Segenap Pimpinan Dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung Mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577
Perumda Air Minum Tirta Mangutama Mengucapkan Selamat Tahun baru Imleh 2577
Perumda Air Minum Tirta Mangutama Mengucapkan Selamat Tahun baru Imleh 2577
Entry Meeting LKPD tahun 2025
Mangupura, baliwakenews.com
Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri secara daring atau online acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (Ditjen PKN VI) BPK RI, bertempat di Jero Taman Bali, Dalung, Kuta Utara pada Kamis (12/2).
Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, yang ditemui seusai acara menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali. Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Mewakili Bupati Badung dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK Perwakilan Bali yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk, serta arahan kepada perangkat daerah kami. Pemeriksaan ini bukan semata proses evaluasi, tetapi juga menjadi momentum pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan komitmen Pemkab Badung untuk terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
“Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu,”Ujarnya
Ketua BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam laporannya menyampaikan bahwa entry meeting merupakan tahapan awal yang wajib dilaksanakan sebelum pemeriksaan dimulai, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada tahap ini, BPK menyampaikan tujuan, lingkup, serta kriteria pemeriksaan kepada seluruh entitas yang akan diperiksa.
“Kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan secara transparan dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Untuk memberikan materi, BPK turut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri yang diharapkan memberikan arahan terkait kebijakan Kemendagri dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, perlindungan lahan pertanian, pengawasan lingkungan hidup sektor pertambangan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui entry meeting ini, diharapkan proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat berjalan lancar, objektif, dan memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,”Ujarnya
Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI H. Fathan Suchi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusria, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, dan diikuti oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.BWN-HB
Gubernur Koster Terima Komisi V DPR RI: Lasarus Tegaskan Negara Wajib Percepat Infrastruktur Pulau Dewata
Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Kamis 12 Februari 2026. Pertemuan tersebut menyoroti capaian pembangunan Bali sekaligus mendesak percepatan infrastruktur yang dinilai mendesak dan harus dibangun secara komprehensif serta selaras budaya.
Di hadapan rombongan yang membidangi infrastruktur, transportasi hingga kebencanaan itu, Koster memaparkan kinerja makro Bali yang disebut telah melampaui capaian sebelum pandemi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 tercatat 79,37 (peringkat kelima nasional), pertumbuhan ekonomi 5,82 persen di atas nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan 3,42 persen (terendah nasional) dan pengangguran terbuka 1,45 persen.
Sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi. Tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta orang, dengan kontribusi devisa Bali disebut lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
Tantangan: Lahan, Sampah, Air Bersih hingga Kemacetan
Di balik capaian itu, Koster menggarisbawahi tantangan serius: alih fungsi lahan, persoalan sampah, kerusakan ekosistem, keterbatasan air bersih, kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi Sarbagita dan luar Sarbagita. Kapasitas transportasi publik yang belum memadai juga menjadi sorotan.
Untuk itu, Pemprov Bali mengusulkan sejumlah proyek strategis: pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass dan jembatan, sistem penyediaan air baku, pusat olahraga provinsi, hingga penguatan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.
Lasarus: Bali Tak Bisa Dibangun Secara Biasa
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan Bali membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dari daerah lain.
“Bali harus dibangun secara khusus. Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus komprehensif bagaimana infrastruktur selaras dengan budaya,” ujarnya.
Ia menilai percepatan pembangunan infrastruktur Bali sudah mendesak. Menurutnya, negara lain seperti Malaysia telah lebih maju dalam pengembangan kawasan pariwisata.
“Kalau Bali dibangun secara normal, mungkin tidak akan seikonik sekarang. Justru karena dibangun tidak biasa, Bali menjadi ikonik,” tambahnya.
Lasarus menekankan kontribusi besar Bali terhadap ekonomi nasional harus dibalas dengan dukungan konkret pemerintah pusat.
“Bali sudah menyumbang banyak bagi pusat. Negara harus hadir membantu Pemprov Bali mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Sinergi Pusat–Daerah Diperkuat
Koster menyambut dukungan tersebut dan berharap sinergi pusat-daerah semakin solid untuk memastikan pembangunan Bali tetap berkelanjutan dan berwawasan budaya.
“Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Bali bukan sekadar destinasi wisata, tetapi pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” ujar Koster.
Dalam kesempatan itu, Kementerian PUPR memaparkan penanganan jalan nasional, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta peningkatan kualitas jalan tol. BMKG Bali menyampaikan kesiapan alat operasional utama, sementara BASARNAS memaparkan strategi operasi pencarian dan pertolongan serta kesiapsiagaan bencana di Bali.
Kunjungan Komisi V ini menjadi sinyal politik penting bahwa percepatan infrastruktur Bali kini berada dalam radar prioritas nasional dengan catatan, tetap berpijak pada identitas dan budaya Pulau Dewata. BWN-03
KPU Bali Raih Predikat Zona Integritas, Siap Jadi Role Model Birokrasi Bersih
Denpasar, Baliwakenews.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menorehkan capaian penting dengan meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Predikat ini menegaskan komitmen KPU Bali dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas.
