Mangupura, baliwakenews.com
Indeks Integritas Partai Politik (Parpol) Tahun 2025 mencatat skor nasional 61,22 dari skala 100. Angka tersebut menempatkan integritas partai politik di kategori sedang. Namun di balik skor tersebut, aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi sorotan utama karena mencatat nilai terendah, yakni 44,5.
Pengukuran yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama BRIN atas amanat Bappenas ini melibatkan delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI periode sebelumnya. Hasilnya disebut mencerminkan gambaran nasional kondisi integritas parpol saat ini.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan indeks ini menjadi baseline evaluasi untuk perbaikan pada 2026 dan seterusnya. “Partai politik adalah produsen para pemimpin bangsa. Karena itu, integritasnya harus terus diperkuat,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indeks Integritas Partai Politik Tahun 2025 di Kuta, Rabu (11/2/2026).
Secara rinci, aspek kode etik memperoleh nilai 66, demokrasi internal 63,2, kaderisasi 61,4, dan rekrutmen 60,8. Namun skor keuangan yang berada di angka 44,5 menunjukkan masih lemahnya tata kelola pendanaan partai, baik dari sisi transparansi maupun akuntabilitas.
Sorotan terhadap aspek keuangan juga disampaikan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa. Ia mengungkapkan bahwa pada 2019 KPK sempat mengusulkan peningkatan bantuan keuangan partai politik hingga sekitar Rp16.900 per suara, dengan skema pembiayaan 50 persen dari pemerintah dan 50 persen dari partai. Namun, usulan tersebut belum disetujui sepenuhnya. Bahkan opsi Rp10 ribu per suara pun akhirnya hanya direalisasikan sebesar Rp1.000 per suara hingga saat ini.
Meski demikian, Cahya menegaskan bahwa besaran dana bukan satu-satunya ukuran integritas. “Berapapun nilainya, yang penting partai politik bisa menjadi teladan. Jika di internal sudah berintegritas, kader yang ditempatkan di berbagai lembaga juga akan menularkan integritas yang baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya penurunan skor aspek keuangan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 60. Penurunan ke level 40-an dinilai sebagai alarm serius yang membutuhkan pembenahan sistemik.
Dengan target Indonesia Emas 2045, penguatan integritas partai politik menjadi krusial. Sebab, partai tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai pintu utama rekrutmen pemimpin nasional dan daerah. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, kualitas demokrasi substantif yang diharapkan sulit terwujud.
Indeks 61,22 menjadi pengingat bahwa reformasi partai politik belum selesai dan transparansi keuangan menjadi pekerjaan rumah terbesar ke depan. BWN-04
