Jembrana, Baliwakenews.com
Kekeringan dan terbatasnya pasokan air irigasi membuat sejumlah petani di Kabupaten Jembrana mengalami gagal panen. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyalurkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak di Kecamatan Negara, Kamis (5/11/2026).
Bantuan diserahkan langsung Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.
Sebanyak 27 petani penerima bantuan berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati. Mereka mengalami kerugian akibat menurunnya ketersediaan air irigasi selama musim kemarau yang berdampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian.
Dalam penyerahan secara simbolis, Giri Prasta memberikan bantuan kepada empat perwakilan petani. Masing-masing I Ketut Kaler sebesar Rp20 juta, I Ketut Waca Rp15,6 juta, I Ketut Malya Rp8,9 juta, dan I Made Winata Rp8,4 juta.
“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan petani menanggung sendiri kerugian akibat bencana kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus membantu petani memulihkan aktivitas pertanian.
Menurutnya, petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan sehingga keberlangsungan usaha pertanian harus mendapat perhatian serius pemerintah.
Petani Keluhkan Debit Air dan Saluran Irigasi
Di balik penyerahan bantuan, persoalan ketersediaan air menjadi perhatian utama dalam dialog antara Wagub Giri Prasta dan para petani.
Sejumlah petani mengungkapkan bahwa penurunan debit air irigasi, kebocoran saluran pengairan, hingga keterbatasan sarana pendukung menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal.
I Ketut Kaler menyampaikan bahwa semakin berkurangnya debit air berdampak langsung terhadap produktivitas lahan dan pendapatan krama subak. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan stabilitas harga hasil pertanian agar petani memperoleh keuntungan yang layak.
Sementara itu, I Ketut Waca menyoroti kebocoran saluran irigasi yang menghambat distribusi air. Ia berharap pemerintah memperbaiki sumur bor serta mengganti pompa berbahan bakar solar dengan pompa listrik.
“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ungkapnya.
Aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertanian di Jembrana tidak hanya berkaitan dengan bantuan pascagagal panen, tetapi juga membutuhkan pembenahan infrastruktur pengairan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
Giri Prasta Soroti Konservasi Hulu Bendungan Benel dan Palasari
Menanggapi keluhan petani, Giri Prasta menekankan pentingnya konservasi sumber daya air, terutama di kawasan hulu bendungan yang menjadi penyangga kebutuhan irigasi pertanian.
Ia secara khusus menyoroti kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari di Kabupaten Jembrana. Menurutnya, penghijauan dan penanaman pohon harus menjadi gerakan bersama pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak.
“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.
Giri Prasta menilai konservasi kawasan hulu merupakan langkah penting untuk menjaga ketersediaan air dalam jangka panjang. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap sumur bor sebagai sumber air alternatif.
Ia turut mengaitkan pelestarian lingkungan dengan kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh, yang mengajarkan penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.
Pemprov Bali Janji Perhatikan Harga Hasil Panen
Selain persoalan air, anjloknya harga hasil pertanian saat musim panen juga menjadi perhatian Giri Prasta.
Ia menegaskan, petani tidak hanya membutuhkan dukungan ketika mengalami gagal panen, tetapi juga perlindungan agar hasil kerja mereka memperoleh nilai jual yang layak.
Menurutnya, persoalan stabilitas harga komoditas pertanian telah dikoordinasikan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mencari langkah yang dapat menjaga keseimbangan harga di tingkat pasar sekaligus melindungi pendapatan petani.
“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” tegasnya.
Ia berharap pengendalian harga dapat berjalan seiring dengan penguatan produksi pertanian sehingga petani tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan akibat kenaikan biaya produksi maupun ketidakpastian pasar.
Bantuan Harus Diikuti Pembenahan Pertanian
Penyaluran bantuan kepada 27 petani di tiga subak tersebut menjadi bentuk perhatian Pemprov Bali terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Namun, keberlanjutan sektor pertanian membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh.
Mulai dari pemulihan ekonomi petani, perbaikan saluran irigasi, optimalisasi sumur bor, konservasi kawasan hulu bendungan hingga perlindungan harga hasil panen.
Sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan krama subak diharapkan mampu memperkuat ketahanan sektor pertanian Jembrana sekaligus menjaga kesejahteraan petani.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. BWN-03
