Mangupura baliwakenews.com

Cuaca panas dan gerah masih menyelimuti Bali dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini diperkirakan belum segera berakhir karena dipengaruhi posisi matahari di belahan bumi selatan (BBS), minimnya tutupan awan, serta pola angin yang melambat pada masa peralihan musim.

Prakirawan Cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III, Diana Siregar, menjelaskan posisi matahari saat ini menyebabkan intensitas radiasi matahari yang diterima wilayah Bali meningkat. Situasi tersebut diperkuat minimnya awan yang menghalangi sinar matahari, sehingga permukaan daratan menerima paparan panas sejak pagi hingga sore hari.

Di sisi lain, pola sirkulasi angin pada masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan cenderung melambat dan berfluktuasi. Akibatnya, panas yang terakumulasi di daratan lebih lambat terurai dan membuat udara terasa semakin gerah. “Pola sirkulasi angin pada masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan juga melambat dan berfluktuasi. Kondisi ini menyebabkan panas di daratan cenderung terperangkap dan lambat terurai,” jelas Diana, Senin (19/10/2026).

Kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Meski demikian, peluang hujan ringan tetap terbuka di sejumlah wilayah, terutama Bali bagian tengah. BMKG memprakirakan awal musim hujan di Bali mulai terjadi pada dasarian III November, khususnya di wilayah Bali bagian tengah. Dasarian III merupakan periode 21–30 November.

Sebelum memasuki periode tersebut, hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di sejumlah wilayah. Namun, untuk tiga hari ke depan, kondisi cuaca Bali secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan. Masyarakat pun diimbau tetap menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca. Paparan panas dalam waktu lama perlu diantisipasi dengan menjaga kecukupan cairan tubuh dan mengurangi aktivitas berat saat matahari terik.

Gelombang Laut Juga Perlu Diwaspadai
Di tengah cuaca yang cenderung cerah, BMKG turut mengingatkan potensi gelombang laut setinggi dua meter atau lebih di sejumlah perairan Bali. Wilayah yang perlu mendapat perhatian meliputi Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, serta perairan selatan Bali.

Potensi gelombang tinggi tersebut menjadi perhatian bagi nelayan, operator kapal, pelaku wisata bahari, dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir. Kondisi laut yang berisiko dapat membahayakan pelayaran maupun kegiatan wisata di perairan terbuka.
Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan laut atau wisata bahari diimbau memeriksa informasi cuaca dan gelombang terkini sebelum beraktivitas.

Dengan cuaca panas yang masih berpotensi bertahan hingga beberapa minggu mendatang, masyarakat diharapkan menjaga kondisi tubuh dan membatasi paparan matahari berlebihan. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap perubahan kondisi laut, terutama bagi warga dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Bali. BWN-04

Mangupura, baliwakenews.com

Ancaman pencemaran laut, kerusakan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim menjadi tantangan global yang membutuhkan aksi nyata lintas negara. Persoalan tersebut menjadi fokus pembahasan lebih dari 400 delegasi dari berbagai negara dalam Konferensi Dua Tahunan Perairan Internasional ke-11 Global Environment Facility (GEF) yang berlangsung di Kuta, Badung, pada 19–22 Oktober 2026.

Pertemuan internasional ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga ekosistem air tawar dan laut. Selain itu, konferensi ini mendorong agar komitmen perlindungan lingkungan diwujudkan melalui kebijakan, dukungan pendanaan, dan program konkret.

Mengusung tema Shared Waters, Transformative Solutions: Enabling Systems Change, konferensi tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, serta mitra pembangunan untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan perairan yang melintasi batas negara.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan kerusakan ekosistem perairan tidak dapat ditangani secara parsial. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran yang bersumber dari daratan, terutama sampah plastik, membutuhkan keterlibatan berbagai negara.

“Air tidak mengenal batas negara, begitu pula komitmen kita dalam menjaganya. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran yang bersumber dari daratan, khususnya sampah plastik, mengancam ekosistem perairan di seluruh dunia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (19/10/2026).

