Tabanan, Baliwakenews.com
Kemampuan keuangan Kabupaten Tabanan menghadapi tekanan pada 2027. Pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan hanya Rp2,15 triliun lebih atau turun Rp30,56 miliar dibandingkan APBD 2026. Kondisi tersebut berdampak pada rencana belanja daerah yang ikut menyusut hingga Rp124,37 miliar lebih.
Penurunan kemampuan fiskal tersebut terungkap dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah unit penghasil, 2 November 2026. Sekda Tabanan selaku Ketua TAPD memaparkan, proyeksi pendapatan daerah 2027 turun sekitar 1,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,18 triliun lebih.
Sementara itu, belanja daerah 2027 dirancang sebesar Rp2,13 triliun lebih. Penyusutan anggaran ini menuntut penentuan ulang prioritas belanja agar kebutuhan wajib, program strategis, dan pembangunan tidak terganggu.
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., bersama jajaran legislatif memiliki tanggung jawab mengawal pembahasan RAPBD agar kebijakan anggaran tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja.
Anggota Banggar DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menilai penyesuaian kapasitas fiskal harus menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurutnya, harus dibarengi pembenahan pengelolaan aset daerah agar menghasilkan penerimaan nyata.
Ia juga meminta penguatan Satgas Aset, optimalisasi pajak dan retribusi, serta pembenahan pengelolaan piutang PBB-P2. Aset milik daerah jangan hanya tercatat secara administratif, tetapi harus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Di tengah penurunan pendapatan, Banggar mengingatkan agar belanja daerah tidak sekadar terserap untuk memenuhi kebutuhan organisasi perangkat daerah. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta diukur berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat.
Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya diarahkan untuk menyempurnakan proyeksi pendapatan dan belanja agar lebih realistis. Seluruh perangkat daerah unit penghasil diminta lebih serius menggali potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap maksimal. BWN-01