Sebagai unit kerja penerima predikat, KPU Provinsi Bali mengikuti kegiatan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 secara daring pada Rabu (11/02/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045.”
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas telah memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti pada seremoni atau pemenuhan administrasi semata.
“Unit kerja yang telah meraih predikat ZI harus menjaga konsistensi implementasi, memperkuat orientasi pada hasil dan dampak, serta tidak hanya berfokus pada aspek administratif,” tegasnya.
Menurutnya, unit penerima predikat ZI diharapkan menjadi role model sekaligus agen perubahan di lingkungan instansi masing-masing. Hal ini dinilai penting dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Bagi KPU Bali, predikat ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan profesional. KPU Bali menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Dengan predikat ZI menuju WBK/WBBM, KPU Bali dituntut menjaga standar tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan—sekaligus membuktikan bahwa reformasi birokrasi di sektor kepemiluan dapat berjalan konkret dan berdampak nyata bagi publik. BWN-03
Gubernur Koster: Bali–Jepang Kian Solid, Dari Tenaga Kerja hingga Penanganan Pesisir
Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan kuatnya hubungan Bali dan Jepang dalam Resepsi Hari Ulang Tahun ke-66 Sri Baginda Kaisar Jepang Naruhito yang digelar di The Meru, Sanur, Rabu 11 Februari 2026 petang. Momentum itu ditandai prosesi kampai (bersulang) sebagai simbol persahabatan dan persatuan kedua negara.
Acara yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar tersebut dihadiri unsur pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Suasana berlangsung hangat sekaligus khidmat, menegaskan kedekatan hubungan yang telah terjalin lama.
Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Miyakawa Katsutoshi, menyampaikan bahwa peringatan resmi ulang tahun Kaisar dirayakan setiap 23 Februari di Jepang. Ia menyebut resepsi di Bali sebagai simbol eratnya hubungan bilateral.
“Ini adalah simbol persahabatan dan persatuan Jepang dan Indonesia,” ujarnya.
110 Ribu WNI Bekerja di Jepang
Miyakawa mengungkapkan, kerja sama kedua negara terus menguat, termasuk di sektor ketenagakerjaan. Saat ini sekitar 110 ribu warga Indonesia bekerja di Jepang, menjadikan Indonesia salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar.
Baru-baru ini, sekitar 2.000 pemuda Bali dilepas untuk bekerja di Jepang. “Mereka akan menjadi duta budaya dan mendapatkan pengalaman berharga yang diharapkan bermanfaat bagi Indonesia,” katanya.
Menurutnya, pekerja Indonesia dikenal tekun dan memiliki reputasi baik di berbagai sektor.
Kolaborasi Lingkungan dan Pesisir Hingga 2034
Kerja sama Bali–Jepang juga menyasar isu lingkungan. Pemerintah Jepang mendukung program pelestarian dan perbaikan pesisir pantai Bali yang ditargetkan rampung pada 2034, termasuk penanganan kawasan Tanah Lot.
“Kita harus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang,” tegas Miyakawa.
Kolaborasi juga diperluas ke pengolahan limbah dan peningkatan pendapatan petani, seperti di kawasan Tegalalang. Di sektor ekonomi dan pariwisata, kedua pihak sepakat menjadikan prinsip saling percaya sebagai fondasi utama.
Menuju 70 Tahun Hubungan Diplomatik
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kaisar Naruhito sekaligus menegaskan komitmen Bali memperkuat hubungan dengan Jepang.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-66 kepada Yang Mulia Sri Baginda Kaisar Jepang. Semoga selalu berbahagia dan terus memajukan persahabatan Indonesia dan Jepang ke depan,” ucapnya.
Indonesia dan Jepang dijadwalkan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik pada 2028. Dengan berbagai kerja sama yang berjalan dari tenaga kerja, lingkungan, hingga pariwisata Bali disebut menjadi salah satu simpul penting dalam mempererat kemitraan strategis kedua negara menuju masa depan yang lebih kuat dan saling menguntungkan. BWN-03
Koster Ultimatum Airbnb: Hapus Listing Vila Ilegal dan Penunggak Pajak di Bali
Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster melontarkan peringatan tegas kepada Airbnb. Platform penyewaan akomodasi global itu diminta mencoret vila dan jasa pariwisata di Bali yang tidak berizin serta tidak membayar pajak dari daftar promosi digitalnya.
Pernyataan itu disampaikan Koster saat menerima jajaran Airbnb Asia Tenggara Public Policy Lead SEA Shanta Arul, Public Policy Manager Ishwinder Kaur, dan Senior Associate Matius Roland di Jayasabha, Rabu (11/2/2026).
“Jika tidak tertib, saya harap pelaku usaha vila dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari list platform digital Airbnb,” tegas Koster.
Wajib Izin dan Taat Pajak
Koster menekankan, setiap usaha pariwisata yang dipromosikan melalui platform digital harus memenuhi kelayakan perizinan dan kewajiban pajak. Ia mengingatkan, Kementerian Pariwisata RI juga telah mengarahkan agar seluruh jasa pariwisata paling lambat akhir Maret sudah berizin dan membayar pajak.
