Kabupaten Tabanan memiliki potensi ancaman bencana yang beragam, mulai dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrem. Kondisi tersebut menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Tabanan mengajukan perubahan regulasi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Usulan tersebut disampaikan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P.
Dalam pidato pengantarnya, Sanjaya menyebut berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2025, Kabupaten Tabanan memiliki skor risiko 111,72 dengan kategori sedang.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan agar pelayanan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah daerah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Aturan tersebut mengharuskan adanya penyesuaian kelembagaan BPBD di Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan variabel umum serta teknis yang dipaparkan Bupati, BPBD Tabanan memperoleh skor 5,60. Nilai tersebut disebut memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai BPBD Tipe A.
Perubahan itu berdampak pada penyesuaian struktur organisasi, nomenklatur bidang, tugas, fungsi, serta pembagian kewenangan. Karena itu, pemerintah daerah mengajukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Tabanan.
DPRD Kabupaten Tabanan menerima penyampaian rancangan tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD I Nyoman Arnawa. Sebagai lembaga legislatif, DPRD akan menjalankan tahapan pembahasan terhadap usulan perubahan regulasi yang diajukan pemerintah daerah.
Pembahasan diperlukan untuk mencermati penyesuaian kelembagaan yang diusulkan, termasuk struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan BPBD.
Pemerintah daerah berharap perubahan regulasi tersebut dapat memperkuat kapasitas BPBD dalam menjalankan pelayanan penanggulangan bencana. Dengan kelembagaan yang sesuai ketentuan, koordinasi mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana diharapkan dapat berjalan lebih optimal. BWN-01
































