Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Kamis 12 Februari 2026. Pertemuan tersebut menyoroti capaian pembangunan Bali sekaligus mendesak percepatan infrastruktur yang dinilai mendesak dan harus dibangun secara komprehensif serta selaras budaya.
Di hadapan rombongan yang membidangi infrastruktur, transportasi hingga kebencanaan itu, Koster memaparkan kinerja makro Bali yang disebut telah melampaui capaian sebelum pandemi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 tercatat 79,37 (peringkat kelima nasional), pertumbuhan ekonomi 5,82 persen di atas nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan 3,42 persen (terendah nasional) dan pengangguran terbuka 1,45 persen.
Sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi. Tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta orang, dengan kontribusi devisa Bali disebut lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
Tantangan: Lahan, Sampah, Air Bersih hingga Kemacetan
Di balik capaian itu, Koster menggarisbawahi tantangan serius: alih fungsi lahan, persoalan sampah, kerusakan ekosistem, keterbatasan air bersih, kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi Sarbagita dan luar Sarbagita. Kapasitas transportasi publik yang belum memadai juga menjadi sorotan.
Untuk itu, Pemprov Bali mengusulkan sejumlah proyek strategis: pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass dan jembatan, sistem penyediaan air baku, pusat olahraga provinsi, hingga penguatan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.
Lasarus: Bali Tak Bisa Dibangun Secara Biasa
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan Bali membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dari daerah lain.
“Bali harus dibangun secara khusus. Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus komprehensif bagaimana infrastruktur selaras dengan budaya,” ujarnya.
Ia menilai percepatan pembangunan infrastruktur Bali sudah mendesak. Menurutnya, negara lain seperti Malaysia telah lebih maju dalam pengembangan kawasan pariwisata.
“Kalau Bali dibangun secara normal, mungkin tidak akan seikonik sekarang. Justru karena dibangun tidak biasa, Bali menjadi ikonik,” tambahnya.
Lasarus menekankan kontribusi besar Bali terhadap ekonomi nasional harus dibalas dengan dukungan konkret pemerintah pusat.
“Bali sudah menyumbang banyak bagi pusat. Negara harus hadir membantu Pemprov Bali mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Sinergi Pusat–Daerah Diperkuat
Koster menyambut dukungan tersebut dan berharap sinergi pusat-daerah semakin solid untuk memastikan pembangunan Bali tetap berkelanjutan dan berwawasan budaya.
“Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Bali bukan sekadar destinasi wisata, tetapi pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” ujar Koster.
Dalam kesempatan itu, Kementerian PUPR memaparkan penanganan jalan nasional, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta peningkatan kualitas jalan tol. BMKG Bali menyampaikan kesiapan alat operasional utama, sementara BASARNAS memaparkan strategi operasi pencarian dan pertolongan serta kesiapsiagaan bencana di Bali.
Kunjungan Komisi V ini menjadi sinyal politik penting bahwa percepatan infrastruktur Bali kini berada dalam radar prioritas nasional dengan catatan, tetap berpijak pada identitas dan budaya Pulau Dewata. BWN-03
