Mangupura, Baliwakenews.com – Di balik pertumbuhan ekonomi Bali yang masih berada di level positif, Bank Indonesia (BI) mengingatkan adanya dua persoalan fundamental yang bisa menjadi batu sandungan bagi ketahanan ekonomi Pulau Dewata.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengungkapkan dua tantangan tersebut adalah ketergantungan ekonomi Bali yang masih terkonsentrasi pada sektor tersier, khususnya pariwisata, serta investasi dan aktivitas ekonomi yang masih menumpuk di wilayah Bali Selatan atau Sarbagia.
Peringatan itu disampaikan dalam Forum Balinomics 2026 yang digelar BI di Padma Resort Legian Bali, 9 September 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, pelaku industri, UMKM hingga Majelis Desa Adat untuk membahas arah transformasi ekonomi Bali.
Achris mengatakan, ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan (yoy) dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
Sementara itu, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat 3,45 persen (yoy). Menurut BI, kondisi tersebut masih berada dalam kisaran target dan tetap penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
BI memperkirakan ekonomi Bali masih akan tumbuh kuat pada kisaran 5,4 persen hingga 5,9 persen ke depan.
“Namun, angka pertumbuhan tersebut tidak berarti Bali bebas dari persoalan struktural. Ketergantungan pada pariwisata membuat ekonomi Bali relatif rentan terhadap gejolak eksternal, sementara konsentrasi investasi di Bali Selatan berpotensi memperlebar ketimpangan aktivitas ekonomi antarwilayah, ” ujarnya.
Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemprov Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, menegaskan transformasi ekonomi Bali harus mengacu pada Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023.
Menurutnya, enam sektor unggulan Bali harus dibangun secara terhubung, yakni pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM/koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.
Ia menegaskan, persoalannya bukan sekadar memperbanyak sektor ekonomi baru.
“Yang dibangun bukan sekadar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor.”
Dengan pola tersebut, pariwisata tidak berdiri sendiri, tetapi mampu menarik produk pertanian, UMKM, industri, ekonomi kreatif dan sektor kelautan Bali ke dalam rantai nilai yang lebih besar.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, turut menyoroti tekanan ekonomi global, termasuk ketegangan geopolitik Timur Tengah yang berdampak terhadap harga minyak dan avtur serta mobilitas penerbangan internasional.
Ia menyebut pertumbuhan Bali pada triwulan II banyak ditopang konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi. Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan sempat mengalami kontraksi.
Untuk mengatasi hambatan belanja dan investasi, Josua menawarkan delapan quick wins, yakni mempercepat belanja modal APBD dan DAK fisik, mengoptimalkan SILPA, memperluas mitigasi El Niño untuk pertanian, memperkuat operasi pasar dan kerja sama antardaerah, serta membuka rute penerbangan alternatif.
Selain itu, penyaluran KUR untuk sektor primer didorong minimal 30 persen, disiapkan 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, ditingkatkan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), serta diperkuat peran LPD dan Desa Adat dalam distribusi MBG, KDMP dan KUR.
Josua juga mengingatkan Bali agar serius menekan economic leakage, yakni kebocoran nilai tambah ekonomi yang keluar dari daerah.
Mantan Wakil Gubernur Bali sekaligus tokoh pariwisata, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan pariwisata.
Ia menyerukan agar Bali tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi memastikan aktivitas pariwisata memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi lokal.
“Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata,” tukasnya.
Cok Ace menilai daya dukung lingkungan harus menjadi perhatian serius. Persoalan sampah juga perlu ditangani secara terpadu, termasuk melalui proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Di sisi lain, rantai pasok lokal harus diperkuat sehingga kebutuhan hotel dan restoran semakin banyak menyerap produk pertanian serta UMKM Bali.
Menurutnya, transformasi tersebut harus berjalan melalui tiga pilar sekaligus: pemerintah dengan kebijakan terkoordinasi dan tata ruang berbasis budaya, pelaku usaha yang mengejar value bukan sekadar volume, serta masyarakat dan desa adat sebagai subjek aktif pembangunan.
Forum Balinomics 2026 juga dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi Bali Triwulan II 2026 kepada Pemprov Bali serta penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan bagi kelompok subak dan nelayan lokal.
Melalui forum tersebut, BI dan Pemprov Bali menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi Bali tidak cukup hanya tinggi. Struktur ekonominya juga harus diperkuat agar Bali tidak terlalu rentan ketika pariwisata dan ekonomi global menghadapi guncangan, ” pungkas Achris Sarwani. BWN-03
