Bogor, baliwakenews.com
Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masuk dalam E-Katalog Lokal. Hal ini disampaikan Wali Kota Denpasar, I GN Jaya Negara, saat mengikuti acara City Leader Community Kompas Collaboration Forum (KCF) para Walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kebun Raya Bogor, Sabtu 3 September 2022.
Dikatakan dengan masuk dalam E-Katalog Lokal maka akan mempermudah pemberdayaan pelaku UMKM dalam meningkatkan produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
KCF sinergi Apeksi kali ini membahas mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Produk Lokal Dalam Pemulihan Ekonomi dan Antisipasi Resesi. Salah satu upaya yang didorong adalah Pemanfaatan e-katalog bagi pelaku UMKM. Hadir sebagai pembicara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas dan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto.
Wali kota Denpasar, IGN Jaya Negara menyampaikan pihaknya berupaya meningkatkan jumlah UMKM Denpasar yang terdaftar pada etalase di e-Katalog. Penggunaan e-Katalog bagi UMKM berpeluang meningkatkan pendapatan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Salah satu terobosan untuk membangkitkan dan memajukan UMKM lokal dengan mengajak mereka masuk e-Katalog Kota Denpasar. Sembari meminta Pimpinan OPD juga proaktif memfasilitasi pelaku UMKM yang akan masuk dalam e – Katalog,” ujar Jaya Negara
Sementara itu Wali kota Bogor, Bima Arya menyampaikan untuk optimalisasi pemanfaatan pembelian melalui e-katalog, Supply Side dari UMKM harus dibina untuk meningkatkan produknya. “Dengan demand yang cukup besar dari pemerintah, UMKM yang menyediakan produknya di e-katalog harus terus dibina untuk menghasilkan produk yang berkualitas,” kata Bima Arya.
Mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog, Ketua LKPP, Azwar Anas mengatakan e-katalog merupakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Target pembelian produk dalam negeri belanja barang dan jasa pemerintah pada 2022 sebesar Rp400 triliun. Nilai belanja ini akan mendongkrak sekitar 1,7 persen pertumbuhan ekonomi nasional
“Untuk percepatan P3DN, seluruh Walikota atau Kepala Daerah saya harapkan dapat mendorong UMKM di wilayahnya untuk mendaftarkan diri di e-katalog dan membeli produk mereka,” pungkasnya. *BWN-03
