UMP Bali 2027 Naik Jadi Rp4,55 Juta, FSPM Apresiasi Koster tetapi Soroti Kebutuhan Hidup Layak Rp5,6 Juta

Iklan Home Page

Denpasar, Baliwakenews.com

Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 menjadi Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali. Namun, kenaikan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan pekerja karena masih berada di bawah estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali yang mencapai Rp5,6 juta per bulan.

Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menilai penetapan UMP Bali 2027 merupakan langkah positif pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi pengupahan yang selama hampir satu dekade dinilai masih menjadi persoalan bagi kalangan pekerja.

Apresiasi tersebut disampaikan sebagai respons atas keputusan Gubernur Bali yang menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Baca Juga:  Rapat Paripurna ke-28, Menyetujui Raperda Tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Menjadi Perda

Dalam keputusan tersebut, UMP Bali ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan. Sementara itu, UMSP untuk sektor hotel berbintang ditetapkan sebesar Rp4.644.907 per bulan.

UMP Rp4,55 Juta Belum Menyentuh Kebutuhan Hidup Layak

Meski memberikan apresiasi, FSPM Regional Bali tidak menutup mata terhadap persoalan mendasar yang masih dihadapi pekerja, yakni kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Rai Budi Darsana mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang menjadi acuan organisasinya, kebutuhan hidup layak di Bali pada 2026 berada pada kisaran Rp5,6 juta per bulan.

“Artinya, UMP Bali 2027 sebesar Rp4,55 juta masih terpaut sekitar Rp1,04 juta dari estimasi kebutuhan hidup layak tersebut, ” ujarnya.

Kondisi ini menjadi gambaran bahwa kenaikan upah minimum belum sepenuhnya menjawab tekanan biaya hidup yang harus ditanggung pekerja di Bali.

Kendati demikian, FSPM memandang keputusan Gubernur Koster sebagai pijakan awal untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja secara bertahap.

Baca Juga:  Buang Sampah Sembarangan, Warga di Kawasan Sesetan Diganjar Teguran

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kalangan pekerja mengapresiasi langkah pemerintah, tetapi tetap berharap kebijakan pengupahan ke depan semakin mendekati kebutuhan hidup riil masyarakat pekerja.

Pengusaha Diminta Tidak Abaikan Kesejahteraan Pekerja

Selain menyoroti besaran upah, FSPM Regional Bali juga berharap kalangan pengusaha dapat menerima dan melaksanakan ketentuan UMP serta UMSP 2027 sesuai keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Rai Budi Darsana, pekerja memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, mendukung kegiatan operasional, serta menggerakkan proses produksi.

“Peningkatan kesejahteraan pekerja semestinya tidak dipandang sebagai beban semata bagi pengusaha, melainkan bagian dari upaya membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan, ” tukasnya.

FSPM berharap kenaikan upah minimum dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha di Bali. Dengan demikian, pekerja memperoleh penghasilan yang lebih layak, sementara pengusaha tetap memiliki ruang untuk mengembangkan usahanya.

Kenaikan UMP 2027 Jadi Ujian Perbaikan Kesejahteraan Buruh Bali

Baca Juga:  Dealer Honda 63 Singaraja Bagikan 30 Paket Sembako dan 500 Masker

Apresiasi FSPM Regional Bali terhadap kebijakan Gubernur Koster menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan kalangan pekerja.

Namun, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Selisih antara UMP Rp4,55 juta dan estimasi KHL Rp5,6 juta memperlihatkan masih adanya tantangan dalam mewujudkan pengupahan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup pekerja di Bali.

Ke depan, konsistensi penerapan upah minimum, pengawasan terhadap perusahaan, serta dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebatas keputusan di atas kertas.

Bagi pekerja di Bali, kenaikan UMP 2027 diharapkan bukan sekadar angka baru dalam daftar pengupahan, melainkan menjadi awal perubahan nyata menuju kehidupan yang lebih sejahtera. BWN-03

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -Iklan HUT MangupuraIklan HUT Mangupura DPRD BadungIklan Galungan PDAM BadungIklan Galungan DPRD Provinsi Bali Iklan Lapor PajakIklan Waisak Pemkab BadungIklan Waisak PDAM Badung Iklan UNWAR