Mangupura, baliwakenews.com
Komisi II DPRD Kabupaten Badung, Kamis 21 Oktober 2021 menggelar rapat kerja dengan OPD tentang pendalaman RAPBD tahun anggaran 2022, di ruang rapat pimpinan DPRD Badung. Dihadapan 5 OPD, Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, S. Sos., menegaskan program yang dirancang harus mengedepankan hajat hidup orang banyak.
Kepada lima OPD yang hadir yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan serta Dinas Perikanan, Lanang Umbara meminta masing-masing OPD untuk menjelaskan program/ kegiatan tahun anggaran 2022 yang sudah dirancang. Sudah saya konfirmasi tadi apa yang dijelaskan oleh Bupati dalam RAPBD, saya sudah tanya breakdown- nya. Jadi sesuai dengan APBD yang kita miliki. APBD kita di Badung sekarang kan cuma Rp 2,9 triliun, ” ucapnya.
Meski demikian lebih lanjut dikatakan, antara pendapatan dengan belanja sudah sangat seimbang yaitu dengan nilai yang sama. “Makanya saya pertanyakan kepada dinas- dinas, yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus mendapatkan prioritas. Untuk program lain yang belum menjadi prioritas saat ini, akan dibicarakan pada tahun berikutnya, ” tanda Lanang Umbara.
Dari Dinas Pariwisata yang mendapat alokasi anggaran Rp 22 miliar lebih, diprioritaskan pada program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan pengendalian pencemaran lingkungan.
Terungkap salah satu destinasi yang akan digarap untuk meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata yaitu pantai seseh dengan pembangunan icon pantai sreseh. Sementara untuk pemasaran pariwisata ke luar negeri diprioritaskan pada dua negara yaitu Australia dan New Zealand yaitu promosi melalui digital media elektronik.
Sementara dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terungkap per September ada penambahan 8.463 UMKM di Badung. Sehingga total pertumbuhan UMKM hingga 2021 menjadi 39. 912 UMKM. 31.501 UMKM yang sudah menerima bantuan. Bagi UMKM yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, Bupati Badung berencana memberikan stimulus usaha. Saat ini sedang berlangsung proses cleansing data, agar tidak jadi temuan nantinya.
Untuk program kerja 2022, Diskop mendapatkan alokasi dana Rp12 miliar lebih diarahkan untuk 12 program, 19 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Dari Dinas Perumahan dan Pemukiman terungkap hanya 186 pengembangan perumahan yang berijin di Badung, yang tak berizin cukup banyak. Program kegiatan ada 5 salah satunya program pengembangan perumahan bagi korban bencana.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaporkan program prioritas yaitu pengelolaan sumber daya air dikaitkan dengan irigasi dan drainase di hilir menuju sungai. Ada juga program pemeliharaan irigasi, dan pemeliharaan kanal banjir. Untuk itu Dinas PUPR mendapatkan alokasi dana Rp 225 miliar lebih.Kepada Dinas perikanan, Lanang Umbara menegaskan untuk melakukan pengaawasan penuh kapal ikan besar dengan pukat harimau di bibir pantai, agar tidak merugikan nelayan kecil. “Harus perkuat perlindungan bendega, ” tandanya.
Dari penjelasan- penjelasan OPD, dikatakan semua sudah sangat jelas. Bahwa semua program OPD sudah diarahkan pada skala prioritas. “Catatan saya cuma satu, kurangi biaya monitoring dan biaya rapat- rapat, mungkin disederhanakan. Perbanyaklah program- program yang intinya bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, ” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat selain pimpinan OPD, yaitu anggota komisi II DPRD Badung Ni Kadek Suastiari, SE., dan I Made Wijaya, SE. *BWN-03