“Yang tidak tertib, saya harap Airbnb menuntut dan mengeluarkan perusahaan itu dari list promosinya. Terhadap pelaku yang tidak tertib, kami akan berlakukan proses hukum,” ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan vila dan rumah yang difungsikan sebagai penginapan tanpa izin dan tanpa pajak telah merugikan Bali. Di sisi lain, pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya besar untuk menjaga lingkungan dan budaya.
“Kalau kualitas pariwisata hanya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat Bali, itu tidak adil. Yang mendapat keuntungan juga harus bertanggung jawab,” kata Koster.
Dorong Integrasi dengan “Love Bali”
Selain penertiban, Koster juga mendorong Airbnb bekerja sama dengan platform digital milik Pemprov Bali, “Love Bali”. Kolaborasi ini diharapkan dapat memfasilitasi pembayaran Pungutan Wisatawan Asing (PWA) serta mendukung tata kelola pariwisata yang lebih transparan.
Ia menegaskan, Bali terbuka bagi investor dan pelaku usaha, tetapi semua wajib mengikuti aturan. Penataan ini, menurutnya, bukan untuk menghambat usaha, melainkan menjaga keberlanjutan destinasi.
“Ingat, tanpa budaya Bali, pariwisata tidak akan ada. Kalau pariwisata tidak berkembang, usaha apa pun tidak bisa hidup di Bali,” tegasnya.
Airbnb: Siap Taat Regulasi
Menanggapi ultimatum tersebut, Shanta Arul menyatakan komitmen Airbnb untuk mematuhi regulasi Pemerintah Provinsi Bali. Pihaknya juga siap menyosialisasikan aturan kepada mitra properti di Bali.
“Airbnb sangat serius menanggapi perizinan ini dan kami siap melakukan kerja sama dengan pemerintah,” ujarnya.
Pertemuan ini menandai langkah serius Pemprov Bali dalam menertibkan akomodasi berbasis platform digital, sekaligus memastikan ekosistem pariwisata berjalan adil, legal, dan berkelanjutan. BWN-03
IIPP 2025 Skor 61,2: Bawaslu Badung Tekankan Integritas Parpol Kunci Kualitas Pemilu
Mangupura, Baliwakenews.com
Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 berada di angka 61,2 atau kategori sedang. Angka ini menjadi alarm sekaligus bahan refleksi bagi penguatan tata kelola partai politik di Indonesia.
Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Capaian IIPP 2025 yang digelar di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, capaian 61,2 menunjukkan masih perlunya perbaikan serius pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi partai politik.
“Hasil ini menjadi refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola partai politik dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Dalam evaluasi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencatat skor tertinggi dengan nilai 71.
Bawaslu: Integritas Parpol Berkorelasi Langsung dengan Kualitas Pemilu
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menyebut IIPP sebagai instrumen penting untuk mengukur komitmen partai dalam menjalankan prinsip demokrasi yang sehat.
“Indeks Integritas Partai Politik menjadi alat ukur sejauh mana partai menjalankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Bagi kami di daerah, ini menjadi referensi penting dalam memperkuat pengawasan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa integritas partai politik memiliki korelasi langsung dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Jika tata kelola partai lemah, maka dampaknya akan terasa pada proses demokrasi secara keseluruhan.
“Partai politik adalah pilar utama demokrasi. Jika integritasnya kuat, kualitas demokrasi dan kepercayaan publik juga akan meningkat. Penguatan integritas tidak cukup di pusat, tetapi harus didorong hingga ke tingkat daerah,” ujarnya.
Pengawasan Daerah Jadi Kunci
Partisipasi Bawaslu Badung dalam Rakornas ini menegaskan komitmen pengawasan tidak hanya pada tahapan pemilu, tetapi juga pada tata kelola partai sebagai peserta demokrasi.
Dengan skor nasional yang masih berada di kategori sedang, penguatan integritas parpol dinilai menjadi pekerjaan rumah bersama—baik pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun partai politik itu sendiri.
Bawaslu Badung memastikan akan terus mengawal komitmen integritas partai politik sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi yang transparan, berkeadilan, dan berkepercayaan publik tinggi. BWN-03
Dari Banjar untuk Bali: Rumah Pajang Singa Ratna Jadi Etalase Baru UMKM Buleleng
Buleleng, baliwakenews.com
Di sebuah aula sederhana Kantor Camat Banjar, denyut ekonomi rakyat mulai menemukan panggungnya sendiri.
Rabu pagi 11 Februari 2026 suasana Aula Kantor Camat Banjar tampak berbeda. Meja-meja tertata rapi, dipenuhi aneka produk kerajinan, olahan pangan, hingga hasil kreativitas pelaku usaha mikro. Di sanalah Rumah Pajang UMKM Singa Ratna resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna—sebuah ruang yang diharapkan menjadi etalase bersama bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Banjar.
Bukan sekadar tempat memajang produk, Rumah Pajang ini lahir dari keresahan sekaligus harapan: bagaimana produk-produk lokal Banjar bisa dikenal lebih luas tanpa harus tersebar dan berjalan sendiri-sendiri.
