Singaraja, Baliwakenews.com
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menegaskan penurunan kemiskinan sebagai agenda utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2027. Ia meminta seluruh program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan tidak sekadar menjadi rutinitas anggaran.
Penegasan itu disampaikan saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang digelar secara daring dan luring di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa (10/2).
“Program harus berbasis data dan menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran,” tegas Sutjidra.
Kemiskinan Turun, Tantangan Masih Besar
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Buleleng turun dari 5,39 persen pada 2024 menjadi 5,2 persen pada 2025. Meski menunjukkan tren positif, Sutjidra mengingatkan bahwa pekerjaan rumah masih besar untuk memastikan penurunan berkelanjutan hingga 2027.
Menurutnya, keluar dari lingkaran kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus melalui peningkatan standar hidup secara menyeluruh.
“Daya beli tidak boleh turun, pendapatan harus meningkat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat. Bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan sosial,” ujarnya.
RKPD 2027 sendiri merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Buleleng 2025–2029. Penyusunannya mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan keterlibatan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.
Fokus PAD, IPM dan Investasi
Sutjidra mengarahkan agar seluruh program 2027 menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Fokusnya meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan daya tahan ekonomi masyarakat, serta peningkatan daya saing melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ia juga menekankan pentingnya mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur yang selaras dengan peningkatan kualitas SDM sesuai kebutuhan pasar kerja. Pemerintah daerah diminta kreatif dan inovatif dalam merancang pelayanan publik.
“Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan harus terintegrasi. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Masukan Stakeholder Jadi Kunci
Kepala Bappeda Buleleng Komang Audi Berawijaya menyebut forum konsultasi publik sebagai tahapan krusial dalam penyusunan RKPD 2027. Forum ini menjadi ruang penyamaan persepsi terkait tema dan program prioritas pembangunan.
“Hasil forum akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027. Masukan perangkat daerah dan stakeholder sangat penting agar program benar-benar menjawab isu strategis daerah,” jelasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Buleleng, Sekda, Inspektur, serta para asisten di lingkungan Pemkab Buleleng.
Dengan penajaman program berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Buleleng menargetkan RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi instrumen nyata untuk menekan kemiskinan dan memperkuat fondasi ekonomi daerah. BWN-03
