Denpasar, Baliwakenews.com
Bali kembali mendapat kepercayaan strategis dari pemerintah pusat. Pulau Dewata resmi ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh kabupaten/kotanya dijadikan pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Penunjukan tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Bali karena menyangkut keberhasilan transformasi layanan publik berbasis digital yang akan dipantau langsung pemerintah pusat hingga Presiden RI.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Kamis (7/5/2026), menegaskan kepercayaan itu bukan sekadar program biasa, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijaga bersama.
“Bali dipercaya sebagai satu entitas penuh untuk menjalankan pilot digitalisasi bantuan sosial. Ini kepercayaan besar dari pemerintah pusat dan wajib kita sukseskan,” tegas Dewa Indra.
Menurutnya, saat ini program masih berada pada tahap awal, yakni pendataan dan pengunggahan data agen bansos. Tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) hingga pelaksanaan Training of Trainers (TOT).
Dewa Indra mengungkapkan, Presiden RI dijadwalkan datang langsung ke Bali pada Juni mendatang untuk mengecek progres digitalisasi bansos, termasuk kecepatan layanan, ketepatan sasaran, dan efektivitas sistem yang diterapkan.
Karena itu, ia meminta seluruh agen bansos yang jumlahnya mencapai 8.029 orang bekerja maksimal agar Bali mampu menjadi contoh nasional dalam transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis digital.
“Jangan sampai kepercayaan ini gagal kita tunaikan. Semua harus bergerak cepat dan serius,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, mengatakan digitalisasi bansos menjadi bagian penting reformasi layanan publik nasional.
Menurutnya, penggunaan teknologi digital dan AI memungkinkan pemerintah menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat.
“Dengan sistem digital, subsidi bisa dipastikan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan,” katanya.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Tirta Sutedjo, menambahkan digitalisasi bansos dilakukan untuk memperbaiki akurasi data penerima sekaligus menekan potensi kebocoran bantuan.
Melalui sistem berbasis IKD atau KTP digital, data penerima bantuan akan langsung terintegrasi dengan Dukcapil, Pusdatin Kesos, hingga mitra perbankan.
Pemerintah pusat sendiri mulai menguji sistem digitalisasi bansos di 41 kabupaten/kota sepanjang 2026. Namun Bali menjadi satu-satunya provinsi yang seluruh wilayahnya dilibatkan penuh dalam program tersebut.
Transformasi ini juga memangkas proses penyaluran bansos dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga tahapan, sehingga pelayanan diharapkan lebih cepat, efektif, dan transparan. BWN-03