“Dengan adanya rumah pajang ini, produk-produk UMKM bisa terakomodasi dan terpusat. Masyarakat atau wisatawan cukup datang ke sini untuk melihat kerajinan maupun produk UMKM lainnya,” ujar Wabup Supriatna saat meresmikan.
Satu Pintu Promosi, Banyak Peluang
Di Banjar, potensi usaha mikro tumbuh di hampir setiap desa. Namun selama ini, promosi kerap menjadi tantangan. Produk bagus sering kali hanya dikenal di lingkungan sekitar. Rumah Pajang Singa Ratna hadir sebagai solusi sederhana namun strategis: mengumpulkan sampel produk dalam satu lokasi yang mudah diakses.
Bagi pembeli, terutama wisatawan atau pemesan dalam jumlah besar, konsep ini memberi kemudahan. Mereka bisa melihat kualitas produk secara langsung, mengenal produsennya, dan kemudian terhubung ke lokasi produksi di desa masing-masing.
Bagi pemerintah daerah, langkah ini sejalan dengan misi memperkuat peran UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi lokal.
“Ini langkah positif. Pemerintah Kabupaten Buleleng tentu sangat mendukung, karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi masyarakat,” tegas Supriatna.
Berawal dari Diskusi, Tumbuh Jadi Gerakan
Di balik peresmian ini, ada proses panjang yang dimulai dari pertemuan-pertemuan sederhana. Camat Banjar, Putu Widiawan, mengisahkan bahwa gagasan pembentukan Singa Ratna lahir dari komunikasi intens dengan para pelaku UMKM yang melihat besarnya potensi usaha mikro di wilayahnya.
Dari diskusi itu, terbentuklah komunitas yang kemudian sepakat membangun wadah bersama. Nama “Singa Ratna” dipilih bukan tanpa makna. Singa adalah ikon Buleleng—simbol keberanian dan kebanggaan daerah. Singa Ratna sendiri merupakan singkatan dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecamatan Banjar.
“Kami ingin identitas UMKM Banjar kuat dan membanggakan. Singa adalah simbol Buleleng, dan itu ingin kami bawa dalam semangat usaha mikro,” jelas Widiawan.
Saat ini, lebih dari 51 UMKM tergabung dalam grup awal Singa Ratna. Pada launching perdana, sekitar 35 UMKM sudah menampilkan produknya. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah seiring terbukanya keanggotaan bagi pelaku usaha lain.
Dari Brosur hingga Katalog Hotel
Rumah Pajang ini masih akan terus disempurnakan. Ke depan, setiap produk akan dilengkapi brosur yang memuat alamat produksi, informasi kontak, dan deskripsi produk. Dengan begitu, pembeli bisa langsung terhubung dengan pelaku usaha.
Tak berhenti di situ, Kecamatan Banjar juga menggandeng pelaku pariwisata, terutama hotel-hotel di wilayah Banjar. Brosur Singa Ratna direncanakan ditempatkan di hotel sebagai media promosi. Bahkan, Rumah Pajang UMKM diharapkan masuk dalam katalog informasi hotel sebagai destinasi kunjungan wisatawan.
Langkah ini membuka peluang baru: UMKM tak lagi berdiri terpisah dari sektor pariwisata, melainkan menjadi bagian dari pengalaman wisata itu sendiri.
Menuju Digital dan Akses Permodalan
Sadar bahwa promosi tak bisa lagi hanya mengandalkan ruang fisik, Singa Ratna juga menyiapkan strategi penguatan digital. Edukasi pemasaran online, pengemasan produk, peningkatan kualitas, hingga akses permodalan menjadi agenda berikutnya.
Upaya ini akan melibatkan sejumlah dinas dan lembaga, mulai dari Dinas Kominfosanti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, koperasi, PLUT, hingga perbankan.
Rumah Pajang Singa Ratna mungkin hanya sebuah aula yang disulap menjadi etalase bersama. Namun di baliknya, ada semangat kolektif untuk tumbuh bersama. Dari Banjar, para pelaku usaha mikro sedang membuktikan bahwa ketika promosi dipusatkan dan kolaborasi diperkuat, ekonomi rakyat bisa menemukan jalannya sendiri untuk naik kelas. BWN-03
Koster Gas Infrastruktur Bali: Tol 96,84 Km, Tiga Pelabuhan Logistik hingga LRT Masuk Radar Bappenas
Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster bergerak cepat mengamankan dukungan pusat untuk percepatan infrastruktur strategis. Dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy di Gedung Jayasabha, Rabu (11/2/2026), Koster secara langsung melobi penguatan konektivitas darat, laut, udara hingga digital untuk menjawab kemacetan dan pemerataan pembangunan Bali.
Didampingi Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster, Gubernur membuka paparannya dengan capaian makro Bali 2025 berbasis data BPS. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,82 persen—naik dari 5,48 persen pada 2024. Pendapatan per kapita juga meningkat menjadi Rp72,66 juta, dari Rp67,32 juta tahun sebelumnya.
“Sekarang fokus kami pemerataan. Infrastruktur di Buleleng, Karangasem, Tabanan dan wilayah lain harus diperkuat,” tegas Koster.