Menurut Jumhur, perlindungan ekosistem perairan membutuhkan perubahan sistem yang mengintegrasikan kebijakan, inovasi, pembiayaan berkelanjutan, dan tata kelola yang kuat. Kerja sama lintas negara dan sektor menjadi kunci agar berbagai program dapat berjalan secara terpadu dan memberikan hasil yang optimal.

Bagi Indonesia, persoalan tersebut memiliki arti strategis mengingat karakteristiknya sebagai negara kepulauan. Keberlanjutan sungai, danau, pesisir, dan laut berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, mata pencaharian, serta ketahanan pangan.

KLH/BPLH terus mendorong perlindungan kualitas air, pemulihan sungai dan danau prioritas, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Dukungan internasional diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus memperkuat upaya pencegahan pencemaran.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menegaskan bahwa perlindungan perairan bersama membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, komitmen politik, dan investasi yang memadai.

Bersama GEF, UNDP mendukung negara-negara dalam memperkuat pengelolaan 14 ekosistem laut berskala besar atau Large Marine Ecosystems (LME) yang mencakup hampir 100 negara.

“Karena perairan yang kita miliki bersama, upaya untuk melindunginya juga harus dilakukan bersama,” kata Sara.

Ia berharap pertemuan di Kuta dapat menghasilkan kolaborasi yang lebih kuat, mendorong kebijakan dan investasi berkelanjutan, serta memperluas penerapan solusi yang telah terbukti memberikan hasil.

Sementara itu, Direktur Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (IOC-UNESCO), Julian Barbière, menyoroti pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam menghadapi berbagai persoalan kelautan.

Menurutnya, kesehatan laut sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk bekerja sama mengatasi pencemaran, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Pengetahuan ilmiah harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata agar perlindungan ekosistem dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Konferensi ini juga menjadi wadah pertukaran pengalaman mengenai praktik pengelolaan perairan. Selain diskusi pleno, para peserta dijadwalkan mengikuti kunjungan teknis lapangan untuk mempelajari hasil serta penerapan program pengelolaan ekosistem.

Agenda lainnya adalah pembahasan arah program menjelang siklus pendanaan kesembilan GEF atau GEF-9. Pembahasan mencakup penguatan capaian program sebelumnya, peningkatan kepemilikan program di tingkat nasional, penjajakan sumber pendanaan tambahan, serta perluasan pendekatan yang telah terbukti berhasil.

Konferensi Dua Tahunan Perairan Internasional ke-11 ini diselenggarakan melalui kolaborasi komunitas International Waters (IW), Pemerintah Indonesia, GEF, UNDP, UNEP, IOC-UNESCO, dan sejumlah mitra lainnya.

Pertemuan di Bali tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen global dalam menjaga keberlanjutan ekosistem air tawar dan laut. Tantangan selanjutnya adalah memastikan kesepakatan internasional tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi diwujudkan melalui kebijakan, dukungan pendanaan, dan aksi konkret di setiap negara.BWN-04

Mangupura, baliwakenews.com

Museum Perdamaian Bom Bali diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang tragedi kemanusiaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi para penyintas dan keluarga korban. Selain menyampaikan sejarah dan pesan perdamaian, museum yang dibangun Pemerintah Kabupaten Badung tersebut diharapkan membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang terdampak tragedi Bom Bali.

Salah satu aspirasi yang disampaikan organisasi penyintas adalah penyediaan ruang usaha kecil di kawasan museum. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berjualan kopi, camilan, dan makanan ringan guna menambah pendapatan para penyintas.

Penasehat Organisasi Penyintas, Haji Agus Bambang Priyanto, mengatakan keterlibatan penyintas perlu menjadi bagian dari pengembangan museum, termasuk dalam upaya memberikan manfaat ekonomi bagi mereka yang terdampak langsung tragedi tersebut.

“Kami mohon dengan hormat kepada Pemkab Badung, kepada penyintas diberikan sedikit ruangan di sana, paling tidak untuk berjualan kopi, camilan, atau makanan kecil. Untuk menambah pendapatan mereka sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemkab Badung kepada para korban,” ungkapnya.

Menurut Agus, museum juga harus mampu menyampaikan informasi sejarah secara utuh dan akurat kepada masyarakat, termasuk wisatawan yang berkunjung ke Bali. Keberadaannya menjadi penting untuk melengkapi Monumen Tragedi Bom Bali yang selama ini menjadi pengingat peristiwa kelam tersebut.

Ia mengingatkan, tanpa penjelasan sejarah yang memadai, pengunjung berpotensi memperoleh informasi yang tidak tepat mengenai tragedi tersebut. Karena itu, materi museum harus disusun berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Monumen tanpa museum, orang itu sering bertanya, bagaimana cerita daripada tragedi ini? Syukur mereka yang tahu persis, mereka bicara bisa dengan benar. Tetapi yang saya takutkan nanti mereka yang tidak mengerti memberikan keterangan kepada wisatawan yang tidak pada tempatnya,” ujarnya.

Untuk mendukung penyusunan materi sejarah, sejumlah dokumen penting terkait tragedi Bom Bali telah diserahkan kepada Dinas Kearsipan Kabupaten Badung. Dokumen tersebut meliputi film, pemberitaan surat kabar dan majalah dari tingkat lokal, nasional hingga internasional, serta foto-foto yang dapat menjadi referensi dalam penyajian sejarah museum.

Agus juga berharap seluruh penyintas dan keluarga korban dilibatkan dalam pengembangan museum. Mereka diharapkan mendapat undangan ketika museum rampung sebagai bentuk penghormatan terhadap pengalaman, perjuangan, dan kesaksian para korban.

Diharapkan Menjadi Pusat Pesan Perdamaian

Ketua Yayasan Isana Dewata, Thiolina Marpaung, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam membangun Museum Perdamaian Bom Bali. Ia berharap museum tersebut berkembang menjadi ruang yang menyuarakan perdamaian hingga tingkat internasional.

Menurut Thiolina, pesan yang dibawa museum harus melampaui keberadaan bangunan fisik. Museum diharapkan menjadi tempat masyarakat belajar tentang pentingnya menjaga perdamaian, menghargai perbedaan, dan membangun solidaritas kemanusiaan.

“Terima kasih kepada Pemda Badung yang sudah berkomitmen mewujudkan museum ini. Semoga museum ini bisa bersuara kepada dunia, Bali menjadi pusat perdamaian dan bisa menjadi contoh untuk perdamaian di dunia,” katanya.

Ia mengajak berbagai pihak bergandengan tangan dalam mengisi dan mengembangkan museum agar pesan perdamaian dapat menjangkau masyarakat dunia, termasuk masyarakat dari 22 negara yang warganya turut menjadi korban dalam tragedi Bom Bali.

Pembangunan Ditargetkan Rampung Desember

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Badung, I Gede Sukadana, mengatakan pembangunan Museum Perdamaian Bom Bali ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 30 persen, sedangkan pekerjaan struktur bangunan berada pada angka 20 persen.

Penyelesaian proyek ditargetkan mengikuti kurva S hingga akhir Desember 2026. Pekerjaan mencakup penyelesaian bangunan dan pemasangan sejumlah fasilitas pendukung, seperti videotron, video wall, genset, serta lift.

Sukadana menjelaskan, museum dirancang menggunakan konsep Samsara, yang menggambarkan siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian. Konsep tersebut akan diterjemahkan melalui penataan ruang dan taman di sejumlah bagian kawasan museum.

“Di depannya terkait dengan kehidupan, kalau di belakang konsep kelahiran, di tengah itu kematian. Itu akan menceritakan bagaimana pascatragedi dan bagaimana setelah kejadian itu semangat kita untuk menghidupkan kembali rasa toleransi tanpa membedakan ras, suku, dan agama,” jelasnya.

Terkait pengisian materi, Pemkab Badung masih menyamakan persepsi dengan berbagai pihak. Pemerintah membuka ruang bagi keterlibatan lembaga maupun masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap penyempurnaan isi museum. Namun, penyusunan dan pengelolaan materi tetap harus mengacu pada standar pengelolaan museum.

Pelibatan masyarakat, termasuk para penyintas, juga terbuka untuk mendukung tujuan pembangunan tersebut. Dengan demikian, museum diharapkan tidak hanya menyimpan catatan sejarah, tetapi juga menghadirkan pengalaman dan perspektif mereka yang terdampak langsung tragedi Bom Bali.

Ke depan, pengelolaan museum berpeluang dikembangkan melalui unit pelaksana teknis (UPT) di bawah dinas, sebelum diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi unit pelaksana teknis dari dinas. Setelah itu mungkin dikembangkan menjadi BLUD, sehingga museum ini bisa menghasilkan sesuatu dan mengembangkan itu dari hasil museum itu sendiri,” tandas Sukadana.

Meski pembangunan fisik ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, penyusunan materi dan pengisian museum masih dalam tahap pembahasan. Tantangannya bukan hanya menyelesaikan bangunan, melainkan juga memastikan museum mampu menyajikan sejarah secara akurat, menyebarkan pesan perdamaian, serta memberikan ruang partisipasi dan manfaat bagi para penyintas.BWN-04

Mangupura, Baliwakenews.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung kembali memusnahkan barang bukti (BB) dan barang rampasan dari 75 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Eksekusi barang haram dan sarana kejahatan ini digelar oleh Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Badung, Senin (19/10/2026).

Barang bukti yang dilenyapkan tersebut berasal dari perkara yang diputus Pengadilan Negeri dalam rentang periode Juni hingga Agustus 2026.

Kasi Intelijen Kejari Badung, Gde Ancana, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penanganan perkara pidana umum dalam periode ini masih didominasi oleh kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Dari total 75 perkara yang diputus inkracht, sebanyak 46 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Pemusnahan ini bentuk komitmen kami dalam menyelesaikan eksekusi barang bukti secara tuntas,” ujar Gde Ancana.

Selain barang haram narkotika, petugas juga memusnahkan berbagai sarana pendukung kejahatan dari perkara narkoba tersebut. Di antaranya 11 unit telepon genggam berbagai merek, timbangan elektrik, alat isap sabu (bong), pakaian, tas, serta berbagai barang bukti pendukung lainnya.

Sementara itu, untuk 29 perkara sisanya berasal dari tindak pidana Orang dan Harta Benda (Oharda), Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum), serta tindak pidana umum lainnya.

“Barang bukti yang dimusnahkan dari 29 perkara non-narkotika ini meliputi senjata tajam, pakaian, 3 unit telepon genggam, berkas dokumen, hingga barang bukti lain yang terbukti digunakan dalam aksi kejahatan,” tegas Jaksa Madya tersebut.

Pemusnahan barang bukti ini rutin dilakukan Kejari Badung untuk mengantisipasi penumpukan barang bukti di ruang penyimpanan, sekaligus mencegah timbulnya potensi penyalahgunaan barang rampasan negara. BWN-05

Mangupura, baliwakenews.com

Pemberlakuan sistem antrean bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan pelat nomor ganjil-genap mulai menunjukkan dampak di Kuta Selatan, Badung. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang sebelumnya dipadati kendaraan kini terpantau lebih lengang sejak kebijakan tersebut diterapkan pada 17 Oktober 2026.

Kondisi ini menjadi angin segar bagi masyarakat setelah beberapa hari harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Antrean yang sebelumnya meluber hingga badan jalan dan memicu kemacetan juga mulai berkurang.

Meski demikian, meredanya antrean belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepastian pasokan dan kemudahan memperoleh BBM masih menjadi harapan warga, termasuk evaluasi terhadap penerapan sistem barcode untuk pembelian BBM bersubsidi.
“Lumayan tidak antre panjang lagi, cuma kurang tahu sampai kapan ini berlangsung,” ujar Putu Wahyu, warga yang mengaku sempat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM saat gangguan pasokan terjadi di sejumlah SPBU di Badung, khususnya Kuta Selatan.

Warga berharap kebijakan ganjil-genap tidak hanya mengurai antrean kendaraan, tetapi juga diikuti pemulihan distribusi BBM secara berkelanjutan. Terlebih, Kuta Selatan merupakan kawasan pariwisata yang memiliki mobilitas tinggi dan bergantung pada kelancaran transportasi.

Tokoh Kuta Selatan, Nyoman Suweta, menilai gangguan pasokan BBM telah menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, antrean panjang juga berpotensi memicu konflik antarwarga apabila pengaturan di lapangan tidak berjalan baik.

Ia menyoroti dugaan penyerobotan antrean yang disebutnya terjadi selama masyarakat berjuang mendapatkan BBM. Situasi tersebut dinilai membutuhkan pengawasan lebih ketat agar tidak berkembang menjadi perselisihan. “Setiap hari ada saja warga yang antre berjam-jam untuk bisa mendapatkan BBM karena ada yang menyerobot dan tidak mau antre, sehingga terjadi percekcokan sesama warga, bahkan sampai perkelahian. Perkuat petugas keamanan ikut mengamankan dan mengatur lalu lintas karena kemacetan terjadi di mana-mana,” ungkapnya.

Menurut Suweta, petugas keamanan bersama pihak terkait perlu lebih aktif mengatur kendaraan di sekitar SPBU. Langkah tersebut penting untuk mencegah antrean kembali meluber ke jalan raya sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Ia menegaskan, penanganan persoalan BBM tidak cukup hanya melalui pengaturan kendaraan. Ketersediaan pasokan juga harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menghadapi ketidakpastian saat hendak mengisi bahan bakar.

Barcode BBM Bersubsidi Ikut Disorot
Di tengah mulai terurainya antrean, Suweta turut meminta evaluasi terhadap penerapan sistem barcode untuk pembelian BBM bersubsidi di Bali. Ia menilai mekanisme tersebut perlu ditinjau kembali apabila tidak diimbangi ketersediaan produk yang mencukupi di SPBU. “Pada intinya, rakyat membeli BBM, bukan meminta kepada pemerintah. Saya kira aturan barcode di Bali harus dihapuskan karena untuk mendapatkan BBM bersubsidi sudah tidak ada barangnya, seperti Pertalite,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat yang menginginkan akses BBM lebih mudah, terutama ketika pasokan sedang terganggu. Menurutnya, kebijakan pengaturan pembelian semestinya berjalan seiring dengan jaminan ketersediaan bahan bakar di lapangan.

Suweta juga mengingatkan bahwa kesulitan memperoleh BBM dapat menambah beban ekonomi masyarakat. Ia menyoroti kenaikan harga berbagai kebutuhan, termasuk bahan pokok dan material bangunan, yang menurutnya telah terjadi beberapa kali. Apabila gangguan pasokan berlangsung berkepanjangan, masyarakat dikhawatirkan menghadapi beban tambahan akibat waktu yang terbuang untuk mengantre serta terganggunya mobilitas dan kegiatan usaha.

Karena itu, ia berharap pihak terkait segera memastikan distribusi kembali normal, memperkuat pengawasan di SPBU, serta mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memicu antrean panjang. Pantauan di sejumlah SPBU di Kuta Selatan menunjukkan antrean mulai berkurang setelah sistem ganjil-genap diberlakukan. Namun, masyarakat masih menunggu kepastian pemulihan pasokan agar kondisi tersebut tidak sekadar menjadi perbaikan sementara.

