Tabanan, Baliwakenews.com
Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan APBD 2027. DPRD Tabanan melalui Badan Anggaran memberikan catatan agar pemerintah daerah lebih optimal menggali potensi pendapatan, termasuk mengelola aset daerah dan mengembangkan potensi Daerah Tujuan Wisata (DTW).
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P. memimpin lembaga legislatif dalam pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam rekomendasinya, Badan Anggaran DPRD meminta potensi PAD dioptimalkan, pengelolaan aset diperbaiki, serta kendala pengembangan DTW diselesaikan.
Catatan DPRD tersebut sejalan dengan penjelasan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. yang menyebut pembukaan kantong-kantong usaha baru sebagai salah satu cara meningkatkan PAD.
Sanjaya mengatakan Tabanan tetap berkomitmen mempertahankan sektor pertanian. Hal itu tercermin dari penetapan 87 persen lahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, pemerintah daerah juga perlu mencari sumber pendapatan lain untuk memperkuat kemampuan fiskal.
“Teman-teman Dewan, salah satu kiat kita untuk meningkatkan PAD adalah membuka kantong-kantong usaha baru. Sebab, kita sudah menetapkan 87 persen LP2B. Tabanan sangat berkomitmen bergerak di sektor pertanian, tetapi di sisi lain kita juga memiliki kewajiban mencari berbagai upaya untuk meningkatkan PAD,” kata Sanjaya.
Menurut dia, peluang usaha dapat tumbuh seiring munculnya objek wisata baru. Kehadiran destinasi wisata membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan UMKM, usaha makanan dan minuman, hingga penyediaan lahan parkir.
Ia menilai kegiatan ekonomi pendukung pariwisata tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi masyarakat maupun daerah.
“Banyak investor juga mulai melirik Tabanan. Ketika kabupaten lain mulai mengalami titik kejenuhan, dunia usaha justru mulai melirik Tabanan sebagai lokasi investasi. Kita sangat terbuka menyambut investasi, tetapi harus dilakukan di tempat yang memang sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.
Sanjaya juga menyatakan dukungannya terhadap penggunaan sistem elektronik untuk meningkatkan transparansi penerimaan daerah. Penerapan e-ticketing dan pembayaran digital dinilai dapat membantu mengawasi transaksi pada objek yang menghasilkan pendapatan.
“Saya juga sangat setuju jika ke depan peningkatan PAD didukung sistem elektronik, seperti e-ticketing dan pembayaran digital. Dengan sistem tersebut, proses pembayaran bisa lebih transparan sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya kebocoran penerimaan,” kata Sanjaya.
Sementara itu, catatan Badan Anggaran DPRD mengenai optimalisasi PAD juga mencakup penguatan basis data, efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan iklim investasi.
DPRD juga meminta agar pengembangan potensi wisata tidak berhenti pada pembukaan destinasi baru, tetapi diikuti penyelesaian persoalan pengelolaan dan penataan pemanfaatan aset.BWN-01
































