Mangupura, Baliwakenews.com
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung 2026 membawa tambahan belanja hingga Rp1,56 triliun. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Badung Tahun Anggaran 2026, Jumat (11/9).
Dalam pandangan umum yang dibacakan I Made Yudana, belanja daerah dalam RAPBD Perubahan 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk 2026 sebesar Rp11,52 triliun.
Di sisi pendapatan, Pemkab Badung memproyeksikan sebesar Rp10,50 triliun. Angka itu bertambah Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk yang sebelumnya ditetapkan Rp10,33 triliun.
Besarnya belanja dibandingkan pendapatan membuat struktur anggaran perubahan masih membutuhkan dukungan pembiayaan. Dalam rancangan tersebut, penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari SiLPA sekitar Rp1,19 triliun dan pinjaman daerah Rp1,97 triliun.
Fraksi PDIP menilai perubahan APBD merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal terhadap perkembangan ekonomi, perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan belanja serta dinamika pembangunan.
Karena itu, kenaikan anggaran tidak semestinya hanya dilihat dari sisi nominal. Fraksi PDIP meminta setiap perubahan anggaran memiliki dampak yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBD hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai perubahan angka-angka anggaran, tetapi harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat,” ujar Yudana.
Sejumlah persoalan infrastruktur menjadi perhatian fraksi. Salah satunya kondisi Jalan Dharmawangsa, Kuta Selatan. Pemkab Badung didorong meningkatkan pengaspalan sekaligus melakukan penataan trotoar dan drainase pada ruas jalan dari Kampial menuju Ungasan.
Rencana pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Kapal menuju Cica, Abianbase, Kecamatan Mengwi, juga diminta tidak berhenti sebatas rencana. Fraksi PDIP mendorong agar pembangunan tersebut mendapat tindak lanjut dalam sisi penganggaran.
Infrastruktur itu dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Raya Mengwitani, Kapal hingga Sempidi.
Tak hanya soal jalan, perhatian Fraksi PDIP juga diarahkan pada wajah pariwisata Badung. Keberadaan gubuk kumuh dan bangunan liar dinilai perlu mendapat penanganan karena berpotensi memengaruhi citra Badung sebagai salah satu destinasi wisata utama di Bali.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah potensi kebakaran pada musim kemarau. Fraksi PDIP mengusulkan adanya regulasi yang membatasi penggunaan ilalang atau material sejenis sebagai atap bangunan yang mudah terbakar.
“Ancaman kebakaran di tengah musim kemarau juga menjadi perhatian. Kami mengusulkan adanya aturan yang membatasi penggunaan ilalang atau bahan sejenis sebagai atap bangunan yang mudah terbakar,” jelas Yudana.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima RAPBD Perubahan Badung 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, rancangan tersebut akan diproses hingga penetapan menjadi perda setelah memperoleh evaluasi dari Gubernur Bali.
PDIP juga mengingatkan penataan wajah Badung perlu menjadi perhatian serius. Sebagai daerah yang menjadi salah satu primadona pariwisata Bali, Badung dinilai harus mampu menjaga kawasan tetap menarik dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. BWN-05