Bagi warga, keberhasilan penanganan krisis BBM bukan hanya ditandai dengan berkurangnya kendaraan yang mengantre, melainkan juga ketersediaan bahan bakar yang stabil, akses pembelian yang tertib, dan tidak terganggunya aktivitas masyarakat maupun perekonomian di kawasan pariwisata Kuta Selatan. BWN-04

Mangupura, baliwakenews.com

Lebih dari 700 pelari memadati jalanan Kuta dalam Mamaka Fun Run Vol. 3, Minggu (18/10/2026). Tak sekadar mengajak masyarakat hidup aktif, Mamaka Hotels & Resorts memanfaatkan ajang tahunan ini untuk memperluas kepedulian terhadap kesehatan mental melalui kolaborasi dengan Shuffle & Strides.

Memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, Mamaka Fun Run berkembang dari kegiatan lari amal menjadi wadah pertemuan komunitas sekaligus sarana menggerakkan aksi sosial. Tahun ini, perhatian diarahkan pada peningkatan kesadaran kesehatan mental yang dinilai masih membutuhkan ruang edukasi dan percakapan terbuka di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Mamaka ingin menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi pintu masuk untuk membangun hubungan antarmasyarakat sekaligus mendorong kepedulian terhadap orang-orang yang menghadapi persoalan psikologis.

Area General Manager SEA Mamaka Hotels & Resorts, Joel Bartlett, mengatakan Mamaka Fun Run terus berkembang sejak pertama kali digelar pada 2024. Antusiasme masyarakat menjadi modal untuk memperluas manfaat kegiatan, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi komunitas yang lebih luas.

“Bagi kami, komunitas adalah jantung dari Mamaka Fun Run. Tahun lalu, kami melihat lebih dari 700 orang berkumpul di Kuta. Itu menunjukkan apa yang bisa diwujudkan ketika komunitas bergerak bersama untuk mendukung sebuah gagasan,” ujar Joel.

Menurut dia, pemilihan kesehatan mental sebagai fokus penyelenggaraan tahun ini sejalan dengan nilai yang ingin dibangun Mamaka, yakni gerak, koneksi, dan kesejahteraan yang mencakup kesehatan fisik maupun pikiran.

“Memilih kesehatan mental untuk Mamaka Fun Run Vol. 3 merupakan keputusan yang sangat alami. Mamaka berkaitan dengan gerak, koneksi, dan kesejahteraan. Kami percaya kesejahteraan harus mencakup tubuh dan pikiran,” katanya.

Joel menilai kesehatan mental masih menjadi persoalan yang tidak selalu mudah dibicarakan secara terbuka. Karena itu, Mamaka ingin turut menciptakan ruang yang mendorong masyarakat lebih memahami persoalan tersebut, berani memulai percakapan, serta mengetahui cara memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan.

Salah satu bentuk kontribusi tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program Mental Health Awareness Training (MHAT) atau Pelatihan Kesadaran Kesehatan Mental yang dijalankan bersama Shuffle & Strides.

Dana yang terkumpul melalui Mamaka Fun Run Vol. 3 akan membantu membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan MHAT secara gratis selama dua hari. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak berhenti ketika para pelari mencapai garis finis, tetapi diharapkan berlanjut melalui pengetahuan yang diterapkan dan dibagikan di lingkungan masing-masing.

Perwakilan Shuffle & Strides, Ira, turut mendukung kolaborasi yang menghubungkan aktivitas fisik dengan edukasi kesehatan mental tersebut. Sebagai organisasi nirlaba, Shuffle & Strides berupaya meningkatkan kesadaran kesehatan mental melalui olahraga, kegiatan berbasis komunitas, edukasi, dan percakapan terbuka.

Pelatihan MHAT dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan praktis dalam mengenali tanda dan gejala persoalan kesehatan mental, berkomunikasi dengan seseorang yang sedang mengalami kesulitan, serta memberikan dukungan awal secara tepat.

Peserta juga memperoleh informasi mengenai sumber daya dan pilihan perawatan kesehatan mental, termasuk memahami kapan seseorang perlu mendapatkan bantuan profesional.

Pelatihan tersebut tidak bertujuan menjadikan peserta sebagai tenaga profesional kesehatan mental. Fokusnya adalah membangun kemampuan dasar masyarakat agar dapat memberikan dukungan awal dan mengarahkan seseorang kepada sumber bantuan yang sesuai.

