Denpasar, Baliwakenews.com
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Senin (27/7/2026). Program ini menjadi strategi baru dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
GPIPS merupakan transformasi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berbeda dari program sebelumnya, GPIPS mengintegrasikan pengendalian inflasi dengan agenda ketahanan pangan, energi, dan keuangan agar lebih adaptif menghadapi tantangan perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi global.
Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menegaskan GPIPS dijalankan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Menurutnya, wilayah Balinusra menghadapi tantangan tersendiri sebagai kawasan kepulauan yang rentan terhadap gangguan distribusi pangan dan dampak perubahan iklim. “Karena itu, BI mendorong penguatan produktivitas pangan melalui modernisasi pertanian, peningkatan kerja sama antardaerah (KAD), efisiensi rantai pasok, hingga replikasi sistem Subak Bali sebagai model pengelolaan irigasi dan produksi pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Balinusra yang dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi, mulai dari pertanian modern, gerakan tanam cabai, pasar murah berbasis 3T, hingga program stabilisasi harga yang berhasil menekan inflasi di daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa ketahanan pangan daerah menjadi fondasi penting dalam menjaga inflasi nasional. Ia meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi El Nino dan cuaca ekstrem melalui sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Senada, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menilai sinkronisasi kebijakan antarinstansi menjadi kunci untuk memperkuat kelembagaan pangan, mengoptimalkan peran BUMN dan BUMD sebagai offtaker, serta memperlancar distribusi pangan di kawasan Balinusra.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra juga menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan pemberian insentif bagi petani muda guna menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.
Rangkaian GPIPS Balinusra 2026 menghasilkan komitmen bersama bertajuk Panca Kerthi Pangan yang memuat lima agenda prioritas, yaitu memperkuat regenerasi petani dan nelayan, mempercepat pertanian modern berbasis digital, meningkatkan mitigasi perubahan iklim, memperkuat stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar, serta memperlancar distribusi pangan melalui kerja sama antardaerah.
Sebagai tindak lanjut, dilakukan penyaluran bantuan sarana pertanian modern kepada kelompok tani, penandatanganan kerja sama antardaerah untuk distribusi komoditas strategis, penguatan kolaborasi riset pertanian, pengembangan urban farming, hingga perluasan akses pembiayaan sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai pasok, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat implementasi GPIPS melalui sinergi lintas sektor, perluasan kerja sama antardaerah, serta pembangunan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. BWN-03
