2027,” kata Anom Gumanti.

Baca Juga:  Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, Kecepatan Pelayanan Kunci Tingkatkan Kualitas di Unwar


Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, DPRD Badung tidak ingin persoalan teknis menjadi alasan tertundanya pemulihan Pantai Kuta. Karena itu, dia akan mendorong jajaran teknis, khususnya Dinas PUPR, untuk lebih aktif berkomunikasi dengan BWS dan mencari tahu penyebab lambannya progres pekerjaan.


“Nah, tentu nanti untuk urusan sekarang yang barangkali belum bisa maksimal berjalan, tentu kami akan meminta kepada teman-teman di teknis yang berhubungan dengan ini, seperti Dinas PUPR, untuk menindaklanjuti agar selalu berkoordinasi tentang hal ini, kenapa progresnya sedikit lambat,” ujarnya.


Terkait kendala yang dihadapi, Anom menyebut Komisi II DPRD Badung sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Salah satu persoalan yang sempat mencuat adalah kesiapan kapal laut yang digunakan dalam proses pengisian pasir.


“Jadi, pada saat itu sudah dikoordinasikan karena mungkin kendala teknis ya, terutama adalah tentang penyediaan kapal lautnya yang sedikit terkendala atau kapalnya katanya bermasalah itu,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kebakaran Tak Ganggu Aktivitas, Kawasan The Nusa Dua Tetap Kondusif


Anom berharap persoalan tersebut segera mendapatkan solusi sehingga pengerjaan tidak kembali tertunda. Sebab, target pemulihan Pantai Kuta bukan hanya menyelesaikan persoalan abrasi, tetapi juga mengembalikan lebar pantai agar lebih memadai.


Dia bahkan berharap lebar Pantai Kuta bisa kembali mencapai sekitar 100 meter apabila kondisi teknis memungkinkan. Namun, jika terdapat kendala alam maupun teknis, pelebaran sekitar 30 hingga 40 meter pun dinilai sudah menjadi langkah penting untuk memulihkan kawasan pesisir.


“Ya, mungkin ini kadang-kadang kan kendala alam, ada kendala teknis, mudah-mudahan tahun depan ini tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu,” harapnya.


Lebih jauh, Anom mengingatkan bahwa pemulihan Pantai Kuta juga berkaitan dengan rencana pengembangan infrastruktur pariwisata di kawasan pesisir, termasuk rencana pemerintah pusat mengoperasikan kereta di kawasan pantai.


Menurutnya, keberadaan ruang pantai yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung rencana tersebut. Jika abrasi terus menggerus bibir pantai, berbagai rencana pengembangan kawasan pesisir tentu membutuhkan perhatian lebih serius.

Baca Juga:  Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Hadiri Launching Koperasi Merah Putih


“Ya, gimana mengoperasikan kereta itu, kalau bibir pantai kita enggak ada. Nah, kita berharap agar hal-hal ini bisa diatensi baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Kalau Pemerintah Kabupaten Badung kan sudah pasti,” tegasnya.


Karena itu, Anom berharap dukungan anggaran yang telah disiapkan Pemkab Badung dapat diikuti langkah konkret melalui koordinasi lebih intensif antara PUPR dan BWS. Pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat diharapkan memiliki komitmen yang sama agar pemulihan Pantai Kuta tidak terus tertahan oleh persoalan koordinasi maupun kendala teknis.


Dengan percepatan tersebut, program pengisian pasir diharapkan mulai menunjukkan hasil nyata pada 2027, sekaligus mengembalikan kondisi Pantai Kuta sebagai kawasan pesisir andalan pariwisata Bali. BWN-04

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan HUT MangupuraIklan HUT Mangupura DPRD BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR