Mangupura, Baliwakenews.com
Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Badung menemukan 85 data pemilih yang perlu diperbaiki sepanjang 2026. Temuan tersebut mencakup pemilih baru dari kalangan pensiunan TNI/Polri, warga yang beralih status menjadi anggota TNI/Polri, pemilih meninggal dunia, hingga perubahan domisili.
Dari total 85 data tersebut, sebanyak 39 orang merupakan pemilih baru dari pensiunan TNI/Polri. Sementara itu, 28 orang harus dikeluarkan dari daftar pemilih karena beralih status dari warga sipil menjadi anggota TNI/Polri.
Temuan ini menjadi perhatian dalam upaya menjaga akurasi daftar pemilih di Kabupaten Badung, Bali, agar tidak terjadi kehilangan hak pilih maupun pencatatan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.
Hasil pengawasan tersebut dipaparkan dalam Rapat Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Badung, Kamis (12/11/2026).
Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H., dalam arahannya menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, termasuk partai politik, untuk mengawal proses pemutakhiran data pemilih.
Menurutnya, pengawasan PDPB bukan sekadar persoalan administrasi kepemiluan, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Warga yang memenuhi syarat harus dipastikan masuk dalam daftar pemilih, sementara pihak yang tidak lagi memenuhi syarat tidak boleh tercatat sebagai pemilih.
“Seluruh pihak, termasuk partai politik, diharapkan ikut mengawal pemutakhiran data pemilih agar hak pilih masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
24 Kali Uji Petik, Bawaslu Sampaikan Enam Saran Perbaikan
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan melalui uji petik langsung ke rumah-rumah warga dengan metode sampling.
Langkah tersebut bertujuan mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan. Pengawasan juga menyasar warga yang masih memenuhi syarat sebagai pemilih, termasuk mereka yang sedang berada di luar negeri, serta memastikan warga yang telah meninggal dunia tidak lagi tercatat dalam daftar pemilih.
“Kami berkomitmen mengawal administrasi data pemilih melalui uji petik langsung dan membutuhkan sinergi seluruh stakeholder, termasuk kepolisian, kejaksaan, TNI, dan imigrasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara, memaparkan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah melaksanakan 24 kali uji petik dan 11 kali pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas).
Dari rangkaian pengawasan tersebut, Bawaslu Badung menyampaikan enam saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Badung dengan total 85 data pemilih yang perlu dimutakhirkan.
Rinciannya, 39 pemilih baru berasal dari kalangan pensiunan TNI/Polri, 28 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) karena beralih status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri, 14 pemilih telah meninggal dunia, dua pemilih baru pindah masuk, serta dua pemilih pindah domisili.
Seluruh saran perbaikan tersebut telah disampaikan dan direspons oleh KPU Kabupaten Badung untuk dilakukan pemutakhiran.
“Sebanyak 85 data pemilih telah kami sampaikan melalui enam saran perbaikan dan seluruhnya direspons oleh KPU Kabupaten Badung untuk ditindaklanjuti,” jelas Rachmat.
Data Ganda hingga NIK Tidak Valid Jadi Ancaman Akurasi Pemilih
Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, I Putu Hery Indrawan, mengingatkan bahwa pengawasan data pemilih tidak boleh berhenti ketika tahapan pemilu belum berlangsung.
Justru pada masa non-tahapan, potensi persoalan seperti data pemilih ganda dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid harus diantisipasi sejak dini.
Menurutnya, pengawasan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan data sebelum tahapan pemilu dimulai. Dengan demikian, daftar pemilih yang digunakan nantinya diharapkan lebih akurat, mutakhir, dan valid.
“Pengawasan PDPB pada masa non-tahapan menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan data pemilih sejak dini, sehingga saat tahapan pemilu dimulai, daftar pemilih telah lebih akurat dan valid,” ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, Bawaslu Badung mendorong penguatan koordinasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, imigrasi, serta partai politik.
Pengawasan PDPB akan terus dilaksanakan meskipun belum memasuki tahapan pemilu. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu untuk memastikan setiap warga yang memenuhi persyaratan tetap terlindungi hak pilihnya dan tidak terjadi kesalahan dalam administrasi kepemiluan.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri perwakilan KPU Kabupaten Badung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, Polres Badung, Polresta Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Dinas Sosial Kabupaten Badung, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
Perwakilan Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan barcode hotline Klinik Pra-Sengketa serta buku saku penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa kepada perwakilan partai politik yang hadir. BWN-03
