Mangupura, Baliwakenews.com
Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, terutama terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan penanganan ancaman banjir di kawasan pariwisata.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, I Wayan Puspa Negara, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Mangupura, Jumat (11/9).
Menurut Puspa Negara, Perubahan APBD 2026 diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk menjaga fleksibilitas dan efektivitas fiskal daerah sekaligus memastikan program prioritas dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Perubahan APBD Tahun 2026 adalah bentuk penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya agar pengelolaan keuangan daerah tetap selaras dengan perkembangan pelaksanaan anggaran di tengah tahun berjalan,” ujarnya.
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat 1,65 persen menjadi Rp10,504 triliun lebih. Dari angka itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp9,731 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah mengalami peningkatan 13,56 persen menjadi Rp13,089 triliun lebih.
Besarnya porsi anggaran untuk infrastruktur mendapat apresiasi dari Fraksi Gerindra. Puspa Negara menyebut alokasi belanja infrastruktur mencapai 59,23 persen dari total belanja daerah. Menurutnya, besarnya porsi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat sektor pariwisata.
“Angka ini pertama kali dan terbesar dalam sejarah pembangunan Badung, yang merupakan bentuk komitmen nyata Bupati Badung dalam membangun pariwisata berkualitas,” katanya.
Meski demikian, Gerindra meminta kawasan Kuta mendapat perhatian khusus. Sebagai salah satu kawasan utama destinasi pariwisata Badung, kondisi sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan dan trotoar dinilai perlu segera ditangani.
“Kawasan Kuta sebagai titik penting destinasi harus mendapat prioritas utama karena infrastruktur jalan dan trotoar saat ini mengalami kerusakan,” tegasnya.
Persoalan banjir juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Kawasan Dewi Sri dan sekitarnya disebut membutuhkan langkah penanganan yang lebih cepat, khususnya melalui percepatan pengerukan sedimentasi Tukad Mati.
Dari total sekitar lima kilometer area Tukad Mati yang mengalami sedimentasi parah, pengerukan yang terealisasi hingga kini baru sekitar 800 meter.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti mengingat musim hujan mulai mendekat. Gerindra meminta pemerintah daerah tidak menunda penyelesaian pengerukan tersebut.
“Saat ini yang terekskavasi baru sejauh 800 meter dari 5 kilometer area Tukad Mati yang tersedimentasi parah. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta Bupati untuk mengambil langkah strategis, kebijakan, dan diskresi cepat agar pengerukan ini dituntaskan segera tahun ini,” tegas Puspa Negara.
Selain persoalan infrastruktur dan banjir, Fraksi Gerindra juga mendorong pengaktifan kembali Tourism Police. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat aspek keamanan di kawasan pariwisata Badung.
Dalam pandangan umumnya, Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap capaian Pemkab Badung yang meraih Terbaik 1 Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tahun 2026. BWN-05
