KPU Bali Raih Predikat Zona Integritas, Siap Jadi Role Model Birokrasi Bersih

Iklan Home Page

Denpasar, Baliwakenews.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menorehkan capaian penting dengan meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Predikat ini menegaskan komitmen KPU Bali dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas.

Sebagai unit kerja penerima predikat, KPU Provinsi Bali mengikuti kegiatan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 secara daring pada Rabu (11/02/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045.”

Baca Juga:  Pelantikan Ketua TP. PKK, TP. Posyandu dan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Bali

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas telah memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti pada seremoni atau pemenuhan administrasi semata.

“Unit kerja yang telah meraih predikat ZI harus menjaga konsistensi implementasi, memperkuat orientasi pada hasil dan dampak, serta tidak hanya berfokus pada aspek administratif,” tegasnya.

Baca Juga:  DKLH Provinsi Bali Dukung Kuat Inisiatif Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Menurutnya, unit penerima predikat ZI diharapkan menjadi role model sekaligus agen perubahan di lingkungan instansi masing-masing. Hal ini dinilai penting dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Bagi KPU Bali, predikat ini bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan profesional. KPU Bali menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Baca Juga:  Rapat Paripurna DPRD Bali, Pj Gubernur Jawab PU Fraksi-Fraksi

Dengan predikat ZI menuju WBK/WBBM, KPU Bali dituntut menjaga standar tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan—sekaligus membuktikan bahwa reformasi birokrasi di sektor kepemiluan dapat berjalan konkret dan berdampak nyata bagi publik. BWN-03

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan Galungan DPRD BadungIklan Galungan Pemkab BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR