Mangupura, Baliwakenews.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Fraksi Golkar mendorong agar perubahan anggaran tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam pencapaian pendapatan dan percepatan realisasi belanja.
Pandangan umum Fraksi Golkar disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Badung, I Gusti Ngurah Shaskara, SE., MM, dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Jumat (11/9).
Shaskara menyampaikan, Perubahan APBD bukan hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan, belanja dan pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp10,504 triliun, meningkat Rp170,116 miliar atau 1,65 persen dibandingkan APBD Induk 2026 sebesar Rp10,334 triliun.
Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp13,089 triliun, meningkat Rp1,562 triliun atau 13,56 persen dari APBD Induk sebesar Rp11,527 triliun. Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp2,584 triliun yang ditutup melalui skema pembiayaan daerah.
Menurut Fraksi Golkar, peningkatan belanja tersebut menunjukkan adanya kebijakan fiskal yang cukup ekspansif. Karena itu, pengelolaan pendapatan dan belanja perlu dilakukan secara terukur agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Fraksi Golkar juga mencermati realisasi pendapatan hingga Semester I 2026 yang mencapai Rp4,422 triliun atau 42,80 persen dari anggaran induk. Berdasarkan prognosis Semester II, pendapatan hingga akhir tahun diproyeksikan sekitar Rp9,675 triliun.
Atas kondisi tersebut, Golkar mendorong agar pencapaian target pendapatan terus dioptimalkan dengan menggunakan proyeksi yang berbasis data serta evaluasi secara berkala.
“Proyeksi pencapaian target agar berbasis data, yang dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap realisasi PAD sampai dengan bulan berjalan dan mengkorelasikan dengan target dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Shaskara.
Selain pendapatan, perhatian juga diberikan terhadap pelaksanaan belanja. Hingga Semester I, realisasi Belanja Daerah tercatat 30,39 persen, sedangkan Belanja Modal baru mencapai 19,46 persen.
Padahal dalam Perubahan APBD 2026, Belanja Modal meningkat menjadi Rp4,826 triliun dari sebelumnya Rp3,489 triliun.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong seluruh OPD pengguna anggaran untuk melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, anggaran yang telah tersedia dapat segera diterjemahkan menjadi pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Diharapkan para OPD Pengguna Anggaran agar melakukan akselerasi serapan anggaran supaya terjadi eksekusi anggaran sesuai dengan target waktu yang ditentukan,” kata Shaskara.
Di sisi pendapatan, Golkar juga mendorong penguatan pengawasan terhadap potensi pajak sektor pariwisata. Hal ini dinilai penting mengingat aktivitas pariwisata menjadi salah satu penopang utama perekonomian Badung.
Selain itu, pemerintah daerah didorong meminimalisasi piutang dan tunggakan pajak melalui pemetaan berdasarkan umur piutang, nilai, jenis pajak serta tingkat kemungkinan penagihannya.
Fraksi Golkar juga menilai optimalisasi pendapatan perlu didukung sumber daya manusia yang tepat. Karena itu, pola penempatan pegawai pada OPD penghasil diharapkan dapat dievaluasi dan dikaitkan dengan indikator kinerja yang terukur.
Di sisi pembiayaan, Fraksi Golkar turut mengingatkan pentingnya memastikan penggunaan SiLPA dan pinjaman daerah tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. Pinjaman daerah yang direncanakan sekitar Rp1,971 triliun diharapkan benar-benar diarahkan untuk pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Golkar menyatakan secara prinsip mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perubahan APBD 2026 yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan menuju pariwisata berkualitas.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Golkar menyetujui Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda setelah mendapatkan penyelarasan dari Pemerintah Provinsi Bali. BWN-05
GOLKAR-Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Badung, I Gusti Ngurah Shaskara, SE., MM saat menyerahkan dokumen PU fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Jumat (11/9).
