Mangupura, baliwakenews.com
Aktivitas warga negara asing (WNA) di Bali kembali menjadi perhatian setelah jajaran Imigrasi mengungkap beragam pelanggaran keimigrasian dalam operasi pengawasan selama sepekan. Mulai dari menjalankan bisnis pinjaman online (pinjol), praktik prostitusi ilegal, bekerja tidak sesuai izin tinggal, hingga pelanggaran masa tinggal atau overstay.
Sebanyak 26 WNA ditindak jajaran Imigrasi Bali dalam kurun waktu 31 Oktober hingga 8 November 2026. Kasus yang cukup menonjol adalah keterlibatan 15 warga negara Malaysia dalam aktivitas bisnis pinjaman daring yang dinilai tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka miliki.
Dari total penindakan tersebut, Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 19 WNA selama periode 31 Oktober hingga 6 November 2026. Sementara Kantor Imigrasi Denpasar menindak tujuh WNA pada 5–8 November 2026. Lima orang di antaranya dideportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, mengungkapkan, 15 WNA asal Malaysia tersebut sebelumnya terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026. Mereka diketahui menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan aktivitas bisnis pinjaman online.
Kelima belas WNA itu merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (multiple entry) indeks D1. Mereka kemudian dideportasi dalam dua tahap, yakni tujuh orang pada Kamis (5/11/2026) dan delapan orang pada Jumat (6/11/2026) menggunakan penerbangan AK375 dengan tujuan Kuala Lumpur.
Selain kasus pinjol, pengawasan Imigrasi Ngurah Rai juga menemukan penyalahgunaan izin tinggal oleh dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK.
ET diketahui menyalahgunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan dengan melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara LK, pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, diketahui terlibat dalam kegiatan promosi vila melalui akun media sosial Telegram.
Pelanggaran lainnya dilakukan JWF, warga negara Australia, yang dideportasi pada Selasa (3/11/2026) setelah terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Sedangkan PJL, warga negara Inggris, dipulangkan pada Sabtu (31/10/2026) karena melampaui masa izin tinggal atau overstay selama 65 hari.
Rangkaian pelanggaran juga ditemukan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Denpasar. Dari tujuh WNA yang ditindak selama 5–8 November 2026, lima orang dikenai tindakan deportasi dan dua lainnya dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026).
Lima WNA yang dideportasi berasal dari sejumlah negara dengan jenis pelanggaran berbeda. AJV (46), warga negara Prancis, dipulangkan pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA melalui rute Denpasar–Paris karena overstay lebih dari 60 hari.
Berikutnya AS (29), warga negara Rusia, dideportasi pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA melalui rute Denpasar–Moskwa. Penindakan dilakukan karena yang bersangkutan diduga kuat terlibat dalam aktivitas prostitusi ilegal.
WNA Australia berinisial AJAO (63) juga dideportasi pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA melalui rute Denpasar–Perth. Ia dinyatakan melanggar ketentuan keimigrasian karena overstay dan enggan membayar denda beban yang telah ditentukan.
Pada hari yang sama, JN (35), warga negara Uganda, dipulangkan melalui rute Denpasar–Entebbe pada pukul 00.35 WITA atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal.
Sementara itu, LML (32), warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA melalui rute Denpasar–Brusel. Yang bersangkutan dinilai melakukan kegiatan berisiko yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Selain deportasi, Imigrasi Denpasar juga memindahkan dua WNA ke Rudenim Denpasar. Keduanya masing-masing berinisial BDC (32), warga negara Nigeria, dan CYA (31), warga negara Ghana. Mereka diketahui melanggar ketentuan izin tinggal dengan masa overstay masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan hukum keimigrasian, kata dia, akan terus dilaksanakan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
Imigrasi Bali memastikan keberadaan WNA di Pulau Dewata harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian, tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap hukum. Penindakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen jajaran Imigrasi dalam menjaga ketertiban di Bali.
Langkah ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan yang optimal serta penegakan hukum yang berkeadilan. BWN-04
