Denpasar, Baliwakenews.com
Meski tahapan pemilu belum dimulai, Bawaslu Kabupaten Badung mulai memanaskan mesin pengawasan demokrasi. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menggandeng Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif melalui keterlibatan mahasiswa dan kalangan akademisi.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi antara Bawaslu Badung dengan jajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UNDIKNAS di Kampus UNDIKNAS, Rabu (22/7/2026).
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, mengatakan masa non-tahapan pemilu menjadi waktu yang tepat untuk membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi dan konsolidasi, termasuk menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra strategis.
Menurutnya, salah satu program unggulan yang kini dijalankan adalah PEDESTAL, yaitu program sosialisasi kepada pemerintah desa untuk memperkuat pemahaman mengenai netralitas aparatur desa sebelum tahapan pemilu dimulai.
“Kami di masa non-tahapan fokus memberikan edukasi sekaligus sosialisasi dan konsolidasi dengan masyarakat. Salah satunya melalui program PEDESTAL yang memberikan pemahaman kepada pemerintah desa agar bersikap netral pada pemilu mendatang,” ujarnya.
Selain itu, Bawaslu Badung juga memperkenalkan program baru bertajuk TERAS (Telaah Regulasi, Pelanggaran dan Sengketa), sebuah forum diskusi hukum kepemiluan yang akan digelar secara daring dengan melibatkan perguruan tinggi.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Badung, Rachmat Tamara, mengatakan forum tersebut akan menjadi ruang diskusi akademis mengenai regulasi, pelanggaran, hingga sengketa pemilu.
“Melalui TERAS, kami ingin melibatkan perguruan tinggi, khususnya UNDIKNAS, untuk memberikan perspektif akademis dalam memperkuat demokrasi dan pengawasan kepemiluan,” jelasnya.
Gayung bersambut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UNDIKNAS, Dr. Putu Dyah Permatha Korry, menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Ia mengungkapkan UNDIKNAS selama ini telah menjalin berbagai kemitraan dengan lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu dan KPU di sejumlah daerah di Bali.
Bahkan, pihaknya tertarik menjadikan program PEDESTAL sebagai ruang pembelajaran lapangan bagi mahasiswa.
“Mahasiswa kami dapat turun langsung ke desa-desa yang telah menjalankan program tersebut untuk mempelajari implementasinya. Desa bisa menjadi laboratorium pembelajaran yang memberikan pengalaman sekaligus pemahaman mengenai demokrasi di tingkat akar rumput,” katanya.
Audiensi ini juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mulai dari penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan program pendidikan kepemiluan yang melibatkan civitas akademika.
Melalui sinergi tersebut, Bawaslu Badung berharap literasi demokrasi masyarakat semakin kuat, pengawasan partisipatif semakin berkembang, dan perguruan tinggi dapat berperan aktif sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, bahkan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. BWN-03
