Rahmat Arjuna Mohon Maaf Kepada Suporter Pasca Bali United Dipermalukan Persebaya

0
Foto: (Bali United)MAAF: Rahmat Arjuna Rezki (tengah) meminta maaf kepada suporter setelah hasil buruk Bali United ketika melawan Persebaya di pekan ke-20 Super League 2025/2026.

Gianyar, baliwakenews.com

Bali United harus menanggung malu setelah kalah 1-3 daru tamunya, Persebaya Surabaya saat pekan ke-20 Super League 2025/2026. Parahnya, kekalahan itu disaksikan ribuan Semeton Dewata di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Salah satu pemain muda, Rahmat Arjuna Rezki mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya mengingat dua laga sebelumnya belum meraih kemenangan.

Pemain Timnas Indonesia U-23 ini pun meminta maaf dengan suporter yang telah mendukung perjuangan Bali United dan berjanji untuk mengulang raihan positif di pekan yang akan datang.

“Saya dan pemain lainnya dalam tim tentu kecewa dengan hasil yang diperoleh. Yang ingin saya sampaikan pertama tentu permintaan maaf untuk suporter yang telah datang dan memberikan dukungan dari rumah,” ujar Arjuna Rezki, Rabu 11 Februari 2026.

Ia berharap penggawa Serdadu Tridatu bisa memperbaiki performa untuk menyambut pertandingan pekan berikutnya dengan hasil yang terbaik.

“Kami berjanji untuk terus berbenah dan bisa memberikan kemenangan di laga berikutnya,” ujarnya.

Dengan hasil ini, Bali United masih bertengger di papan tengah dan pekan berikutnya bakal menjamu Persija Jakarta hari Minggu 15 Februari 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. BWN-06

Imlek, Koster – Giri : Doa Tahun Kuda Menguatkan Persahabatan, Wisata, dan Investasi SDM

0
Sumber: (Humas) PERAYAAN IMLEK - Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta menghadiri perayaan Imlek pada Selasa 10 Februari 2026, di Hongkong Garden, Denpasar.

Denpasar, Baliwakenews.com

Malam itu Selasa 10 Februari 2026, lampion merah menggantung hangat di sudut Hongkong Garden, Denpasar. Denting gelas dan sapaan akrab berbaur dengan nuansa perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Di tengah suasana penuh sukacita, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta hadir bukan sekadar memberi ucapan selamat, tetapi juga membawa pesan diplomasi budaya dan ekonomi.

Di hadapan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Zhang Zhisheng, serta para undangan, Koster menyampaikan harapan agar Tahun Kuda membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semua.

Namun lebih dari itu, Imlek menjadi panggung refleksi tentang harmoni dan kolaborasi. “Perayaan ini bukan hanya pergantian kalender lunar, tetapi momentum meneguhkan nilai kerja keras, kejujuran, ketekunan, dan kebersamaan,” ujar Koster.

Nilai-nilai itu, katanya, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perayaan Imlek yang kini dirayakan terbuka dan penuh sukacita di Bali menjadi simbol bahwa keberagaman adalah kekuatan.

Dari Tradisi ke Strategi Pariwisata

Bagi Bali, Imlek juga punya makna ekonomi. Tiongkok merupakan salah satu pasar utama wisatawan mancanegara. Data menunjukkan, kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali pada 2024 mencapai lebih dari 448 ribu orang, dan melonjak menjadi lebih dari 537 ribu pada 2025. Angka itu menempatkan Tiongkok di peringkat ketiga setelah Australia dan India.

Lonjakan tersebut bukan sekadar statistik. Ia menjadi indikator pulihnya mobilitas global sekaligus peluang memperluas kerja sama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Koster melihat hubungan Bali–Tiongkok tak berhenti pada angka kunjungan. Ia mendorong penguatan kolaborasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pertukaran pelajar, pelatihan, beasiswa, hingga peningkatan kapasitas bahasa, teknologi, dan kepariwisataan.

Harapannya, lahir generasi muda Bali yang berdaya saing global tanpa tercerabut dari akar budaya lokal.

“Pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud lewat kebersamaan, toleransi, dan kolaborasi lintas komunitas,” tegasnya.

Diplomasi di Balik Perayaan

Sementara itu, Zhang Zhisheng mengingatkan bahwa Imlek adalah hari raya tradisional terpenting bagi bangsa Tionghoa dan telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia, Imlek juga menjadi bagian tak terpisahkan dari mosaik kebudayaan nasional.

“Tanggal 17 Februari tahun ini kita menyambut Tahun Kuda,” ujarnya, seraya mendoakan kesehatan dan kemakmuran bagi semua yang hadir.

Ia juga menyampaikan harapan agar Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia senantiasa aman, damai, dan sejahtera.

Malam perayaan itu pun menjadi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Ia menjelma menjadi ruang diplomasi yang cair—di antara hidangan khas, tawa, dan salam persahabatan—yang menghubungkan Bali dan Tiongkok dalam satu semangat: memperkuat kerja sama demi kesejahteraan bersama.

Di bawah cahaya lampion, Tahun Kuda pun dimulai dengan optimisme baru. BWN-03

Toleransi Menguat di Kuta Warga Banjar Dharma Semadi Gotong Royong Bersihkan 90 Rupang di Vihara Dharmayana

0
Rupang: Warga Banjar Dharma Semadi ramai-ramai memnbersihkan puluhan Rupang di Vihara Dharmayana Kuta menjelang Imlek 2577.

