Mangupura, Baliwakenews.com
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja strategis bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah pada Rabu (11/11). Rapat yang berlangsung di gedung dewan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara.
Dalam rapat yang menghadirkan BKPSDM, DPMPTSP, Kesbangpol, Satpol PP, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, terungkap sejumlah persoalan krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Salah satu isu utama yang disoroti adalah kekurangan jumlah tenaga pegawai atau sumber daya manusia (SDM) di lingkup pemerintahan daerah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, menjelaskan bahwa idealnya jumlah pegawai di Kabupaten Badung ditunjang oleh sekitar 22.000 tenaga kerja. Namun, realisasi saat ini baru mencapai 16.000 orang, sehingga Badung masih mengalami defisit atau kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja.
“Idealnya kita di Kabupaten Badung ini harus ditunjang oleh 20.000 lebih tenaga atau pegawai kita. Tapi yang existing sekarang baru ada 16.000. Eh mohon maaf, tadi 22.000 yang ideal. Jadi, kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja untuk di Kabupaten Badung,” ujar I Gusti Lanang Umbara dihadiri anggota komisi seperti, Wayan Puspa Negara, Made Tommy Martana Putra, Made Rai Wirata, Wayan Sugita Putra, dan Putu Sika Adi Putra.
Lanang Umbara merinci bahwa kekurangan 6.000 SDM tersebut terjadi secara menyeluruh di berbagai lini pelayanan publik. Mulai dari tenaga guru, staf administrasi di sekolah-sekolah, pelayanan kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit, jajaran Satpol PP, hingga petugas pemadam kebakaran, semuanya menghadapi kekurangan personel.
“Kami di DPRD telah meminta Kepala BKPSDM untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan kewenangan dalam pengangkatan pegawai baru,” ungkapnya.
Selain masalah kepegawaian, rapat kerja ini juga menyoroti sarana dan prasarana penunjang operasional yang terbengkalai, khususnya kendaraan operasional Satpol PP yang banyak mengalami kerusakan berat. Pihaknya mencatat bahwa usulan perbaikan atau pengadaan kendaraan tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak tahun 2023, namun hingga kini belum terealisasi akibat kendala anggaran.
Lanang Umbara menegaskan bahwa pajak hotel dan restoran merupakan uang murni milik masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung yang dititipkan oleh wisatawan kepada para pengusaha. Karena itu, pembayaran pajak tersebut bersifat wajib tanpa memandang kondisi untung atau rugi suatu usaha.
“Kami di DPRD Badung pun merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengevaluasi ketat perizinan usaha bagi para pengusaha yang masih membandel melakukan penunggakan pajak,” tegasnya. BWN-05