Tol Gilimanuk–Mengwi Diminta Pasti Berlanjut
Sorotan utama adalah kepastian kelanjutan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 km. Proyek ini dinilai krusial untuk mengurai simpul kemacetan Bali barat–selatan.
“Kami butuh kepastian. Tol ini sangat penting untuk mengurai kemacetan,” ujar Gubernur dua periode tersebut, seraya menyebut dirinya sebelumnya telah menemui Menteri PUPR di Jakarta untuk dukungan teknis.
Tiga Pelabuhan Disiapkan Redam Beban Jalur Darat
Tak hanya tol, Koster mendorong pergeseran angkutan logistik dari jalan raya ke jalur laut. Ia mengusulkan peningkatan kapasitas Pelabuhan Celukan Bawang (Bali Utara), Amed (Bali Timur), dan Kusamba (Klungkung).
Skemanya, kendaraan logistik dari Ketapang dapat langsung bongkar di Celukan Bawang untuk wilayah barat–utara, sementara Bali timur dilayani Amed atau Kusamba. “Jika tiga pelabuhan ini kuat, volume truk di jalan berkurang signifikan,” katanya.
Koster juga meminta dukungan peningkatan fungsi Pelabuhan Pengambengan yang selama ini dikenal sebagai pelabuhan ikan.
Bappenas: Darat, Laut, Udara hingga Digital Diprioritaskan
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyatakan komitmen mempercepat pengembangan infrastruktur Bali. “Bali ini cermin Indonesia. Mau bagus atau tidak, terlihat dari Bali,” ujarnya.
Ia menegaskan prioritas tak hanya pada darat dan laut, tetapi juga udara serta digitalisasi. Di tengah pertemuan, Pambudy bahkan menghubungi sejumlah menteri teknis sebagai tindak lanjut koordinasi.
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN Eka Chandra Buana menambahkan, sejumlah proyek Bali telah masuk agenda perencanaan nasional, termasuk kelanjutan Tol Gilimanuk–Mengwi. “Ada LRT. Untuk bandara baru masih dalam tahap skema,” jelasnya.
Pertanian Organik dan Bawang Putih Lokal
Selain infrastruktur, penguatan pertanian turut mengemuka. Pambudy mengingatkan peran sektor ini saat pandemi Covid-19 menopang ekonomi Bali. Koster merespons dengan menegaskan percepatan pertanian organik dan budidaya bawang putih lokal.
“Pangan kita surplus, kecuali bawang putih yang masih tergantung dari luar. Ini jadi perhatian serius,” tandasnya.
Diplomasi Budaya
Pertemuan ditutup dengan pertukaran cendera mata. Koster menyerahkan kain tenun endek, sementara Pambudy menghadiahkan buku dan kopi. Putri Koster juga memberikan tas anyaman ate dan tas kulit berukir khas Bali kepada Ny. Ninuk Mardiana Estilistiati Pambudy simbol penguatan promosi kriya Bali menuju super hub pemasaran nasional.
Dengan lobi langsung ke Bappenas dan dukungan lintas kementerian, Pemprov Bali kini menunggu realisasi konkret agar proyek-proyek strategis segera bergerak di lapangan. BWN-03
Skor Integritas Parpol 61,22, Transparansi Keuangan Jadi Titik Lemah
Mangupura, baliwakenews.com
Indeks Integritas Partai Politik (Parpol) Tahun 2025 mencatat skor nasional 61,22 dari skala 100. Angka tersebut menempatkan integritas partai politik di kategori sedang. Namun di balik skor tersebut, aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi sorotan utama karena mencatat nilai terendah, yakni 44,5.
Pengukuran yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama BRIN atas amanat Bappenas ini melibatkan delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI periode sebelumnya. Hasilnya disebut mencerminkan gambaran nasional kondisi integritas parpol saat ini.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan indeks ini menjadi baseline evaluasi untuk perbaikan pada 2026 dan seterusnya. “Partai politik adalah produsen para pemimpin bangsa. Karena itu, integritasnya harus terus diperkuat,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indeks Integritas Partai Politik Tahun 2025 di Kuta, Rabu (11/2/2026).
Secara rinci, aspek kode etik memperoleh nilai 66, demokrasi internal 63,2, kaderisasi 61,4, dan rekrutmen 60,8. Namun skor keuangan yang berada di angka 44,5 menunjukkan masih lemahnya tata kelola pendanaan partai, baik dari sisi transparansi maupun akuntabilitas.
Sorotan terhadap aspek keuangan juga disampaikan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa. Ia mengungkapkan bahwa pada 2019 KPK sempat mengusulkan peningkatan bantuan keuangan partai politik hingga sekitar Rp16.900 per suara, dengan skema pembiayaan 50 persen dari pemerintah dan 50 persen dari partai. Namun, usulan tersebut belum disetujui sepenuhnya. Bahkan opsi Rp10 ribu per suara pun akhirnya hanya direalisasikan sebesar Rp1.000 per suara hingga saat ini.
Meski demikian, Cahya menegaskan bahwa besaran dana bukan satu-satunya ukuran integritas. “Berapapun nilainya, yang penting partai politik bisa menjadi teladan. Jika di internal sudah berintegritas, kader yang ditempatkan di berbagai lembaga juga akan menularkan integritas yang baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya penurunan skor aspek keuangan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 60. Penurunan ke level 40-an dinilai sebagai alarm serius yang membutuhkan pembenahan sistemik.
Dengan target Indonesia Emas 2045, penguatan integritas partai politik menjadi krusial. Sebab, partai tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai pintu utama rekrutmen pemimpin nasional dan daerah. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, kualitas demokrasi substantif yang diharapkan sulit terwujud.
Indeks 61,22 menjadi pengingat bahwa reformasi partai politik belum selesai dan transparansi keuangan menjadi pekerjaan rumah terbesar ke depan. BWN-04
Ny. Rai Wahyuni Sanjaya melaksanakan Sosialisasi Kulkul PKK dan Posyandu serta Kunjungi Tempat Pengolahan Sampah Plastik “Bali Harmoni” di Denbantas
Tabanan, baliwakenews.com
Selain melaksanakan Sosialisasi Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu yang dirangkai dengan Sosialisasi Posyandu 6 SPM, serta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber melalui zoom meeting di Kantor Bupati Tabanan, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya juga melaksanakan kunjungan ke lokasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Denbantas, Tabanan, Rabu (11/2). Dalam Kegiatan tersebut, Bunda Rai turut didampingi Sekretaris I TP PKK Kabupaten Tabanan dan Jajaran, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, Perangkat Daerah terkait serta Perbekel Desa Denbantas.
Gerakan Kulkul yang merupakan program unggulan TP PKK Provinsi Bali dilaksanakan serentak setiap Minggu pertama setiap bulan pukul 06.00–08.00 WITA sebagai upaya menumbuhkan kembali semangat gotong-royong dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menuju Bali Bersih Sampah. Dengan memanfaatkan kulkul berbahan bambu sebagai simbol komunikasi tradisional, masyarakat diberikan tanda persiapan dan tanda mulai kegiatan secara serentak untuk membersihkan halaman rumah, telajakan, serta fasilitas umum seperti balai banjar dan tempat suci.
Usai sosialisasi, Bunda Rai dan jajaran melanjutkan kunjungan meninjau langsung inovasi pengolahan sampah plastik yang digagas komunitas “Bali Harmoni” dengan semboyan “Mengubah Sampah Menjadi Berkah” di Desa Denbantas, Tabanan. Bunda Rai mengunjungi salah satu rumah tangga pelopor pengolahan sampah dari sumber, yang dikelola oleh Bapak Imam Kambali bersama tim inovasi, sekaligus menyampaikan apresiasi atas terobosan pengolahan sampah plastik melalui mesin pirolisis yang mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah.
“Pada hari ini saya mengunjungi salah satu rumah tangga yang mengolah sampah dari sumbernya. Ini merupakan inovasi yang sangat luar biasa dalam mengelola sampah, utamanya sampah plastik. Sampah plastik ini bisa diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita,” ucap Bunda Rai di sela-sela kunjungannya.
Bunda Rai juga berharap, inovasi tersebut dapat ditularkan ke rumah tangga lainnya sebagai bagian dari penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber. Ditambahkannya persoalan sampah saat ini sudah menjadi isu serius yang harus ditangani bersama melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat untuk menerapkan kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Dengan langkah sederhana namun konsisten, diharapkan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat berkurang secara signifikan.
“Pengelolaan sampah berbasis sumber seperti ini sangat membantu dalam upaya kita menanggulangi persoalan sampah. Tidak menutup kemungkinan inovasi luar biasa ini bisa kita tularkan ke rumah tangga lainnya,” imbuh Bunda Rai. Seraya menyampaikan Upaya ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Sementara itu, Imam selaku pemilik tempat menjelaskan bahwa dalam proses pengolahan plastik menggunakan mesin pirolisis, terdapat sejumlah kendala teknis, terutama saat musim penghujan. “Kendalanya kalau musim hujan, proses penjemuran jadi terhambat karena kurang panas. Padahal syarat utama sampah plastik bisa masuk ke mesin pirolisis adalah kondisinya boleh sedikit kotor, tapi harus benar-benar kering,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa hampir semua jenis plastik dapat diolah, kecuali tiga jenis tertentu, yakni PET (Polyethylene Terephthalate) seperti botol air mineral bening, PVC (Polyvinyl Chloride), dan PC (Polycarbonate). Plastik yang tidak dapat diolah melalui mesin pirolisis tersebut diarahkan ke industri daur ulang untuk dicetak ulang menjadi biji plastik. Menariknya, plastik kresek yang umumnya bernilai ekonomis rendah justru dapat diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi tersebut.
Tidak hanya sampah plastik, pengelolaan sampah juga mencakup sampah organik melalui sistem sirkular. Sampah organik diolah menjadi pakan ikan, kemudian kotoran ikan dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman hortikultura seperti cabai dan pepaya. Dengan sistem ini, hampir seluruh sampah dapat dimanfaatkan, menyisakan residu sekitar 1–2 persen saja. Komunitas Bali Harmoni sendiri menggerakkan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Setiap minggu, sampah yang telah dipilah dikumpulkan di satu titik untuk kemudian dijemput dan diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM).
