Singaraja, Baliwakenews.com
DPRD Kabupaten Buleleng mulai menekan Pemkab Buleleng agar tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat untuk membiayai pembangunan. Menatap 2027, legislatif mendorong pemerintah daerah menggarap sejumlah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum maksimal.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menyebut sedikitnya ada delapan sektor yang bisa dioptimalkan untuk mendongkrak PAD. Di antaranya pajak dan retribusi galian batu atau Galian C, pajak parkir, pajak barang dan jasa tertentu, pajak hotel dan restoran, hingga pajak air bawah tanah.
Dorongan tersebut disampaikan Ngurah Arya seusai rapat tertutup antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng, Rabu (26/8/2026).
“Melihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sudah barang tentu harus ada penyesuaian. Kami tawarkan sejumlah opsi realistis yang bisa menambah PAD Buleleng,” kata Ngurah Arya.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan menaikkan target penerimaan. Pemkab Buleleng juga diminta aktif membuka ruang investasi yang legal dan memastikan sektor-sektor potensial memiliki tata kelola yang jelas.
Salah satu yang disorot adalah Galian C. DPRD Buleleng menilai sektor tersebut memiliki potensi penerimaan cukup besar. Bahkan, jika dapat difasilitasi dan dikelola sesuai ketentuan, Galian C disebut berpeluang menambah kas daerah hingga Rp8 miliar per tahun.
Meski sebagian sektor bersinggungan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali, Ngurah Arya meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak pasif. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dinilai perlu dipercepat agar potensi penerimaan yang ada tidak terus menguap.
“Ini harapan dari teman-teman semua di Banggar DPRD Buleleng bahwa KUA-PPAS 2027 ini sesuai dengan plafon RPJMD yang Rp850 miliar, itu saja,” tegasnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, dana transfer dari pemerintah pusat masih berada di kisaran Rp1,75 triliun. Sementara itu, target PAD Buleleng telah dinaikkan menjadi Rp850 miliar.
Dengan kondisi fiskal tersebut, DPRD berharap dana transfer pusat dapat menopang kebutuhan pembiayaan daerah sekaligus pemerintah lebih serius memperbesar sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.
Efisiensi Jangan Asal Pangkas Anggaran
Di sisi belanja, DPRD juga meminta Pemkab Buleleng menerapkan efisiensi dengan pendekatan yang lebih terukur. Efisiensi, kata Ngurah Arya, tidak boleh diterjemahkan sebatas memangkas anggaran seluruh program.
Sebaliknya, pemerintah daerah harus menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Misalnya dari satu sampai sepuluh, ada lima program yang masuk skala prioritas, maka harus diurutkan terlebih dahulu. Sehingga pembiayaannya dapat dengan mudah dilakukan,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, DPRD berharap anggaran 2027 tidak tersebar ke terlalu banyak program yang dampaknya minim. Program prioritas harus mendapatkan dukungan anggaran lebih dahulu agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Efisiensi bukan segala-galanya harus dikurangi, tetapi lebih kepada skala prioritas. Sehingga ada kepuasan tersendiri dari masyarakat nantinya,” tandas Ngurah Arya.
BWN-03