Pentingnya edukasi tersebut tercermin dalam data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang mencatat prevalensi depresi nasional sebesar 1,4 persen. Angka tertinggi ditemukan pada kelompok usia 15–24 tahun, yakni 2 persen.

Survei kesehatan mental remaja nasional juga menemukan 5,5 persen remaja Indonesia berusia 10–17 tahun mengalami gangguan mental, termasuk kecemasan, depresi, PTSD, dan ADHD.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat persentase pelajar Indonesia berusia 13–17 tahun yang melaporkan pernah serius mempertimbangkan bunuh diri meningkat dari 5,4 persen pada 2015 menjadi 8,5 persen pada 2023.

Data tersebut memperlihatkan pentingnya memperluas pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental. Kemampuan mengenali perubahan perilaku, memulai percakapan yang suportif, dan mengetahui akses bantuan menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang lebih peduli sebelum persoalan berkembang menjadi krisis.

Kepedulian sosial telah menjadi bagian dari perjalanan Mamaka Fun Run sejak edisi pertama. Pada 2024, kegiatan lari amal tersebut menyalurkan dukungan untuk inisiatif pendidikan melalui Bali Children Foundation (BCF).

Komitmen itu berlanjut pada 2025 melalui Mamaka Fun Run Vol. 2 yang diikuti lebih dari 700 pelari. Ajang tersebut menghadirkan kategori 5 kilometer (5K) dan 10 kilometer (10K), disertai hiburan, Zumba, aktivitas keluarga, serta keterlibatan sejumlah komunitas lari, di antaranya Shuffle & Strides, Indorunners Bali, CCRC, HOTR, dan Gianyar Runners.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Mamaka kembali menghadirkan kategori 5K dan 10K. Lebih dari 700 peserta yang meramaikan jalanan Kuta menunjukkan besarnya daya tarik olahraga berbasis komunitas sekaligus peluang untuk mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan sosial.

Peralihan fokus dari pendidikan menuju kesehatan mental tidak mengubah semangat dasar Mamaka Fun Run. Kedua bidang tersebut sama-sama menempatkan pengetahuan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup sebagai bagian dari kontribusi kepada masyarakat.

Bagi Mamaka, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari jumlah peserta maupun pencapaian di lintasan lari. Dampak yang lebih luas diharapkan tercipta ketika semakin banyak masyarakat memahami kesehatan mental dan memiliki keberanian serta pengetahuan untuk mendukung orang-orang di sekitarnya.

Melalui kolaborasi dengan Shuffle & Strides, Mamaka ingin memperluas jangkauan edukasi kesehatan mental di Bali dan Indonesia. Pengetahuan yang diperoleh peserta pelatihan diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan lingkungan masing-masing sehingga manfaatnya menjangkau lebih banyak orang.

Mamaka Hotels & Resorts merupakan resor bergaya hidup di Pantai Kuta, Bali, yang menawarkan akomodasi, kuliner, hiburan, dan kebugaran. Melalui berbagai inisiatif komunitas, Mamaka berupaya mempertemukan tamu, mitra, dan masyarakat dalam kegiatan yang memberikan dampak positif.

Sementara itu, Shuffle & Strides berfokus pada pengurangan stigma kesehatan mental melalui aktivitas positif, koneksi komunitas, dan edukasi yang mudah diakses. Programnya mencakup lari komunitas, Pelatihan Kesadaran Kesehatan Mental, serta inisiatif untuk memperluas akses terhadap pengetahuan dan bantuan profesional.

Melalui Mamaka Fun Run Vol. 3, Mamaka berharap kebersamaan yang terbangun di jalanan Kuta dapat berkembang menjadi kepedulian sosial yang berkelanjutan. Olahraga mempertemukan masyarakat, sedangkan edukasi kesehatan mental menjadi langkah untuk membangun komunitas yang lebih sehat, baik secara fisik maupun psikologis. BWN-04