Mangupura, baliwakenews.com

Harmoni dan toleransi antarumat beragama kembali terlihat nyata di kawasan Kuta menjelang perayaan Hari Raya Imlek 2577. Puluhan warga Banjar Dharma Semadi bersama para bakta bergotong royong membersihkan arca Budha serta Dewa Dewi di Vihara Dharmayana, Jalan Blambangan, Selasa (11/2/2026).

Kegiatan ini bukan sekadar persiapan rutin menyambut Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 17 Februari 2026, melainkan juga simbol kuatnya kebersamaan masyarakat lintas latar belakang di tengah kawasan wisata internasional tersebut.

Sejak pagi, suasana vihara tampak semarak. Warga bahu-membahu membersihkan altar pemujaan, rupang (arca) Budha, serta Dewa Dewi menggunakan air dan bunga. Penataan lampion dan lilin juga dilakukan sebagai simbol cahaya, harapan, dan awal baru di tahun yang akan datang.

Kelian Suka Duka Banjar Dharma Semadi, Adi Dharmaja Kusuma, menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna spiritual mendalam. Dalam kepercayaan umat, momen ini bertepatan dengan Dewa Toa Pekong yang naik ke langit menuju Surga, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk menyucikan seluruh sarana persembahyangan.

“Sejak pagi warga sudah melaksanakan bersih-bersih altar dan rupang. Ini bukan hanya persiapan fisik, tetapi juga bagian dari penyucian diri menyambut tahun baru,” ujar Adi Dharmaja.

Di Vihara Dharmayana Kuta sendiri terdapat sekitar 90 rupang dengan berbagai ukuran dan bentuk yang dirawat secara berkala oleh umat bersama warga sekitar. Usai pembersihan, kegiatan dilanjutkan dengan persembahyangan bersama pada sore hari.

Tahun Baru Imlek 2577 berada di bawah naungan Shio Kuda Api. Shio Kuda diyakini melambangkan kegesitan, kekuatan, dan semangat pantang menyerah. Harapannya, karakter tersebut membawa energi positif bagi masyarakat.

“Karakter kuda yang gesit dan tidak pernah berhenti diharapkan membawa pengaruh baik bagi lingkungan, bangsa, dan negara agar tetap tentram, damai, dan sejahtera,” tambahnya.

Pada puncak perayaan Imlek nanti, Vihara Dharmayana Kuta diperkirakan akan dipadati sekitar 3.000 hingga 3.500 umat, baik dari Bali maupun wisatawan domestik dan mancanegara yang datang untuk bersembahyang sekaligus merayakan Tahun Baru Imlek. BWN-04

Tomy Martana Apresiasi Komitmen Bupati Badung Akselerasi dan Perkuat Infrastruktur Kuta Selatan

0
Made Tomy Martana Putra

Mangupura, baliwakenews.com

Anggota DPRD Badung, I Made Tomy Martana Putra, mengapresiasi komitmen Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,5 triliun khusus untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kuta Selatan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan visioner, mengingat Kuta Selatan merupakan salah satu kawasan penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung sekaligus destinasi pariwisata bertaraf internasional.

Politisi muda asal Desa Pecatu ini menegaskan, penguatan infrastruktur di Kuta Selatan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kawasan pariwisata kelas dunia akan menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kenyamanan wisatawan maupun daya saing daerah. “Kuta Selatan merupakan salah satu penyumbang devisa dan PAD terbesar bagi Kabupaten Badung. Kalau infrastrukturnya tidak diperkuat, pariwisata akan terganggu. Jadi, ini wajib dilakukan,” ujarnya pada Rabu (11/2/2026).

Tomy menilai fokus Bupati Adi Arnawa dan BPK Bagus Alit Sucipta pada pembangunan infrastruktur sudah sangat tepat dan menjawab kebutuhan riil di lapangan. Hal tersebut pula yang menjadi salah satu alasan Partai Golkar Badung yang di komandoi oleh Ketua, A.A. Ngr Kt Nadi Putra, SH (Turah Tut) sepakat memberikan dukungan kepada pemerintahan Adi Cipta. “Golkar mendukung Pak Adi Arnawa karena konsen pada infrastruktur. Ini yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan kalau tidak ada percepatan,” ungkapnya.

Menurutnya, akselerasi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan merupakan pilar utama dalam mewujudkan pariwisata berkualitas. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menunjang kelancaran aktivitas pariwisata, tetapi juga menjadi daya dukung kawasan agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.

Meski demikian, Tomy mengingatkan agar program pembangunan tidak berhenti pada tataran wacana atau seremonial semata. Seluruh rencana yang telah disusun harus diwujudkan secara konkret dan benar-benar menjawab persoalan di lapangan. “Pembangunan harus nyata dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, ia optimistis program pembangunan infrastruktur tersebut dapat terealisasi sesuai harapan. Sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Badung sekaligus anggota DPRD Badung, Tomy memastikan pihaknya akan mengawal secara serius pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kuta Selatan.

“Kami di DPRD, khususnya Fraksi Golkar, Sesuai Arahan ketua Kami Pak Gde Sumarjaya Linggih, kami selalu siap menjadi mitra yang kritis dan solutif bagi Pemerintah Daerah badung agar seluruh program benar-benar terealisasi dan tepat sasaran,” ujarnya.

Terkait persoalan air bersih, Tomy juga berharap target Bupati Badung agar distribusi air di Kuta Selatan mulai stabil pada Februari 2026 dapat terealisasi melalui penambahan pompa dan optimalisasi jaringan PDAM. Dengan demikian, persoalan air bersih dapat dituntaskan secara bertahap dan berkelanjutan.

Ia pun sependapat dengan pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan industri dan sektor pariwisata. Langkah tersebut dinilai strategis agar air permukaan dapat diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau. “Kami siap bersinergi, karena air merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Selama demi kepentingan masyarakat, kami siap mengawal,” pungkasnya. BWN-04

Bupati Sutjidra Targetkan Kemiskinan Buleleng Turun Signifikan di 2027, Program Diminta Berbasis Data dan Tepat Sasaran

0
Sumber: (HumasBll) KONSULTASI PUBLIK - Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra memimpin Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang digelar secara daring dan luring di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa 10 Pebruari 2026.

Singaraja, Baliwakenews.com

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menegaskan penurunan kemiskinan sebagai agenda utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2027. Ia meminta seluruh program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan tidak sekadar menjadi rutinitas anggaran.

Penegasan itu disampaikan saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang digelar secara daring dan luring di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa (10/2).

“Program harus berbasis data dan menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran,” tegas Sutjidra.

Kemiskinan Turun, Tantangan Masih Besar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Buleleng turun dari 5,39 persen pada 2024 menjadi 5,2 persen pada 2025. Meski menunjukkan tren positif, Sutjidra mengingatkan bahwa pekerjaan rumah masih besar untuk memastikan penurunan berkelanjutan hingga 2027.

Menurutnya, keluar dari lingkaran kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus melalui peningkatan standar hidup secara menyeluruh.

“Daya beli tidak boleh turun, pendapatan harus meningkat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat. Bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan sosial,” ujarnya.

RKPD 2027 sendiri merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Buleleng 2025–2029. Penyusunannya mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan keterlibatan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.

Fokus PAD, IPM dan Investasi

Sutjidra mengarahkan agar seluruh program 2027 menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Fokusnya meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan daya tahan ekonomi masyarakat, serta peningkatan daya saing melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia juga menekankan pentingnya mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur yang selaras dengan peningkatan kualitas SDM sesuai kebutuhan pasar kerja. Pemerintah daerah diminta kreatif dan inovatif dalam merancang pelayanan publik.

“Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan harus terintegrasi. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Masukan Stakeholder Jadi Kunci

Kepala Bappeda Buleleng Komang Audi Berawijaya menyebut forum konsultasi publik sebagai tahapan krusial dalam penyusunan RKPD 2027. Forum ini menjadi ruang penyamaan persepsi terkait tema dan program prioritas pembangunan.

“Hasil forum akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027. Masukan perangkat daerah dan stakeholder sangat penting agar program benar-benar menjawab isu strategis daerah,” jelasnya.

Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Buleleng, Sekda, Inspektur, serta para asisten di lingkungan Pemkab Buleleng.

Dengan penajaman program berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Buleleng menargetkan RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi instrumen nyata untuk menekan kemiskinan dan memperkuat fondasi ekonomi daerah. BWN-03

Jelang HBKN, Bali Perketat Pengendalian Inflasi dan Tancap Gas Digitalisasi Transaksi Daerah

0
Sumber: (Humas) HLM - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja Saat memimpin High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD Provinsi Bali yang digelar Selasa (10/2/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memperkuat sinergi menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Triwulan I 2026.

Langkah strategis itu ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD Provinsi Bali yang digelar Selasa (10/2/2026), dipimpin Gubernur Bali, Wayan Koster dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja. Hadir pula Deputi Bapanas I Gusti Ketut Astawa, perwakilan Kemenko Perekonomian, bupati/wali kota se-Bali, Kanwil DJPb, Polda Bali, OJK, BPS, Bulog, serta jajaran TPID dan TP2DD.

Inflasi Bali Terkendali, di Bawah Nasional

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Bali tahun 2025 tercatat 2,91 persen (year on year/yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 2,92 persen (yoy) dan tetap berada dalam target 2,5±1 persen.

Memasuki Januari 2026, inflasi Bali kembali terkendali di angka 2,58 persen (yoy), bahkan lebih rendah dari nasional yang mencapai 3,55 persen (yoy). Capaian ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Bali yang tinggi, yakni 5,82 persen pada 2025.

Menurut Erwin Soeriadimadja, stabilitas harga tersebut tidak terlepas dari sinergi TPID-TP2DD, termasuk perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. “Penerimaan pajak dan retribusi daerah di Bali kini telah 100 persen dilakukan secara digital. Ini memperkuat transparansi, efisiensi, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya.

Waspada Tekanan Harga Jelang HBKN

Meski inflasi terjaga, tantangan tetap membayangi menjelang HBKN. Kepala Perwakilan BI Bali menyoroti sejumlah faktor risiko, seperti volatilitas produksi akibat dinamika cuaca, rantai pasok yang belum optimal, lonjakan permintaan pangan termasuk dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perlunya operasi pasar yang terencana.

Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, beras, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Deputi Bapanas juga mengingatkan potensi tekanan harga, terutama pada aneka cabai di tengah ketidakpastian cuaca.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pengendalian inflasi sangat krusial untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. “Inflasi harus dijaga dalam rentang sasaran agar ada kepastian harga, baik bagi masyarakat maupun produsen, khususnya petani,” tegasnya.

Koster juga mendorong penguatan penggunaan produk lokal sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi Bali yang tangguh serta berdaya saing global.

Operasi Pasar dan Kerja Sama Antar Daerah Diperkuat

Menjelang HBKN, TPID Bali memperkuat strategi jangka pendek melalui pelaksanaan operasi pasar murah, percepatan kerja sama antar daerah guna menjamin pasokan, serta optimalisasi komunikasi publik. Targetnya, inflasi bulanan tetap berada di bawah pola historis periode HBKN dan inflasi tahunan terjaga dalam sasaran nasional.

Asisten Deputi Kemenko Perekonomian Mochamad Edy Yusuf menekankan pengendalian inflasi sebagai prasyarat keberlanjutan ekonomi daerah. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan neraca pangan daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.

Bali Menuju Pulau Digital

Selain pengendalian inflasi, forum HLM juga menjadi momentum akselerasi digitalisasi. Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bali serta penandatanganan Komitmen Bersama Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah se-Bali.

Penandatanganan oleh Gubernur serta para bupati dan wali kota se-Bali ini menjadi sinyal kuat dukungan kolektif terhadap percepatan digitalisasi layanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah berbasis pembayaran nontunai.

“Ini momentum strategis untuk menegaskan komitmen bersama. Implementasi digitalisasi harus konsisten dan berkelanjutan sesuai roadmap TP2DD 2026–2030,” kata Koster.

Dengan sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi, Bali menargetkan stabilitas harga tetap terjaga sekaligus mendorong efisiensi ekonomi, transparansi fiskal, dan penguatan ketahanan perekonomian daerah di tengah dinamika global. BWN-03

Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD SB Kabupaten Tabanan 2027

0

Tabanan, baliwakenews.com

Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., memimpin sekaligus menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, Selasa, (10/2), turut dihadiri anggota Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda, para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kepala Instansi Vertikal, Perbankan, Akademisi, Pelaku Usaha dan Pariwisata, serta para undangan yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring (hybrid).

Mengusung tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”, yang dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan menggerakkan seluruh sumber daya melalui penciptaan ekosistem bisnis yang terintegrasi, saling mendukung, dan berkelanjutan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027 merupakan forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Seluruh pemangku kepentingan yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabanan.

Bupati Sanjaya dalam arahannya menyampaikan, capaian pembangunan Kabupaten Tabanan hingga saat ini telah menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi makro maupun pada bidang-bidang prioritas. Pada bidang pangan, sandang, dan papan, dikatakannya Kabupaten Tabanan mampu menjaga ketahanan serta ketercukupan pangan, termasuk ketersediaan sandang dan papan bagi masyarakat. “Di bidang kesehatan dan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat terus meningkat dan kita mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. Di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dan pengangguran juga terus menurun,” ungkapnya.

Selain itu, Ia juga menyampaikan pada bidang adat, agama, tradisi, dan budaya, keharmonisan serta kerukunan umat beragama tetap terjaga, disertai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemajuan adat, tradisi, seni, dan budaya. Kemudian pada sektor pariwisata, kualitas pariwisata Tabanan terus meningkat melalui penyediaan akomodasi yang terstandar, dengan pariwisata unggulan berbasis eko-tourism dan pertanian. Sementara itu, di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, dikatakan Sanjaya kualitas infrastruktur serta penataan ruang terbuka hijau dan ruang publik juga semakin baik.

Terkait hilirisasi, Bupati Sanjaya mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan, agar produk-produk unggulan Tabanan mampu dikembangkan secara optimal dan berdaya saing di pasar yang lebih luas. “Saya minta para konsultan publik, tokoh, dan semuanya, untuk memberikan masukan, sehingga betul-betul nanti produk hilirisasi memiliki nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” pintanya. Seraya mencontohkan potensi beras, kopi, dan salak di Tabanan yang tidak hanya bisa dijual sebagai produk mentah, namun dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah.

Sementara itu, dalam laporannya, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani, menyampaikan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, saran, dan masukan dari para pemangku kepentingan, serta menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan publik guna penyempurnaan RKPD. “Forum ini juga bertujuan menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan, serta sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah,” jelasnya.BWN-HT

Harga Properti Komersial Bali Tertekan, Hotel Koreksi Tarif di Tengah Turunnya Permintaan

0
Sumber: (Humas) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menjelaskan Harga Properti Komersial Bali Tertekan, Selasa 10 Pebruari 2026.

Denpasar, Baliwakenews.com

Pasar properti komersial di Provinsi Bali menunjukkan sinyal perlambatan pada akhir 2025. Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat, harga properti komersial mengalami koreksi seiring melandainya permintaan, khususnya pada sektor perhotelan dan perkantoran sewa.

Berdasarkan hasil Perkembangan Properti Komersial (PPKom) Bank Indonesia Bali, Indeks Harga Properti Komersial Provinsi Bali pada triwulan IV 2025 hanya tumbuh 0,68 persen (year on year/yoy). Angka ini turun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih mencapai 3,56 persen (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menjelaskan bahwa pertumbuhan tahunan harga properti masih ditopang oleh beberapa segmen, yakni perkantoran sewa yang tumbuh 5,93 persen (yoy), ritel sewa 0,51 persen (yoy), serta hotel 0,68 persen (yoy). Namun, secara umum laju pertumbuhan tersebut melambat.

Lebih lanjut, secara kuartalan (quarter to quarter/qtq), harga properti komersial Bali justru mengalami kontraksi. Indeks Harga Properti Komersial pada triwulan IV 2025 turun sebesar -3,16 persen (qtq). Penurunan ini dipicu oleh koreksi harga yang dilakukan pelaku usaha, terutama sektor perhotelan, guna menjaga daya saing di tengah melemahnya permintaan.

“Melemahnya permintaan tercermin dari Indeks Permintaan Properti Komersial Provinsi Bali yang pada triwulan IV 2025 turun -4,80 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama disumbang oleh segmen perkantoran sewa yang terkontraksi -5,98 persen (yoy) dan hotel yang turun -6,71 persen (yoy), ” ungkap Erwin.

Pada segmen perkantoran sewa, BI Bali mencatat adanya pergeseran preferensi masyarakat dari kantor konvensional ke co-working space yang dinilai lebih fleksibel dan efisien. Sementara pada segmen hotel, penurunan permintaan didominasi oleh wisatawan mancanegara yang kini memiliki banyak alternatif akomodasi, seperti vila, apartemen, dan properti sewa harian.

“Kondisi tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang mencatat penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) baik hotel berbintang maupun nonbintang pada November dan Desember 2025,” ujarnya.

Di sisi lain, pasokan properti komersial Bali masih relatif solid. Pada triwulan IV 2025, Indeks Pasokan Properti Komersial tumbuh 0,69 persen (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sempat terkontraksi -0,07 persen (yoy). Pertumbuhan pasokan terutama berasal dari apartemen sewa yang melonjak 13,07 persen (yoy) dan hotel yang tumbuh 0,77 persen (yoy).

Untuk menjaga keseimbangan pasar, Bank Indonesia terus mendorong pembiayaan sektor properti melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pasokan dan permintaan properti, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan. BWN-03

HPN 2026 di Banten, SMSI Pusat Apresiasi Bali Mampu Hadirkan Pengurus Kabupaten

0
Sumber: (Humas) SMSI - Sejumlah delegasi HPN 2026 dari SMSI Bali berfoto bersama Ketua Umum SMSI, Firdaus dan ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi.

Serang, Baliwakenews.com

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali mendapat apresiasi langsung dari Pengurus Pusat SMSI karena dinilai berhasil menghadirkan pengurus kabupaten dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten, 6–9 Februari 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum SMSI Firdaus saat acara makan malam bersama pengurus dan delegasi SMSI di My Pisita Anyer Resort, Kabupaten Serang, Jumat (6/2/2026).

“Secara khusus saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SMSI Bali. Di luar dugaan, Bali bisa menghadirkan delegasi pengurus kabupaten. Tadinya saya kurang yakin,” ujar Firdaus.

Ia bahkan menegaskan, ke depan kemampuan menghadirkan pengurus kabupaten dalam agenda nasional akan menjadi bahan evaluasi bagi kepengurusan provinsi lain.

“Nanti pengurus provinsi yang tidak bisa menghadirkan pengurus kabupaten akan kita evaluasi. Bila perlu diganti,” tegasnya.

Empat Kabupaten Hadir di HPN 2026

Dalam HPN 2026, SMSI Bali menghadirkan delegasi dari empat kabupaten, yakni Badung, Tabanan, Buleleng, dan Jembrana, serta pengurus provinsi sebagai pendamping.

Kabupaten Badung mengirim tiga pengurus kabupaten didampingi satu pengurus provinsi yang dipimpin Ketua SMSI Badung Nyoman Sarmawa. Kabupaten Tabanan juga mengirim tiga pengurus kabupaten dengan satu pendamping pengurus provinsi, dipimpin Ketua SMSI Tabanan I Wayan Ariasa.

Sementara itu, Kabupaten Buleleng diwakili langsung Ketua SMSI Buleleng Francelino, dan Kabupaten Jembrana mengirim tiga pengurus dipimpin Ketua SMSI Jembrana Dewa Manu.

Seluruh keberangkatan delegasi kabupaten tersebut difasilitasi oleh pemerintah kabupaten masing-masing.

Pemda Dinilai Berperan Strategis

Ketua SMSI Provinsi Bali Emanuel Dewata Oja menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah kabupaten yang telah memberikan dukungan terhadap keikutsertaan SMSI Bali dalam ajang nasional tersebut.

“Atas nama SMSI Bali dan SMSI kabupaten, saya mengapresiasi dukungan Bupati Badung, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng yang telah memfasilitasi keikutsertaan kami dalam HPN 2026 di Serang,” ujar pria yang akrab disapa Edo, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Edo, dukungan tersebut memiliki nilai strategis, tidak hanya dari sisi materi, tetapi juga dalam membangun sejarah organisasi SMSI Bali.

“Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah SMSI Bali kami bisa mengikutsertakan pengurus kabupaten dalam event nasional seperti HPN,” katanya.

Ia mengakui, mengoordinasikan keberangkatan pengurus dari berbagai kabupaten bukan hal mudah karena perbedaan kebijakan perjalanan dinas di masing-masing daerah.

Kemitraan Media dan Pemerintah

Edo menilai dukungan pemerintah kabupaten menjadi bukti konkret bahwa kemitraan antara media dan pemerintah daerah di Bali berjalan positif dan saling mendukung.

“Ini menunjukkan pemerintah daerah siap berjalan bersama SMSI untuk menjaga nama baik Bali di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus provinsi dan kabupaten yang telah berpartisipasi aktif, serta kepada Bupati Badung yang mengutus langsung Kepala Bagian Prokopimda, dan Ketua DPRD Jembrana yang hadir langsung dalam rangkaian HPN 2026 di Serang, Banten. BWN-03

Koster: Investasi di Bali Harus Menguntungkan Warga, Bukan Merusak Alam dan Budaya

0
Sumber: (Humas) AUDENSI - Gubernur Bali, Wayan Koster saat menerima audiensi Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (10/2/2026).

Denpasar , Baliwakenews.com

Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa investasi pariwisata di Bali hanya akan didukung jika memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal serta tidak mengorbankan lingkungan hidup dan budaya Bali.

Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (10/2/2026).

“Yang harus kita jawab itu sederhana: kita membangun Bali atau membangun di Bali? Kalau hanya membangun di Bali tapi merusak lingkungan dan budaya, itu bukan arah pembangunan yang kita inginkan,” tegas Koster.

Forum Investasi di KEK Sanur

Dalam audiensi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NCPI Bali periode 2025–2030 Agus Maha Usadha memaparkan rencana penyelenggaraan Bali Economy Investment Forum yang akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur pada 18 Februari 2026.

Forum ini dirancang untuk mempertemukan pemangku kepentingan strategis guna mendorong investasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Sekitar 150 peserta dari kalangan pelaku usaha, asosiasi pariwisata, perbankan, akademisi, hingga regulator dijadwalkan hadir.

“Kami ingin forum ini menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan arah investasi dengan visi pembangunan Bali, bukan sekadar mengejar angka,” ujar Agus.

Dorong Pariwisata Digital Budaya

NCPI Bali juga menyampaikan komitmennya mengembangkan Pariwisata Digital Budaya Bali melalui konsep Kerthi Bali Shanti, yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan. Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan integrasi sistem pariwisata sekaligus menekan praktik pariwisata ilegal dan berbagai bentuk kenakalan wisatawan.

Menurut Agus, forum investasi tersebut tidak hanya membahas peluang ekonomi, tetapi juga menjadi wadah memastikan pembangunan pariwisata tetap sejalan dengan pelestarian alam dan budaya Bali.

Perda Alih Fungsi Lahan Jadi Kunci

Menanggapi rencana tersebut, Koster menyatakan dukungan terhadap forum investasi yang memiliki orientasi kebermanfaatan bagi masyarakat Bali. Ia menilai gagasan tersebut sejalan dengan pemikirannya dalam merumuskan arah ekonomi dan pariwisata Bali ke depan.

“Kita perlu memperjelas sumber dan arah ekonomi Bali. Saya siap berdiskusi dan bertukar pikiran, tapi prinsipnya jelas: ekonomi Bali harus berpihak pada Bali,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Koster juga menyinggung Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan yang saat ini masih dalam proses finalisasi. Ia menegaskan akan bersikap tegas setelah aturan tersebut resmi diberlakukan.

“Kalau perda itu sudah turun, saya akan keras dan melakukan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” kata Koster.

Gubernur berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku pariwisata dapat menjadi fondasi kuat dalam menjaga arah pembangunan Bali yang berkelanjutan, berdaulat secara ekonomi, serta tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan kelestarian alam. BWN-03

Koster: Tanpa Ekonomi Kerthi, Bali Tak Akan Mandiri dan Tetap Rentan Pangan

0
Sumber: (Humas) RAPAT - Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026).

Denpasar, Baliwakenews.com

Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara serius dan konsisten jika Bali ingin benar-benar berdikari secara ekonomi serta berdaulat di bidang pangan, di tengah ketergantungan tinggi terhadap sektor pariwisata.

Penegasan tersebut disampaikan Koster saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026).

“Ekonomi Bali harus dibangun dari hulu sampai hilir dengan regulasi yang memihak pada IKM, UMKM, dan koperasi lokal. Produk yang diproduksi lokal harus diserap oleh masyarakat Bali sendiri. Dari situlah perputaran ekonomi terjadi dan Bali bisa berdikari,” tegas Koster.

UMKM dan Koperasi Jadi Tulang Punggung

Menurut Koster, strategi ekonomi Bali tidak boleh berhenti pada kebijakan makro semata, tetapi harus menyentuh penguatan ekonomi mikro secara nyata. UMKM, industri kecil menengah (IKM), dan koperasi dinilai sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang wajib dilindungi dan diperkuat.

“Ekonomi Kerthi Bali bukan slogan. Ini harus dipelajari dan dijalankan secara sungguh-sungguh. Kalau ini berhasil, Bali akan mandiri secara ekonomi dan berdaulat pangan,” ujarnya.

Inflasi Terkendali, Pangan Tetap Jadi Tantangan

Dalam forum tersebut, Koster memaparkan kinerja ekonomi Bali yang dinilai positif. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat 2,58 persen, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sementara terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.

Menariknya, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mencatat deflasi 0,34 persen, menandakan tekanan harga relatif terkendali. Meski demikian, ia mengingatkan agar TPID tetap memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pelaku ekonomi daerah, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta sektor riil seperti pariwisata, UMKM, dan industri kreatif.

Dorong Produk Lokal untuk Jaga Stabilitas

Dalam konteks pengendalian inflasi, Koster menekankan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi di Bali. Karena itu, penguatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi lokal dan kelancaran distribusi menjadi agenda strategis.

Ia menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam mendorong penggunaan produk lokal melalui Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali.

“Kita sudah buktikan, seperti penggunaan kain endek Bali. Itu menggerakkan perajin, pedagang, dan ekonomi lokal secara nyata,” katanya.

BI dan Bapanas Ingatkan Volatilitas Pangan

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 masih berada dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun volatilitas sejumlah komoditas pangan strategis masih perlu diwaspadai, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

BI menekankan pentingnya penguatan strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—serta mengapresiasi percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD.

Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bali tidak bisa dilepaskan dari penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.

“Komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi sumber tekanan inflasi. Ini harus dijawab dengan penguatan produksi lokal, cadangan pangan, dan kerja sama antardaerah,” ujarnya.

Ia mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha agar pasokan terjaga, harga stabil, dan distribusi lancar, terutama menjelang hari besar keagamaan. BWN-03

Ketua GOW Badung Buka Pelatihan Garnish dan Fruit Carving di Desa Darmasaba

0
Ketua GOW Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta membuka pelatihan Garnish dan Fruit Carving di Wantilan Serbaguna, Banjar Baler Pasar, Desa Darmasaba, Abiansemal, Selasa (10/2).