Melihat sistem yang berjalan dan cukup baik, Bunda Rai memberikan apresiasi dan menilai inovasi tersebut sangat potensial menjadi role model bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Tabanan. Ia pun menyampaikan komitmennya dalam mendorong gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai bagian dari penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. “Inovasi ini sangat baik dan bisa menjadi contoh bagi tempat lain. Dari sampah organik saja bisa menghasilkan tanaman yang subur dan produktif. Ini bukti bahwa jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah,” tegasnya.BWN-HT
Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih di Pura Pererepan Dalem Pemutih dan Dalem Kapal Bualu
Mangupura, baliwakenews.com
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Nilapati, Nyurud Ayu dan Padudusan Wraspati Kalpa Agung di Pura Pererepan Dalem Pemutih dan Dalem Kapal Bualu, Rahina Buda Wage Menail, Rabu (11/2) di lingkungan Desa Bualu, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung.
Turut hadir dalam kesempatan ini Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Anggota DPRD Provinsi Bali Ketut Tama Tenaya, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta, Lurah Bualu, Kaling, Bendesa Adat Bualu, tokoh Masyarakat I Wayan Muntra serta masyarakat setempat. Bupati Adi Arnawa membantu dana Hibah Upakara Tahun anggaran Induk 2026 sebesar Rp 300 juta.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menyampaikan rasa syukur dan bahagia dapat hadir serta ikut menjadi upasaksi di tengah-tengah krama dalam pelaksanaan Karya. apresiasi yang tinggi atas semangat, kekompakan, dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan upacara yang utama ini.
“Semangat dan kekompakan masyarakat dalam ngayah adalah cerminan nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Pemkab Badung akan senantiasa mendukung upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian adat dan budaya. Saya berharap upacara ini berjalan dengan lancar sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan kerahayuan,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati menyoroti persoalan kemacetan dan keterbatasan akses jalan di Badung. Pemkab Badung terus melakukan pembangunan jalan baru untuk mempercepat waktu tempuh masyarakat. Selain itu, Pemkab Badung menggulirkan berbagai program bantuan, antara lain Beasiswa S1 gratis sekitar 400 orang dari keluarga berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, serta bantuan bagi Lansia yang mencapai umur 75 tahun, diberikan bantuan Rp 3 juta pada saat hari ulang tahun,” tutupnya.
Sementara itu Manggala Prawartaka karya I Made Suarma, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Badung bersama undangan lainnya dimana krama melaksanakan upacara Mamungkah, Ngenteg Linggih, Nilapati, Nyurud Ayu dan Padudusan Wraspati Kalpa Agung di Pura Pererepan Dalem Pemutih dan Dalem Kapal Bualu.
“Adapun upacara ini kami laksanakan mengawali dari tanggal 18 ngaturan uning karya, tanggal 28 Januari melaspas, tanggal 30 Januari nuur tirta, 31 januari netegan karya, tanggal 2 februari mecaru, tanggal 5 dan 6 Februari Nunas tirta. Pada tanggal 8 februari penilapatian, tanggal 9 februari melaksanakan upacara pemelastian dan puncaknya tanggal 11 februari. Untuk dana yang kami habiskan dalam upacara ini sekitar kurang lebih Rp 550 juta sampai penyineban tanggal 14,” jelasnya.BWN-HB
Bupati Adi Arnawa Lantik 234 Pejabat Pemkab Badung
Mangupura, baliwakenews.com
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik dan mengambil sumpah jabatan 234 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Rabu (11/2), bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung. Pejabat yang dilantik terdiri atas 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/b), 72 Pejabat Administrator (Eselon III/a sebanyak 24 orang dan Eselon III/b sebanyak 48 orang), 78 Pejabat Pengawas (Eselon IV/a sebanyak 43 orang dan Eselon IV/b sebanyak 35 orang), serta 71 Pejabat Fungsional.
Usai pelantikan, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa mutasi ini merupakan yang pertama sejak dirinya dilantik pada Februari 2025. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Badung, ia menegaskan bahwa pelantikan dilakukan salah satunya berdasarkan daftar urut kepangkatan sebagai bagian dari penataan sistem karier ASN.
“Saya ingin membangun sistem yang jelas dan terstruktur, sehingga jenjang karier ASN di Badung benar-benar transparan. Pelantikan ini diharapkan mampu memotivasi pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan yang paling penting menjaga integritas sebagai ASN,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral antar perangkat daerah. Menurutnya, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Badung hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh jajaran bekerja secara solid dan bersinergi.
Bupati Adi Arnawa mengingatkan bahwa Badung sebagai destinasi pariwisata dunia menuntut standar pelayanan yang tinggi. ASN tidak hanya melayani masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat internasional.
“Sebagai daerah bertaraf internasional, kita harus mulai mengubah paradigma lama. Reformasi birokrasi harus mengedepankan kinerja dan profesionalitas. Saya berharap ada penyegaran yang mampu mendongkrak kinerja perangkat daerah,” jelasnya.
