Denpasar, Baliwakenews.com
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Bali masih menghadapi pekerjaan besar. Hingga saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Pulau Dewata baru mencapai 48 persen. Artinya, lebih dari separuh pekerja belum tersentuh perlindungan secara optimal.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Provinsi Bali mengkaji penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Regulasi ini diarahkan untuk memperluas kepesertaan, terutama bagi pekerja informal, pekerja rentan, dan kelompok bukan penerima upah (BPU).
Rencana tersebut mencuat dalam audiensi BPJS Ketenagakerjaan dengan pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Bali di Ruang Bapemperda Kantor DPRD Bali, Senin (9/11/2026). Pertemuan diterima Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta bersama anggota Komisi IV Anak Agung Bagus Tri Candra Arka atau Gung Cok.
Suwirta menilai angka kepesertaan yang masih berada di level 48 persen menjadi sinyal bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja di Bali belum merata. Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan pekerja formal, tetapi juga menyangkut nasib masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sektor informal.
Menurutnya, pekerja seperti petani, nelayan, buruh, tukang suun atau tukang panggul, hingga kelompok pekerja harian lainnya memiliki risiko kecelakaan kerja dan kehilangan penghasilan yang sama besarnya.
“Kalau orang meninggal, berpikirnya cuma sekali meninggal. Makanya kadang-kadang orang berpikir ini seolah tidak sepenting BPJS Kesehatan. Padahal, perlindungan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua juga penting,” ujarnya.
Mantan Bupati Klungkung dua periode itu menjelaskan, Bali sebenarnya telah memiliki Perda tentang Ketenagakerjaan. Namun, aturan tersebut belum secara khusus mengatur penguatan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Karena itu, Komisi IV DPRD Bali akan mengomunikasikan peluang pembentukan perda khusus kepada pimpinan DPRD. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menjadikannya sebagai perda inisiatif dewan.
Suwirta menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk provinsi yang telah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Meski demikian, rencana pembentukan perda di Bali masih harus melalui kajian mendalam. DPRD perlu mempelajari regulasi daerah lain sekaligus memastikan materi pengaturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Perlindungan terhadap masyarakat ini yang menjadi dasar. Jangan sampai masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap ketika memasuki usia tua tidak memiliki jaminan masa depan. Pemerintah harus hadir agar mereka bisa hidup layak,” tegasnya.
Selain memperluas kepesertaan, DPRD Bali juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan bagi pekerja rentan. Skema iuran yang relatif terjangkau dinilai membuka peluang keterlibatan pemerintah maupun perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Sebelum regulasi tersebut terbentuk, Suwirta meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sosialisasi hingga ke tingkat desa dan komunitas pekerja. Kolaborasi dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), koperasi, serta berbagai mitra lainnya dinilai dapat mempercepat perluasan kepesertaan.
Ia juga memastikan Komisi IV DPRD Bali akan ikut mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Mengenai kemungkinan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, Suwirta menyatakan hal itu masih perlu dikaji dalam pembahasan regulasi. Ia menegaskan, saat ini rencana perda masih berada pada tahap wacana pengusulan.
Target Kepesertaan 2027 Naik Menjadi 54 Persen
Sementara itu, Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusa Tenggara-Papua (Banuspa), Agus Thedorus Parulian Marpaung, mengapresiasi dukungan DPRD Bali terhadap upaya memperluas perlindungan tenaga kerja.
Agus memaparkan, dari total cakupan kepesertaan di Bali yang mencapai 48 persen, perlindungan bagi pekerja penerima upah (PU) sudah berada di angka 65 persen. Namun, untuk pekerja bukan penerima upah (BPU), cakupannya masih jauh lebih rendah, yakni 38 persen.
Kesenjangan tersebut menunjukkan pekerja informal masih menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar. Padahal, mereka juga menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun kehilangan sumber penghasilan ketika memasuki usia tidak produktif.
