Denpasar, Baliwakenews.com
Pemerintah Provinsi Bali mulai memperkuat strategi menghadapi risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi berbasis data. Gubernur Bali Wayan Koster mendorong optimalisasi Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) untuk mengantisipasi potensi dampak bencana terhadap keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan.
Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem ARISE. Platform ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah memetakan risiko bencana, menghitung potensi kerugian ekonomi, serta memperkirakan beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah ketika bencana terjadi.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Menurut Koster, keberadaan sistem ARISE tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan teknologi. Pemerintah daerah harus memastikan sistem tersebut benar-benar digunakan sebagai instrumen pengambilan kebijakan, terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
“Implementasi ARISE harus ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran data secara berkala, serta pemanfaatan sistem secara konsisten,” demikian penekanan Gubernur Koster.
Sistem ARISE sebelumnya telah diserahterimakan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui pelatihan ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu menguasai aspek teknis dan operasional sehingga hasil analisis sistem dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Koster menilai penguatan ketahanan fiskal menjadi kebutuhan penting bagi Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, tetapi juga memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana alam.
Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat. Pemerintah juga harus memiliki kesiapan pembiayaan agar penanganan bencana tidak mengganggu pelayanan publik, aktivitas ekonomi masyarakat, maupun program pembangunan.
“Melalui Dashboard ARISE, potensi beban fiskal dan dampak ekonomi akibat bencana dapat dipetakan dan diukur secara lebih terstruktur,” menjadi salah satu arah pemanfaatan sistem tersebut.
Hasil analisis ARISE diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menyiapkan anggaran setelah bencana terjadi, tetapi juga memiliki strategi pembiayaan dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.
Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memastikan pembangunan Bali tetap berjalan meskipun menghadapi ancaman bencana.
Selaras dengan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun
Koster menegaskan, penguatan ketahanan fiskal melalui ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.
Dalam konteks tersebut, perencanaan anggaran yang adaptif terhadap risiko bencana tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat, kelestarian alam, dan keberlanjutan pembangunan.
Koster secara khusus mengaitkan kebijakan ini dengan nilai Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi. Ketiganya menjadi landasan dalam membangun kebijakan yang mengutamakan keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian alam Bali.
Ia juga menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara serius.
Materi pelatihan mencakup pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem (hands-on), pembahasan studi kasus, hingga simulasi kelompok.
Ketiga perangkat daerah tersebut diharapkan mampu menerjemahkan hasil analisis ARISE ke dalam dokumen perencanaan strategis dan penganggaran, sehingga kebijakan penanggulangan bencana memiliki dukungan fiskal yang lebih terukur.
Bali Diproyeksikan Jadi Model Ketahanan Fiskal Daerah
Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, mengapresiasi langkah Pemprov Bali sebagai daerah pertama yang mengimplementasikan ARISE di Indonesia.
Dalam keynote speech bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, Adriyanto menyebut implementasi ARISE di Bali sebagai terobosan strategis untuk memperkuat kesiapan keuangan daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Menurutnya, pengalaman Bali dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam kebijakan fiskal.
Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali memiliki ketergantungan besar terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi. Gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap sektor pariwisata, perekonomian masyarakat, hingga kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, identifikasi risiko sejak dini menjadi penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi dan strategi pembiayaan yang tepat.
Adriyanto menjelaskan, pengembangan ARISE merupakan hasil kolaborasi Kementerian Keuangan RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).
Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran penting dalam menyediakan data dan analisis kebencanaan. Sementara BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana.
Sinergi BPBD, BPKAD, Bappeda, dan perangkat daerah terkait menjadi kunci agar hasil analisis ARISE tidak hanya menjadi data teknis, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan.
Pemprov Bali berharap pemanfaatan Dashboard ARISE secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta membangun sistem penganggaran yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.
Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya DJPK, UNDRR, ITB, dan seluruh pihak yang mendukung pengembangan serta implementasi ARISE di Bali.
Dengan penerapan sistem ini, Bali diharapkan tidak hanya lebih siap menghadapi bencana dari sisi penanganan darurat, tetapi juga memiliki fondasi keuangan daerah yang lebih tangguh untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan. BWN-03
