Mangupura, baliwakenews.com
Izin tinggal yang dimiliki warga negara asing (WNA) di Bali kembali menjadi sorotan. Dua WNA asal Ukraina dan Rusia kedapatan menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggalnya. Keduanya bahkan diketahui bekerja di sektor jasa lokal, mulai dari menjadi penata rambut di salon hingga DJ lepas di sejumlah tempat hiburan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan pengawasan orang asing tidak cukup hanya memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian. Aktivitas pekerjaan yang dijalankan di lapangan juga menjadi perhatian, terutama ketika tidak sesuai dengan izin yang menjadi dasar keberadaan mereka di Indonesia.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali pun mengambil tindakan tegas. Kedua WNA tersebut dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan diusulkan masuk daftar penangkalan selama lima tahun.
Kedua WNA tersebut masing-masing berinisial TR (28), perempuan asal Ukraina pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, serta IB (30), laki-laki asal Rusia pemegang ITAS Employment.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menjelaskan, pelanggaran tersebut terungkap setelah pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat. Imigrasi kemudian melakukan operasi pengawasan gabungan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Bali.
Dalam pemeriksaan, TR diketahui memiliki izin tinggal Remote Worker dan terdaftar sebagai Independent Beauty Partner pada sebuah perusahaan kosmetik di luar negeri. Namun, aktivitasnya di Bali justru tidak sebatas bekerja jarak jauh. Ia terbukti bekerja sebagai penata rambut (hair stylist) di sebuah salon kawasan Tibubeneng, Kabupaten Badung.
Aktivitas tersebut dinilai tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang dimilikinya. Temuan lainnya menyangkut IB, WNA asal Rusia yang mengantongi ITAS Employment. Berdasarkan hasil pemeriksaan, IB tidak memiliki hubungan kerja maupun menjalankan tanggung jawab pekerjaan pada perusahaan yang menjadi penjamin izin tinggalnya.
Sebaliknya, ia justru bekerja sebagai disc jockey (DJ) lepas di sejumlah tempat hiburan di Bali. Bahkan, IB juga diketahui bekerja sebagai penata rambut di salon yang sama dengan TR selama kurang lebih tiga bulan. Dengan demikian, kedua WNA tersebut menjalankan aktivitas pekerjaan di sektor jasa lokal yang tidak sesuai dengan dasar pemberian izin tinggal masing-masing.
Ramdhani menegaskan, kepemilikan izin tinggal yang sah bukan berarti orang asing bebas melakukan pekerjaan apa pun di Indonesia.
“Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian, termasuk menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” tegasnya.
Ia menjelaskan, izin tinggal Remote Worker diperuntukkan bagi orang asing yang bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Izin tersebut bukan untuk melakukan pekerjaan secara langsung pada usaha lokal di Indonesia.
Sementara pemegang ITAS Employment wajib menjalankan pekerjaan sesuai dasar pemberian izin tinggalnya. Karena itu, aktivitas IB sebagai DJ lepas dan penata rambut menjadi bagian dari pelanggaran yang ditindak Imigrasi.
Atas pelanggaran tersebut, keduanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Keduanya telah dideportasi pada 10 November 2026 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Selain deportasi, Imigrasi juga mengusulkan penangkalan terhadap keduanya selama lima tahun.
Ramdhani menyatakan, Bali tetap terbuka bagi wisatawan, investor, maupun tenaga profesional asing yang memberikan kontribusi positif terhadap pariwisata dan perekonomian. Namun, seluruh aktivitas orang asing harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian. Menurutnya, laporan masyarakat dan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di Bali.
Imigrasi Bali, lanjutnya, akan terus meningkatkan pengawasan melalui operasi lapangan, koordinasi antarinstansi, serta tindak lanjut laporan masyarakat.
Penegakan hukum ini menjadi bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjalankan pengawasan secara profesional, tegas, proporsional, dan berkeadilan. Melalui semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, pengawasan terhadap aktivitas WNA diharapkan mampu menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendukung iklim pariwisata dan investasi yang sehat dan berkelanjutan. BWN-04
