Denpasar, Baliwakenews.com
Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat terwujudnya Bali sebagai Smart Province. Fokus utamanya mencakup integrasi data, pengembangan inovasi teknologi, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam talkshow bertajuk “Mewujudkan Smart Province Bali melalui Integrasi Data, Inovasi, dan Ekonomi Keuangan Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan” dalam rangkaian Balidigifest x Baligivation 2026 di Griya Agung Ballroom, Prime Plaza Sanur, 12–14 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, otoritas, industri perbankan, hingga komunitas teknologi untuk merumuskan langkah percepatan transformasi digital di Pulau Dewata.
Talkshow tersebut menghadirkan Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Puspa Udiyana; Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan; Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa; serta Ketua Bali Tech Startup Association, Indra Adhi Suputra.
Dalam pemaparannya, I Gusti Ngurah Puspa Udiyana menjelaskan bahwa pengembangan Smart Province Bali diarahkan pada integrasi data, penguatan konektivitas, serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyediakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan perangkat daerah untuk mendukung transaksi dan pembayaran secara digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
BI Dorong Digitalisasi Pemerintah hingga UMKM
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, menegaskan bahwa transformasi digital membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem, bukan hanya pemerintah dan sektor perbankan.
Bank Indonesia mendorong percepatan Smart Province Bali melalui tiga strategi utama, yakni digitalisasi pemerintah, digitalisasi dunia usaha, dan digitalisasi layanan masyarakat.
Pada sektor pemerintahan, BI mendukung percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI). Kedua instrumen tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Di sektor dunia usaha, penguatan dilakukan melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), digitalisasi UMKM, serta pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk pemanfaatan QRIS Cross Border untuk mendukung transaksi lintas negara.
Adapun digitalisasi layanan masyarakat dilakukan melalui pengembangan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), kolaborasi penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi keuangan digital.
“Strategi tersebut penting bagi Bali yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis pariwisata, perdagangan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Digitalisasi kami harapkan tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, ” ujarnya.
Perbankan dan Startup Jadi Penggerak Inovasi Digital
Dari sektor perbankan, Direktur Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, memaparkan berbagai inovasi transformasi digital untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan keuangan.
Menurutnya, pengembangan layanan perbankan digital menjadi salah satu kunci memperluas inklusi keuangan, meningkatkan akses pembiayaan produktif, serta mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi digital di Bali.
Ketersediaan layanan perbankan yang andal dan beroperasi selama 24 jam setiap hari atau 24/7 juga menjadi kebutuhan penting. Hal ini untuk memastikan transaksi masyarakat dan pelaku usaha dapat berlangsung lancar tanpa terkendala waktu maupun akses layanan.
Sementara itu, Ketua Bali Tech Startup Association, Indra Adhi Suputra, menyoroti peran strategis startup dan industri teknologi dalam membangun ekosistem inovasi digital di Bali.
Startup dinilai memiliki peluang besar menghadirkan solusi teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing Bali di tengah persaingan ekonomi digital.
Namun, pengembangan ekosistem tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, serta komunitas teknologi.
Smart Province Bali Butuh Kolaborasi Nyata
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan menegaskan bahwa perwujudan Smart Province Bali tidak cukup hanya dengan menghadirkan berbagai aplikasi dan teknologi digital.
Integrasi data antarlembaga, kesiapan infrastruktur, inovasi layanan, keamanan transaksi, serta peningkatan literasi digital masyarakat harus berjalan beriringan.
Dengan demikian, transformasi digital tidak berhenti pada modernisasi sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku UMKM, industri pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif di Bali.
Balidigifest x Baligivation 2026 sendiri secara resmi dibuka oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dan menghadirkan keynote speech Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, serta Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Neil Al Himam.
Berlangsung pada 12–14 November 2026 di Prime Plaza Sanur, kegiatan ini terbuka bagi masyarakat melalui berbagai agenda, mulai dari pameran, seminar, talkshow, showcase inovasi, hingga aktivitas interaktif.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, BI Bali bersama Pemprov Bali berharap ekosistem digital daerah semakin kuat dan mampu menjadikan Bali sebagai provinsi yang inovatif, terintegrasi, inklusif, serta berdaya saing di tingkat nasional maupun global. BWN-03