Mangupura, baliwakenews.com

Ketua GOW Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta hadir sekaligus membuka pelaksanaan pelatihan Garnish dan Fruit Carving untuk hiasan tumpeng bersama Ibu-ibu PKK Desa Darmasaba yang berkolaborasi dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Badung, Selasa (10/2) di Wantilan Serbaguna, Banjar Baler Pasar, Desa Darmasaba, Abiansemal, Badung.

Hadir dalam kesempatan ini Perbekel Desa Darmasaba IB. Surya Prabhawa Manuaba, para Pengurus GOW Kabupaten Badung, Ketua TP. PKK Desa Darmasaba Nyonya Gst. Ayu Dwi Pastuti Prabawa beserta seluruh jajaran, Narasumber Ibu Eny Kojiro (Garnish dan Fruit Carving Specialist/ Master) serta ibu-ibu peserta latihan.

Dalam sambutannya Ketua GOW Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta, mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam kegiatan pelatihan Garnish dan Fruit Carving di Desa Darmasaba. Pelatihan Garnish dan Fruit Carving yang diinisiasi oleh GOW Kabupaten Badung diharapkan bisa membuka peluang keterampilan yang bernilai ekonomi, meningkatkan kreativitas, serta mendukung peran perempuan dalam penguatan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Melalui pelatihan ini para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga, kegiatan adat, maupun sebagai peluang usaha di bidang kuliner dan pariwisata daerah di Desa Darmasaba apalagi di Desa Darmasaba ini diketahui adalah salah satu wisata kuliner yang ada di Kabupaten Badung.

“Kami harapkan dengan adanya pelatihan dari master kita Ibu Eny Kojiro, para peserta latihan diharapkan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan jangan ragu untuk bertanya, berlatih, dan memperoleh ilmu dari sang master, sehingga ilmu yang diperoleh benar-benar dapat bermanfaat berkelanjutan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus GOW Kabupaten Badung, TP. PKK Desa Darmasaba, Narasumber serta semua pihak yang telah mendukung dan mensukseskan acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu Ketua TP. PKK Desa Darmasaba Ny. Gst. Ayu Dwi Pastuti Prabawa, mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Ketua GOW Kabupaten Badung bersama jajaran dan Narasumber serta peserta latihan di Desa Darmasaba untuk melaksanakan kegiatan pelatihan membuat Garnish dan Fruit Carving untuk hiasan nasi tumpeng.

“Kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua GOW Badung karena sudah memilih Desa Darmasaba untuk melaksanakan latihan membuat Garnish dan Fruit Carving. Kami juga mohon kepada Ibu Ketua GOW bersama jajaran untuk selalu membimbing dan membina kami ibu-ibu yang ada di Desa Darmasaba agar kegiatan ini selalu bisa bermanfaat bagi kami. Harapan kami kepada Ibu-ibu PKK yang ada di Desa Darmasaba yang ikut latihan agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan rumah tangga, kegiatan adat, maupun sebagai peluang usaha di bidang kuliner,” ungkapnya.BWN-HB

HPN 2026 di Banten, Momentum Perkuat Peran Pers di Era Digital dan AI

0
PWI Bali dan SMSI Badung saat menghadiri puncak peringatan HPN 2026 di Kota Serang, Senin (9/2)

Mangupura, baliwakenews.com

Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang digelar di Provinsi Banten menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran pers sebagai penjaga kualitas informasi publik di tengah derasnya arus transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Rangkaian kegiatan HPN 2026 menghadirkan insan pers dari berbagai daerah di Indonesia, kepala daerah, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran berbagai elemen bangsa tersebut menegaskan bahwa pers tetap menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi serta membangun komunikasi publik yang sehat dan berimbang. Pemerintah Kabupaten Badung turut menunjukkan dukungannya terhadap penguatan peran pers.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokompim) Setda Badung, Made Suardita, mewakili Bupati Badung bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Badung menghadiri puncak peringatan HPN 2026 yang berlangsung di Kota Serang, Senin (9/2).

Suardita menegaskan bahwa pers memiliki peran yang sangat vital, khususnya di era digital saat ini ketika arus informasi bergerak sangat cepat. Oleh karena itu, keberadaan pers yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas informasi publik.

“Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di era digital dan AI saat ini, pers yang profesional menjadi garda terdepan dalam memastikan informasi yang diterima publik tetap akurat, berimbang, dan dapat dipercaya,” ujar Suardita.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Badung selama ini berkomitmen membangun sinergi yang kuat dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai program dan capaian pembangunan secara transparan dan akuntabel.

“Kolaborasi antara pemerintah dan pers sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan benar, berimbang, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” tambahnya.

Selain menjadi ajang silaturahmi nasional insan pers, peringatan HPN 2026 juga diisi dengan berbagai forum diskusi dan kolaborasi yang membahas masa depan dunia pers di tengah tantangan transformasi digital, termasuk kecepatan penyebaran informasi dan dinamika pemanfaatan teknologi AI. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen dan kontribusi nyata dalam mendukung kemajuan dunia pers di Indonesia.BWN-HB

Bupati Badung Kumpulkan Camat, Lurah/Perbekel, dan Pengelola Sampah

0
Bupati Wayan Adi Arnawa saat memimpin Rakor dengan Camat, Lurah/Perbekel dan Pengelola Jasa Pengangkutan Sampah di Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa, (10/2).

Mangupura, baliwakenews.com

Menyikapi permasalahan akan ditutupnya TPA Suwung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pengelola Jasa Pengangkutan Sampah di Kabupaten Badung, bertempat di Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa, (10/2). Rakor ini merupakan langkah mitigasi terkait dengan penutupan TPA Suwung.

