Tabanan, Baliwakenews.com
Kekosongan kursi direksi di Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS) Tabanan belum menunjukkan tanda-tanda segera terisi. Hingga memasuki pekan kedua, pemerintah daerah belum membentuk panitia seleksi untuk menjaring pimpinan baru badan usaha milik daerah tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menyatakan proses pengisian direksi sepenuhnya berada di tangan pihak eksekutif. DPRD, kata dia, tidak memiliki kewenangan dalam tahapan seleksi.
“Rekrutmen direksi menjadi ranah eksekutif. DPRD hanya menyusun regulasi melalui perda untuk perusahaan daerah,” ujar Eka, Minggu.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan dalam proses rekrutmen agar berjalan transparan dan akuntabel. Menurut dia, keberadaan direksi definitif sangat krusial untuk memastikan operasional PDDS tidak stagnan.
Eka menjelaskan, aturan terbaru membuka ruang pembentukan dewan pengawas yang lebih beragam. Jika sebelumnya hanya diisi unsur eksekutif, kini komposisinya menjadi tiga orang yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat umum.
“Dengan komposisi itu, pengawasan diharapkan lebih profesional dan independen,” katanya.
Ia juga menyoroti arah bisnis PDDS ke depan. Selama ini, perusahaan daerah tersebut dinilai masih terbatas pada pembelian komoditas pertanian, terutama beras dan kopi. Ke depan, PDDS didorong memperluas peran dengan menyerap hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah untuk kemudian diolah dan dipasarkan.
“PDDS tidak cukup hanya membeli produk jadi. Harus masuk ke pengolahan dan pemasaran agar nilai tambahnya kembali ke daerah,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, jabatan direksi PDDS telah kosong sekitar dua pekan. Namun hingga kini, proses seleksi belum dimulai dan panitia seleksi belum dibentuk oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memicu kekhawatiran atas kelangsungan kinerja perusahaan daerah tersebut. BWN-01
