Denpasar, Baliwakenews.com
Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali melontarkan kritik keras terhadap Rancangan APBD Semesta Berencana Bali Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali, Senin (26/10/2026), fraksi ini mempertanyakan turunnya belanja modal, membengkaknya belanja pegawai hingga 35,88 persen, serta mendesak Pertamina membayar ganti rugi kepada masyarakat akibat krisis BBM yang mengguncang Bali.
Pandangan umum fraksi yang dibacakan I Komang Wirawan, SH itu berisi sederet catatan terhadap kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Bali di bawah Gubernur Wayan Koster, mulai dari proyeksi pendapatan, target pungutan wisatawan asing, hingga kualitas belanja daerah.
Pendapatan Turun Rp837,9 Miliar, PAD Justru Naik
Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti proyeksi pendapatan daerah Bali tahun 2027 yang diperkirakan turun Rp837,9 miliar atau 23,78 persen dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan meningkat Rp325,4 miliar atau 7,68 persen menjadi sekitar Rp4,5 triliun.
Menurut fraksi tersebut, Pemprov Bali harus memperkuat strategi kemandirian fiskal, terutama menghadapi arah kebijakan kendaraan listrik yang berpotensi mengurangi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Kami mendorong digitalisasi pungutan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengembangan sumber PAD baru, serta peningkatan kinerja BUMD,” tegas Wirawan.
Transfer Pusat Dipangkas 50 Persen
Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti anjloknya proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat menjadi sekitar Rp1,14 triliun atau turun lebih dari Rp1,16 triliun dibanding 2026.
Penurunan itu disebut terjadi karena Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Fisik, DAK Non Fisik, hingga insentif fiskal belum masuk dalam rancangan anggaran.
Mereka meminta Gubernur Bali memperkuat lobi politik ke pemerintah pusat agar alokasi transfer minimal kembali setara dengan tahun sebelumnya.
Target Pungutan Wisatawan Asing Rp600 Miliar Dipertanyakan
Target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dinaikkan dari Rp500 miliar menjadi Rp600 miliar juga menjadi sorotan.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan dasar proyeksi kenaikan tersebut, apakah berdasarkan peningkatan jumlah wisatawan, tingkat kepatuhan pembayaran, atau skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Mereka juga menegaskan dana PWA harus dikembalikan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas lingkungan, budaya, dan infrastruktur Bali.
Belanja Pegawai Tembus 35,88 Persen
Salah satu kritik paling tajam diarahkan pada belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp2,1 triliun atau 35,88 persen dari total belanja daerah.
Angka tersebut dinilai berada di atas batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam regulasi.
Fraksi meminta Gubernur menjelaskan apakah terdapat komponen yang dikecualikan sehingga secara hukum tetap memenuhi ketentuan.
Belanja Modal Anjlok 58 Persen
Fraksi Demokrat-NasDem juga mempertanyakan turunnya belanja modal secara drastis.
Dari sekitar Rp806,2 miliar pada 2026, anggaran belanja modal tahun 2027 hanya direncanakan sekitar Rp337,8 miliar atau turun sekitar 58,1 persen.
Mereka meminta penjelasan apakah penurunan itu disebabkan keterbatasan fiskal atau karena pemerintah menganggap kebutuhan infrastruktur telah terpenuhi.
Anggaran Pendidikan Dipangkas Rp601 Miliar
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menjadi salah satu perangkat daerah yang mengalami pemangkasan signifikan.
Pagu anggarannya turun sekitar Rp601 miliar, dari sekitar Rp1,9 triliun menjadi sekitar Rp1,3 triliun.
Fraksi mempertanyakan apakah pengurangan tersebut tidak akan berdampak terhadap layanan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Bali.
Pertamina Diminta Ganti Rugi Masyarakat Bali
Di luar isu APBD, Fraksi Demokrat-NasDem mengangkat persoalan kelangkaan BBM yang melanda Bali sejak 12 Oktober 2026.
Mereka menilai krisis tersebut telah meningkatkan biaya hidup, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menyebabkan kerugian masyarakat hingga triliunan rupiah.
Fraksi secara tegas menuntut Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat Bali melalui penyaluran program CSR secara langsung kepada rakyat.
Selain itu, mereka mendesak Pertamina membenahi tata kelola distribusi BBM agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Dorong RSUD Bali Jadi Rumah Sakit Rujukan Spesialis
Di sektor kesehatan, Fraksi Demokrat-NasDem mengusulkan pembagian spesialisasi rumah sakit milik Pemprov Bali agar tidak seluruh beban rujukan bertumpu pada RSUP Prof. Ngoerah.
Usulan tersebut antara lain:
- RSUD Bangli sebagai rujukan kesehatan jiwa.
- RSUD Indra diperluas menjadi rujukan mata dan THT.
- RSUD Bali Mandara untuk kanker dan penyakit dalam.
- RSUD Puri Raharja untuk ortopedi, otot, dan saraf.
- RSUD Dharma Yadnya untuk layanan ibu dan anak.
Minta Dana Siaga Bencana dan Perbaikan Jalan Ditambah
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Demokrat-NasDem meminta Pemprov Bali menyiapkan anggaran khusus untuk mengantisipasi kebakaran hutan, banjir, serta mempercepat perbaikan jaringan jalan yang terhubung antara provinsi, kabupaten, hingga desa.
Menurut mereka, tingginya PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor sudah semestinya kembali dirasakan masyarakat melalui kualitas infrastruktur jalan yang lebih baik di seluruh Bali. BWN-03