Rakor diikuti oleh Plt. Kepala Dinas LHK Badung Made Rai Warastuthi, Camat se-Kabupaten Badung, Lurah dan Perbekel se-Kabupaten Badung serta para Pengelola Jasa Pengangkutan Sampah.

Bupati Wayan Adi Arnawa seusai acara menyampaikan bahwa rakor ini juga merupakan penegasan kembali kepada Camat dan Perbekel/Lurah se-Kabupaten Badung untuk membangun Teba Modern di wilayahnya masing-masing. Selain membangun Teba Modern para Perbekel/Lurah ini mengedukasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan membentuk satuan tugas atau (satgas) untuk melaksanakan pemantauan pemilahan sampah tersebut.

“Kami kini melibatkan para pengelola sampah swasta karena edukasi kepada teman-teman di lingkup pemerintahan, tetapi dari swasta juga harus berperan aktif agar tidak lagi membuang sampah ke TPA Suwung. Dengan memilah sampah secara mandiri, volume residu akan berkurang signifikan. Kedepan hanya residu yang akan kita olah, tidak lagi semua sampah bercampur seperti sekarang,” ujarnya.

Bupati dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pengelola jasa pengangkutan sampah yang telah banyak membantu Pemkab Badung dalam pengelolaan sampah. Diharapkan sinergi antara Pemkab Badung dan para pengelola jasa pengangkutan ini bisa terus berlanjut.

“Kami di Pemkab Badung dengan para pengelola swasta ini satu persepsi, Tadi kami sudah berdiskusi santai untuk membahas berbagai kendala dan keluhan di lapangan. Jangan sampai DLHK sudah melakukan langkah pemilahan, tetapi pihak lain tidak melaksanakannya. Menteri Lingkungan Hidup tetap berkomitmen bahwa Kabupaten Badung tidak diperbolehkan lagi membuang sampah ke TPA Suwung, kecuali untuk kategori sampah spesifik. Sampah spesifik yang dimaksud adalah sampah yang bukan berasal dari rumah tangga, melainkan sampah yang disebabkan oleh faktor alam atau sampah kiriman,” jelasnya.BWN-HB

Bupati Adi Arnawa Terima Dividen Bank BPD Bali

0
Bupati Wayan Adi Arnawa menerima secara simbolis Dividen dari Direktur Utama PT. Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Puspem Badung, Selasa (10/02).

Mangupura, baliwakenews.com

Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemkab. Badung menerima Dividen dari PT. Bank BPD Bali. Dividen diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura Ida Bagus Made Surawan di Puspem Badung, Selasa (10/02).

Dividen yang diterima Pemkab Badung sebesar Rp. 363 miliar untuk tahun buku 2025. Dengan jumlah setoran modal Pemkab Badung ke Bank BPD Bali hingga tahun 2025 mencapai Rp. 1.250.617.000.000. Sementara di tahun 2026 ini telah dilakukan penambahan modal sebesar Rp. 300 miliar sehingga total setoran modal Pemkab Badung mencapai Rp. 1.550.617.000.000.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah memberikan Dividen kepada Pemkab Badung sebagai pemegang saham pengendali di Bank BPD Bali. Hal ini membuktikan perkembangan BPD Bali sangat luar biasa. “Melihat tren pendapatan terutama dilihat dari sudut pandang Return on Equity (ROE) dan Return on Investment (ROI) yang cukup signifikan. Berdasarkan indikator dua ini, kelihatannya BPD Bali termasuk BPD yang teratas di Indonesia. Sehingga kami tidak ada keraguan untuk menambah penyertaan modal,” jelasnya.

Untuk itu Bupati juga mengimbau kepada masyarakat Bali tidak ragu-ragu menempatkan uangnya di BPD Bali. Disamping untuk ikut mendukung pembangunan Bali secara umum, yang paling penting adalah BPD Bali adalah bank yang sangat memadai.

Dijelaskan pula, setelah RUPS tahun buku 2025 yang lalu, Pemkab Badung telah menambah modal sebesar Rp. 300 miliar sehingga total penyertaan modal untuk Pemkab Badung di BPD Bali sebesar Rp. 1.550.617.000.000 atau 48,76 persen kepemilikan saham. Bupati menegaskan bahwa Dividen ini akan dimanfaatkan untuk pembenahan infrastruktur guna mendukung pariwisata berkualitas. Terutamanya penambahan ruas jalan di wilayah utara khususnya wilayah Abiansemal dan Mengwi.

Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, sesuai dengan hasil RUPS tahun buku 2025 yang digelar 3 Februari lalu, per kemarin sudah disetor ke Kas Daerah Badung Dividen sebesar Rp. 363 miliar dari total Dividen yang dibagikan sebesar Rp. 826 miliar dari seluruh pemegang saham. “Kami ucapkan terima kasih atas support dari pemegang saham seluruhnya, termasuk Pemerintah Kabupaten Badung yang telah memberikan tambahan modal disetor dan kemarin telah dibukukan dan disetujui dalam RUPS sebesar Rp. 300 miliar,” terangnya.

Total modal Pemkab Badung ke BPD Bali menjadi Rp. 1.550.617.000.000. Kedepan modal ini digunakan untuk memperkuat penyaluran kredit dan aspek lainnya. Harapannya modal yang disetor dapat menunjang program-program seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat di Badung khususnya melalui program Pemkab Badung yaitu Sidi Kumbara untuk pemberdayaan UMKM. Termasuk penyaluran KUR, kredit program perumahan dan kredit-kredit program lain yang digalang oleh pemerintah pusat.BWN-HB