BPJS Ketenagakerjaan menargetkan cakupan kepesertaan Bali meningkat menjadi 54 persen pada 2027. Target tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 terkait penyusunan APBD 2027.
Dengan capaian saat ini sebesar 48 persen, masih diperlukan peningkatan enam poin persentase untuk mencapai target tersebut. Agus menilai, pencapaian itu membutuhkan dukungan pemerintah daerah, pemberi kerja, dan seluruh pemangku kepentingan.
Besarnya manfaat program perlindungan juga terlihat dari pembayaran klaim. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sekitar 134 ribu pekerja ber-KTP Bali telah menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan dengan total pembayaran mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Manfaat tersebut mencakup sejumlah program jaminan sosial, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.
Perlindungan Kecelakaan Kerja hingga Perjalanan Pulang
Dalam audiensi tersebut, Agus turut menjelaskan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak terbatas pada kecelakaan yang terjadi di lingkungan perusahaan.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga mencakup kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja maupun perjalanan pulang ke rumah, sepanjang memenuhi kriteria dan ketentuan kecelakaan kerja.
Untuk peserta yang mengalami kecelakaan kerja, biaya pengobatan dan perawatan ditanggung sesuai kebutuhan medis dan indikasi dokter tanpa batas nominal sesuai ketentuan program.
Peserta yang sementara tidak mampu bekerja akibat kecelakaan juga berhak memperoleh penggantian penghasilan berdasarkan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Agus mencontohkan, peserta dengan upah yang dilaporkan sebesar Rp1 juta per bulan dan harus menjalani perawatan selama enam bulan akibat kecelakaan kerja dapat memperoleh penggantian penghasilan sesuai ketentuan selama masa tidak mampu bekerja.
Ia juga memaparkan mekanisme penjaminan kecelakaan lalu lintas. Untuk kecelakaan yang melibatkan pihak lain atau bukan kecelakaan tunggal, penanganan awal dilakukan Jasa Raharja sesuai ketentuan dengan plafon maksimal Rp20 juta untuk biaya pengobatan.
Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan apabila korban terdaftar sebagai peserta dan kejadian tersebut memenuhi kriteria kecelakaan kerja. Jika korban tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, penjaminan selanjutnya dapat menggunakan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan.
Sementara untuk kecelakaan tunggal, Jasa Raharja tidak memberikan penjaminan. Namun, peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap berpeluang memperoleh perlindungan apabila kejadian tersebut memenuhi persyaratan kecelakaan kerja.
Agus juga mengingatkan pentingnya kepesertaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pekerja migran yang berangkat melalui jalur prosedural diwajibkan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar memperoleh perlindungan selama bekerja di luar negeri.
DPRD Soroti Pajak Pencairan Jaminan Hari Tua
Selain persoalan perluasan kepesertaan, audiensi turut membahas pengenaan pajak terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal di atas Rp50 juta.
Agus menjelaskan, pengenaan pajak progresif sebesar 1 hingga 5 persen merupakan ketentuan perpajakan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan aturan Kementerian Keuangan. Ia menyebut telah terdapat usulan kepada Menteri Keuangan agar ketentuan tersebut dihapuskan.
Menanggapi persoalan itu, Suwirta meminta kebijakan perpajakan terhadap manfaat jaminan sosial, khususnya dana hari tua, dapat ditinjau kembali.
Menurutnya, dana yang diterima masyarakat untuk menghadapi masa tua maupun risiko sosial seharusnya tidak semakin terbebani oleh potongan yang mengurangi manfaat perlindungan.
DPRD Bali berharap rencana pembentukan perda khusus BPJS Ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti melalui kajian dan pembahasan bersama. Dengan regulasi yang lebih kuat, perlindungan jaminan sosial di Bali diharapkan tidak hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga menjangkau petani, nelayan, buruh, pekerja harian, dan kelompok rentan lainnya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memastikan pekerja di Bali memiliki jaminan ketika menghadapi kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, memasuki masa tua, maupun risiko kematian. BWN-03