Ia juga membuka peluang penerapan mekanisme bidding maupun manajemen talenta untuk pengisian sejumlah jabatan strategis ke depan.
Sebelum prosesi pelantikan, pejabat yang beragama Hindu mengikuti upacara mejaya-jaya yang dipuput Ida Pedanda Gede Putra Cau dari Griya Munggu, Desa Ayunan, Abiansemal, di Pura Lingga Bhuana, Puspem Badung.
Beberapa nama pejabat eselon II yang dirotasi dan mengalami perubahan jabatan antara lain I Wayan Wijana dari Kadis Pertanian dan Pangan menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Badung. Gde Eka Sudarwitha dari Kadis Kebudayaan menjadi Kepala Dinas Sosial. I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra sebelumnya Kadis Komunikasi dan Informatika menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Badung. Ida Bagus Gede Arjana dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan AA. Ngurah Rai Yuda Darma kini menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. I Made Agus Aryawan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Badung. Luh Suryaniti dari Inspektur Badung menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung. I Wayan Putra Adnyana dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. AA. Ngurah Raka Sukaeling dari Kepala Dinas Sosial menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi dari Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan menjadi Inspektur Badung serta I Gde Surya Kurniawan dari Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM menjadi Sekretaris DPRD Badung.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Badung I B Surya Suamba, Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.BWN-HB
Distribusikan 677 Tong Komposter CSR, Bupati Badung Perkuat Pengelolaan Sampah dari Sumber
Mangupura, baliwakenews.com
Pemerintah Kabupaten Badung mendistribusikan 677 unit tong komposter yang bersumber dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP/CSR) sebagai bagian dari penguatan transformasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah ini juga merupakan respons atas kebijakan pemerintah pusat terkait penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung. Program tersebut difokuskan pada penguatan pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga, khususnya bagi warga yang tidak memungkinkan membangun Teba Modern.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara simbolis menyerahkan bantuan tong komposter kepada para Perbekel/Lurah dan Kepala Lingkungan se-Kecamatan Kuta Utara di Kantor Camat Kuta Utara, Selasa (10/2).
Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan struktural yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan tingginya aktivitas pariwisata di Badung. Ketergantungan pada sistem pembuangan akhir dinilai tidak lagi relevan dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, serta menurunkan kualitas destinasi wisata. Ia menambahkan, kebijakan penutupan TPA Suwung, kecuali untuk sampah spesifik seperti kiriman sampah pantai pada periode tertentu menjadi momentum penting untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah daerah.
“Pengelolaan sampah tidak bisa lagi bertumpu pada hilir. Penanganan dari sumber, terutama rumah tangga, merupakan prasyarat utama agar sistem pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah pusat sudah memberikan batas waktu yang jelas. Di luar sampah spesifik, kita tidak lagi diizinkan membuang sampah ke TPA Suwung, artinya, kita tidak bisa main-main lagi,” ujarnya.
Menurut Bupati, perubahan paradigma harus dimulai dari pemilahan sampah sejak rumah tangga. Pemilahan organik dan anorganik tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomis melalui daur ulang, sejalan dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Ia juga meminta Camat, Perbekel, Lurah, dan Kepala Lingkungan untuk aktif mengedukasi masyarakat serta memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif melalui pembentukan dan penguatan satuan tugas (satgas) sampah.
“Tanpa pengawasan dan komitmen bersama, program ini tidak akan berjalan. Sampah adalah persoalan serius, apalagi Badung hidup dari sektor pariwisata,” ucapnya.
Dalam konteks kolaborasi multipihak, Bupati mengapresiasi kontribusi sektor swasta melalui program CSR. Sinergi pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi instrumen penting dalam mempercepat perubahan pola pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Program tong komposter ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemkab Badung dalam membangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi dengan rumah tangga sebagai titik awal pengendalian.
Bupati juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah akan menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja wilayah, disertai skema penghargaan dan insentif bagi desa dan kelurahan dengan kinerja terbaik. Selain pengelolaan organik di sumber, Pemkab Badung bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar tengah menyiapkan fasilitas pengolahan sampah residu melalui TPST Mengwitani dan TPST Padang Seni dengan kapasitas sekitar 300 ton per hari menggunakan teknologi non-insinerator.
“Momentum ini harus kita jadikan langkah awal untuk berubah. Kita harus bergerak sekarang,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Badung, Anak Agung Putri Mas Agung, menjelaskan bahwa tong komposter dirancang untuk mengolah sampah organik seperti sisa makanan dan material biologis lainnya menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan kembali.
Ia merinci, bantuan 677 unit tong komposter bersumber dari sejumlah perusahaan melalui program CSR, yakni Ayana Resort Bali (Yayasan Midplaza Peduli) 117 unit, BPD Bali 400 unit, Discovery Shopping Mall dan LV8 (PT Bali Cakrawala Utama) 50 unit, PDAM Badung 60 unit, serta Hotel Horison 50 unit. Dari total tersebut, 567 unit siap didistribusikan per 12 Februari 2026, sementara 110 unit lainnya masih dalam proses pengadaan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Badung, serta perbekel/lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Kuta Utara.BWN-HB
