Singaraja, baliwakenews. com
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menyampaikan pidato perdana dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu 5 Maret 2025 pagi. Dalam pidatonya, Sutjidra menyebut akan memprioritaskan lima bidang pembangunan dalam kepemimpinannya lima tahun kedepan.
Adapun rapat paripurna itu dihadiri seluruh anggota DPRD Buleleng serta ratusan undangan dari OPD, Perbekel, Kelian Desa Adat, serta organisasi dan tokoh masyarakat. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna terlihat masuk berbarengan ke ruang rapat.
Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra mengatakan, saat ini telah menyusun program kerja untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat tersebut. Ia melihat saat ini, masih banyak masalah yang harus ditangani dalam berbagai bidang. Untuk itu, pihaknya telah menyusun lima program prioritas pembangunan.
Di antaranya bidang sandang, pangan dan papan, bidang pendidikan, bidang tenaga kerja, sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial tenaga kerja, bidang adat, agama, seni, tradisi, dan budaya, serta bidang infrastruktur, UMKM, pariwisata dan lingkungan hidup.
“Sebagai komitmen jangka pendek, kami juga telah menyusun rancangan kerja 100 hari pertama Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, dengan menyasar berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.
Selain menyiapkan program 100 hari kerja, saat ini Pemkab Buleleng disebut tengah melakukan penyisiran anggaran berkaitan dengan efisiensi anggaran yang diperintahkan pemerintah pusat. Untuk menekan pengeluaran anggaran, Pemkab berencana akan merampingkan dinas yang ada.
“Sudah dikaji dan diskusikan, pak sekda beberapa hari ini memberikan skema mana dirampingkan. Ada rumpun yang sama, yang satu rumpun boleh (dijadikan satu). Selain efisiensi, kita lebih fokus program kesejahteraan,” kata Sutjidra.
Selain itu, kata Sutjidra, dalam waktu dekat akan mengangkat kepala sekolah untuk mengisi kekosongan di 30 sekolah. Hal itu dipercepat, disebut dikarenakan berkaitan dengan ijazah siswa. Sementara untuk pengisian pejabat baru di dinas yang kini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), disebut akan dilakukan setelah perampingan OPD disetujui.
“OPD menunggu perampingan, persetujuan DPR diperdakan. Untuk Kepala Sekolah dalam waktu dekat ini, karena menyangkut ijazah. Harapannya sebelum tahun ajaran baru, karena banyak yang belum terisi,” ucapnya. BWN-03
