Denpasar, Baliwakenews.com – Bali kembali menjadi tempat penindakan terhadap warga negara asing (WNA) yang kedapatan melanggar aturan keimigrasian. Bukan sekadar teguran atau urusan administrasi, tujuh WNA harus menerima konsekuensi hukum setelah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menjatuhkan tindakan administratif selama periode 5–8 November 2026.
Dari tujuh WNA tersebut, lima orang langsung dideportasi ke negara asal masing-masing, sementara dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Beragam pelanggaran ditemukan, mulai dari izin tinggal yang kedaluwarsa hingga dugaan aktivitas sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Lima WNA yang dideportasi masing-masing berinisial AJV (46), perempuan asal Prancis; AS (29), perempuan asal Rusia; AJAO (63), laki-laki asal Australia; JN (35), perempuan asal Uganda; serta LML (32), warga negara Belgia.
AJV dideportasi pada 5 November 2026 karena melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian setelah diketahui melebihi masa izin tinggal lebih dari 60 hari. Ia diberangkatkan menuju Paris.
Sementara AS dan JN dikenai tindakan deportasi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) setelah diduga melakukan kegiatan sebagai pekerja seks komersial (PSK). AS dipulangkan menuju Moskow pada 6 November 2026, sedangkan JN diberangkatkan menuju Entebbe, Uganda, pada 7 November 2026.
Pelanggaran berbeda dilakukan AJAO. WNA asal Australia tersebut dideportasi pada 7 November 2026 karena tidak membayar biaya beban akibat melewati batas waktu izin tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2). Ia dipulangkan menuju Perth.
Adapun LML, warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 berdasarkan Pasal 75 ayat (1). Tindakan tersebut diambil atas kegiatan berbahaya yang patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Ia diberangkatkan menuju Brussels.
Tak hanya deportasi, Imigrasi Denpasar juga memindahkan dua WNA ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026). Keduanya yakni BDC (32), perempuan berkewarganegaraan Nigeria, dan CYA (31), laki-laki berkewarganegaraan Ghana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BDC diketahui melanggar Pasal 78 ayat (3), sedangkan CYA melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setelah proses pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen, keduanya diserahterimakan kepada petugas Rudenim Denpasar sekitar pukul 15.00 WITA untuk menjalani penempatan di ruang detensi.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap WNA yang berada di Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap orang asing, menurutnya, akan terus diperkuat dan tindakan tegas diberikan terhadap setiap pelanggaran.
Ia juga menyebut penindakan terhadap WNA yang diduga berkegiatan sebagai PSK merupakan bagian dari komitmen menjaga keamanan dan ketertiban Bali serta mewujudkan program Imigrasi Untuk Rakyat.
Senada, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Ramdhani, meminta seluruh jajaran menjalankan penegakan hukum secara profesional, konsisten, dan sesuai prosedur. Pengawasan terhadap orang asing juga diminta diperkuat melalui sinergi dengan instansi terkait.
Tujuh WNA dalam sepekan ini menjadi pengingat bahwa Bali bukan wilayah tanpa aturan. Status sebagai wisatawan maupun warga negara asing tidak membuat siapa pun kebal hukum. Sebab, datang ke Bali boleh untuk berwisata, tetapi bukan berarti bebas mengabaikan aturan yang berlaku. BWN-07
